This research aims to analyze the role of the Constitutional Court (MK) and the Supreme Court (MA) in the context of justice in Indonesia, with a focus on potential inconsistencies in objectives that may occur due to the delegation of authority to review Regional Regulations (Perda) to the Supreme Court. The background to the problem includes the division of duties between the Constitutional Court and the Supreme Court, as well as legal political dynamics that may influence the performance of the two institutions. The urgency of writing lies in the need to highlight the ambiguity of the Constitutional Court's objectives as guardian of the principles of the rule of law in the context of the existence of the Supreme Court which also has legal review authority. The research method used is normative juridical research, by analyzing various legal regulations and related Constitutional Court decisions. The novelty of the research lies in the latest review of political and legal dynamics in Indonesia. The research results show the need to improve the working mechanisms of the Constitutional Court and Supreme Court so that they are in accordance with their respective purposes, as well as maintaining consistency in carrying out their supervisory function over the constitutionality of law. Therefore, recommendations have been prepared to clarify the division of tasks between the two institutions in order to realize the principles of the rule of law more consistently and effectively.  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) dalam konteks peradilan di Indonesia, dengan fokus pada potensi inkonsistensi tujuan yang mungkin terjadi akibat pelimpahan wewenang pengujian Peraturan Daerah (Perda) kepada MA. Latar belakang masalah meliputi pembagian tugas antara MK dan MA, serta dinamika politik hukum yang mungkin memengaruhi kinerja kedua lembaga tersebut. Urgensi penulisan terletak pada kebutuhan untuk menyoroti ambiguitas tujuan MK sebagai penjaga prinsip negara hukum dalam konteks keberadaan MA yang juga memiliki kewenangan pengujian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan menganalisis berbagai peraturan hukum dan putusan-putusan MK terkait. Kebaharuan penelitian terletak pada tinjauan terbaru terkait dinamika politik dan hukum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan perlunya penyempurnaan mekanisme kerja MK dan MA agar sesuai dengan peruntukkannya masing-masing, serta menjaga konsistensi dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap konstitusionalitas hukum. Oleh karena itu, disusun rekomendasi untuk memperjelas pembagian tugas antara kedua lembaga tersebut guna mewujudkan prinsip negara hukum secara lebih konsisten dan efektif.

This study aims to dismantle the wrong perspective regarding the occurrence of sexual violence which is associated with the way women dress, through the paradigm of Critical Theory, et. al. as a study of legal philosophy. As we know, the phenomenon of sexual violence in Indonesia occurs because of gender discrimination, where society always makes women as objects that are always blamed for this action. This perspective is considered patriarchal because it favors men over women. One of the current virtual realities shows that people's thoughts about how to dress women can be considered as the main factor in the existence of sexual violence. The research method used is the philosophy of law research through a paradigmatic study approach. The novelty of this research lies in the paradigmatic analysis used in solving the problem. The results of this study prove that the way women dress does not have a correlation with the occurrence of acts of violence sexual. A change of view is needed as the thinking of Critical Theory, et. al. who want to unravel the mistake of thinking that women and the way they dress are always the cause of sexual violence. Penelitian ini bertujuan untuk membongkar cara pandang yang salah yang mengenai terjadinya kekerasan seksual yang dikaitkan dengan cara berpakaian perempuan, melalui paradigma Critical Theory, et. al. sebagai suatu telaah filsafat hukum. Sebagaimana kita ketahui, fenomena kekerasan seksual di Indonesia terjadi karena diskriminasi gender, di mana masyarakat selalu menjadikan perempuan sebagai objek yang selalu disalahkan dalam terjadinya tindakan ini. Cara pandang tersebut dianggap patriarki karena lebih memihak kaum laki-laki dibandingkan perempuan. Salah satu realitas virtual saat ini menunjukkan bahwa pemikiran masyarakat mengenai cara berpakaian perempuan dapat dianggap sebagai faktor utama dari adanya kekerasan seksual, padahal belum dapat dipastikan bahwa hal tersebut sepenuhnya benar. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian filsafat hukum melalui pendekatan studi paradigmatik. Kebaruan penelitian ini terletak dalam telaah paradigmatik yang digunakan dalam mengurai permasalahan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa cara berpakaian perempuan tidak memiliki korelasi dengan terjadinya tindakan kekerasan seksual. Tindakan tersebut terjadi murni atas dasar pikiran kotor dari para laki-laki. Diperlukan perubahan pandangan sebagaimana pemikiran Critical Theory et. al. yang ingin membongkar kesalahan berpikir bahwa perempuan dan cara berpakaiannya selalu menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual.