This research examines the legal position of copyright intellectual property rights in marriage in Indonesia, whether it can be considered a dowry, and the implications in the context of marriage law and separation of assets. The urgency of this research is to answer the factual habits of society regarding the practice of using Intellectual Property Rights as a dowry in marriage. This research uses normative legal research methods by referring to relevant laws and regulations, such as the Marriage Law and Intellectual Property Rights Law, and data analysis based on legal literature and case studies. The research results show that Intellectual Property Rights (IPR) have an important role in the context of marriage in Indonesia. The use of IPR, especially copyright as a dowry, needs to be done carefully and based on a clear agreement to protect the rights of both parties. If a dispute arises regarding IPR in the form of copyright in marriage, the court will play an important role in assessing the existing evidence and agreements to reach a fair decision. In marriage, the regulation and protection of intellectual property rights used as dowry significantly impact economic justice and the separation of assets in the event of a divorce. IPR, especially copyright, is a valuable asset that can affect the financial dynamics in a marriage. Therefore, couples need to understand the applicable legal regulations and, if necessary, draw up a clear and fair prenuptial agreement to regulate their rights and obligations regarding their intellectual property rights.  Penelitian ini bertujuan mengkaji kedudukan hukum hak kekayaan intelektual hak cipta dalam perkawinan di Indonesia, apakah dapat dianggap sebagai mas kawin, dan implikasinya dalam konteks hukum perkawinan dan pemisahan harta. Urgensi penelitian ini untuk menjawab kebiasaan faktual masyarakat dengan adanya prakik penggunaan Hak Kekayaan Intelektual sebagai mas kawin dalam perkawnan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual, serta analisis data berdasarkan literatur hukum dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki peran yang penting dalam konteks perkawinan di Indonesia. Penggunaan HKI khususnya hak cipta sebagai mahar perlu dilakukan dengan hati-hati dan didasarkan pada perjanjian yang jelas untuk melindungi hak-hak kedua belah pihak. Jika terjadi sengketa terkait HKI berupa hak cipta dalam perkawinan, pengadilan akan memainkan peran penting dalam menilai bukti dan perjanjian yang ada untuk mencapai keputusan yang adil. Dalam perkawinan, pengaturan dan perlindungan hak kekayaan intelektual yang dijadikan mahar memiliki dampak yang signifikan pada keadilan ekonomi dan pemisahan harta saat terjadi perceraian. HKI khususnya hak cipta, adalah aset berharga yang dapat memengaruhi dinamika keuangan dalam pernikahan. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk memahami peraturan hukum yang berlaku dan, jika diperlukan, menyusun perjanjian pranikah yang jelas dan adil untuk mengatur hak-hak dan kewajiban terkait dengan hak kekayaan intelektual mereka. 

This research aims to analyze the legal position of digital memorandums of understanding (MOU) viewed from an inclusive legal perspective. The inclusive legal perspective is the basis of this research because it emphasizes equality and legal protection for the parties who formulate a MoU. The urgency of this research is to analyze the position and classify digital MoU considering that in the era of digitalization, various legal documents are created in digital form, which can cause problems regarding their position and validity. This research is normative legal research by prioritizing conceptual and statutory approaches. The results of this research are that digital MoU can comply with the provisions in Articles 1320 and 1338 of the Civil Code and the ITE Law. An inclusive legal perspective on digital MoU is the acceptance of informatics and computer science as sources that influence the substance and formation of rules. Legal innovation can be seen from the creation of digital MoU where everyone is free to enter into any agreement. , in the use of digital MoU you need to pay attention to religious and social values, the formation of digital MoU rules is also influenced by the era of globalization and international regulations regarding electronic contracts, and digital MoU have easy access. by anyone, not limited to place. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum memorandum of understanding (MoU) digital ditinjau dari perpsektif hukum inklusif. Perspektif hukum inklusif menjadi basis penelitian ini karena menekankan adanya kesetaraan serta perlindungan hukum bagi para pihak yang merumuskan MoU Urgensi penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan dan mengklasifikasi MoU digital mengingat di era digitalisasi berbagai dokumen hukum dibuat dalam bentuk digital sehingga dapat menimbulkan problematika terkait kedudukan dan keabsahannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengedepankan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah MoU digital dapat tunduk pada ketentuan yang ada dalam Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata dan UU ITE. Perspektif hukum inklusif terhadap MoU digital adalah  penerimaan ilmu informatika dan ilmu komputer sebagai sumber yang mempengaruhi substansi dan pembentukan aturan, inovasi hukum dapat dilihat dari pembuatan MoU digital digital yang mana setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, dalam pemanfaatan MoU digital digital perlu memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial, pembentukan aturan MoU digital digital juga dipengaruhi oleh era globalisasi dan peraturan internasional mengenai kontrak elektronik, dan MoU digital memiliki akses yang mudah dilakukan oleh siapa saja tidak terbatas pada tempat.Kata kunci: Hukum Inklusif; Kedudukan Hukum; Memorandum of Understanding (MoU) Digital