In the current era of globalization, most of Karang Berahi Village's income and lifestyle are not in accordance with consumptive behavior because income and lifestyle greatly influence the consumptive behavior of oil palm farmers in Karang Berahi Village so that on average people waste more in their lifestyle. luxurious. The aim of this research is to find out how income and lifestyle influence palm oil consumptive behavior in Karang Berahi Village, Pamenang District, Merangin Regency. The method used in this research is quantitative research. Data collection was carried out by means of observation, interviews, documentation and questionnaires. This research used a sample of 85 samples. The data analysis used in this research is, validity test, reliability test, classical assumption test, descriptive statistical test, and multiple linear regression test, namely the coefficient of determination test, T test and F test. Based on the data processing carried out in this research, results were obtained for the income variable (X1) partially, namely with a significance level smaller than 0.05, namely with a significance level of 0.000, so it can be said that the income variable has a significant influence on consumer behavior. Meanwhile, for the Lifestyle variable (X2), partially, with a significance level greater than 0.05, namely with a significance level of 7.937, it can be said that the income variable has no effect on consumer behavior. Furthermore, by using the F test to obtain a significance value of 0.001 which is smaller than 0.05, the regression model can be used to predict that income and lifestyle together influence consumer behavior. The calculation of the coefficient of determination results in showing that all independent variables, namely income (X1), lifestyle (X2), can explain the consumptive behavior variable (Y) by 20%, the remaining 80% is influenced by other variables not examined in this research.

Pembangunan pedesaan yang dikerjakan haruslah sinkron dengan masalah yang dihadapi, serta partisipasi masyarakatnya dengan menggunakan sumber daya yang di perlukan untuk merancang dan membangun perekonomian yang dimiliki, serta memanfaatkan potensi ekonomi yang ada sehingga bisa lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fenomena yang ada pada desa jatimulyo kecamatan dendang kabupaten tanjung jabung timur yaitu masih banyak program kerja desa yang masih belum terealisasi. Sama sepeti dengan Desa – desa yang lain, Proses Pengelolaan Dana Desa pada Kantor Desa Jati Mulyo terdiri dari 3 Tahap Yaitu Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan/Pertanggungjawaban. Program desa yang masih belum terealisasi sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, dikarenakan proses pegelolaan manajemen dana desa yang belum maksimal sehingga berdampak dalam proses perencanaan pembangunan desa. Manajemen Pengelolaan Dana Desa dari tahun 2018-2021 sudah menunjukan beberpa  peningkatan di banding dengan tahun sebelumnya akan tetapi masih saja ada program yang belum terealisai. Hal ini dibuktikan masih ada program pembangunan yang belum di laksanakan. Dalam proses pengelolaan Dana Desa pada kantor Desa Jati Mulyo terdir dari tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan/pertanggungjawaban. Tidak terealisasi nya program tersebut dikarenakan proses pengelolaan manajemen dana desa yang belum maksimal. Desa Jati Mulyo belum mencapai indicator diantaranya belum cukup baik akses masyarakat dalam kegiatan ekonomi, akses yang dimaksud ini adalah perkerasan jalan yang belum maksimal sehingga masyarakat masih kesulitan dalam mengeluarkan hasil bertani. Dalam tinjaun manajemen syariah terhadap pengelolaan Dana Desa sendiri bahwasannya pelaksanaan Dana Desa masih belum cukup memenuhi standar nilai-nilai dasar ekonomi islam, disini manajemen pengelolaan Dana Desa masih mengarah ke konvensional. Akan tetapi kalau dilihat dari sifat dari nilai syariah yang rabbani dimana pengawasan internal yang dilakukan dari hati nurani yang bergerak untuk menunjukkan ataupun mewujudkan sesuai tujuan, sudah dilakukan olehaparatur dan masyarakat dalam hal mengawasi pengelolaan Dana Desa baik secara langsung ataupun tidak langsung.