Church’s figures from GKJTU encountered with various legal problems and felt that they didn’t have any knowledge about law. Therefore, an incidental counselling was held to fulfil their desire in purpose to understand legal knowledge so that these figures might resolve legal problems in their environment. The church’s figures give the basic legal knowledge and anti-corruption education through the legal professionals’ trainer. This paralegal training is to equipped participants with better basic-practical legal knowledge to manage the legal problems they faced. By the end of the training, these participants will become the front guard to resolve the legal matters in their environment, as they will be called: paralegals

Perseroan Terbatas merupakan salah satu badan hukum yang diakui. Agar dapat dikatakan sebagai subjek hukum, tentu Perseroan Terbatas memiliki syarat-syarat tertentu sebelum akhirnya secara sah dinyatakan sebagai badan hukum dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Ketentuan perundangan terkait Perseroan Terbatas yang telah diubah dari UU PT Tahun 2007 menjadi UU Cipta Kerja secara definitif telah mengubah makna badan hukum Perseroan Terbatas yang ada di Indonesia, yaitu dimana Perseroan Terbatas dengan kepemilikan tunggal. Tulisan ini hendak membahas implikasi dan resiko hukum yang dapat terjadi karena perubahan UU Cipta Kerja terhadap eksistensi badan hukum Perseroan Terbatas. Tulisan ini ditinjau berdasarkan teori badan hukum, karena pada Perseroan Terbatas dengan kepemilikan tunggal ini hanya memilik satu pemegang saham, maka secara otomatis berdasarkan teori badan hukum yang ada ciri khas pertanggungjawaban yang terbatas dalam Perseroan Terbatas tetap dipertahankan berdasarkan analisis teori badan hukum.

Perkembangan teknologi dari berbagai aspek yang tengah berjalan di masyarakat merupakan kenyataan dan hukum harus mampu mengatur perubahan tersebut. Perkembangan teknologi juga terjadi pada bentuk layanan kesehatan, dari yang konvensional menjadi telemedicine. Telemedicine merupakan bentuk layanan kesehatan berbasis elektronik sehingga dokter dan pasien tidak bertemu secara langsung. Ditengah pandemi COVID-19 layanan telemedicine menjadi alternatif bagi pasien untuk berkonsultasi dengan dokternya. Artikel ini menjelaskan mengenai hubungan hukum dan tanggung jawab hukum dalam telemedicine. Hubungan hukum antara dokter dan pasien tercipta melalui perjanjian baku dalam hal ini adalah perjanjian terapeutik. Perjanjian terapeutik tetap terjadi meskipun dokter dan pasien tidak saling berhadapan secara langsung. Terkait dengan bentuk pertanggungjawaban, dalam telemedicine dikenal tanggung jawab mutlak dari dokter atas pasiennya. Pada akhirnya, perlu disadari bahwa masih banyak kelemahan bagi dokter maupun pasien serta penyelenggara dalam layanan telemedicine.