Corruption is a problem that needs to be taken seriously and is a legal issue in every country in the world, including Indonesia. The disease of corruption is increasingly rampant. The seriousness of the government in overcoming criminal acts of corruption is the establishment of Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes. The formulation of the problem discussed in writing this thesis is Regarding the Application of the Criminal Act of Assistance in corruption. The research method used in writing this thesis is a research method carried out with a Normative Juridical Approach, namely Legal Principles and referring to Legal Norms contained in the library research method (library research), namely conducting research using data from various reading sources such as Laws - Invitations, books, magazines and the internet which are considered relevant to the problems that the author will discuss in this thesis. The assistance of corruption crimes committed by Widjokongko Puspoyo who helped Widjanarko Puspoyo receive gifts from Bulog partners caused Widjokongko Puspoyo to be punished for violating Article 11 Law No. 20 of 2001 concerning changes to Law no. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption in conjunction with Article 15 of Law no. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption in conjunction with Article 56 1 of the Criminal Code. Assistance in Corruption Crimes is regulated in Article 15 of Law No. 31 of 1999, in this article it states that the act of assisting corruption will be punished the same as the perpetrators of corruption in accordance with the provisions in Law No. 31 of 1999 as has been amended by Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes. In Article 15 Criminal Responsibility for Assistance Crimes in corruption cases is seen from the extent to which the act of assisting the Corruption Crime was carried out. In determining the amount of punishment for the assistant to the criminal act of corruption, it can be seen from the articles violated by the assistant to the criminal act of corruption.

The objective of this study is to analyze the legal basis of the healthcare system and the implementation of healthcare systems, as well as to study the impact of overcapacity on the fulfillment of health rights of citizens of civil society in Lapas Kelas II B Sintang. Fulfillment of the right to health for every citizen is a constitutional mandate that must be fulfilled by the government without exception, including the warga binaan who are inmates in Correctional Institutions (Lapas). This is as stipulated in Law No. 22 of 2022 concerning Corrections and Government Regulation No. 99 of 2012 which regulates the basic rights of inmates that must be fulfilled, one of which is the right to receive adequate health services, which can be fulfilled by the availability of adequate health resources, complete health facilities and medications, as well as balanced nutrition with health-supporting food in prisons. This is done to fulfill the basic rights of inmates. However, the mandate of these regulations has not yet been fully optimized, one of which is in in Lapas Kelas II B Sintang. Therefore, this research, which uses a normative empirical method, examines regulations related to regulating inmate health and implementing health service regulations in Lapas Kelas II B Sintang. This study shows that health services as regulated in several regulations have not yet been well implemented in Lapas Kelas II B Sintang, as evidenced by the disproportionate number of medical staff and health facilities available due to overcrowding of inmates in in Lapas Kelas II B Sintang.Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dasar hukum dari sistem pelayanan Kesehatan dan implementasi sistem pelayanan Kesehatan, serta mengkaji dampak over capacity terhadap pemenuhan hak kesehatan warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas II B Sintang. Pemenuhan hak kesehatan bagi setiap warga negara menjadi amanat konstitusi yang wajib dipenuhi oleh pemerintah tanpa terkecuali, termasuk warga negara yang menjadi warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah No.99 Tahun 2012 yang mengatur hak-hak dasar warga binaan yang wajib dipenuhi, salah satu hak pokok tersebut adalah hak untuk mendapat pelayanan kesehatan yang layak, yang dapat terpenuhi oleh sumber daya manusia yang memadai, fasilitas kesehatan dan obat-obatan yang lengkap, serta gizi yang seimbang dengan makanan yang menunjang kesehatan di dalam Lapas. Hal tersebut dilakukan guna memenuhi hak dasar warga binaan. Namun, amanat regulasi tersebut belum sepenuhnya dapat berjalan dengan optimal, salah satunya pada Lapas Kelas IIB Sintang. Untuk itu, penelitian yang menggunakan metode kualitatif deskriptif ini mengkaji peraturan terkait pengaturan kesehatan warga binaan serta implementasi peraturan pelayanan kesehatan tersebut di Lapas Kelas IIB Sintang. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan kesehatan sebagaimana yang diatur dalam beberapa regulasi tersebut masih belum terimplementasi dengan baik pada Lapas Kelas IIB Sintang, hal ini terbukti dari tidak sebandingnya tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang tersedia akibat adanya over kapasitas penghuni Lapas di Lapas Kelas IIB Sintang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap imigran ilegal di Indonesia dan analisis mengenai penanganan yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia terhadap adanya imigran ilegal. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Problem imigran gelap tidak hanya dipandang dari aspek hukum secara normatif, namun lebih dari itu persoalan imigran adalah persoalan nasib manusia yang ingin mendapatkan kehidupan yang layak dan bermartabat di negara lain. Jika inilah yang menjadi persoalan maka persoalannya bisa dipahami dari aspek kemanusiaan. Tapi jika persoalan imigran adalah dilakukan oleh orang-orang yang akan melakukan kejahatan dan sejenisnya,maka inilah yang perlu mendapatkan penanganan hukum yang serius sampai akhirnya pada proses deportasi ke Negara asal. Faktor adanya imigran gelap ini adalah karena posisi geografis Indonesia yang strategis sebagai penghubung antar kawasan Asia Tengah dan Timur Tengah dengan Australia dalam pergerakan arus migrasi ini menyebabkan Indonesia menjadi wilayah transit yang banyak dilalui oleh para imigran gelap tersebut. Indonesia yang bentuk negaranya adalah kepulauan secara geografis memiliki banyak pintu masuk: bandara, pelabuhan, batas, darat dan perairan. Selain itu, Indonesia yang juga memiliki garis pantai yang sangat panjang, dan merupakan wilayah yang terletak pada posisi silang jalur lalu lintas. Perhatian Pemerintah Indonesia yang cukup besar dalam penanganan imigran gelap seperti pemberian fasilitas tempat tinggal sementara. Adanya pantai selatan menjadi salah satu daerah sangat strategis di Indonesia yang dipakai tempat transit para imigran gelap untuk menyebrang ke Pulau Christmas, Australia. Hal itu sehubungan, jarak antara pantai dan lain-lain merupakan faktor pendukung lain dipilihnya Indonesia sebagai wilayah transit.