The problems of this research are (1) the relationship of similarities and similarities in the vocabulary of Dentong and Duri languages ??(2) the relationship between sound and meaning in Dentong and Duri languages ??(3) the kinship relationship between Dentong and Duri languages. This study aims to find out, describe the relationship of similarities and similarities in the vocabulary of Dentong and Duri languages, describe the relationship between sound and meaning in Dentong and Duri languages ??and describe the kinship relationship between Dentong and Duri languages ??and information about vocabulary comparisons between Dentong and Duri languages. Duri language. The theory used is comparative linguistic theory using 207 Swadesh vocabularies as the basis for the vocabulary being compared.This type of research is qualitative research. The techniques used are observation techniques, interview techniques, recording techniques, observation/note-taking techniques and documentation. This research was conducted for 2 weeks and the research subjects were native speakers of Dentong and Duri languages.The results of this study obtained similarities and similarities between Dentong and Duri languages ??based on five word classes, namely verbs, pronouns, nouns, numerals, and adjectives. The basic vocabulary similarities in Dentong and Duri languages ??total 46 words or 23%, one of the data is that the word [fur] in BDNT is also called [bulu] in BDRI, the basic vocabulary similarities in Dentong and Duri languages ??are 20 words or 10 % one of the data in the word [two] 'rua' in BDNT and [two] 'two' in BDRI.Based on the results of the research above, it can be concluded that the comparison between Dentong and Duri languages ??has similarities and similarities. The similarities and similarities, if totaled, there are 66 similarities and similarities or 33% of the vocabulary. Therefore it can be stated that the two languages ??being compared are cognate languages.
 

The purpose of writing  this article  is to discuss  integrated transportation in  old city  Jakarta. Thereare many problems faced and must be solved in order to achieve  the realization of integrated transportation, so as to create a neatly organized city and to travel to the old city area, tourists must feel comfort and time efficiency. The problem faced today is that transportation to the cultural heritage of the old city is very difficult because so much land transportation passes through the old city but is not properly arranged by the city government, so there is always congestion. This writing is a normati f legal research that uses secondary data and then analyzed descriptively. This research is important to answer the problem of using fast, convenient and efficient land transportation to achieve the cultural heritage tourism of the old city in the Jakarta area. The results of this study explain that the planning of the old city area of Jakarta so that  its potential is maximized through the arrangement of integrity and sustainable transportation issued by the DKI Jakarta City Government so that the arrangement of the old city is expected to become a valuable property center and grow the economy with the advantages of the old city as a business city and tourist city.  Tujuan penulisan artikel ini adalah membahas transportasi yang terintegrasi di Kota Tua Jakarta. Banyak permasalahan yang dihadapi dan harus diselesaikan agar dapat mencapai terwujudnya transpotasi yang terintegrasi, sehingga tercipta kota yang tertata dengan rapi dan untuk berwisata menuju wilayah kota tua para turis harus merasakan kenyamanan dan efesiensi waktu. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah transportasi menuju cagar budaya kota tua sangat sulit disebabkan begitu banyak transportasi darat yang melewati kota tua tetapi tidak ditata dengan baik oleh pemerintah kotanya, sehingga selalu terjadi kemacetan. Penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder kemudian dianalisis secara dekriptif.   Penelitian ini penting dilakukan untuk menjawab permasalahan penggunaan transportasi darat yang cepat, nyaman dan efisien untuk mencapai wisata cagar budaya kota tua di wilayah Jakarta. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perlu penataan kawasan kota tua Jakarta agar potensinya menjadi maksimal melalui penataan transportasi yang terintegritas dan berkelanjutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar penataan kota tua diharapkan menjadi pusat properti yang bernilai dan menumbuhkan ekonomi dengan keunggulan kota tua sebagai kota bisnis dan kota wisata.      

The purpose of this writing is to discuss TKBM work opportunities in ports after the implementation of the Cabotage principle in Indonesia, because of its important role in the sea transportation process and is needed by the port community as a tool for loading and unloading goods on ships, and/or offshore activities in Indonesian sea waters. as well as other activities. The process of loading and unloading of goods on board is carried out by the Loading and Cabotage Workforce is a principle that enforces a rule that foreign ships are prohibited from loading and unloading goods in Indonesian waters, the aim is to empower national shipping. The performance of TKBM after the application of the Cabotage principle is discussed in this study which uses a conceptual framework supported by secondary data as library material and is analyzed descriptively. The results of the study show that after the implementation of the cabotage principle, the number of Indonesian ships continues to increase until 2022 is recorded at 33,000, because this principle prohibits foreign ships from transporting goods and passengers in Indonesian waters, except for ships with red and white flags only, and with the enactment of the principle In fact, the performance of TKBM in Indonesian Ports is getting higher.  Tujuan penulisan ini membahas tentang peluang kerja tenaga kerja bongkar muat (TKBM) di pelabuhan setelah diberlakukannya asas Cabotage di Indonesia, karena perannya yang penting dalam proses pengangkutan laut dan dibutuhkan oleh masyarakat Pelabuhan sebagai alat pembantu kegiatan bongkar muat barang di kapal, dan/atau kegiatan lepas pantai di perairan laut Indonesia serta kegiatan lain. Asas Proses bongkar dan muat barang di atas kapal dilakukan oleh tenaga kerja bongkar muat dan Cabotage merupakan   asas yang memberlakukan suatu aturan bahwa kapal asing dilarang untuk bongkar muat barang di perairan Indonesia, tujuannya untuk memberdayakan pelayaran nasional. Bagaimana kinerja TKBM pasca diberlakukannya asas Cabotage adalah bahasan dalam penelitian ini yang menggunakan kerangka konsep didukung data sekunder sebagai bahan pustaka dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa setelah diberlakukannya asas Cabotage, jumlah kapal Indonesia terus bertambah hingga tahun 2022 tercatat sebanyak 33.000 an, dikarenakan asas ini melarang kapal asing untuk mengangkut barang dan penumpang di perairan Indonesia, kecuali kapal yang berbendera merah putih saja, dan dengan diberlakukannya asas ini, justru kinerja TKBM di Pelabuhan Indonesia semakin tinggi.              

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor finansial, faktor psikologis, faktor sosial, dan faktor fisik terhadap kepuasan kerja PNS menghadapi masa pensiun di Pemerintah Kabupaten Batang. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Batang yang akan pensiun pada tahun 2023 dengan BUP (Batas Usia Pensiun) 58 tahun, dengan jumlah sampel 125 orang, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Sumber data yang digunakan adalah data primer, dengan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari analisis regresi linier dinyatakan bahwa faktor finansial, faktor sosial, dan faktor fisik berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja, sedangkan faktor psikologis berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja. Nilai koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0,793, artinya faktor finansial, faktor psikologis, faktor sosial, dan faktor fisik dapat menjelaskan variasi variabel kepuasan kerja sebesar 79,3%. Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik t menunjukkan (1) faktor keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja PNS menghadapi masa pensiun, (2) faktor psikologis berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepuasan kerja PNS menghadapi masa pensiun. , (3) faktor sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja PNS menghadapi pensiun, dan (4) faktor fisik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja PNS menghadapi pensiun.

Legal certainty can be reached by good and explicit principles in a legislation, as well as its application. Investment requires legal certainty as well. On April 26, 2007, the Investment Law No. 25 of 2007 was enacted. This legislation was enacted to replace Law No. 1 of 1967 on Foreign Investment and Law No. 6 of 1968 on Domestic Investment. There are eleven factors that serve as benchmarks for gauging a country's ease of doing business. One of the indications is related to the resolution of investment conflicts, or in this case, contract enforcement and bankruptcy proceedings. According to the Doing Business 2019 report, Indonesia ranks 73rd (seventy-three) in terms of ease of doing business. Indonesia's EoDB ranking remains distant from the aim of entering the world's top 40 (forty) ranks. This is due to the fact that, among other things, dispute resolution in Indonesia still has various issues, including basic regulations, the trial procedure, and decision implementation. Meanwhile, affordable, fast, and simple conflict resolution facilities are required in the corporate world (according to EoDB indications). The results of this descriptive analytical research utilizing a normative juridical approach reveal that there is no implementing regulation of Law Number 25 of 2007 concerning Investment, which focuses on discussing investment disputes, therefore there is no strong legal certainty in investing in Indonesia. Furthermore, there are several issues concerning the resolution of bankruptcy cases, some of which stem from regulations, namely Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations, some of which can result in certain interests, the length of the bankruptcy court process, and legal certainty following the bankruptcy decision. A breakthrough or update that can support EoDB is required, one of which can be done in the field of investment dispute resolution, particularly connected to contract enforcement and bankruptcy case settlement, by creating implementing regulations and updating associated regulations.

The objectives of this study are (1) Analyzing the channels and functions of purebred chicken egg trading (2) Analyzing tataniaga margins, farmer's share and the ratio of profits and costs of purebred chicken egg trading (3) Analyzing the cost efficiency of purebred chicken egg trading at PT. Light Mario Brother's Group Sidrap, Mario Village, Kulo District, Sidrap Regency. This research was conducted at PT. Light Mario Brother Group Sidrap, Mario Village, Kulo District, Sidrap Regency. The data used in this study are primary data and skunder. There are three institutions in the purebred chicken egg trading system at PT. Light Mario Brother's Group Sidrap, a manufacturer/breeder, wholesaler and retailer. Each commercial institution performs different administrative functions. There are three channels formed in the egg trading system, namely commerce channel 1 (producer - consumer); Commerce channel 2 (manufacturer - merchant, retailer - consumer); and Commerce channel 3 ( producer - wholesaler - retailer - consumer). Producers should distribute purebred chicken egg commodities efficiently and need to cooperate or partner with parties who are willing to accommodate producer products (end consumers) at high and relatively stable prices

Penelitian ini bertujuan untuk mengakain bagaimana hak mewaris bagi anak angkat perempuan di Tana Toraja. Masing-masing wilayah di daerah Indonesia cara mengangkat anak dalam perkawinan rumah tangganya berbeda-beda menurut hukum adatnya, juga tentang aturan yang mengatur permasalahan pewarisan bagi anak angkat tersebut, apakah mendapatkan warisan juga seperti halnya anak kandung yang dilahirkan dalam perkawinan. Seperti halnya di Tana Toraja, setelah peresmian perkawinan, ada suatu proses upacara yang memohon doa agar diberikan keturunan. Namun, di Tana Toraja,   jika tidak diberikan keturunan tiap masyarakat dapat melakukan proses pengangkatan, dan tidak tertutup kemungkinan juga dilakukan pengangkatan anak oleh satu keluarga. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif.  Hasil penelitian ini adalah bagi pewaris yang semasa hidupnya tidak memiliki anak kandung sah dan anak angkat itu adalah kerabat dekat, maka anak angkat itu berhak atas seluruh harta peninggalan orang tua angkatnya. Anak angkat berwenang mewaris baik dari orang tua kandung maupun orang tua angkatnya dalam hal pewarisan. pembagian warisan terhadap anak angkat baik itu laki-laki maupun perempuan, tidak ada perbedaan pembagian, semua mendapatkan bagian warisan sama besarnya

Aset yang dikelola oleh sebuah instansi bisa berupa peralatan yang mempunyai batas umur pakai, jika perawatannya tidak tepat maka akan berakibat pada pemakaian yang tidak maksimal. Perawatan bisa berupa servis rutin dan servis ketika terjadi kerusakan, perawatan dilakukan oleh tenaga teknisi. Kemampuan dari setiap teknisi belum tentu sama, pemberian tugas berdasarkan pada unsur subyektivitas tidak akan mampu memberikan layanan yang baik pada perbaikan yang diminta oleh masing-masing divisi, karena pemilihan teknisi berdasarkan subyektivitas tersebut belum tentu didapatkan teknisi yang memiliki keahlian sesuai dengan tingkat kerusakan alat.   Perlu sebuah upaya obyektif untuk mendukung keputusan dalam mereferensikan teknisi pada sebuah proses perbaikan dengan menggunakan metode K-Nearest Neigbor    

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh likuiditas, profitabilitas, dan leverage terhadap nilai perusahaan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai variabel moderasi. Nilai perusahaan mencerminkan kemakmuran para pemegang saham perusahaan. Likuiditas, profitabilitas, leverage, dan pengungkapan CSR merupakan faktor-faktor yang dapat menjadi pertimbangan investor dalam mengembangkan suatu perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui laporan keuangan perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) likuiditas memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. 2) profitabilitas memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. 3)leverage memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. 4) pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan. 5) pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. 6) pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh pengaruh terhadap nilai perusahaan.