This paper was created with the aim of providing insight into strengthening national identity. National identity is an understanding of the identity of a nation and state, besides that the formation of national identity itself has become a provision that has been mutually agreed upon. Upholding and maintaining what already exists and trying to correct all mistakes within a nation and state. National identity consists of a collection of cultural values that develop and grow in various aspects of life. However, at this time the interaction between individuals was reduced due to the busyness of each community and the influence of globalization so as to create a society that does not care about other people and forgets about identity as a society with a nation and state. This task aims to provide efforts to strengthen national identity through civic education. We hope that this assignment can regenerate our awareness of national identity.

Program Kreativitas Mahasiswa Layanan Masyarakat adalah cara bagi siswa untuk melakukan layanan masyarakat, dharma ketiga pendidikan tinggi. "Aplikasi Wordwall sebagai media pembelajaran interaktif di sekolah dasar" adalah judul program yang kami usulkan kali ini. Format program ini adalah pertumbuhan pengetahuan tentang cara menggunakan Wordwall Learning Media. Program ini bertujuan untuk memberi guru kemampuan untuk menggunakan materi pembelajaran interaktif di kelas. Ceramah, diskusi, dan pertanyaan dan jawaban, serta bantuan untuk guru saat menggunakan media Wordwall, adalah beberapa metode yang digunakan dalam mencapai tujuan program yang dijelaskan di atas. Enam orang, yang semuanya adalah guru di SDN 2 Cipaisan, menghadiri seminar, yang diadakan pada 24 November 2022.

Microsoft word is a word processing software in document creation that is the mainstay of Microsoft. In this software there is a track changes feature which functions to track changes made by the reviewer in carrying out the review work. The purpose of the training is to train students in using the track changes feature in Microsoft Word. The training conducted at the Polbangtan Yogyakarta-Magelang hall is a form of community service, especially students. The stages of service are 1. socialization of the track changes feature in Microsoft word; 2. carry out training on these features by students; 3. evaluation of training programs. The result of community service is that post-training Polbangtan livestock department students are able to apply the track changes feature in Microsoft word software.

This study aims to determine the learning of Islamic religious education at SMPN 1 Babakancikao and also to obtain an overview of the akhlak of students at SMPN 1 Babakancikao and to find out how the role of Islamic religious education in shaping the akhlak of students at SMPN 1 Babakancikao. This research was conducted in December 20-21 at SMPN 1 Babakancikao. The approach used in this research is a quantitative approach, while the research method is descriptive correlational method. And the sampling technique is random sampling. The instrument used is a questionnaire or questionnaire, while the correlation technique used is the product moment. And as for the results found in this study that there is a less significant correlation between Islamic religious education in shaping the akhlak of students at SMPN 1 Babakancikao.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui berbagai tahapan sebagai konsep pembentukan Peraturan Daerah dan menganalisis mekanisme pengharmonisasian terhadap Raperda dilingkungan Pemerintah Daerah oleh Kemenkumham sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, hal ini juga sekaligus untuk mengetahui keefektifan pengharmonisasian Raperda yang dilakukan oleh Kemenkumham dalam upaya mewujudkan Perda yang berkualitas dan keselarasannya dengan kewenangan fasilitasi Raperda oleh Pemda Provinsi atau Kemendagri. teori yang relevan dengan pembahasan di atas adalah teori kewenangan, keberlakukan norma hukum, dan pembentukan hukum serta pengharmonisasian peraturan perundang-undangan. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu menggunakan Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Dengan adanya perbedaan waktu pelaksanaan pengharmonisasian Raperda inisiatif Eksekutif (Kepala Daerah) oleh Kemenkumham tidak menjadikan kewenangan tersebut tumpang tindih atau mereduksi sebagian kewenangan Kemendagri/Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov)   dalam hal pengharmonisasian Raperda melalui mekanisme fasilitasi. Akan tetapi, justru kewenangan Kemenkumham yang diatur dalam UU 15/2019 ini menjadikan proses pengharmonisasian Raperda pada tahap penyusunan tidak efektif dan efisien karena diantaranya membutuhkan   waktu yang lama dan biaya.