Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatatnegaraan di Indonesia. Salah  satu  hasil  dari  Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD Negara RI Tahun  1945 adalah beralihnya supremasi Majelis Permusyawaratan  Rakyat (MPR) menjadi supremasi konstitusi.  Sementara itu, konstitusi diposisikan sebagai hukum tertinggi yang mengatur dan membatasi kekuasaan lembaga-lembaga  negara.     Penelitian ini menggunakan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Perkembangan  konsep    trias politica juga turut memengaruhi perubahan struktur kelembagaan di Indonesia. Untuk menjawab tuntutan tersebut, negara membentuk jenis lembaga negara baru yang diharapkan dapat lebih responsif dalam mengatasi persoalan aktual negara. Maka, berdirilah berbagai lembaga negara salah satunya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) keberadaan yang keberadaannya dalam struktur ketatanegaraaan di negeri ini sering menjadi perdebatkan oleh berbagai pihak karena Komisi Pemberantasan Korupsi Sifat yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan.  Permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah   Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia saat ini dan Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi yang seharusnya dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia,teori yang di gunakan dalam penelitian ini adalah trias politica dan kepastian hukum,  penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.  Kesimpulan penelitian ini adalah keberadaan lembaga Komisi Pemberantasan  Korupsi secara yuridis adalah sah berdasarkan konstitusi dan secara sosiologis telah menjadi kebutuhan bangsa dan Negara Republik Indonesia. Untuk mewujudkan Komisi Pemberantasan Kosupsi bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dan Kedududukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaran di Indonesia akan menjadi lebih kuat maka kedudukannya menjadi organ konstitusi (constitusional organs)   atau masuk kedalam konstitusi maka di perlukan Amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis kewajiban pelaporan harta kekayaan bagi pejabat negara dan kendala serta solusi pemerintah terhadap permasalahan yang timbul dalam kewajiban pelaporan harta kekayaan bagi pejabat negara. Adanya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) menjadi harapan bagi bangsa Indonesia dalam memberantas korupsi, namun, pemberantasan kasus korupsi tetap mengalami kesulitan, langkah-langkah pemberantasannya masih tersendat-sendat sampai sekarang. Korupsi sudah merupakan penyakit yang telah kronis menjangkiti dan belum dapat disembuhkan hingga saat ini yang menyebar ke seluruh sektor pemerintah bahkan sampai ke perusahaan-perusahaan milik negara. Oleh sebab itu, guna meminimalisir pejabat yang korupsi serta timbulnya kerugian negara akibat oknum-oknum yang koruptif, maka setiap pejabat negara wajib melaporkan kekayaannya. Hasil penelitian ini adalah: Pelaporan harta kekayaan pejabat negara saat ini sudah terintegrasi dalam sebuah Program e-LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan berbasis elektronik. Kendala yang dihadapi terkait pelaporan harta kekayaan oleh pejabat negara meliputi kurangnya sosialisasi ke instansi-instansi. Solusinya adalah berdasarkan penelitian, fasilitas atau sumberdaya-sumberdaya tersebut sudah cukup terpenuhi, namun berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, perlu adanya sosialisasi secara terstruktur dan berkesinambungan.

<span lang="EN-US">The disruption era brought many changes to the millennial generation. The development of science is one of the reasons for this change. The main players in this era are millennials. Given the demographic bonus that Indonesia will find, where productive millennials will have a larger number than those of non-productive ages, the welfare of millennials deserves attention, especially their psychological well-being. For this reason, this research will examine in depth the factors that shape millennial psychological well-being. By knowing these factors, it can provide suggestions so that the psychological well-being of millennials can be maintained and improved. This research was conducted by interviewing productive and working millennials so that the data related to their psychological well-being can be obtained. Based on the research conducted, it was found that there are at least five factors that influence the psychological well-being of millennials. These five factors can be said to be interconnected and separate in shaping the psychological well-being of millennials.</span>

This study aims to determine change of total Lactic Acid Bacteria (LAB), pH, total lactic acid (titrated acid), viscosity, total sugar and total reducing sugar goat milk yogurt with the addition of jackfruit and cempedak fruit pulp using a commercial LAB starter Lactobacillus bulgaricus and Streptococcus thermophillus. The research design was a completely randomized design (CRD) with one factor, the treatment was the addition of : P1 = 5% jackfruit pulp, P2 = 10% jackfruit pulp, P3 = 5% cempedak fruit pulp, P4 = 10% cempedak fruit pulp) with 5 repetitions. The results showed that the total LAB in accordance with the Indonesian National Standard (SNI) 2981: 2009; decreased pH value, total lactic acid; increase in viscosity, total sugar and total reducing sugar goat milk yogurt based jackfruit and cempedak.

Telah dilakukan suatu penelitian tentang analisis struktur bawah permukaan di daerah Trangkil, Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah berdasarkan data gaya berat. Latar belakang dari penelitian ini adalah bahwa daerah Trangkil merupakan daerah yang telah dinyatakan rawan longsor oleh Direktorat Geologi Tata Lingkungan. Penetapan daerah Trangkil sebagai daerah rawan longsor dinyatakan setelah pada tanggal 23 Januari 2014 daerah tersebut mengalami bencana longsor besar yang menyebabkan beberapa rumah rusak parah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian geoteknik yang memanfaatkan metode gravitasi atau gaya berat, sehingga struktur bawah permukaan daerah trangkil dapat diketahui. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode gaya berat. Metode gaya berat adalah salah satu metode geofisika yang menggunakan disribusi parameter percepatan gaya berat di permukaan bumi. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai variasi percepatan gaya berat bumi antara lain densitas batuan (kerapatan massa), kondisi morfologi, pasang surut, udara bebas, bentuk bumi dan lain-lain. Variasi densitas bawah permukaan tanah adalah faktor yang sangat berpengaruh dalam penentuan penyebaran anomaly gaya berat secara geofisika. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan alat Gravity Meter, yang selanjutnya dilakukan pengolahan data meliputi proses koreksi yaitu tahapan pengolahan data gaya berat hasil observasi di lapangan. Hasil Simple Bougier Anomaly (SBA) untuk anomaly pada daerah penelitian berkisar di antara 0,5 mGal – 7,5 mGal. Hasil Complete Bougier Anomaly (CBA) untuk anomaly pada daerah penelitian berkisar di antara 0,5 mGal – 7,5 mGal.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan penerapan prinsip individualisasi pidana melalui pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perpajakan dalam putusan hakim. Jenis Penelitian ini adalah yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif yang dikaji berdasarkan obyek kajian hukum pidana tentang penerapan sanksi pidana dalam putusan hakim yang dikaitkan dengan prinsip individualisasi pidana. Analisis mendalam terhadap Putusan MA No. 938 K/Pid.Sus/2015 yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) difokuskan pada penerapan prinsip individualisasi pidana melalui pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perpajakan. Hasil penelitian ini adalah penerapan ide individualisasi pidana yang dituangkan melalui pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perpajakan dalam Putusan MA No. 938 K/Pid.Sus/2015 didasarkan pada adanya kesalahan pelaku, dan elastisitas pemidanaan yang didasarkan pada perubahan/perkembangan/perbaikan pada diri pelaku sendiri. Penerapan prinsip individualisasi pidana melalui pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perpajakan dalam putusan hakim perlu dilakukan melalui pendekatan   humanistik   pada pelaku tindak pidana perpajakan, dan tidak hanya harus sesuai dengan nilai-nilai   kemanusiaan   yang beradab,   tetapi juga harus   dapat   membangkitkan kesadaran pelaku akan nilai-nilai kemanusian dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat.

Daging sapi termasuk bahan pangan yang mudah rusak (perishable food), sehingga perlu adanya penanganan lanjutan supaya mutu daging sapi dapat dipertahankan. Teknologi pembekuan cepat dengan menggunakan nitrogen cair, merupakan salah satu metode pembekuan yang memerlukan waktu relatif singkat. Dengan titik didihnya yang mencapai suhu -195,8 °C, nitrogen cair mempunyai kemampuan membekukan bahan organik relatif lebih efektif dibandingkan dengan pendingin berbahan amoniak maupun freon. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2019 Juli 2019 di Laboratorium Rekayasa Pangan dan Laboratorium Kimia Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Semarang. Penelitian dilakukan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) satu faktor yaitu lama pencelupan bakso daging sapi pada nitrogen cair sebanyak 4 perlakuan, yaitu: P1 (tanpa pencelupan); P2 (20 detik); P3 (40 detik); P4 (60 detik) dengan 5 kali pengulangan. Data dianalisis dengan ANOVA jika hasil menunjukan pengaruh yang nyata diuji lanjut menggunakan Duncan Multiple Range Test pada taraf <5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pada hari 0 lama pencelupan nitrogen cair berpengaruh nyata (p<0,05) terhadap sifat fisik (daya ikat air), tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap tekstur, dan sifat kimiawi (kadar lemak dan kadar peroksida). Sedangkan pada hari ke 7 lama pencelupan nitrogen cair berpengaruh nyata (p<0,05) terhadap kadar peroksida dan daya ikat air. Namun tidak berpengaruh nyata terhadap kadar lemak dan tekstur.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang membuat pelanggan loyal dan menjelaskan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan agar pelanggan tetap loyal.                               Desain penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.Setting penelitian dilakukan di PT Pertamina Lubricants Region IV Semarang, dilakukan pada tahun 2019.Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi.Kredibilitas data dilakukan dengan teknik trianggulasi. Sedangkan teknik analisis menggunakan model miles huberman, dimana analisis dilakukan secara terus menerus sampai tuntas hingga data sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data meliputi reduksi data, display data, dan verifikasi data.Hasil penelitian menunjukan Kualitas pelayanan, promo yang menarik dan terusmenerus, Kualitas produk yang mempunyai keunggulan, SDM yang ahli dan bertanggung jawab,pelayanan service yang memudahkan pelanggan membuat terpenuhinya harapan pelanggan dan menjadikan mereka puas dan menjadikannya loyal. Dan komunikasi yang akrab dengan pelanggan, kerja sama saling menguntungkan, serta peningkatan sarana prasarana dan teknologi dapat menjaga loyalitas pelanggan.Kata Kunci: Kualitas Layanan, Kepuasan, Loyalitas

Penelitian ini dilatar belakangi oleh terjadinya penurunan target di Instalasi Sterilisasi Rumah Sakit  DR. Kariadi Semarang, untuk itu dapat dirumuskan masalahnya adalah bagaimana upaya     Bagian Instalasi Sterilisasi meningkatkan Kinerja Karyawan agar target sasaran mutu tercapai. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Kepemimpinan, Lingkungan Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan  Bagian Instalasi Sterilisasi di Rumah Sakit DR.  Kariadi  Semarang.  Data   dikumpulkan   melalui  metode   kuisioner  dengan  menggunakan teknik Sensus terhadap 61 orang responden bagian Instalasi Sterilisasi. Pengolahan data menggunakan  analisis  regresi  berganda,  pengujian   hipotesis  melalui  uji  t,  pengujian  model dengan uji f, serta analisis koefisien determinasi. Hasil yang diperoeh dalam penelitian ini adalah besarnya nilai koefisien determinasi adalah 0,547 yang artinya 54,7% variabel Kepemimpinan, Lingkungan Kerja dan Disiplin Kerja    berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan.  Kata kunci : Kepemimpinan, Lingkungan Kerja,Disiplin Kerja,Kinerja Karyawan.

<p><em>Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB) yang dipengaruhi oleh pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, jalan provinsi, air bersih, serta hotel, penginapan dan restoran pada 35 kabupaten dan kota di Povinsi Jawa Tengah tahun 2011-2017. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan variabel dependen, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah jumlah infrastruktur pendidikan, jumlah infrastruktur kesehatan, panjang jalan raya provinsi, jumlah infrastruktur air bersih, dan jumlah hotel, penginapan dan restoran menggunakan pendekatan Random Effect Model (REM) karena terpilih sebagai model regresi data panel yang paling tepat. Hasil regresi secara parsial menyatakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dipengaruhi masing-masing secara signifikan dengan arah positif oleh jumlah infrastruktur pendidikan, jumlah infrastruktur kesehatan, panjang jalan raya provinsi, jumlah infrastruktur air bersih, dan jumlah hotel, penginapan dan restoran.  </em></p><p><em><em>This study aims to analyze the effect of gross regional domestic product (GRDP) which is influenced by the construction of basic service infrastructure, provincial roads, clean water, and hotels, lodging and restaurants in 35 districts and cities in Central Java Province in 2011-2017. Gross Regional Domestic Product (GRDP) is the dependent variable, while the independent variable used is the amount of education infrastructure, the amount of health infrastructure, the length of the provincial highway, the amount of clean water infrastructure, and the number of hotels, lodging and restaurants using the Random Effect Model (REM) approach because selected as the most appropriate panel data regression model. The regression results partially state that the Gross Regional Domestic Product (GRDP) is significantly affected each with a positive direction by the amount of education infrastructure, the amount of health infrastructure, the length of the provincial highway, the amount of clean water infrastructure, and the number of hotels, lodging and restaurants.  </em></em></p>