Abstract This study aims to determine the influence of 1). Work safety on job satisfaction, 2). Occupational health towards job satisfaction, 3), job satisfaction on employee performance, 4) work safety on employee performance, and occupational health on employee performance. as well as the indirect effect of job satisfaction. Between work safety, occupational health on employee performance at PT. Java Prima Abadi Semarang The data collection technique was done by filling out a questionnaire by a sample of 74 employees taken from a population of 106 employees. Furthermore, answers through closed questions by choosing one of the appropriate answers according to the respondent on a rating scale of one (strongly disagree), two (disagree), three (neutral), four (agree), and five (strongly agree). Then tabulated into the exel program. CSV, to be processed into Smart PLS version 3 .. The results prove that there is a direct effect of occupational safety, occupational health, and positive significant job satisfaction on employee performance, and there is an indirect effect of occupational safety and health through significant positive job satisfaction on employee performance, but it has no impact on employee performance because the effect value is smaller than the direct effect.  Keywords: Occupational Safety, Occupational Health, Job Satisfaction, Employee Performance.  

Pada penelitian ini dibahas tentang penggunaan Indeks Baru untuk mengukur autokorelasi spasial secara global. Kontribusi utama dari karya ini adalah untuk mengetahui korelasi antara Indeks Geary dan Indeks Moran. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh spasial terhadap IPM Provinsi-Provinsi di Indonesia. Data yang digunakan adalah data IPM provinsi-provinsi di Indonesia tahun 2010 – 2018. Prosedur yang dilakukan adalah dengan mengukur data IPM menggunakan Indeks Geary dan Indeks Moran. Selanjutnya nilai Indeks Geary dan Indeks Moran digunakan untuk mencari korelasi yang terjadi antara Indeks Geary dan Indeks Moran. Korelasi yang terbentuk antara Indeks Geary dan Indeks Moran sangat kuat sehingga Indeks Baru dapat dirumuskan. Untuk memvalidasi keakuratan Indeks Baru dilakukan uji autokorelasi spasial terhadap Indeks Baru menggunakan Metode Bootstrap dan resampling berdasarkan estimasi densitas Kernel. Berdasarkan hasil resampling menggunakan metode bootstrap dan resampling berdasarkan estimasi densitas Kernel dengan pengulangan sebanyak 10000 kali ditemukan bahwa nilai-p tahun 2010 – 2018 berkisar antara 0,001 – 0,006 yang berarti terdapat autokorelasi spasial atau terdapat keterkaitan erat antara IPM provinsi dengan IPM provinsi-provinsi yang bertetangga. Dengan kata lain, bahwa antar provinsi satu dengan provinsi yang berbatasan memiliki kemiripan nilai IPM atau saling berkorelasi. Dengan didapatkannya hasil analisis ini, maka dapat menjadi acuan pemerintah dalam melakukan pemerataan pembangunan disetiap provinsi di Indonesia dengan mempertimbangkan keterkaitan antar provinsi di Indonesia.

Pada tahun 2020, Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami pandemi Coronavirus Disease 19 (COVID-19) akibat virus SARS-CoV-2. Mengatasi hal tersebut, pemerintah harus menetapkan kebijakan yang efektif dengan memperhatikan situasi dan kondisi setiap daerah. Salah satu caranya adalah dengan menentukan status kewaspadaan. Di Indonesia, status kewaspadaan wilayah diserahkan pada kebijakan pemerintah daerah masing-masing yang menyebabkan adanya penilaian secara subjektif oleh pemerintah daerah,sehingga banyak definisi dan batasan yang kurang jelas mengenai penentuan status kewaspadaan. Permasalahan tersebutlah yang melatarbelakangi penelitian ini, dimana akan dicari suatu model berdasarkan metode Fuzzy Inference System (FIS) Mamdani untuk menentukan status kewaspadaan COVID-19 berdasarkan variabel terkait dan aturan yang berlaku. Data yang digunakan adalah data harian COVID-19 Provinsi Jawa Barat (1 April – 15 Juli 2021). Data yang digunakan berjumlah 27 kelompok data wilayah yang terdiri dari 4 variabel. Variabel inputnya adalah kasus positif COVID-19, kasus Orang dalam Pemantauan (ODP), dan kasus Pasien dalam Pemantauan (PDP), dan masing-masing variabel didefinisikan menjadi 5 himpunan Fuzzy, yaitu Sangat Rendah, Rendah, Sedang, Tinggi, dan Sangat Tinggi. Variabel output-nya didefinisikan dalam 5 himpunan Fuzzy tentang Status Kewaspadaan seperti peraturan Pemda Jabar yaitu status HIJAU, BIRU, KUNING, MERAH, dan HITAM. Semua variabel menggunakan fungsi keanggotaan representasi kurva segitiga. Proses analisis data menggunakan software Matlab. Keberhasilan model dinilai dari persentase kesamaan status yang diperoleh dengan membandingkan hasil analisis FIS Mamdani dengan data status kewaspadaan real. Setelah melakukan 4 kali pengulangan analisis, dimana pada setiap analisis dilakukan perubahan domain pada himpunan Fuzzy, didapatkan model dengan persentase kesamaan status rata-rata sebesar 81%, pada data 6 wilayah di Jawa Barat.

Sekolah dasar merupakan tempat pembelajaran bagi siswa memperoleh pendidikan dasar. Pembelajaran merupakan suatu proses perubahan tingkah laku yang diperoleh melalui pengalaman individu yang bersangkutan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pengetahuan siswa Sekolah Dasar Negeri  Klabang dalam penerapan  pengelolaan buku dalam kehidupan untuk menunjang belajarnya. Metode yang digunakan melalui  penyuluhan dan pelatihan praktik bagi  siswa. Kegiatan diawali dengan mengajak siswa dalam menata buku dan menulis katalog buku serta cara menata buku-buku pada rak yang tersedia  secara konvensional.   Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan  memberikan penyuluhan dan  praktik cara penginputan data buku serta melihat hasil laporan dalam menggunakan manajemen informasi perpustakaan sekolah berbasis komputerisasi. Setelah adanya kegiatan ini, siswa sekolah dasar negeri Klabang, mendapatkan tambahan pengetahuan, yang diharapkan memberikan dampak bagi siswa dalam mengimplementasikan dalam penataan buku yang di rumah masing-masing guna memudahkan siswa dalam mencari buku-buku pribadi secara efektif dan efisien yang digunakan belajar.

Geographically Semarang regency as one of the regencies in Central Java province has an area of 95,020.67 hectares. In this study, the sub-district areas in Semarang regency is calculated using Circle Approach method and Karney s Polygon method using Google Earth and GADM database in the form of latitude and longitude coordinates. The results of the study show that the land area of 19 districts in Semarang regency is 11.61% more than of the reference areas based on the coordinates of the latitude and longitude on Google Earth using the circle approach method. While the percentage for the area referring to GADM data using the Karney s Polygon method is 9.71% more than of the reference areas and the difference is 13.55% more than the reference areas using Circle Approach. The results of the three comparisons show that GADM data using the Karney s Polygon method can produce better results than other methods.

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum serta untuk mengkaji dan menganalisis kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum. Pegawai ASN sejatinya berada dalam posisi yang dilematis dan terombang-ambing oleh kepentingan politik. Di satu sisi, mereka adalah pegawai yang diangkat, ditempatkan, dipindahkan dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang berstatus pejabat politik. Kondisi seperti ini membuat karir ASN sering dikaitkan dengan kepentingan politik PPK. Disisi lain, ASN juga harus tetap bersikap netral untuk menjaga profesionalitasnya dalam menjalankan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publiknya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum dan Kendala dan solusi apakah yang dihadapi terkait   kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah : (1) Kebijakan Polda Jawa Tengah dalam penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan. (2) Beberapa faktor yang mempengaruhi penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum, yaitu: a) Kurang Alat Bukti. b) Tidak adanya penjelasan tentang kata netral yang jelas c). Waktu Penanganan yang Terbatas, dan d). Keterangan Masyarakat yang Kurang Koperatif. e) Pertimbangan situasi tertib yang condong dijaga oleh Pori dalam hal ini Polda Jawa Tengah. Sedangkan Solusinya dari kendala tersebut diatas adalah : 1) Memperjelas aturan terkait definisi netral dari ASN tersebut. 2) Perlu regulasi penanganan dalam bentuk Undang-Undang yang jelas. 3) Pembentukan Mahkamah Pemilu yang terdiri dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Hakim, dan beberapa perwakilan dengan background tindak tidana pemilu yang dapat menangani sengketa pemilu.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana posisi kewenangan antar lembaga negara dalam   pengaturan terkait pertahanan   keamanan kemaritiman nasional dan bagaimana reposisi kewenangan antar lembaga negara dalam   pengaturan terkait pertahanan keamanan kemaritiman nasional. Posisi dan reposisi tentang kewenangan antar lembaga negara yang terkait dengan pertahanan keamanan maritim nasional sangat berpengaruh kepada kedaulatan maritim nasional menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia. Indonesia dapat digolongkan sebagai negara kepulauan tetapi belum dapat digolongkan sebagai negara maritim karena kewenangan dalam pertahanan keamanan maritim masih terjadi tumpang tindih kewenangan. Sehingga perlu dilakukan   reposisi kewenangan antar lembaga negara dalam   pengaturan terkait pertahanan keamanan kemaritiman nasional. Metodelogi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Berdasar analisa terdapat lima lembaga negara yang benar-benar terkait dengan pertahanan dan keamanan maritim di perairan Indonesia yang terdiri dari TNI AL,Badan Keamanan Laut,Kepolisian,Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai, Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan. Kedua peraturan perundangan ini secara spesifik menggarisbawahi pentingnya menciptakan sistem pertahanan keamanan maritim, dan kewajiban dalam menjaga keselamatan pelayaran. Pendekatan teoritik dilakukan mellaui Teori Sistem Hukum, Teori Kedaulatan dan Teori Kewenangan. Hasil yang didapatkan dalam reposisi kewenangan antar lembaga negara adalah : menempatkan TNI AL sebagai lembaga militer murni di wilayah maritim sebagai komponen utama   pertahanan maritim nasional  seperti diamanatkan pada Pengaturan Tata Ruang Laut yang tercantum dalam UU Nomor 17 tahun 1985 tentang ratifikasi UNCLOS 1982. Serta optimalisasi Bakamla sebagai koordinator tunggal lembaga sipil negara dalam keselamatan dan keamanan laut (sea and coast guard). Sekaligus sinegitas TNI dengan Bakamla sebagai reperesentasi lembaga militer dan lembaga sipil negara. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatatnegaraan di Indonesia. Salah  satu  hasil  dari  Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD Negara RI Tahun  1945 adalah beralihnya supremasi Majelis Permusyawaratan  Rakyat (MPR) menjadi supremasi konstitusi.  Sementara itu, konstitusi diposisikan sebagai hukum tertinggi yang mengatur dan membatasi kekuasaan lembaga-lembaga  negara.     Penelitian ini menggunakan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Perkembangan  konsep    trias politica juga turut memengaruhi perubahan struktur kelembagaan di Indonesia. Untuk menjawab tuntutan tersebut, negara membentuk jenis lembaga negara baru yang diharapkan dapat lebih responsif dalam mengatasi persoalan aktual negara. Maka, berdirilah berbagai lembaga negara salah satunya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) keberadaan yang keberadaannya dalam struktur ketatanegaraaan di negeri ini sering menjadi perdebatkan oleh berbagai pihak karena Komisi Pemberantasan Korupsi Sifat yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan.  Permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah   Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia saat ini dan Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi yang seharusnya dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia,teori yang di gunakan dalam penelitian ini adalah trias politica dan kepastian hukum,  penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.  Kesimpulan penelitian ini adalah keberadaan lembaga Komisi Pemberantasan  Korupsi secara yuridis adalah sah berdasarkan konstitusi dan secara sosiologis telah menjadi kebutuhan bangsa dan Negara Republik Indonesia. Untuk mewujudkan Komisi Pemberantasan Kosupsi bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dan Kedududukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaran di Indonesia akan menjadi lebih kuat maka kedudukannya menjadi organ konstitusi (constitusional organs)   atau masuk kedalam konstitusi maka di perlukan Amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis kewajiban pelaporan harta kekayaan bagi pejabat negara dan kendala serta solusi pemerintah terhadap permasalahan yang timbul dalam kewajiban pelaporan harta kekayaan bagi pejabat negara. Adanya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) menjadi harapan bagi bangsa Indonesia dalam memberantas korupsi, namun, pemberantasan kasus korupsi tetap mengalami kesulitan, langkah-langkah pemberantasannya masih tersendat-sendat sampai sekarang. Korupsi sudah merupakan penyakit yang telah kronis menjangkiti dan belum dapat disembuhkan hingga saat ini yang menyebar ke seluruh sektor pemerintah bahkan sampai ke perusahaan-perusahaan milik negara. Oleh sebab itu, guna meminimalisir pejabat yang korupsi serta timbulnya kerugian negara akibat oknum-oknum yang koruptif, maka setiap pejabat negara wajib melaporkan kekayaannya. Hasil penelitian ini adalah: Pelaporan harta kekayaan pejabat negara saat ini sudah terintegrasi dalam sebuah Program e-LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan berbasis elektronik. Kendala yang dihadapi terkait pelaporan harta kekayaan oleh pejabat negara meliputi kurangnya sosialisasi ke instansi-instansi. Solusinya adalah berdasarkan penelitian, fasilitas atau sumberdaya-sumberdaya tersebut sudah cukup terpenuhi, namun berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, perlu adanya sosialisasi secara terstruktur dan berkesinambungan.

<span lang="EN-US">The disruption era brought many changes to the millennial generation. The development of science is one of the reasons for this change. The main players in this era are millennials. Given the demographic bonus that Indonesia will find, where productive millennials will have a larger number than those of non-productive ages, the welfare of millennials deserves attention, especially their psychological well-being. For this reason, this research will examine in depth the factors that shape millennial psychological well-being. By knowing these factors, it can provide suggestions so that the psychological well-being of millennials can be maintained and improved. This research was conducted by interviewing productive and working millennials so that the data related to their psychological well-being can be obtained. Based on the research conducted, it was found that there are at least five factors that influence the psychological well-being of millennials. These five factors can be said to be interconnected and separate in shaping the psychological well-being of millennials.</span>