With reference to the Civil Code and the type of legal protection available to holders of local e-wallets that store cryptocurrency, this paper examines the legality of trading transactions involving digital currency, in this case crypto coins, as a form of payment. The urgency of this study is the occurrence of a legal vacuum (rechtsvacuum) of the existence of crypto coins that creates legal uncertainty. Normative juridical is the research method used in this study. The conclusion that can be drawn from the results of the discussion is that trade transactions using crypto coins as a means of payment in terms of the Civil Code are not prohibited if they are related to Article 1320 jo 1541 of the Civil Code, payments using crypto coins can be equated with legal exchange relationships. This form of legal protection for crypto coin users can be preventive and repressive. Preventive is carried out through consistent regulation. Repressively, now BAPPEBTI as a supervisor can provide administrative sanctions, in the form of warnings to license revocation for companies that organize e-wallets. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan transaksi perdagangan menggunakan koin kripto sebagai alat pembayaran, ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna koin kripto yang tersimpan dalam e-wallet lokal. Urgensi dari penelitian ini adalah terjadinya kekosongan hukum (rechtsvacuum) keberadaan koin kripto yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam penyusunan artikel ini digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan melalui penelaahan bahan pustaka sebagai bahan dasarnya. Dari hasil pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa Transaksi perdagangan yang menggunakan koin kripto sebagai alat pembayaran ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bukan sesuatu hal yang dilarang, jika dikaitkan dengan Pasal 1320 jo 1541 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka pembayaran melalui penggunaan koin kripto dapat dipersamakan dengan hubungan hukum tukar-menukar. Bentuk perlindungan hukum bagi pengguna koin kripto dapat  dilakukan secara preventif dan represif. Secara preventif dilakukan melalui regulasi yang konsisten. Secara represif, sekarang ini BAPPEBTI sebagai pengawas dapat memberikan sanksi administratif, berupa peringatan hingga pencabutan izin bagi perusahaan yang menyelenggarakan e-wallet.  

Hadhanah is a pattern of parenting children after a divorce occurs. The research method is qualitative with a literature study approach. Data collection techniques using documentation studies. Data processing techniques with data reduction and presentation. Data validity technique using source triangulation. The research results show: (1) hadhanah is child custody that occurs after a divorce where custody is resolved contractually for children who are not yet able to take care of themselves. (2) hadhanah after divorce is a pattern of parenting carried out by parents after obtaining custody rights from the divorce process. Parenting is carried out in accordance with religious rules and also the results of peace agreements.
 

Rekam medis berisi catatan dan dokumen mengenai identitas pasien, pemeriksa, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien selama masa perawatan. Rekam medis yang bermutu tinggi berperan penting dalam meningkatkan mutu pelayananrumah sakit. Banyak faktor lingkungan kerja yang berpotensi menimbulkan penyakit akibat kerja serta kecelakaan kerja. Adapun faktor yang memiliki potensi bahaya dari segi lingkungankerja meliputi sirkulasi udara dan keamanan. Tujuan: penelitian untuk mengetahui penerapan aspek ernogonomi lingkungan tersebut pada petugas rekam medis diRumah Sakit Tk II Putri Hijau Medan Tahun 2022. Metode: penelitian bersifat kualitatif deskriptifyang bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas. Informan penelitian sebanyak 5 orang. Pengolahan data menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil: penelitian menunjukkan faktor sirkulasi udara, dapat memengaruhi ergonomi lingkungan Ruang Rekam Medis. Kemudian aspek keamanan tidak berpengaruh karena sudah sesuai dengan standar di Rumah Sakit Tk II Putri Hijau Medan. Kesimpulan: penelitian masih kurangnya sirkulasi udara, sedangkan untuk keamanan yang sudah baik di Ruang Rekam Medis Rumah Sakit Tk II Putri Hijau Medan. Disarankan Rumah Sakit Tk II Putri Hijau Medan untuk membenahi sirkulasi udara dan tetap mempertahankan keamanan ditempat kerja.

<p><br />Tradisi merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan simbolis serta memiliki makna religious. Tradisi dilakukan sesuai dengan aturan dari nenek moyang terdahulu yang tidak dilakukan secara sembarangan, salah satunya yakni tradisi wiwitan. Wiwitan diambil dari kata Wiwit yang berarti mulai, memotong padi sebelum panenan dilakukan. Dalam melaksanakan tradisi wiwitan membutuhkan finansial untuk membuat makanan yang akan disajikan dalam acara wiwitan. Teori kontruksi sosial Peter L. Berger digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini mengenai realitas dan pengetahuan. Proses kontruksi masyarakat diperoleh melalui internalisasi atau identifikasi, obyektifikasi atau interaksi, dan eksternalisasi atau adaptasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, menggunakan pendekatan fenomenologi. Data dari penelitian ini diperoleh melalui data primer dan data sekunder yang diperoleh dari jurnal nasional maupun internasional, buku, artikel ilmiah serta sumber internet lainya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi proses kontruksi masyarakat menengah bawah mengenai tradisi wiwitan di desa Margomulyo. Hasil penelitian menunjukan bahwa tradisi wiwitan dilakukan oleh masyarakat menengah bawah di desa Margomulyo, Kecamatan Balen, Bojonegoro menyesuaikan keadaanya, meskipun dengan menghidangkan makanan yang sederhana. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud terima kasih kepada bumi serta rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.</p>

This paper was created with the aim of providing insight into strengthening national identity. National identity is an understanding of the identity of a nation and state, besides that the formation of national identity itself has become a provision that has been mutually agreed upon. Upholding and maintaining what already exists and trying to correct all mistakes within a nation and state. National identity consists of a collection of cultural values that develop and grow in various aspects of life. However, at this time the interaction between individuals was reduced due to the busyness of each community and the influence of globalization so as to create a society that does not care about other people and forgets about identity as a society with a nation and state. This task aims to provide efforts to strengthen national identity through civic education. We hope that this assignment can regenerate our awareness of national identity.

Pada era sekarang media sosial sudah sangat berkembang pesat sehingga banyak orang yang dengan mudahnya mengomentari orang lain lewat media sosial. Komentar yang dilontarkan pun seringkali komentar negatif, seseorang memberikan komentar negatif kepada orang lain tanpa memikirkan     bagaimana    kondisi    seseorang    tersebut.    Zaman     sekarang     sering     terjadi    tindakan penghinaan  citra  tubuh  (body  shaming).   Permasalahan  dalam  penelitian  ini  berkaitan  dengan kebijakan formulasi hukum pidana tentang penghinaan citra tubuh (body shaming) saat ini dan kebijakan   formulasi  hukum  pidana  tentang   penghinaan  citra   tubuh  (body   shaming)  di  masa mendatang.  Metode   analisis   data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah   metode   analitis kualitatif,  dengan   pendekatan  perundang-undangan.  Jenis   data   dalam  penelitian  ini  yaitu   data sekunder. Kebijakan formulasi hukum pidana tentang penghinaan citra tubuh (body shaming) saat ini yaitu untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk mengatur masyarakat agar tidak melakukan tindakan penghinaan citra tubuh (body shaming) dapat dikenakan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat 1 UU ITE. Di masa mendatang dapat dilakukan dengan cara melihat Pasal 439 dan Pasal 442 RKUHP untuk ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku penghinaan citra tubuh (body shaming).  

Kacang tanah (Arachis hypogaea  L) memiliki banyak manfaat seperti mencegah peningkatan kadar kolesterol, pencegahan keriput, kandungan serat tinggi, sumber energi dan pencegahan kanker. Akan tetapi jika dalam proses pemanenan, penyimpanan serta pengolahannya yang tidak sesuai, maka kacang tanah terkontaminasi aflatoksin yang berbahaya bagi kesehatan. Batas kadar cemaran aflatoksin pada kacang tanah dan hasil olahannya diatur dalam Peraturan Badan POM Nomor 18 Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan menetapkan kadar kontaminasi aflatoksin B1, B2, G1 dan G2 pada olahan kacang tanah dengan prinsip ekstraksi menggunakan immunoaffinity column dengan instrumen High Performance Liquid Cromatogram (HPLC) detektor fluoresen. Hasil menunjukkan bahwa kromatogram baku kerja Aflatoksin G1, G2, B1, dan B2 berturut-turut menunjukkan respon terbentuknya peak pada waktu retensi 6,966 menit, 8,395 menit, 12,806 menit dan 10,395 menit. Hasil kromatogram sampel yang diuji tersebut memberikan respon terbentuknya peak pada waktu retensi yang berbeda dengan baku aflatoksin. Sehingga kedua sampel tersebut dapat disimpulkan tidak terdeteksi mengandung aflatoksin B1, B2, G1 dan G2 dengan nilai LOD aflatoksin G1 sebesar 0,8311 ng/mL, aflatoksin G2 sebesar 0,0941 ng/mL, aflatoksin B1 sebesar 0,3046 ng/mL dan aflatoksin B2 sebesar 0,3143 ng/mL.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Kinerja Kelurahan Rungkut Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jumlah sampel 46. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Data dianalisis dengan Partial Least Square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pengendalian Internal, Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja dengan t-statistik > 1,96, Clearance Of Budget GoalsKejelasan Sasaran Anggaran tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja dan nilai R2 model sebesar 0,748 atau 74,8%.