Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kewenangan Polri dalam menegakkan Kode Etik   Kepolisian yang melakukan tindak pidana Narkoba suatu kajian Peraturan Kapolri   No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian dan bagaimana reposisi kewenangan Polri dalam menegakkan kode etik anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana Narkoba suatu kajian Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah   Kode Etik Kepolisian sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 sudah berfungsi terhadap anggota kepolisian selaku aparat penegak hukum. Sehingga dengan berfungsinya kode etik kepolisian tersebut maka bisa menekan pelanggaran-pelanggaran terhadap kode etik kepolisian yang berkaitan dengan etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan dan etika kepribadian.dan setiap anggota kepolisian tersebut harus tunduk. Kewenangan Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam menegakkan Kode Etik Kepolisian yang melakukan tindak pidana Narkoba melalui sidang kode etik dan apabila terbukti dilakukan peradilan umum serta pemecatan dari dinas kepolisian apabila terbukti melakukan tindak pidana Narkoba. Reposisi terhadap penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melanggar kode etik dengan melakukan tindak pidana Narkoba, Kepolisian  Daerah Jawa Tengah mengacu pada Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Peraturan disiplin anggota Polri diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003, Kode Etik Profesi Polri yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011. Apabila di sidang kode etik terbukti bersalah maka dilakukan peradilan umum dengan mengacu pada undang-undang narkotika No. 35 Tahun 2009  dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam penyidikan terhadap tindak pidana.

Artikel ini bertujuan mengkaji dan menganalisa kedudukan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta kendala dan solusi atas kedudukan APIP dalam pengawasan pengadaan barang/jasa berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018. Pada tahun 2018, telah disahkan Perpres 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Diantara yang diatur adalah penanganan pengaduan masyarakat dalam pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah yang seolah-olah mendegradasi kewenangan Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Urgensi penelitian ini ialah diharapkan dapat menegaskan perbedaan antara indikasi tindak pidana dengan kesalahan administrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis deskriptif analitis. Kewenangan APIP didefinisikan sebagai menerima pengaduan, menindaklanjuti, dan melaporkan. Kendala dan solusi dibagi menjadi 3 subsistem. Pada legal substance belum adanya pengaturan yang merumuskan peran APIP dan adanya pengaturan yang tidak memberi ruang kepada APH dalam pengawasan pengadaan. Solusinya perlu revisi Perpres yang mengatur peran APIP serta menghilangkan aturan yang membatasi ruang APH dalam pengawasan. Dari sisi legal structure, 2 kendala berupa struktur organisasi dan sistem kerja. Solusinya, perlu adanya komite audit yang independen serta sistem pengembangan karier dengan motivasi mutasi. Terakhir dari sisi legal culture, kedudukan APIP menyisakan problematika paradigma kerja individu dan organisasi yang terkesan reaktif. Solusinya APIP perlu merevitalisasi pola pikir serta membutuhkan mitra kerja yang mampu merumuskan tindakan preemtif dan preventif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media yang digunakan sebelumnya sebagai sarana dalam menyampaikan informasi dan promosi di FM Karaoke Salatiga. Media yang digunakan sebelumnya yaitu berupa media cetak seperti brosur dan kartu nama, yang mempunyai kendala jika FM Karaoke ingin melakukan pembaharuan atau update informasi dan promosi akan memerlukan biaya cetak lagi. Oleh karena itu dari kendala yang ada, maka diperlukan media informasi dan promosi berupa website yang bisa memberikan informasi lebih lengkap serta uptodate. Website ini dibuat sebagai pelengkap dari media yang dipakai sebelumnya. Website dipilih karena dapat diakses 24 jam dan tidak terkendala oleh jarak dan waktu, sehingga masyarakat bisa mengetahui informasi dan promosi kapanpun dan dimanapun. Penelitian ini termasuk jenis penelitian pengembangan dengan mengacu pada metode Research and Development (R&D) (Borg, W.R dan Gall, M.D, 1989). Dalam penelitian ini, penulis menetapkan FM Karaoke Salatiga sebagai subjek penelitian, sedangkan yang menjadi objek penelitian penulis yaitu media promosi dan informasi yang selama ini digunakan oleh FM Karaoke Salatiga. Data yang diperoleh untuk kebutuhan penelitian menggunakan teknik-teknik seperti wawancara, observasi, kuesioner, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada uji coba lapangan, website yang dibuat termasuk dalam kategori baik. Setelah dilakukan uji validasi dan revisi website hasil pengembangan dari media sebelumnya termasuk dalam kategori san-gat baik. Dengan demikian website layak digunakan dan dipublikasikan menggunakan media cetak yang sudah ada.

This study aims to identify the characteristics of the MoM inflation rate in cities in Indonesia. In addition, it also compares the distribution of the monthly inflation rate for the 2009–2014 period with the 2014-2019 period in cities in Indonesia. The method used to identify the characteristics of the MoM inflation rate is by using summary of statistics, while to compare the distribution of the monthly inflation rate for the 2009–2014 period and the 2014–2019 period, the two-sample Kolmogorov-Smirnov test is used. Characteristics of the month to month (MoM) inflation rate in cities in Indonesia for the period October 2009 to March 2019 was presented. Furthermore, the comparison of the characteristics of the MoM inflation rate from October 2009 to September 2014 (period 1) and the period from October 2014 to March 2019 (period 2) was also shown. The cities of Banda Aceh, Kendari, Yogyakarta, Jakarta and Sorong had an average characteristic of inflation each month which tended to be low in February, March, April and September.Six cities had significantly different characteristics during  period 2 inflation rate compared to period 1.

Statistika merupakan suatu ilmu yang dapat dipakai untuk berbagai keperluan, seperti  estimasi dalam suatu penelitian. Mitra adalah mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Hukum dan Bisnis Universitas Duta Bangsa Surakarta. Meskipun mahasiswa, dapat mempelajari teknik dan cara-cara dalam penelitian, namun dalam kenyataan masih banyak yang belum paham. Materi-materi pelatihan diberikan secara daring, dikemas  sebagai sarana untuk kemudahan penyelesaian dalam penelitian kuantitatif setelah dilakukan koordinasi guna mengetahui tingkat kesulitan yang dihadapi. Oleh karena itu diperlukan suatu pelatihan sebagai bentuk penguatan materi pembelajaran dengan metode statistika menggunakan IBM SPSS. Pelaksanaan kegiatan dengan sasaran mahasiswa kelas 20A1 dan 20A2 dengan pokok kegiatan pelatihan uji kualitas data dalam penelitian kuantitatif metode statistika menggunakan program IBM SPSS pada mahasiswa semester 2 Prodi Manajemen Fakultas Hukum dan Bisnis Universitas Duta Bangsa Surakarta.
Melalui pelatihan dengan penekanan dalam pemahaman cara mendapatkan nilai validitas dan reliabilitas, mahasiswa merasakan lebih paham dalam menguji data menggunakan IBM SPSS bagi yang memiliki program SPSS yang sebelumnya sudah diinstal saat kuliah sebelum kegiatan ini.  Pengakuan pemahaman ini setelah membandingkan antara pre test dan post test yang dilakukan melalui tanya jawab. Pelatihan dilakukan setelah dilakukan penyuluhan dalam mencari validitas dan reliabilitas dan peserta ikut aktif. Kegiatan ini merupakan penguatan materi yang sebelumnya pernah dipelajari oleh mahasiswa peserta kegiatan PkM.

This study has purposes to find out how the mechanism of land procurement for the public interest in local governments, find out the obstacles and solve the problem of land procurement for the public interest on a small scale. Land procurement by the local government sometimes always collides with the stages of land procurement which is a very long process, but the land is needed immediately to support development. Small-scale land procurement is carried out on an area of no more than 5 hectares. Land procurement on a small scale for the public interest can be carried out without going through the determination of the location. The legal consequences are not being able to deposit compensation in court. This study uses a sociological juridical method, namely the discussion based on the provisions of the legislation. The results of this study are that the mechanism for land procurement for the public interest is carried out with accurate research and socialization so that the community understands the positive impact of development for the public interest and counseling so that the community understands the benefits of the project and participates in the success of project development for the public interest. Another obstacle in the implementation of land procurement is the existence of incomplete land ownership data or documents or no land ownership rights, the bureaucracy that guarantees legal certainty that the settlement of these obstacles is carried out with the active role of agencies that require land.

Penelitian ini bertujuan  untuk mengkaji dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran politik uang pada Pemilu 2019 dan kendala serta penegakan hukum yang ideal terhadap pelanggaran politik uang pada Pemilu 2019. Metode penlitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah penegakan hukum dapat berjalan dengan baik apabila terpenuhinya beberapa faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya . Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran politik uang ialah sulitnya pembuktian dalam upaya mengungkap kegiatan politik uang pada Pemilu 2019 . Kesulitan mengenai pembuktian terhadap kasus politik uang perlu diupayakan proses penegakan hukum yang ideal. Penegakan hukum ideal terhadap pelanggaran politik uang pada pemilu 2019 adalah harus berdasarkan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan .

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing kategori pertambangan dan penggalian dalam Kepmenaker RI No. 228 Tahun 2019 serta harmonisasi norma yang dibutuhkan atas pengaturan jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing kategori pertambangan dan penggalian. Disisi lain, Pemerintah Indonesia juga harus melindungi dan memproritaskan tenaga kerja dalam negeri agar tercipta kesinambungan antara perekonomian dan pasar kerja nasional dan Indonesia dihadapkan dengan permasalahan mengenai peningkatan jumlah tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia dari beberapa negara investor khususnya negara China. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing kategori pertambangan dan penggalian dalam Kepmenaker RI No. 228 Tahun 2019 dan Bagaimana harmonisasi norma yang dibutuhkan atas pengaturan jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing kategori pertambangan dan penggalian. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah   Kepmenaker RI No. 228 tahun 2019 ditengah modernisasi industri pertambangan dan penggalian mengubah regulasi untuk mendatangkan investor dalam satu paket tenaga kerjanya. Jabatan direksi sampai tenaga buruhnya seperti: Perwakilan Perusahaan untuk Pengeboran /lepas pantai, pengawas, teknisi operasi, penata dan staff dan golongan pokok pertambangan panas bumi pada 95 jabatan tidak ada keterangan sebagai kualifikasi jabatan. Terdapat disharmonisasi vertikal Kepmenaker RI No. 228 tahun 2019 dengan Undang-Undang No.11 tahun 2020, Peraturan Presiden No. 20 tahun 2018 dan Permen ESDM No. 25 tahun 2018.

<p>Perubahan tersebut mengharuskan remaja untuk melakukan penyesuaian dirinya sendiri maupun sosial. Dengan demikian remaja dituntut untuk membangun komunikasi baik dengan teman sebaya di sekolah maupun diluar sekolah.<em>Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh antara dukungan sosial teman sebaya dan konsep diri terhadap penyesuaian diri pada siswa sma kelas X. metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitaif dengan subjek berjumlah 183 siswa. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala penyesuaian diri, skala dukungan sosial teman sebaya, dan skala konsep diri. teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda dengan bantuan pls (partial least square). Hasil analisis antara dukungan sosial teman sebaya dan konsep diri terhadap penyesuaian diri dengan nilai </em>koefisien regresi (?) 0.67 dan signifikan dengan nilai P-<em>value</em> 0.01 artinya &lt;0.01, artinya berpengaruh positif jika dukungan sosial teman sebaya dan konsep diri meningkat maka penyesuaian diri juga akan meningkat</p><strong><em>Keywords</em>: </strong><em>dukungan sosial teman sebaya, konsep diri, penyesuaian diri</em>

Penelitian tentang hak imunitas advokat ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hak imunitas advokat diterapkan, apa kendalanya dan bagaimana solusinya. Undang-Undang Advokat mengakui hak imunitas advokat secara terbatas yaitu diatur dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat di mana sentral daripada pasal-pasal tersebut adalah dalam Pasal 16.  Hak Imunitas yang ada dalam UU Advokat tersebut kemudian diperkuat dengan Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 dengan diakuinya dan dijaminnya perlindungan terhadap Advokat dalam tindakan-tindakan non-litigasi yang dilakukan dengan iktikad baik dan untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar pengadilan.   Di dalam praktek penegakan hukum, banyak advokat yang menyalahgunakan hak imunitas ini dan demikian pula sebaliknya banyak penegak hukum lain yang belum paham tentang hak imunitas advokat.   Penelitian ini ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan hak imunitas   berhasil apabila antar lembaga penegak hukum bekerja sesuai marwah undang-undang dan masing-masing pelaku hukum menjaga profesionalitas sesuai kode etik dan berpegang teguh pada asas iktikad baik untuk menjunjung tinggi hukum dan keadilan agar bermanfaat bagi masyarakat luas.