<p>ABSTRAK</p><p>Wabah Coronavirus Disease (Covid-19) menjadi Isu kesehatan yang paling menggemparkan seluruh dunia. Corona virus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan China, pada Desember 2019. Penyebaran sangat cepat sekali hingga ke luar wilayah Wuhan dan negara lain. Sampai dengan 16 Februari 2020, secara global dilaporkan 51.857 kasus konfimasi di 25 negara dengan 1.669 kematian (CFR 3,2%). Virus ini juga menyebar di Indonesia sangat cepat sekali. Berbagai upaya dilakukan untuk melakukan pencegahan dan pengendalian, mulai dari penghentian aktivitas dari berbagai bidang yaitu bidang pendidikan, sosial budaya, ekonomi, keagamaan, dan lain sebagainya. Mewajibkan pola hidup bersih dengan selalu cuci tangan, hingga menggnakan masker dalam melakukan setiap aktivitas di tempat dan fasilitas umum. Upaya yang dilakukan pemerintah, baik pemerintah pust hingga daerah, nampaknya agak diabaikan oleh masyarakat, sehingga angka penderita pasien covid-19 terus meningkat. Untuk menjamin masyarakat, terpaksa pemerintah mengambil langkah tegas, seperti halnya di Pemerintah Kota Semarang, yaitu dengan memberikan sanksi bagi masyarakat yang tidak mematuhi pembatasan yang telah ditentukan pemerintah. Payung hukumnya adalah Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Semarang. Untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat, maka perlu dilakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk memberikan pemahaman hukum khususnya pada Anak Panti Asuhan Amal Mulia Muta alimin Kota Semarang mengenai sanksi bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker pada masa covid-19, dengan harapan darai sosialisasi ini dapat dibagikan kepada masyarakat lainnya. Pengabdian ini dilakukan dengan cara ceramah dan Tanya jawab secara langsung dan evaluasi dengan penyebaran kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Adapun hasil pengabdian dengan tema pemahaman hukum mengenai sanksi bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker pada masa covid-19, menunjukkan adanya peningkatan 22%.</p><p>  </p><p>  </p>

Elderly is an end stage in the span of human life. Age that is not young makes the elderly vulnerable to degenerative diseases such as insomnia. Insomnia is a condition where a person has difficulty sleeping, especially sleeping at night. Foot soak therapy is a therapy using warm water which aims to overcome insomnia. The purpose of this case study is to describe the application of foot bath therapy with warm water to insomnia in the elderly. This type of research belongs to descriptive using the case study approach method. The subjects used were two respondents with criteria for elderly who were over 60 years old and experienced mild, moderate and severe insomnia. The form of intervention was the application of foot soak therapy with warm water for 2 days. The measuring instrument used was an insomnia rating scale questionnaire. The results of the case study showed that there was a decrease in the score of insomnia after doing foot bath therapy with warm water, proven in subject I from a score of 28 (weight) to a score of 25 (mild) and in subject II from a score of 26 (mild) to a score of 24 (mild).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian termasuk penerimaan pajak UMKM. UMKM dihadapkan dengan pelaporan pajak yang mulai mewajibkan Wajib Pajak untuk melaporkan pajaknya secara elektronik. Kemampuan digital suatu badan usaha termasuk UMKM diduga memberikan pengaruh terhadap kewajiban administratifnya, yang mana termasuk kewajiban pelaporan pajak UMKM. Penelitian ini bermaksud mengukur kesiapan literasi digital UMKM terhadap pelaporan pajak elektronik di Kota Semarang yang dilihat dari profil literasi digital UMKM dan ada tidaknya korelasi antara literasi digital dengan pelaporan pajak elektronik mereka. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan subjek UMKM yang tergabung dalam Womanpreneur Community (WPC) Kota Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada pelaku UMKM yang tergabung dalam kelompok WPC, literasi digital memiliki korelasi yang lemah terhadap kesiapan pelaporan pajak secara elektronik. Selain itu, minat para pelaku UMKM yang tergabung dalam kelompok WPC untuk melaporkan kewajiban pajak secara elektronik berkorelasi lemah dengan kemampuan teknis mereka dalam menggunakan komputer. Hal ini membuktikan bahwa faktor kemampuan teknis tidak menjadi penghalang bagi para responden untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara elektronik.
Kata kunci: Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Literasi Digital, Pelaporan Pajak Elektronik