<p><em>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan pedofilia dalam perspektif HAM dan penerapan hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan pedofilia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif berdasarkan pertimbangan bahwa peneltian ini dalam analisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan (Satatute Approach), Pendekatan Konseptual (Konseptual Approach), Pendekatan perbandingan (Comparative Approach). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penegebirian kimia dapa dikualifikasi sebagai penghukuman yang keji dan tidak manusiawi yang demikian tidak sesuai dengan konvensi-konvensi internasional tentang HAM dan Konstitusi, penerapan hukuman tambahan kebiri kimia di Indonesia akan menemui berbagai hambatan, di antaranya hukuman kebiri kimia ini bertentangan dengan kode etik kedokteran yang ditunjuk sebagai eksekutor, dan hukuman kebiri kimia tidak tercantum dalam jenis hukuman tambahan dalam KUHP Indonesia.</em></p>

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa sengketa pemilihan kepala desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberi pengaturan tentang Kepala Desa yang tertuang di Pasal 26 sampai dengan Pasal 47 yang menjelaskan kewenangan, hak dan kewajiban, tata cara pemilihan, pemberhentian Kepala Desa. Begitu pula di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat pengaturan tentang Kepala Desa yakni mulai Pasal 40 sampai dengan 60 yang kurang lebih sama mengatur kewenangan, hak dan kewajiban, tata cara pemilihan, dan pemberhentian Kepala Desa namun peraturan-peraturan tersebut belum secara jelas mengatur bagaimana penyelesaian sengketa terkait terjadinya pemilihan dan pemberhentian kepala desa. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana penyelesaian sengketa pilihan kepala desa sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Bagaimana solusi atas permasalahan Sengketa Pilihan Kepala Desa Suatu Kajian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah : (1) Model penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa yang mengedepankan musyawarah sesuai asas otonomi asli desa ini harus diterapkan oleh pemerintah. (2) Beberapa kendala yang muncul adalah: Pertama, timbulnya perselisihan pada jangka waktu terkait dengan pelaporan protes atau pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala desa antara Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dengan Peraturan Bupati yang berlaku. Kedua, pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa apabila terdapat perselisihan pemilihan kepala desa, Bupati/Walikota yang diberikan wewenang untuk menyelesaikan perselisihan pilkades tersebut. Namun hal tersebut kurang efektif karena Bupati/Walikota adalah jabatan politik. Solusinya apabila terjadi Perselisihan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) sebaiknya diatur dalam peraturan yang ada.

Peningkatan kejadian kecelakaan kerja pada petani karet tradisional diDesa Bentayan dan desa Keluang Kecamatan Tungkal Ilir terjadi karena kurangnya pengetahuan dan rendahnya kesadaran tentang pentingnya menerapkan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja di ladang karet. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan masyarakat Desa Bentayan dan  Keluang  yang mayoritas bekerja  sebagai petani  karet  alam maka didapatkan data bahwa petani karet mengalami masalah kesehatan, utamanya gangguan saluran pernafasan, gangguan kulit dengan beberapa diantaranya mengalami gangguan pencernaan, hal ini  terjadi  karena  petani kurang memahami tentang  keselamatan dan kesehatan kerja dikarenakan rendahnya pengetahuan mereka serta belum adanya penyuluhan/pembinaan keselamatan dan kesehatan dalam bekerja. Metode Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan kesehatan tentang keselamatan kerja, bahaya dan resiko penyakit akibat pekerjaan,   pemeriksaan  kesehatan  resiko penyakit pada petani karet, SOP penggunaan APD di ladang karet dan pelatihan tata cara pemakaian APD bagi para petani/ pekerja diladang karet. Dari hasil workshop luaran yang diharapkan adalah peningkata pemahaman mitra berkaitan dengan Budaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan penerapannya. Dari hasil pretest dan posttest diperoleh bahwa terjadi pengingkatan  pemahaman  mengenai  budaya  K3  pada    nilai  signifikasi  sebesar  0.000. Selain itu dari pemeriksaan kesehatan dapat disimpulkan bahwa secara umum mitra di kedua desa tidak memiliki masalah serius berkaitan dengan status kesehatan. Namun, ada beberapa penyakit yang perlu mendapat perhatian diantaranya: satu mitra mengalami masalah kulit, dan 12 peserta mengalami keluhan nyeri dada dan sesak nafas, dan tiga orang mengeluh jatung berdebar-debar dan mudah capek disertai sesak nafas.