Tujuan penelitian ini untuk mengkaji perlindungan hak cipta lagu dan musik yang digunakan secara komersial oleh orang lain berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan peran dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional terhadap penggunaan karya ciptaan bagi perlindungan hak cipta. Lagu dan musik ialah karya ciptaan yang mudah disalahgunakan secara ilegal, sehingga dalam hal ini perlindungan terhadap hak cipta sangat dibutuhkan. Seperti yang terjadi di Surabaya, tempat hiburan karaoke menggunakan karya ciptaan berupa fonogram tanpa ada izin dari pencipta lagu. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui perlindungan yang dapat dilakukan terhadap penggunaan karya ciptaan di tempat karaoke dan peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam perlindungan karya cipta. Jenis penelitian bersifat yuridis normatif, dengan kajian pustaka dan pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam sumber penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan karya cipta untuk penggunaan komersial diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Upaya perlindungan hak cipta dapat dilakukan dengan dua cara yaitu upaya pencegahan dan penindakan. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang berada di bawah Kemenkumham telah membentuk suatu lembaga untuk melindungi dan menegakkan hukum yang mengatur penggunaan karya berhak cipta yang dibuat oleh pemerintah. lembaga non-APBN yang dibentuk adalah LMK (Lembaga Manajemen Kolektif) dan LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) sebagai lembaga yang diberdayakan untuk mengelola hak cipta. LMK dan LMKN bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mendistribusikan royalti. Dengan demikian, dalam perlindungan hak cipta, lembaga ini memainkan peran tertentu, karena berwenang untuk mengelola hak ekonomi pencipta.Kata kunci:  Abstract The purpose of this study is to examine the copyright protection of songs and music that are used commercially by other people based on the Copyright Act and the role of Management Institutions. Songs and music are creations that are easily misused illegally, so in this case, copyright protection is needed. In Surabaya, karaoke entertainment venues use  phonograms without the permission of the songwriters. The purpose of this research is to regulate the protection that can be carried out against the use of works of creation in karaoke venues and the role of the National Collective Management Institute (LMKN) in protecting copyrighted works. This type of research is normative juridical, with literature review and statutory approaches used in research sources. The results of this study indicate that the protection of copyrighted works for commercial use is regulated in the Copyright Law 2014 and Government Regulation Number 56 of 2021 concerning the Management of Song and/or Music Copyright Royalties. Efforts to protect copyright can be carried out in two method, prevention and enforcement efforts. The Directorate General of Intellectual Property  is under the Ministry of Law and Human Rights has established an institution to protect and enforce laws governing the use of copyrighted works created by the government. The non-APBN institutions formed are the LMK (Collective Management Institute) and LMKN (National Collective Management Institute) as institutions empowered to manage copyrights. LMK and LMKN are responsible for collecting and distributing royalties. In copyright protection, this institution have a role, because it is authorized to administer the economic rights of the creator. 

The purpose of this study is to find out how the implementation of the E-Planning application in the Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) of North Sumatra, the obstacles in implementing the e-planning system. This type of research is a qualitative descriptive study using interviews in data collection. The research method used in this study uses a qualitative research type with locations in North Sumatra BAPPEDA. The methods used are observation, interviews, and documentation. The results of the study show that in practice the implementation of the e-planning system has been carried out well, but there are several obstacles, namely, human resources that are not evenly distributed in regional development planning, inconsistency in development planning due to political pressure and frequent changes that occur. The way for North Sumatra BAPPEDA to overcome these obstacles is by conducting training, implementing e-planning and following changes quickly and precisely.

Corporate Social Responsibility merupakan kegiatan perusahaan dalam berbisnis dengan komitmen terhadap pembangunan untuk memberikan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. PT Permodalan Nasional Madani merupakan perusahaan di bawah wewenang Badan Usaha Milik Negara yang melakukan pelaksanaan Corporate Social Responsibility pada bidang pendidikan melalui Program Ruang Pintar. Program ini bertujuan untuk menyediakan akses untuk para anak-anak prasejahtera terhadap Pendidikan yang diharapkan menjadi center of gravity. Metode penelitian ini yaitu dengan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan dari Program Ruang Pintar sudah sesuai dan menghasilkan dampak yang signifikan terhadap peningkatan minat belajar anak-anak prasejahtera.

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi pada Sistem Perundang-Undangan di Indonesia dalam mengatur securities crowdfunding serta penyelesaian sengketa terhadap risiko yang dihadapi pemodal dalam securities crowdfunding di Indonesia. Securities crowdfunding sendiri merupakan penyempurnaan layanan urun dana equity crowdfunding yang sebelumnya sudah berjalan di Indonesia. Dalam penyempurnaannya ini, perubahan POJK 37/2018 tentang equity crowdfunding menjadi POJK 57/2020 tentang securities crowdfunding oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dikarenakan adanya kekurangan pada equity crowdfunding yang diantaranya adalah karena equity crowdfunding tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh usaha kecil menengah (UKM) serta pelaku usaha pemula (start-up company) karena keduanya bukan berbentuk perseroan terbatas, serta penerbitan efek yang hanya berupa saham. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan statute approach dan conseptual approch. Pendekatan statute approach melalui POJK 57/2020 dan pendekatan conseptual approch menggunakan teori Hans Nawiansky mengenai theorie von stufenufbau der rechtsordnung. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, berdasarkan teori theorie von stufenufbau der rechtsordnung dari Hans Nawiasky, kedudukan POJK dalam tata susunan norma hukum negara adalah sebagai Verordnung atau peraturan pelaksana dan POJK memiliki kekuatan hukum mengikat serta konsekuensi hukumnya adalah segala bentuk praktek security crowdfunding di Indonesia tunduk dan patuh pada ketentuan POJK 57/2020. Kedua, terhadap risiko yang dihadapi pemodal, penyelesaian sengketanya dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu melalui internal dispute resolution, external dispute resolution dan pengadilan.Kata Kunci: Securities Crowdfunding; Penyelesaian Sengketa; Pemodal.