The purpose of this study is to determine the issuance of family cards for unregistered married couples, as well as the legal consequences of issuing family cards for unregistered married couples from the perspective of state administrative law. In marriage law, unregistered marriage is an unregistered marriage, often only fulfilling the pillars and requirements for a valid marriage according to the Islamic religion, but from a legal point of view it has no juridical power, especially for his wife and children later. One of the Government's breakthroughs related to unregistered marriages is the policy of issuing family cards for unregistered married couples. This policy is a positive step in the context of providing equal protection and rights for citizens, but other problems also accompany the presence of this policy. This research article reviews the issuance of family cards for unregistered married couples and the legal consequences of issuing family cards for unregistered married couples from the perspective of state administrative law. This research is normative legal research with a statutory approach. The results of this study, several additional requirements must be met for unregistered married couples to apply for the issuance of a family card. If the family card has been issued, it is also possible to have administrative impacts on children, wives, and husbands related to population administration.  Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis penerbitan kartu keluarga bagi pasangan kawin siri, serta akibat hukum dari penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri dalam perspektif hukum administrasi negara. Dalam hukum perkawinan, kawin siri merupakan perkawinan tidak tercatat, seringkali hanya memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut agama Islam, namun dari sisi hukum tidak memiliki kekuatan yuridis, terlebih untuk istri dan anaknya nanti. Salah satu terobosan pemerintah terkait dengan perkawinan siri adalah kebijakan penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri. Kebijakan ini merupakan langkah positif dalam konteks memberikan perlindungan dan hak yang sama bagi warga negara namun problematika lain turut menyertai hadirnya kebijakan tersebut. Artikel hasil penelitian ini mengulas tentang penerbitan kartu keluarga bagi pasangan kawin siri dan akibat hukum penerbitan kartu keluarga bagi pasangan kawin siri dalam perspektif hukum administrasi negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini, terdapat beberapa syarat tambahan yang harus dipenuhi bagi pasangan nikah siri untuk mengajukan permohonan penerbitan kartu keluarga. Apabila kartu keluarga sudah terbit, dimungkinkan pula timbul dampak secara administratif terhadap anak, istri, maupun suami berkaitan dengan adminitrasi kependudukan.              

ABSTRAK    Artikel ilmiah ini membahas membahas keabsahan   talak yang dilakukan di luar pengadilan yang ada   dalam dua pandangan antara hukum Islam dan hukum positif   di Indonesia. Menurut hukum Fikih (Islam) perceraian dianggap jatuh hukumnya ketika seorang suami mengucapkan kata talak kepada isterinya baik secara jelas maupun kiyasan. Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dalam perspektif hukum positif ini, talak hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Artinya, penjatuhan talak dapat dikatakan berlaku dan mempunyai kekuatan hukum ketika perceraian tersebut diputus di Pengadilan. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah hukum Talak di luar pengadilan berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, dan perbedaan   pandangan empat Mazhab Syafi i, Mazhab Hanafi, Mazhab Hambali dan Mazhab Maliki. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan perbandingan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dihasilkan kesimpulan bahwa talak yang dijatuhkan di luar pengadilan adalah sah menurut hukum Islam, dan beberapa pandangan para ulama   sehingga perkawinannya putus sesuai dengan aturan fikih Islam. Namun perceraian tersebut tidak sah menurut hukum positif di Indonesia, sehingga di mata hukum positif perkawinannya belum putus dan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman terhadap putusnya perkawinan, dikarenakan akibat hukum yang ditimbulkan setelah terjadinya perceraian lebih diatur dengan jelas, sehingga kewajiban dan hak yang timbul setelah terjadinya perceraian lebih terjamin.  Kata Kunci : keabsahan Talak, Luar Pengadilan, Hukum Islam, Hukum Positif IndonesiaABSTRACT    This thesis discusses the legitimacy of divorce which is carried out outside the court which is in two views between Islamic law and positive law in Indonesia. According to Fiqh (Islamic) law, divorce is considered legally binding when a husband pronounces the word talak to his wife both clearly and figuratively. Meanwhile, according to the Marriage Law, it is explained that divorce can only be carried out in front of the Court after the court concerned tries and fails to reconcile the two parties in this positive legal perspective, divorce can only be done before a court session. That is, the imposition of divorce can be said to be valid and has legal force when the divorce is decided in court. The issues raised in this thesis are the divorce law outside the court based on Islamic Law and Positive Law in Indonesia, and the different views of the four Shafi'i Schools, the Hanafi School, the Hambali School and the Maliki School. This research is a normative legal research with a statutory approach and a comparative approach.Based on the research conducted, it is concluded that the divorce handed down out of court is legal according to Islamic law, and some views of the scholars so that the marriage broke up according to the rules of Islamic jurisprudence. However, the divorce is not valid according to positive law in Indonesia, so that in the eyes of positive law the marriage has not been broken and the positive law that applies in Indonesia is used as a guide to the termination of marriage, because the legal consequences that arise after the divorce are more clearly regulated, so that obligations and rights that arise after the divorce is more secure.Keywords: the validity of divorce, out of court, Islamic law, Indonesian positive law    

Melihat dari potensi yang ada dan untuk mengurangi kerugian baik materil maupun formil pemerintah Indonesia mulai membuat kebijakan-kebijakan terkait pengaturan pengelolaan limbah kelapa sawit. Mulai dari undang-undang, keputusan Menteri, peraturan pemerintah hingga perda dibuat untuk melindungi pelaku usaha maupun masyarakat. Tak ayal pabrik-pabrik yang didirikan tidak berizinan dan menimbulkan pencemaran lingkungan. Limbah-limbah yang dihasilkan ini tak hanya mencemari lingkungan namun juga berbahaya bagi masyarakat. Oleh karena itu pabrik-pabrik kelapa sawit ini didirikan jauh dari lingkungan masyarakat atau lingkungan industri khusus. Maka diperlukan adanya pengaturan pengelolaan limbah kelapa sawit di kabupaten Dharmasraya di provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini membahas tentang pengaturan pengelolaan limbah kelapa sawit, pelaksanaannya, dan kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten Dharmasraya dalam menangani masalah limbah kelapa sawit. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan analisisnya kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pengelolaan limbah kelapa sawit di Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat belum mempunyai aturan khusus yang mengaturnya, namun dalam meregulasi dan mencegah kerusakan lingkungan pemerintah daerah menggunakan aturan-aturan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah. Dan pelaksanaan pengelolaan limbah tersebut sesuai dengan peraturan yang berkaitan mengenai pelaksanaan pengelolaan limbah.

Bayi tabung merupakan sebuah keberhasilan dari kerjasama antara pakar kedokteran dan pakar farmasi, dimana mereka mengawinkan sperma dan ovum di luar rahim dalam sebuah tabung yang sudah dipersiapkan. Setelah terjadi pembuahan, barulah di tempatkan ke dalam rahim seorang wanita. Yang menjadi masalah dalam hal ini adalah nasab bayi yang dilahirkan  melalui  proses  teknik   bayi  tabung  tersebut  sehingga  hal  tersebut  memicu timbulnya masalah     yang pelik di mata hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana status hukum keperdataan bayi tabung dan hubungan nasabnya ditinjau dari Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan  bagaimana implementasi aturan hukum mengenai teknologi bayi tabung di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dan metode analasis data yaitu dengan menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami serta dimengerti. Hasil penelitian dalam hukum Islam memandang bahwa anak yang lahir dari bayi tabung hukumnya adalah anak sah jika benih yang digunakan dari orang tuanya yang terikat perkawianan yang sah. Sedangkan dalam KUHPerdata belum ada hukum yang mengaturnya, sehingga status hukum keperdataan  bayi  tabung  masih  belum   jelas.  Dalam  hukum  positif  di  Indonesia  hanya mengatur  mengenai  proses  bayi  tabung   belum  mengatur  mengenai  nasab   anak   yang dilahirkan melalui proses teknik bayi tabung.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Salah satu kegiatan usahanya yaitu penyaluran pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan oleh pihak KSPPS kepada  debitur  berdasarkan perjanjian baik perjanjian pokok maupun perjanjian tambahan berupa pemberian jaminan oleh debitur kepada kreditur disertai pemberian bagi hasil dengan jangka waktu pengembalian     yang     sudah     ditentukan.    Dalam    penelitian     ini    membahas    terkait    penyelesaian pembiayaan macet dengan jaminan hak tanggungan, kendala dalam penyelesaian pembiayaan macet dan upaya mengatasinya. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, spesifikasi  penelitian deskriptif analitis, data yang dipergunakan yaitu data primer didukung data sekunder dengan analisa data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan penyelesaian pembiayaan macet dengan jaminan hak tanggungan, sebagai sumber pelunasan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu   parate eksekusi dan title eksekutorial namun KSPPS Hudatama perlu memaksimalkan upaya penyelesaian penjualan bawah tangan sebagai upaya alternatif. Penyelesaian pembiayaan macet terdapat kendala yang dihadapi yaitu kendala interal dan eksternal, kendala dari internal yaitu kurang telitinya analis is pembiyaan dan upaya mengatasinya manajemen dapat melakukan pelatihan berkaitan dengan analisis pembiyaan, kendala eksternal yaitu anggota tidak kooperatif, upaya mengatasinya dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Artikel  ilmiah  ini  membahas  tentang penyelesaian  sengketa  wanprestasi ekonomisyariah dalam Putusan Pengadilan Agama Banyumas: 1794/Pdt.G/2018/PA.Bms, Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus, spesifikasipenelitiannya deskripstif analitis. Metode pengumpulan datanya studi kepustakaan dandokumentasi, data tersebut kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Dalam artikel    ilmiah            ini            bahwa    putusan    Pengadilan    Agama    Banyumas    Nomor1794/Pdt.G/2018/PA.Bms  sudah sesuai dengan Hukum Islam. Islam menekankan kepadaumatnya agar memenuhi akad-akadnya berdasarkan pada Al-Qur an Surah Al-Maidah ayat 1. Yang kedua, Pengadilan Agama Banyumas telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, sesuai dengan ajaran Islam dalam Surah Al-Hujurat 9-10. Dan Putusan Pengadilan Agama Banyumas sesuai dengan prinsip keadilan berdasarkan kesepakatan damai tanggal 25 Maret 2019 yang berarti kedua belah pihak menyetujui isi dari kesepakatan tersebut.  

This scientific article talks about Fake halal-certified imported instant noodle products circulating in Semarang make Muslim consumers uneasy and concerns arise to buy these imported instant noodle products at minimarkets and E-Commerce. This study discusses Consumer Protection of imported instant noodle products that are certified halal fake in Semarang and the Implementation of Legal Protection for consumers and product liability in imported instant noodle products that are certified fake halal in Semarang. The methods used in this research include the type of research is empirical juridical, the research specifications are descriptive analytical. This research technique is non-random with purposive sampling and the data used are primary data in the form of interviews and questionnaires and supported by secondary data with qualitative data analysis. This research technique is non-random with purposive sampling and the data used are primary data in the form of interviews and questionnaires and supported by secondary data with qualitative data analysis. The form of legal protection for consumers is in the form of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees as well as supervision from BPJPH and MUI in carrying out the certification process of halal products and product liability or product liability for business actors in carrying out their functions as producers and importers of imported instant noodle products. In the implementation of the application of legal protection for consumers by carrying out policies and supervision in accordance with the authority regulated by the legislation. The right of consumers to obtain legal protection and obligations of business actors after obtaining a halal certificate has been regulated in the Halal Product Guarantee Law and the existence of administrative sanctions and criminal sanctions. And the implementation of the implementation policy of the Halal Product Guarantee Operator can be done with an awareness of responsibility in realizing security, safety and comfort.

The purpose of this study was to find out the reasons for the judge's and the judge's considerations in refusing the application for itsbat marriage and to determine the impact of refusing itsbat marriage on the fulfillment of children's rights, especially in civil matters. This research is expected to be able to provide views and understanding to people who want to apply for itsbat marriage. Itsbat marriage as an effort to protect women who marry under the hands. This research method uses a normative juridical approach by using secondary data through sources of legislation and literature searches. This study uses a novelty perspective, namely an analysis of the judge's decision in rejecting the application for itsbat marriage and based on Islamic legal regulations, namely the Compilation of Islamic Law in opening up opportunities for them to apply for itsbat marriage to the Religious Courts which in the future will have legal force on their marriage. The conclusion of this study is the reason the judge rejects the application for itsbat marriage, one of which is because the applicant cannot prove that there has been a marriage that was not registered before. The impact of the rejection of the application for itsbat marriage on marriages that are not registered, then the marriage has no legal force so that if there is a dispute in the future, the husband and wife cannot take legal action. Then the impact on the fulfillment of children's rights, in this case civil rights, of course, the child is considered an illegitimate child or the child's status is a child out of wedlock, only has a civil relationship with the mother and mother's family, the legal status becomes unclear and the child is not entitled to heirs.  Tujuan penelitian ini untuk mengetahui alasan hakim maupun pertimbangan hakim dalam menolak permohonan itsbat nikah dan untuk mengetahui dampak penolakan itsbat nikah terhadap pemenuhan hak anak dalam urusan keperdataan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pandangan dan pemahaman kepada masyarakat yang ingin mengajukan permohonan itsbat nikah. Itsbat nikah sebagai upaya proteksi terhadap perempuan yang melangsungkan perkawinan dibawah tangan. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder melalui sumber peraturan perundang-undangan dan penelusuran literatur. Penelitian ini menggunakan kebaruan perspektif yaitu adanya analisis terhadap putusan hakim dalam penolakan permohonan itsbat nikah dan berlandaskan pada peraturan hukum Islam yaitu Kompilasi Hukum Islam dalam membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ke pengadilan agama yang mana kedepannya mempunyai kekuatan hukum pada perkawinannya. Kesimpulan dari penelitian ini yang menjadi alasan hakim menolak permohonan itsbat nikah salah satunya karena pemohon tidak bisa membuktikan bahwa telah terjadi perkawinan yang tidak dicatatkan sebelumnya. Dampak penolakan permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga apabila terjadi permasalahan dikemudian hari, pasangan suami istri tidak dapat melakukan upaya hukum. Kemudian dampak terhadap pemenuhan hak anak dalam hal ini hak keperdataan tentunya anak tersebut dianggap anak tidak sah atau status anak tersebut menjadi anak di luar kawin, hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu, status hukum menjadi tidak jelas dan anak tidak berhak menjadi ahli waris.    

<p>Anak memiliki kewajiban memuliakan kedua orang tua dan berbuat baik kepada keduanya. Sikap dan perilaku ini wajib dimiliki oleh setiap anak kepada orangtuanya. Jasa orangtua tidak terhingga terhadap anaknya, dari sejak dalam kandungan memberikan kasih sayang, kemudian merawat hingga anak dewasa, memberikan pendidikan yang layak hingga kita menjadi anak yang sukses, selain itu hal ini juga diperintahkan oleh agama. Disini kaitannya pemenuhan hak orangtua oleh anak terhadap UU Kesejahteraan Lansia, apabila anak-anak sudah menjalankan kewajibannya terhadap orangtua dan memberikan kesejahteraan kepada orangtuanya dari sejak usia sebelum lansia hingga lansia, akan sangat membantu tugas pemerintah dalam memberikan kesejahteraan bagi lansia, karena pada prinsipnya, lansia yang ada di Indonesia menjadi tanggungjawab   anak mereka masing-masing atau keluarganya. Turunnya nilai moral anak kepada orangtua, serta salah kaprah pemahaman anak dimana berbakti kepada orangtua berhenti ketika sudah menikah, serta hukuman keras dari Allah apabila seorang anak durhaka menunjukkan bahwa sangat penting bagi anak untuk mengetahui kewajiban berbakti kepada orangtuanya. Untuk meningkatkan pemahaman siswa SMK Negeri 5 Kota Semarang, maka perlu dilakukan penyuluhan. Adapun cara yang dilakukan adalah dengan ceramah dan tanya jawab secara langsung setelah selesai ceramah. Hasil dari kegiatan ini adalah luaran yang berupa jurnal yang dipublikasikan, HKI berupa hak cipta, serta peningkatan pemahaman. Jika dilihat dari pengolahan kuesioner, menunjukkan adanya peningkatan pemahaman 76,02 %, hal ini menunjukkan terdapat hal positif dari kegiatan ini.<em></em></p><p><em>  </em></p><p>Kata Kunci: <em>Peningkatan Pemahaman Anak, Hak Orangtua, UU Kesejahteraan Lansia.</em></p>

The purpose of this study is to analyze the neutrality regulation of State Civil Servant (ASN) neutrality in the current regional elections is in effect and how the ideal form of ASN neutrality regulation in the regional elections is viewed from the study of the regional elections Law and other derivative rules as well as the theory of legal objectives. Several regulations, ranging from laws and government law to joint decrees involving several ministries and institutions, were issued in order to limit the space for movement and ensure the neutrality of ASN is maintained in the implementation of regional elections. This research is expected to be able to find the ideal setting regarding ASN Neutrality in regional elections by analyzing several applicable regulations. This study uses a normative juridical approach by using secondary data through the study of legislation and literature searches. This research has a novel perspective, namely trying to find the ideal form of regulation of ASN neutrality in the regional elections in terms of several applicable laws and theories of legal objectives. The results of this study conclude that the neutrality of ASN in the regional elections is regulated by the ASN Law, Regional Elections Law, Government Law Discipline of Civil Servants, Government Law for the Development of Corps Spirit, and Code of Ethics for Civil Servants, Circular Letter of KASN, Circular Letter of Menpan-RB, and Joint Decrees of 5 Ministers/Heads of Institutions. In addition, it is necessary to reposition the ASN neutrality rules under one legal umbrella, namely the KASN Regulations.  Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaturan netralitas ASN dalam Pilkada yang berlaku saat ini dan bagaimana bentuk ideal pengaturan netralitas ASN dalam Pilkada ditinjau dari kajian pada UU Pilkada dan aturan turunan lainnya serta teori tujuan hukum. Beberapa regulasi mulai dari UU, PP, sampai dengan Keputusan Bersama yang melibatkan beberapa Kementerian/Lembaga diterbitkan dalam rangka membatasi ruang gerak dan menjamin netralitas ASN tetap terjaga dalam penyelenggaraan Pilkada. Penelitian ini diharapkan dapat menemukan pengaturan ideal terkait Netralitas ASN dalam Pilkada dengan menganalisa beberapa regulasi yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder melalui studi perundang-undangan dan penelusuran literatur. Penelitian ini memiliki kebaruan perspektif yaitu berusaha menemukan bentuk ideal pengaturan netralitas ASN dalam Pilkada ditinjau dari beberapa perundang-undangan yang berlaku dan teori tujuan hukum. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, netralitas ASN dalam Pilkada diatur dalam UU ASN, UU Pilkada,   PP Disiplin PNS, PP Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS , SE KASN, SE Menpan-RB, dan Keputusan Bersama 5 Menteri/Kepala Lembaga. Selain itu perlu mendudukan ulang aturan Netralitas ASN dalam satu payung hukum yaitu dalam Peraturan KASN.