This research aims to analyze the legal aspects of the PPJB, identify factors that affect its validity, and evaluate the legal protection provided to consumers. In recent years, there have been increasing cases of consumers being harmed when buying property on a pre-project selling basis because the PPJB often disregards consumer rights according to applicable laws, thus favoring developers. This research is important to contribute to the development of regulations that are more comprehensive and provide legal certainty for all parties involved in pre-project selling property transactions. This topic has not been comprehensively addressed in previous studies. The research method used in this study is normative legal research with a statutory approach, and the data collection technique employed is a literature study. The results of this research indicate that developers must fulfill all existing requirements before selling property through pre-project selling, which should be formalized in a PPJB executed before a notary or in an informal PPJB. The PPJB is binding, and the parties must comply with its contents. Developers are obligated to compensate consumers if their actions have caused harm.

Vaksinasi COVID-19  untuk mengurangi transmisi/penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19 dalam mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (herd immunity) dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Kekebalan kelompok hanya dapat terbentuk apabila cakupan vaksinasi tinggi dan merata di seluruh wilayah.  Vaksinasi dilakukan pada masyarakat atau sasaran yang hendak melakukan vaksin dosis 1, dosis 2 dan booster yaitu untuk memutuskan mata rantai penularan penyakit, yaitu melalui upaya vaksinasi. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mengurangi transmisi/penularan COVID-19. Tujuan Implementasi Kebidanan Komplementer Aromaterapi dan Hand Sanitizer  Lemon dan Pelayanan vaksinasi COVID-19 pada masyarakat khususnya pengunjung     Mall Manado Town Square 3 Kota Manado

Employment agreements are a crucial step in establishing the employer-employee relationship. While both the Indonesian Labor Law and the Job Creation Law encourage written agreements, verbal contracts are also legally recognized. Written employment agreements serve as a binding instrument and evidence, yet many labor relationships operate without them. This can lead to legal disputes, particularly regarding workers' rights, as exemplified in the Mamuju District Court Decision No. 2/PDT.SUS-PHI/2018/PN.Mam. This study employs a descriptive-analytical approach, adhering to the normative legal research method. Secondary data is gathered from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The findings reveal that workers' rights under verbal agreements are still protected by the Labor Law and the Job Creation Law. However, the absence of written documentation of agreed-upon terms for termination of employment can pose challenges in proving these terms in court. In the Mamuju District Court Decision No. 2/PDT.SUS-PHI/2018/PN, the court ordered the defendant to pay double the plaintiff's entitlements due to the wrongful termination of employment through coercion. The court found that the plaintiff's termination was unrelated to any company policy violation and could not be substantiated due to the lack of written documentation.

hasil analisis awal bahwa penggunaan model pembelajaran guru di RA Al Kautsar Kebonbatur Mranggen Demak masih sangat rendah sekali karena rata rata ada pada kategori kurang. Hal ini karena kebanyakan  guru hanya melakukan pembelajaran dengen ceramah di depan dan menulis di papan tulis serta bernyanyi untuk menghidupkan suasana, pada pengamatan terhadap penggunaan alat bantu pembeljaaran ada pada kategori cukup ini artinya sudah ada alat bantu atau media pembelajaran, hanya kurang maksimal penggunaannya dan khusus alat bantu looseparts masih kurang. keaktifan belajar anak ada pada kategori kurang, hal ini disebabkan salama pembelajaran guru kurang dapat memberikan stimulasi secara tepat terhadap arah perkembangan kognitif anak sehingga keaktifan anak menjadi kurang, respon anak dalam pembelajaran ada pada kategori sangat kurang. Sedangkan keterlibatan anak dalam pembelajaran ada pada kategori kurang kemudian perkembangan kognitif anak ada pada ketegori kurang kemampuan kognitif diberbagai aspek masih kurang sekali seperti memecahkan masalah sederhana, berfikir logis sebab akibat, berpikir simbolik seperti konsep bialangan mengenal huruf dan lain sebagainya. Oleh sebab itu perlu dikembangkan model pembelajaran saintifik berbasis steam  dan loose parts untuk meningkatkan kemampuan kognitif pada siswa.

The Resik Lan Aman Village program is one of the programs launched by the Serang City Government since 2021 which aims to change people's behavior in order to create a clean and safe environment, but the community still does not really understand the purpose of this government program, so the Resik lan Aman Village competition, just a competition, this program does not foster understanding and awareness of the cleanliness and safety involved. The aim of this assistance is to provide an understanding of what a clean and healthy village environment looks like, the importance of safety and prevention. The results of this assistance show that not all residents of the Jakung Tengah neighborhood understand that the environment is clean and safe. Don't yet understand what facilities must be provided in a clean and safe village. However, after this assistance, residents' understanding is better and residents' awareness of environmental cleanliness and safety is better.

The purpose of this research is to study the urgency and obstacles to the issuance of electronic land certificates in the post-land registration activities of the Ministry of Land Registration Regulations ATR/BPN No. 3 Year 2023 as well as the readiness of the government in the face of the regulation of electronic certificates. The research method used in this journal article uses the normative method, which is supported by empirical data. The approach used in the research as data support is the statute approach to examine the statutory aspects and the case approach to approach the reality of the situation. The results show that the application of electronic certificates as a form of ownership of land rights provides benefits, such as administrative efficiency, data accessibility, and protection from the risk of physical loss. There are obstacles after the issuance of electronic certificates in the community related to data security and integrity, as well as the readiness of Indonesian regulations regarding the policy of issuing electronic land certificates. The relevant parties are expected to improve regulations on their implementation to increase legal certainty and build public trust. It is necessary to harmonize government regulations with ministerial regulations so that there is no assumption that ministerial rules prevail over laws with higher regulatory status. The implementation of electronic certificates in Indonesia is a must for a more modern future to provide legal certainty to landowners, and to prevent land disputes and data abuse. Electronic certificates need to be implemented as they can make the land registration process more practical and cost-effective.Tujuan Penelitian ini untuk mengkaji urgensi penerbitan sertifikat tanah elektronik dalam kegiatan pendaftaran tanah yang sebelumnya menggunakan sertifikat konvensional menjadi bentuk elektronik dan kendala dalam penerbitan sertifikat elektronik pasca Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 serta kesiapan pemerintah dalam menghadapi regulasi sertifikat elektronik. Metode Penelitian yang digunakan dalam artikel jurnal ini menggunakan metode normatif, yang didukung oleh data empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian sebagai pendukung data yaitu dengan peraturan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah aspek perundang-undangan dan pendekatan kasus (cases approach) untuk mendekati realitas keadaan yang terjadi. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan sertifikat elektronik sebagai bentuk kepemilikan hak atas tanah memberikan keuntungan, seperti efisiensi administrasi, aksesbilitas data, dan perlindungan dari resiko kerugian fisik. Terdapat kendala pasca diterbitkannya sertifikat elektronik di masyarakat terkait keamanan dan integritas data, serta kesiapan regulasi Indonesia mengenai kebijakan penerbitan sertifikat tanah elektronik. Pihak yang bersangkutan diharapkan dapat memperbaiki regulasi pada pelaksanaannya untuk meningkatkan kepastian hukum dan membangun kepercayaan masyarakat. Dalam pelaksanaannya perlu keselarasan antara Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri agar tidak muncul asumsi bahwa Peraturan Menteri melangkahi Undang-undang yang kedudukan regulasinya lebih tinggi. Dengan demikian penerapan sertifikat elektronik di Negara Indonesia ialah sebuah keharusan guna menuju masa mendatang yang lebih modern untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik tanah, untuk mencegah sengketa tanah dan penyalahgunaan data. Sertifikat elekronik perlu diterapkan karena dapat mempermudah proses pendaftaran tanah lebih praktis dan hemat biaya.

The PKM science and technology program has carried out the application of appropriate technology to the community for the 2023 Fiscal Year with the theme Design Innovation and Digital Technology in MSME Pottery Production Sales in Pagerjurang Bayat Klaten Towards Go International. The activities carried out were socialization of the importance of pottery innovation and management of sales using the internet/e-commerce, guiding the people of Pagerjurang Bayat village to manage the sale of pottery production. The implementation of the PkM community partnership is planned in 8 months, with the main output target in the form of E-Commerces for Pottery Sales, another expected impact of the IBM Science and Technology Program for the community is the emergence of public awareness in the sale of pottery production to go international, thus increasing the added value of the Pagerjurang community's income. freshman. Sales were severely constrained due to the Covid 19 pandemic, which had an impact on the economic decline of the Pagerjurang people. This is as a result of the decline in domestic and foreign tourists visiting the pottery tourism village in Pagerjurang Bayat. PkM partner collaboration was carried out with Carik and Kadus on the Bayat ravine pager. In order for the implementation of the IBM Science and Technology Program for the community to run more directed, the method used is in three stages, namely the planning stage (plan), the implementation stage (do) and the reflection stage (see). At the planning stage, the main activity carried out is introducing digital technology as a tool for selling pottery. In the implementation stage (do) the participants tested how to use the digital platform. While the reflection stage (see) the science and technology team reflects on the results of observations of the implementation of PkM activities. The results of the activity were then presented in front of the science and technology team and the science and technology participants for the community to get input from the science and technology team and participants to make further improvements

The purpose of this research is to analyze the differences in the implementation of a legal system between the Bankruptcy Law system in America and in Indonesia, specifically regarding PKPU in Indonesia based on Law no. 37 of 2004 and Company Reorganization based on Chapter 11 US Bankruptcy Code in America. This research needs to be carried out because there are several opinions that the bankruptcy law in Indonesia does not provide sufficient protection to debtors who have good intentions, because currently there is a tendency to interpret bankruptcy as the same as liquidation. The method used in this research is juridical-normative with a conceptual approach and a comparative approach. The research is more focused on comparing the effectiveness and application of the United States bankruptcy law system and the Indonesian bankruptcy law system, which has not been explained comprehensively in previous research. The results of this research show that there are differences between PKPU as a concept in Bankruptcy Law in Indonesia, and the concept of Company Reorganization in Bankruptcy Law in America. From the research results, it is explained that company reorganization is also part of debt restructuring in the PKPU concept, where by reorganizing, companies can analyze the causes of their financial difficulties so they can immediately find the best solution. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis terakit perbedaan pelaksanaan suatu sistem hukum antara sistem Hukum Kepailitan di Amerika dengan di Indonesia tepatnya mengenai PKPU di Indonesia berdasarkan UndangUndang No. 37 Tahun 2004 dan Reorganisasi Perusahaan berdasarkan Chapter 11 US Bankruptcy Code di Amerika. Penelitian ini perlu dilakukan karena terdapat beberapa pendapat bahwa Undang-Undang kepailitan di Indonesia belum memberikan perlindungan yang cukup kepada debitur yang beriktikad baik, karena yang berkembang sampai sekarang ini terdapat kecenderungan mengartikan pailit sama dengan likuidasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Penelitian lebih difokuskan pada perbandingan efektivitas dan penerapan sistem hukum kepailitan Amerika Serikat dan sistem hukum kepailitan Indonesia yang mana hal ini belum dijelaskan secara komprehensif dalam penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan antara PKPU sebagai sebuah konsep dalam Hukum Kepailitan di Indonesia, dengan konsep reorganisasi perusahaan dalam Hukum Kepailitan di Amerika. Dari hasil penelitian dijelaskan bahwa reorganisasi perusahaan juga menjadi bagian dari restrukturisasi utang dalam konsep PKPU yang mana dengan reorganisasi, perusahaan dapat menganalisis penyebab kesulitan keuangannya sehingga bisa dengan segera menemukan solusi terbaik.    

The purpose of this study is to examine how far the process of parate execution of mortgage rights without court order is regulated in Indonesia to solve non-performing loans and the legal considerations of the invalidity parate execution over the objection filed by the debtor granting the mortgage rights. Parate execution is the power granted by Article 6 and Article 14 paragraph (3) of the Mortgage Rights Law to the first holder of a mortgage rights to execute the mortgage rights on its own power based on the executorial power of the mortgage rights certificate without approval from the debtor granting the mortgage rights and court order. However, the practice of the article has not fully guaranteed legal certainty due to the inconsistency of the Mortgage Rights Law and the incompatibility of legal interpretation so it is important that this research is carried out to avoid repeated misunderstandings. This research is normative juridical that uses a statute and case approach with library research. The results show that the inconsistency of parate execution of mortgage rights still followed the procedure for execution of the grosse mortgage deed regulated in Article 1178 paragraph (2) of the Civil Code and Article 224 HIR/258 RBg, that need approval from the debtor granting the mortgage rights and court order. The application principles of lex posterior derogat legi priori and lex specialis derogat legi generalis, followed by the grammatical interpretation to positive law, affects the progressive aspect of the ease of execution. Penelitian ini bertujuan mengkaji sejauh mana proses parate eksekusi objek hak tanggungan tanpa fiat pengadilan untuk menyelesaikan kredit bermasalah di Indonesia diatur dan pertimbangan-pertimbangan hukum ketidakabsahan parate eksekusi atas perlawanan yang diajukan debitur pemberi hak tanggungan. Parate eksekusi merupakan kewenangan yang diberikan Pasal 6 jo Pasal 14 ayat (3) UUHT kepada pemegang hak tanggungan pertama mengeksekusi objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri berdasarkan kekuatan eksekutorial sertifikat hak tanggungan tanpa perlu persetujuan debitur pemberi hak tanggungan maupun fiat pengadilan. Namun praktiknya pasal tersebut belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum sebab ketidakkonsistenan dari UUHT itu sendiri dan ketidakcermatan penafsiran hukum sehingga penting penelitian ini dilakukan demi menghindari kesalahpahaman yang berulang. Penelitian ini penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus melalui penelusuran kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inkonsistensi pelaksanaan parate eksekusi objek hak tanggungan yang masih mengikuti tata cara eksekusi grosse akta hipotik yang diatur Pasal 1178 ayat (2) KUHPerdata serta Pasal 224 HIR dan/atau Pasal 258 RBg, yang memandang perlunya persetujuan terlebih dahulu dari debitur dan keterlibatan pengadilan untuk mengeksekusi. Penerapan asas lex posterior derogat legi priori dan lex specialis derogate legi generalis, diikuti penafsiran gramatikal terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku sebagai hukum positif mempengaruhi aspek progresivitas akan kemudahan eksekusi. 

The purpose of this research is to determine the legal consequences that can be borne by the giver of the name in the nominee agreement against defaulting paylater borrowers and the form of legal protection for the name giver in cases of default by paylater borrowers. The paylater payment method is a popular payment method in the community, but in its use abuse is often found, namely borrowing names, where borrowing names is done orally on the basis of trust which often results in default. This research uses normative legal research methods with the type of library research and uses statue approach and conceptual approach. The results of the study show that due to the insistence on norms, the legal consequences that arise are that the debtor or the party giving the name must be fully responsible if a default occurs by a third party, because the payment provider does not care who binds himself while the terms of the agreement are agreed, other than that the form Legal protection for lenders for the use of later payments is not specifically regulated in laws and regulations, while protection can be carried out, namely by holding amicable deliberations to ask for the fulfillment of obligations accompanied by compensation. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum yang dapat ditanggung oleh pemberi nama dalam perjanjian pinjam nama terhadap peminjam paylater yang wanprestasi dan bentuk perlindungan hukum bagi pemberi nama dalam kasus wanprestasi oleh peminjam paylater. Metode pembayaran paylater menjadi metode pembayaran yang popular dimasyarakat, tetapi dalam penggunaanya kerap kali ditemukan penyalahgunaan yakni terjadi pinjam nama penggunaan paylater, yang mana pinjam nama ini dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan yang tidak jarang menimbulkan wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian kepustakaan serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa akibat hukum yang ditimbulkan adalah debitur atau pihak pemberi nama harus bertanggung jawab penuh jika terjadi wanprestasi oleh pihak ketiga, karena pihak penyedia paylater tidak peduli dengan siapa mengikatkan diri selagi syarat dalam perjanjian terpenuhi, selain itu bentuk perlindungan hukum bagi pemberi pinjam nama penggunaan paylater ini tidak secara khusus diatur dalam perundang-undangan, adapun perlindungan yang dapat dilakukan yakni dengan cara melakukan musyawarah secara kekeluargaan untuk meminta pemenuhan kewajiban disertai dengan ganti rugi.