The purpose of writing  this article  is to discuss  integrated transportation in  old city  Jakarta. Thereare many problems faced and must be solved in order to achieve  the realization of integrated transportation, so as to create a neatly organized city and to travel to the old city area, tourists must feel comfort and time efficiency. The problem faced today is that transportation to the cultural heritage of the old city is very difficult because so much land transportation passes through the old city but is not properly arranged by the city government, so there is always congestion. This writing is a normati f legal research that uses secondary data and then analyzed descriptively. This research is important to answer the problem of using fast, convenient and efficient land transportation to achieve the cultural heritage tourism of the old city in the Jakarta area. The results of this study explain that the planning of the old city area of Jakarta so that  its potential is maximized through the arrangement of integrity and sustainable transportation issued by the DKI Jakarta City Government so that the arrangement of the old city is expected to become a valuable property center and grow the economy with the advantages of the old city as a business city and tourist city.  Tujuan penulisan artikel ini adalah membahas transportasi yang terintegrasi di Kota Tua Jakarta. Banyak permasalahan yang dihadapi dan harus diselesaikan agar dapat mencapai terwujudnya transpotasi yang terintegrasi, sehingga tercipta kota yang tertata dengan rapi dan untuk berwisata menuju wilayah kota tua para turis harus merasakan kenyamanan dan efesiensi waktu. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah transportasi menuju cagar budaya kota tua sangat sulit disebabkan begitu banyak transportasi darat yang melewati kota tua tetapi tidak ditata dengan baik oleh pemerintah kotanya, sehingga selalu terjadi kemacetan. Penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder kemudian dianalisis secara dekriptif.   Penelitian ini penting dilakukan untuk menjawab permasalahan penggunaan transportasi darat yang cepat, nyaman dan efisien untuk mencapai wisata cagar budaya kota tua di wilayah Jakarta. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perlu penataan kawasan kota tua Jakarta agar potensinya menjadi maksimal melalui penataan transportasi yang terintegritas dan berkelanjutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar penataan kota tua diharapkan menjadi pusat properti yang bernilai dan menumbuhkan ekonomi dengan keunggulan kota tua sebagai kota bisnis dan kota wisata.      

This study aims to examine the authority of regional government agencies/officials in implementing Freies Ermessen in regional policies and the binding power of Freies Ermessen as legal provisions in the regions. The novelty of this research is to analyze the application of Freies Ermessen in regional policies. This study uses a normative juridical approach. The results of this study are the use of Freies Ermessen Government Officials to expedite government administration, fill legal voids, provide legal certainty, overcome government stagnation in certain circumstances for the benefit and public interest. In implementing the Freies Ermessen Decree as a legal policy in the region, UUAP government agencies/officials are prohibited from abusing authority, which includes prohibitions on exceeding authority, mixing authority and not acting arbitrarily so that discretionary policies have binding power as legal decisions.  Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai kewenangan badan/pejabat pemerintahan daerah dalam penerapan Freies Ermessen dalam kebijakan di daerah serta kekuatan mengikat Freies Ermessen sebagai ketetapan hukum di daerah. Kebaharuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan Freies Ermessen dalam kebijakan di daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah penggunaan Freies Ermessen Pejabat Pemerintahan diterapkan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Dalam melaksanakan Keputusan Freies Ermessen sebagai kebijakan hukum di daerah, badan/pejabat pemerintahan UUAP dilarang menyalahgunakan wewenang, yang meliputi larangan melampaui wewenang, mencampuradukan wewenang dan dilarang bertindak sewenang-wenang agar kebijakan diskresi memiliki kekuatan mengikat sebagai keputusan hukum                                                                                                                                                        

This study aims to examine the existence of Pancasila industrial relations after the enactment of the Job Creation Perppu. The urgency of this research is the ratification of the Job Creation Perppu which is substantively a continuation of the Job Creation Law which needs to be analyzed aspects of Pancasila industrial relations. This research is a normative legal research by prioritizing historical approaches, conceptual approaches, and statutory approaches. The results of the study confirm that Pancasila industrial relations as a base value in labor law, Pancasila values become a guide and guide in relations between workers and employers, including: (i) the formation of legal relations between workers and employers, (ii) the implementation of legal relations between workers and employers, (iii) legal guarantees in the form of proportional rights and obligations between workers and employers, and (iv) appropriate dispute resolution between workers and employers. Apart from that, after the ratification of the Job Creation Perppu, Pancasila industrial relations have not been formally regulated in the Job Creation Perppu. Apart from having implications for legal certainty regarding the conception of Pancasila industrial relations, the non-regulation of Pancasila industrial relations in the Perppu Cipta also has an impact on the existence of the Pancasila industrial relations concept which has the potential not to be implemented. The novelty of this research is that even though it is not regulated in the Job Creation Perppu, regulations concerning Pancasila industrial relations need to be regulated in statutory regulations, in particular through a Presidential Decree to ensure legal certainty on the conception of Pancasila industrial relations.Penelitian ini bertujuan mengkaji eksistensi hubungan industrial Pancasila pasca disahkannya Perppu Cipta Kerja. Urgensi penelitian ini adalah disahkannya Perppu Cipta Kerja yang secara substantif merupakan kelanjutan dari UU Cipta Kerja yang perlu dianalisis aspek hubungan industrial Pancasila. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengedepankan pendekatan kesejarahan, pendekatan konsep, dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menegaskan bahwa hubungan industrial Pancasila sebagai base value dalam hukum ketenagakerjaan maka nilai-nilai Pancasila menjadi pemandu dan penuntun dalam relasi antara pekerja dan pengusaha, meliputi: (i) pembentukan hubungan hukum antara pekerja dan pengusaha, (ii) pelaksanaan hubungan hukum antara pekerja dan pengusaha, (iii) jaminan hukum berupa hak dan kewajiban yang proporsional antara pekerja dan pengusaha, serta (iv) penyelesaian sengketa secara patut antara pekerja dan pengusaha. Selain itu, hubungan industrial Pancasila pasca disahkannya Perppu Cipta Kerja secara formal belum diatur dalam Perppu Cipta Kerja. Selain berimplikasi pada kepastian hukum mengenai konsepsi hubungan industrial Pancasila, tidak diaturnya hubungan industrial Pancasila dalam Perppu Cipta juga berdampak pada eksistensi konsepsi hubungan industrial Pancasila yang berpotensi tidak diterapkan. Kebaruan penelitian ini yaitu sekalipun tidak diatur dalam Perppu Cipta Kerja, pengaturan mengenai hubungan industrial Pancasila perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya melalui Perpres untuk menjamin kepastian hukum pada konsepsi hubungan industrial Pancasila.          

The purpose of this paper is to determine the role and function as well as the driving and inhibiting factors of the Bawaslu of West Java Province in preventing general election violations. The Election Supervisory Body is an organ for organizing general elections in Indonesia which has the task of maintaining the quality of democracy through general elections. In this paper, the method used is through a normative juridical approach. The results show that the functions of Bawaslu in preventing election violations include identifying and mapping election violations, coordinating, supervising, guiding, monitoring and evaluating the implementation of elections, coordinating with relevant government agencies and increasing public participation in election supervision. As a driving factor, there is an increase in the position and strengthening of Bawaslu's functionality. The inhibiting factors are the uncertainty and various interpretations of technical regulations, the planning system has not been well consolidated and the Election Supervisory Body (Bawaslu) of West Java Province does not yet have an effective strategy in preventing transactional politics and community participation in supervision which is still relatively low.Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui peran dan fungsi serta faktor pendorong dan penghambat Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilihan umum. Badan Pengawas Pemilu merupakan organ penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia yang memiliki tugas menjaga kualitas demokrasi melalui adanya pemilihan umum. Dalam penulisan ini, metode yang digunakan adalah melalui pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa fungsi Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu meliputi identifikasi dan pemetaan pelanggaran pemilu, mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu, berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Sebagai faktor pendorong yaitu adanya peningkatan kedudukan dan penguatan fungsionalitas Bawaslu. Faktor penghambat yaitu adanya ketidakpastian dan interpretasi yang beragam dari peraturan teknis, sistem perencanaan belum terkonsolidasi dengan baik dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat belum memiliki strategi efektif dalam mencegah politik transaksional serta partisifasi masyarakat dalam pengawasan yang masih tergolong rendah. 

The purpose of this research is to find out and describe the implementation of independent learning at Pangilen 3 Sampang Public Elementary School from the point of view of George E Edward III. The research was conducted qualitatively with a case study approach. Data collection techniques: interviews; observation and documentation. Data processing techniques: reduction, data presentation, and conclusion. Data validation techniques: triangulation of sources, techniques, and confirmability. The results of the study show: (1) Communication Factors: (a) transformation, well conveyed. (b) clarity, and understanding of how to implement the policy. (3) consistency, the contents of the policy are not confusing. (2) Resource factors: (a) human: principal: decides the 2013 curriculum face to face. Teacher: independent curriculum learning training. Students: take part in face-to-face learning. Community: supports face-to-face learning. (b) Finance: School Operational Assistance. (c) Equipment: learning media. (d) Information: Minister of National Education and District Education Office. (e) Authorities: District Education Office – supervisor – the school principal – Teacher. (3) Disposition factors: schools accept and implement existing policies. (4) Bureaucratic Structure Factors: school principals - teachers - students.

The research objective was to identify and describe the role of the principal in improving the quality of Al-Wafi Qur'an Integrated Elementary School, Depok. Research using qualitative with a case study approach. Data collection techniques with interviews, documentation, and observation. Data analysis techniques with reduction, data presentation, and conclusion. Data validation techniques with transferability and dependability. The results of the study show: (1) The principal as an educator by fostering and guiding teachers and education. (2) The principal as a manager by managing the school. (3) The school principal acts as an administrator by managing school files. (4) The school principal acts as a supervisor with class, performance, and extracurricular supervision. (5) The principal as a leader by socializing the vision, and mission and creating a school climate (7) The principal as an entrepreneur by instilling an entrepreneurial spirit and marketing the school's flagship program.

The purpose of this research is to get a theory about the behavior of the principal, the professionalism of the principal, and the professional behavior of the principal. This research uses a qualitative approach with a type of literature study. Data collection techniques with documentation studies. Data processing with reduction, data presentation, and conclusion. While the data validity technique with source triangulation. The results show that: (1) The principal's behavior is an action taken based on legal stimuli at school. (2) The professionalism of the school principal is a leader who works according to the Regulation of the Minister of Education and Culture of Indonesia Number 40 of 2021, (3) The professional behavior of the school principal, first is the act of regulating learning activities in schools. Second, the action of developing school entrepreneurship. Third, the act of assessing the performance of teachers and education personnel. Fourth, the act of guiding and fostering teachers. The impact of this research can be used as a literacy reference for all school principals in Indonesia in improving and developing the quality of work in schools.

The aim of the study was to analyze and describe the educational financing management model in Piladang Private Madrasah Ibtidiiyah. Qualitative research methods with a case study approach. The first data collection technique was interviewing 1 school principal, 1 vice principal, 1 finance staff, 1 administrative staff, 2 teachers, and 2 students; second run; and third observation. Data processing techniques with reduction, data presentation, and conclusion. Data validation technique with technique and source triangulation. The results of the study show: (1) financing planning by planning the costs of admitting new students, educational development, and community contributions. (2) use of costs for infrastructure, salaries of teaching and educational staff, office stationery, and other madrasah operations. (3) financing supervision: firstly by the Foundation by checking the school's account, secondly by the school principal by checking proof of school financial expenses. (4) reporting and accountability by making madrasah financial reports which are reported to school principals and foundations every semester.

The aim of this research is to find out and describe the picture of the quality of the Nur Masitha Sampang Playgroup in terms of the seven principles of ISO 9001:2015. Qualitative research methods with a case study approach. Data collection techniques: interviews with 1 principal, 2 teachers, 2 students, and 2 parents; observation and documentation. Data processing: reduction, data presentation, and conclusion. Data validity with technique and source triangulation. The results of the research show: (1) leadership principles: democratic leadership. (2) the principle of customer focus: learning and playing, books, educational game tools, and parenting. (3) the principle of engagement of people: principals, teachers, and parents. (4) process approach principles: learning schedules, weekly and daily program implementation plans, SOPs for arrival and return of students. (5) the principle of improvement: innovation of indoor and outdoor learning processes. (6) principles of evidence-based decision making: improving learning through meetings at the end and beginning of the semester. (7) the principle of relation management: cooperation with the Sampang Himpaudi group and parents.

Electronic business (e-business) merupakan sebuah aktivitas bisnis yang dilakukan dengan memanfaatkan pendekatan teknologi informasi. Dengan e-business maka perusahaan dapat mengetahui seluruh proses dan perkembangan di perusahaan. Selain itu pemilik perusahaan juga dapat membuat sebuah keputusan berdasarkan analisis e-business dari perusahaan. Pada penelitian ini dibuat sebuah analisis strategi e-business pada home industry yaitu Toko XYZ. Penelitian ini menggunakan metode dan tools untuk analisis, yaitu analisis SWOT, politik, ekonomi, sosial, teknologi (PEST), Porter’s five forces model, Value chain, dan critical success factor (CSF). Hasil penelitian ini adalah diidentifikasinya beberapa sistem informasi yang berpotensi pada Toko XYZ, guna meningkatkan strategi e-business untuk proses pemasaran maupun penjualan. Sistem informasi tersebut antara lain Sistem Informasi Penjualan berbasis CRM, Sistem Informasi Managemen Keuangan, Sistem Informasi Karyawan, Sistem Informasi Pergudangan, dan Sistem Informasi Geografis.