The purpose of this study is to explore more deeply the role of invoices in buying and selling with the due payment method in the catering service pemasok sector or in the culinary field in the event of a default. Because it is very vulnerable to default events because the method of payment due is often experienced by business actors. Fulfillment of obligations that are late or not fulfilled at all results in losses for business actors or sellers. In carrying out buying and selling transactions, you should use proof of transaction or what is commonly called an invoice or invoice. The important role of proof of the transaction, in addition to archiving documents, information that explains the type, quantity of goods and the nominal that must be removed, can also be one of the proofs in the case of things that are not desirable as a result of buying and selling transactions carried out. That's why it should be business actors are more careful about giving trust to buyers or customers and the completeness of proof of transaction documents. thus the role of a valid transaction proof is one of the important things that should always be used. The research method that the author uses is normative juridical method. This writing will be more in-depth or specific regarding the role of invoices as evidence of a buying and selling event in the event of a default. The results of this research update are the role of invoices from the buying and selling system with the due payment method.Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendalami lebih dalam mengenai peranan invoice dalam jual-beli dengan metode pembayaran tempo pada pemasok sektor jasa boga atau pada bidang kuliner apabila terjadinya peristiwa wanprestasi. Dikarenakan rentan sekali terjadi peristiwa wanprestasi karena cara pembayaran tempo seringkali dialami oleh pelaku usaha. Pemenuhan kewajiban yang terlambat maupun tidak sama sekali dipenuhi mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha atau penjual. Dalam melakukan transaksi jual beli sudah seharusnya menggunakan bukti transaksi atau yang biasa disebut faktur atau invoice. Peran penting bukti transaksi tersebut selain untuk arsip dokumen, informasi yang menerangkan jenis, jumlah barang serta nominal yang harus dibayarkan, juga dapat untuk menjadi salah satu bukti surat apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akibat transaksi jual beli yang dilakukan.oleh sebab itu sudah seharusnya pelaku usaha lebih berhati-hati terhadap memberikan kepercayaan kepada pembeli atau customer dan kelengkapan bukti dokumen transaksi. dengan demikian peranan sebuah bukti transasi yag sah merupakan salah satu hal penting yang sudah seharusnya selalu digunakan. Metode penelitian yang penulis pakai yakni adalah metode yuridis normatif. penulisan ini akan lebih mendalam atau spesifik mengenai peranan invoice sebagai alat bukti adanya terjadi peristiwa jual-beli apabila terjadi peristiwa wanprestasi, Adapun hasil dari pembaruan penelitian ini adalah peranan invoice dari sistem jual-beli dengan metode pembayaran tempo.   

This study aims to analyze legal arrangements related to vague phishing in order to answer legal problems, namely whether it is in accordance with the elements of justice which is a legal ideal. The research discusses that the current criminal law rules need to be changed to pay attention to all parties (victims and the community) to be restored to their situation based on the ITE Law. This research method is a normative juridical using a statutory approach and a conceptual approach. The study yielded 2 points: first; That the current criminal law is still oriented towards the old penal system in accordance with the theory of criminal retaliation which is aimed at the punishment of the perpetrator and the rights of the victim are ignored. Second; There is no criminal arrangement regarding compensation that concretely regulates the crime of phishing. The novelty in this study is that it complements studies conducted in previous studies that only provide imprisonment for perpetrators as a form of compensation from the perpetrator and there is no personal responsibility from the perpetrator to return material losses suffered by the victim.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait dengan phising yang kabur agar dapat menjawab permasalahan hukum yaitu apakah sudah sesuai dengan unsur keadilan yang merupakan suatu cita-cita hukum. Penelitian membahas bahwa aturan hukum pidana saat ini perlu diadakan perubahan agar memperhatikan semua pihak (korban dan masyarakat) untuk dapat dikembalikan keadaannya berdasarkan UU ITE. Metode penelitian ini merupakan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menghasilkan 2 poin: pertama; bahwa aturan hukum pidana saat ini masih berorientasi pada sistem pemidanaan lama sesuai dengan teori pembalasan pidana yang tertuju kepada hukuman pelaku tersebut dan hak atas korban terabaikan. Kedua; tidak ada pengaturan pidana mengenai ganti rugi yang mengatur secara konkret tindak pidana phising tersebut. Kebaharuan dalam penelitian ini yaitu melengkapi studi yang dilakukan pada penelitian sebelumnya yang hanya memberikan pidana penjara terhadap pelaku sebagai bentuk hukuman ganti kerugian dari si pelaku dan tidak ada pertanggungjawaban pribadi dari pelaku untuk mengembalikan kerugian secara materiil yang dialami oleh korban.  

Research on local examinations by judges in criminal cases aims to find out and obtain a comprehensive picture regarding local examinations by judges in criminal cases. This research is important to do, because in the development of judicial practice in Indonesia, local examinations conducted by judges are not only carried out on civil cases, but are also practiced in the settlement of criminal cases. Even though the Criminal Procedure Code does not regulate local examinations in the verification process carried out by judges in criminal cases. Implicitly the Criminal Procedure Code only regulates reconstruction or reconstruction activities carried out by investigation at the investigative stage. This research is a legal research using bid-invitation approach and case approach. Based on the results of the research, it was concluded that local examinations by judges in criminal cases are the judge's discretion to clarify and validate a piece of evidence to find legal facts, which aims to increase the judge's confidence in giving a decision on a criminal case being examined. The discretionary authority possessed by judges in carrying out local examinations in criminal cases is facultative, meaning that it is not a priori binding and is only complementary, the implementation of which depends on the judge's judgment. Legally, a local examination by a judge in a criminal case is part of the evidence in the judicial process. Therefore theoretically included in the law of evidence. Penelitian tentang pemeriksaan setempat oleh Hakim dalam perkara pidana bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh suatu gambaran yang komprehensif terkait pemeriksaan setempat oleh Hakim dalam perkara pidana. Penelitian ini penting dilakukan, karena dalam perkembangan praktek peradilan di Indonesia, pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Hakim tidak hanya dilakukan terhadap perkara perdata saja, namun juga dipraktikkan dalam penyelesaian perkara pidana. Padahal KUHAP tidak mengatur tentang pemeriksaan setempat dalam proses pembuktian yang dilakukan oleh Hakim dalam perkara pidana. Secara implisit KUHAP hanya mengatur kegiatan rekonstruksi atau reka ulang yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa pemeriksaan setempat oleh Hakim dalam perkara pidana merupakan diskresi Hakim untuk mengklarifikasi dan menvalidasi suatu alat bukti guna menemukan fakta hukum, yang bertujuan untuk menambah keyakinan hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara pidana yang sedang diperiksa. Kewenangan diskresi yang dimiliki oleh hakim dalam melakukan pemeriksaan setempat dalam perkara pidana bersifat fakultatif, artinya tidak secara apriori mengikat dan hanya bersifat sebagai pelengkap, yang pelaksanaannya tergantung dari penilaian Hakim. Secara hukum, pemeriksaan setempat oleh Hakim dalam perkara pidana merupakan bagian dari pembuktian dalam proses persidangan. Karenanya secara teoretis masuk dalam hukum pembuktian.Diskresi; Pembuktian; Pemeriksaan Setempat.  .

 This research aims to analyze what is needed from the standard features of consumer complaint services for consumer protection that must exist in every marketplace to ensure that all consumers, including consumers with disabilities, can easily access consumer complaint services in the marketplace where they transact. The problem in this study is about how to fulfill consumer protection for users of the e-commerce trade sector who come from people with disabilities. This research method uses normative juridical research methods with a qualitative approach. In this research, it is known that until now there is no legislation that specifically regulates consumer protection for persons with disabilities in the online trading sector. The results of this study based on a brief research on customer care services in marketplace applications in Indonesia concluded that marketplaces have different means and ways of handling consumer complaints. Most marketplaces use FAQs that are divided based on the category of obstacles most often faced by consumers, and only some marketplaces have customer care services through hotlines (telephone lines). This is unfortunate considering that customer care services through a hotline or telephone line will greatly help visually impaired people to complain about their complaints or obstacles in transacting on the marketplace directly.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hal yang diperlukan dari standar fitur layanan pengaduan konsumen guna perlindungan konsumen yang wajib ada di setiap marketplace untuk menjamin bahwa seluruh konsumen termasuk konsumen dengan disabilitas bisa mendapatkan kemudahan untuk mengakses layanan pengaduan konsumen pada marketplace tempat mereka bertransaksi. Urgensi penelitian dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana pemenuhan perlindungan konsumen terhadap pengguna sektor perdagangan e-commerce yang berasal dari kalangan penyandang disabilitas. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini diketahui bahwa hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur perlindungan konsumen bagi penyandang disabilitas pada sektor perdagangan online. Hasil pada penelitian ini berdasarkan penelitian singkat atas layanan customer care pada aplikasi marketplace yang ada di Indonesia disimpulkan bahwa marketplace memiliki sarana dan cara yang berbeda dalam menangani aduan konsumen. Sebagian besar marketplace menggunakan melalui FAQ yang dibagi berdasarkan kategori kendala yang paling sering dihadapi oleh konsumen, dan hanya sebagian marketplace yang memiliki layanan customer care melalui hotline (saluran telepon). Hal ini sangat disayangkan mengingat layanan customer care melalui hotline atau saluran telepon akan sangat membantu disabilitas tunanetra untuk mengadukan keluhan atau kendalanya dalam bertransaksi pada marketplace secara langsung.     Keywords: 

This study aimed to analyze the authority of internal medicine specialists for oral chemotherapy in blood cancer patients and the legal protection of internal medicine specialists for oral chemotherapy in blood cancer patients. Blood cancer has a significant impact on physical, psychological, and social well-being. The commonly used treatment method is chemotherapy. Chemotherapy is usually carried out in a hospital, but there is a chemotherapy method that can be done at home, namely oral chemotherapy. Oral chemotherapy does seem more efficient, but patients who are undergoing oral chemotherapy must be careful in knowing the dosage of drugs that must be consumed. Seeing the potential for large risks, it is necessary to be careful in handling which is the authority of health workers, especially doctors who specialize in internal medicine. This research is structured using normative legal research. The results of this study indicate that there are no laws and regulations that regulate in detail related to oral chemotherapy, the clinical authority of doctors who perform oral chemotherapy, and protection for doctors and patient safety. If the doctor's actions are by professional standards and standard operating procedures, and during the treatment or care process unexpected complications occur, even resulting in the patient's death, the doctor cannot be sued. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kewenangan dokter internis untuk kemoterapi oral pada pasien kanker darah dan menganalisis perlindungan hukum dokter internis untuk kemoterapi oral pada pasien kanker darah. Kanker darah memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan fisik, psikologis dan sosial. Metode pengobatan yang umum digunakan adalah kemoterapi. Kemoterapi biasanya dilakukan di rumah sakit, namun ada metode kemoterapi yang bisa dilakukan di rumah yaitu kemoterapi oral. Kemoterapi oral memang terkesan lebih efisien, namun pasien yang menjalani kemoterapi oral harus berhati-hati dalam mengetahui dosis obat yang harus dikonsumsi. Melihat potensi risiko yang besar, maka perlu kehati-hatian dalam penanganan yang menjadi kewenangan tenaga kesehatan khususnya dokter internis. Penelitian ini disusun dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara detail terkait kemoterapi oral, kewenangan klinis dokter yang melakukan kemoterapi oral serta perlindungan bagi dokter dan keselamatan pasien. Apabila tindakan dokter tersebut sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasi, dan selama proses pengobatan atau perawatan terjadi komplikasi yang tidak diharapkan, bahkan mengakibatkan kematian pasien, maka dokter tidak dapat dituntut.        

The purpose of this study is to determine the authority of a Notary in making proof of transfer of ownership rights to a ship due to inheritance. Ships in the legal context have characteristics and are classified as material rights. In this regard, according to and in line with the principles in the law, objects can be transferred. However, in the transfer of ownership rights to ships that need to be underlined are ships that have been registered and recorded in the Indonesian ship register as evidenced by proof of grosse ownership of the ship registration deed. As for the problem in the transfer of ownership rights to ships due to inheritance in the provisions of the Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number 39 of 2017 concerning Registration and Nationality of Ships, it is only limited to documents determining inheritance from the Court so that in inheritance law practice, especially to make evidence as an heir also involves the role of Notary. The method of writing this article uses normative juridical research. Characteristics of acquiring ownership of a ship can be done in two ways, first through registration of the ship to the Registry Officer and Registrar of the Transfer of the Name of the Ship. Second, through the transfer of ownership rights to the ship, moreover it can also be transferred through inheritance according to law or according to a will. The position of the Notary's role in the transfer of ownership rights to the ship due to inheritance actually has the authority to make a certificate of inheritance even though this authority is traced in other laws and regulations. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kewenangan Notaris dalam pembuatan tanda bukti peralihan hak milik atas kapal karena pewarisan. Kapal dalam konteks hukum memiliki karakteristik dan tergolong sebagai hak kebendaan. Sehubungan hal tersebut sesuai dan selaras dengan prinsip dalam hukum benda dapat dialihkan. Akan tetapi dalam peralihan hak milik atas kapal yang perlu di garis bawahi adalah kapal yang telah terdaftar dan tercatat dalam daftar kapal Indonesia yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan grosse akta pendaftaran kapal.  Adapun yang menjadi persoalan dalam peralihan hak milik atas kapal karena pewarisan dalam ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal hanya dibatasi dengan dokumen penetapan waris dari Pengadilan sehingga dalam praktek hukum kewarisan, khususnya untuk membuat tanda bukti sebagai ahli waris juga melibatkan peran Notaris. Metode penulisan artikel ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Karakteristik perolehan hak milik atas kapal dapat dilakukan dengan dua acara, pertama melalui pendaftaran kapal kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal. Kedua, melalui peralihan hak milik atas kapal, terlebih dapat juga dialihkan melalui pewarisan menurut undang-undang maupun menurut wasiat. Kedudukan peran Notaris dalam peralihan hak milik atas kapal karena pewarisan sejatinya memiliki kewenangan untuk membuat surat keterangan waris meskipun kewenangan tersebut terlacak dalam peraturan perundang-undangan lainnya.  

The research was conducted to analyze the legal impact on the position and obligations of the bank as the holder of mortgage rights (HT) for HT which has been determined to have no legal force by a court decision. With regard to lending, the existence of guarantees is a matter of sufficient concern to banks. Until now, land has been highly favored by banks as collateral for loans with mortgage rights. Cancellation of land ownership certificates can be submitted for land that has become HT. By canceling the mortgage right, the bank will lose the guarantee for the credit that has been issued, especially if the debtor is in bad credit status. Normative juridical is the method been used in this research. It is concluded from the discussion result that the legal consequences of the mortgage rights that have been determined to be non-forceable by a court decision on the position and obligations of the bank as the mortgage holder is that the bank will lose its position as preferred creditor. The cancellation of the agreement on the transfer of land rights also causes the cancellation of the mortgage agreement, considering that the object of the agreement does not meet the legal requirements of the agreement. The contractual relationship between the debtor and the bank as the creditor in the said rights agreement is considered non-existent and must be returned to its original state before the mortgage agreement. Penelitian dilakukan untuk menganalisis dampak hukum terhadap kedudukan dan kewajiban bank sebagai pemegang hak tanggungan (HT) untuk HT yang telah ditetapkan tidak memiliki kekuatan hukum oleh putusan pengadilan. Terkait pemberian kredit, keberadaan jaminan menjadi hal yang cukup diperhatikan oleh bank. Tanah hingga saat ini menjadi sangat disukai bank sebagai jaminan kredit dengan hak tanggungan. Pembatalan atas sertifikat kepemilikan atas tanah dapat diajukan terhadap tanah yang telah menjadi HT. Dengan pembatalan hak tanggungan, bank akan kehilangan jaminan atas kredit yang telah dikeluarkannya terlebih jika debitur dalam status kredit macet. Yuridis normative adalah metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil pembahasan bahwa akibat hukum terhadap hak tanggungan yang telah ditetapkan tidak berkekuatan hukum oleh putusan pengadilan terhadap kedudukan dan kewajiban bank selaku pemegang hak tanggungan adalah bahwa bank akan kehilangan kedudukan sebagai kreditur preferen. Pembatalan perjanjian peralihan hak atas tanah turut menyebabkan pembatalam perjanjian hak tanggungan, mengingat objek perjanjiannya menjadi tidak memenuhi syarat sah perjanjian. Hubungan kontraktual antara debitur dan bank selaku kreditur dalam perjanjian hak tersebut dianggap tidak ada, sehingga keadaannya harus dikembalikan seperti semula. 

The study aims to analyze the validity and legal protection of partnership agreements in construction services. A construction service job will require legality in the form of an agreement between the parties, namely the employer and the service provider. This research provides information on how to Arrange a construction services partnership agreement. This research uses normative juridical research methods. The result of this study is that to avoid deviations in the process of drafting a partnership agreement, it should be necessary to involve the opinions of experts in the hukkum profession such as Notaries or Advocates. The existence of a partnership agreement as an effort to protect the law. The validity of the construction services partnership agreement that the necessity of the partnership agreement must be made in writing and not contrary to the applicable rules. The ideal partnership  agreement is a balanced agreement in containing the rights and obligations of the parties. The form of partnership agreement that is often used in construction services is in the form of sub-contract and join operating cooperation (KSO).Penelitian bertujuan untuk menganalisis mengenai keabsahan dan perlindungan hukum perjanjian kemitraan di jasa konstruksi. Suatu pekerjaan jasa konstruksi akan membutuhkan legalitas berupa perjanjian daiantara para pihak yaitu pemberi kerja dan penyeida jasa. Penelktian ini memberikan informasi tentang bagaimana Menyusun suatu perjanjain kemitraan jasa konstruksi. Penelitian ini  menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini yaitu bahwa untuk menghindari adanya penyimpangan dalam proses penyusunan perjanjian kemitraan sebaiknya perlu melibatkan pendapat dari para ahli profesi hukkum seperti Notaris atau Advokat. Adanya perjanjian kemitraan sebagai upaya perlindungan hukum. Keabsahan perjanjian kemitraan jasa konstruksi bahwa keharusan perjanjian kemitraan harus dibuat secara tertulis dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Perjanjian kemitraan yang ideal adalah perjanjian seimbang dalam memuat hak dan keawajiban para pihak. Bentuk perjanjian kemitraan yang sering digunakan di jasa konstruksi yaitu yang berbentuk sub kontrak dan kerja sama operasi (KSO).   

Theft of bank customer money through the mode of duplicating ATM cards (skimming) is one of the banking crimes. This paper is the result of research focusing on the study of legal protection for bank customers due to skimming crimes. This research was conducted with a normative juridical approach using data collection methods through literature studies conducted on secondary data. Secondary data is obtained through various laws and regulations, books, internet media, and scientific journals in order to obtain results of studies regarding the crime of ATM card skimming and legal protection for bank customers who are harmed by skimming crimes. Furthermore, the data analysis method uses descriptive analysis. Meanwhile, the urgency of this research is expected to be a source of reference for banking institutions to carry out legal protection efforts as well as for law enforcement officials in carrying out efforts to combat skimming crimes as a concrete form of legal protection for bank customers who are harmed by skimming crimes.Thus, the juridical-normative approach in this study is used to analyze issues related to legal protection of bank customers due to skimming crimes. Based on the analysis, it was identified that the crime of stealing customer money using the skimming method is one of the crimes with a high-tech dimension (cyber crime) in the banking sector. This action is included in the criminal act of information and electronic transactions which prohibits everyone intentionally and without rights or unlawfully accessing computers and or electronic systems in any way with the aim of obtaining electronic information and or electronic documents as stipulated in Article 30 paragraph (2) Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE Law). Protection of customers who are victims of skimming crimes can be carried out in the context of criminal law enforcement and civil law enforcement. Pencurian uang nasabah bank melalui modus penggandaan kartu ATM (skimming) merupakan salah satu kejahatan perbankan. Tulisan ini merupakan hasil penelitian dengan memfokuskan pada kajian mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah bank akibat kejahatan skimming.  Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui studi pustaka yang dilakukan terhadap data sekunder. Selanjutnya metode analisis data menggunakan analisis deskriptif analitis. Sementara itu urgensi penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi lembaga perbankan untuk melakukan upaya perlindungan hukum sekaligus bagi aparat penegak hukum dalam melakukan upaya penanggulangan kejahatan skimming sebagai wujud konkret perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang dirugikan akibat kejahatan skimming, Berdasarkan analisis, diidentifikasikan bahwa kejahatan pembobolan uang nasabah dengan metode skimming merupakan salah satu  kejahatan  berdimensi  high-tech (cyber  crime) di bidang perbankan. Perbuatan tersebut termasuk dalam tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  30  ayat  (2) Undang-Undang Nomor  19   Tahun   2016 tentang  Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE). Perlindungan terhadap nasabah korban kejahatan skimming dapat dilakukan dalam konteks penegakan hukum pidana dan penegakan hukum perdata. Kejahatan Skimming; Nasabah Bank; Perlindungan Hukum  

This paper aims to find out what’s the promise to marry that is binding like, and how it relates to Pacta Sunt Servanda principle. This study uses normative legal research methods with the type of library research. This study is different from previous research, because in this study, it is described what kind of promise to marry which can be categorize as acts of a breach. The results of the study shows that, in its development, if it’s associated with the theory of legal certainty in agreements, which is the Pacta Sunt Servanda principle, there were several promises to marry that bind the parties who hold them, because the promise to marry is an agreement which has been agreed by both parties. From this agreement came the result of the agreed time and place to held a wedding, and there has been further development regarding this matter. With the existence of follow-up activities from the agreement, it can be said as a binding before entering the actual agreement, so, if it’s canceled, it has to be by the agreement of both parties. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa janji menikahi yang mengikat itu dan bagaimana kaitannya dengan asas Pacta Sunt Servanda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini diuraikan seperti apa janji menikahi yang dapat dituntut pertanggungjawabannya sebagai perbuatan wanprestasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam perkembangannya, jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum dalam perjanjian yaitu asas Pacta Sunt Servanda, terdapat beberapa janji untuk menikahi yang mengikat pihak-pihak yang mengadakannya, sebab janji menikahi merupakan sebuah perikatan yang didasari oleh kesepakatan kedua belah pihak, dimana dari kesepakatan itu timbul prestasi untuk melangsungkan pernikahan pada waktu dan tempat yang telah disepakati, serta telah ada pembinaan lanjut terkait hal tersebut. Adanya kegiatan pembinaan lanjutan dari kesepakatan janji untuk menikahi tersebut, maka dapat dikatakan sebagai pengikatan sebelum masuk pada perjanjian yang sebenarnya sehingga, jika ingin dibatalkan maka, harus melalui kesepakatan antara para pihak.