<p>Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana metode CBT dapat membantu merubah perilaku dan kognisi pendeita skizofrenia tak terinci yang sering mengalami kondisi putus obat dan sering relaps jika pasien dalam kondisi stress. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya selama dua bulan. Subjek penelitian merupakan penderita skizofrenia tak terinci berusia 32 tahun yang telah menderita gangguan ini selama 20 tahun sejak ia berusia 12 tahun. Penelitian menggunakan metode kualitatif studi kasus. Peneliti menggunakan teknik CBT untuk merubah perilaku dan kognisi penderita yang sering memililiki pemikiran negatif tentang orang lain dan dirubah menjadi pikiran yang positif agar penderita menjadi rajin minum obat dan tidak terjadi kondisi relaps. Pemberian intervensi kepada subjek diberikan sebanyak 10 sesi dimana dalam sesi awal banya dilakukan penggalian pikiran negatif penderita sebelum dilakukan perubahan kognisi dan perilaku. Hasil intervensi menunjukkan bahwa terdapat perubahan perilaku sebelum dan setelah dilakukan intervensi. Perubahan perilaku yang muncul antara lain, subjek mampu merubah pikiran negatif menjadi positif sehingga subjek menjadi paham pentingnya obat dalam kesembuhan dirinya. Hasil intervensi tersebut terus dimonitor sampai dua bulan setelah intervensi untuk melihat apakah perilaku subjek telah menetap.</p><p><strong><em>Keywords- </em></strong><em>Skizofrenia, Cognitive Behaviour Therapy, kondisi putus obat</em></p>

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) merupakan program yang dicanangkan oleh kementrian kesehatan untuk menurunkan resiko utama penyakit menular dan penyakit tidak menular (PTM) terutama melalui intervensi gizi 1000 hari pertama kehidupan, memperbaiki pola konsumsi gizi seimbang seluruh keluarga, meningkatkan aktiftas fisik teratur dan terukur, meningkatkan pola hidup sehat, meningkatkan lingkungan sehat serta mengurangi konsumsi rokok dan alkohol. Data wawancara didapatkan hasil bahwa sebagian besar masyarakat sebanyak 48 % jarang memeriksakan kesehatan sedini mungkin, warga akan pergi kepusat kesehatan terdekat jika sudah mulai muncul tanda dan gejala penyakitnya. Pelaksanaan DD- PTM dilaksanakan dalam sehari, warga dikumpulkan dalam aula Kelurahan Bulustalan, Kegiatan diawali dengan senam kebugaran secara serentak, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan yaitu pengukuran antopometri berupa tinggi badan, berat badan, lingkar perut, pengukuran tekanan  darah  dan  pengukuran  gula  darah  sewaktu.  Dari  50  orang  warga  yang mengikuti pelaksanaan DD-PTM, sebanyak 24 % warga (12 orang ) baru mengetahui bahwa mengidap pra diabetes mellitus, , sebanyak 16 % ( 8 orang) sudah mengetahui bahwa menderita hipertensi dan diabetes mellitus, sebanyak 6 % ( 3 orang) memiliki lingkar perut lebih dari 100 cm, sebanyak 54% (27 orang) dalam kondisi sehat.Warga cukup antusias terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Data yang didapat dalam kegiatan DD- PTM ini diserahkan kepada pihak Puskesmas Pandanaran sebagai rekap data status kesehatan wilayah binaan. Data yang didapat akan ditindaklanjuti dengan memotivasi warga untuk memeriksakan kesehatannya di Puskesmas Pandanaran.
 
 

Sebagai sebuah industri keuangan, lembaga keuangan bukan bank juga dituntut untuk melakukan usahanya dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Tetapi, tidak ada pengaturan yang secara tegas menyatakan bahwa lembaga keuangan bukan bank menganut prinsip kehati-hatian. Tidak adanya undang-undang yang secara khusus mengatur tentang lembaga keuangan bukan bank seperti layaknya UU Perbankan menjadi salah satu penyebab ketidaktegasan prinsip kehati-hatian pada lembaga keuangan bukan bank.
Unifikasi pengaturan sistem keuangan menjadi salah satu pilihan dalam mengatasi persoalan ketidaktegasan pengaturan prinsip kehati-hatian dalam lembaga keuangan bukan bank. Dalam konteks sistem hukum Indonesia, Lembaga Keuangan Bukan Bank membutuhkan pengaturannya sendiri yang tegas mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dan terlepas dari pengaturan perbankan, tetapi masih dalam satu konstruksi harmonisasi hukum.