Seblak Gaul Septi berdiri pada tahun 2015, bergerak di bidang usaha makanan yang berlokasi di Desa Banjar, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya selalu terdapat transaksi pemesanan. Namun di Seblak Gaul Septi, pencatatan transaksi pemesanan menu dan perkiraan penjualan masih menggunakan pencatatan dan perkiraan manual yaitu pencatatan masih di atas kertas dan memakan waktu yang lama, penjualan keesokan harinya juga masih menggunakan kira-kira. Laporan penjualan pemilik dilakukan dengan menggunakan sistem yang sederhana yaitu Microsoft Excel yang mengakibatkan penyimpanan data tidak aman dan kesulitan dalam mencari data sehingga tidak efektif dan memudahkan dalam pembuatan laporan. Berdasarkan penelitian ini, penulis merancang dan membuat aplikasi sistem informasi akuntansi e-menu di seblak gaul septi least square. Tujuan dibuatnya sistem ini adalah untuk mempermudah pelaporan transaksi, mempermudah pencarian data penjualan dan lebih aman dalam penyimpanan data, serta menghasilkan laporan prakiraan penjualan yang mudah dilaporkan kepada pemilik.

Dalam klasifikasi, ukuran kebaikan suatu metode ditentukan oleh akurasi dan skor F1. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan rata-rata akurasi dan skor F1 pada klasifikasi menggunakan metode KNN pada data Iris dengan bantuan program Python. Rata-rata akurasi maupun skor F1 ditentukan dengan membuat variasi parameter yang digunakan yaitu random state dari 1 sampai dengan 10000, k yang digunakan dalam metode KNN dari 1 sampai dengan 31 (tergantung prosentase data uji yang digunakan), q (definisi jarak yang digunakan yaitu jarak Manhattan, jarak Euclid, dan jarak Minkowski) serta persentase data uji yang digunakan. Dalam penelitian ini, digunakan persentase data uji 10%, 20 %, 30 %, dan 40 %. Jika digunakan k = 5 dalam metode KNN, variasi random state 1 sampai dengan 10000 dan digunakan data uji 20 % maka diperoleh akurasi rata-rata 96,6667 %. Demikian juga dapat diperoleh histogram dari akurasi tersebut. Histogram tersebut cenderung menceng ke kiri. Dalam penelitian ini, juga diperoleh hasil bahwa dengan melakukan variasi k dalam metode KNN juga dapat diperoleh akurasi maupun skor F1 yaitu bahwa makin besar data uji yang digunakan maka makin kecil nilai k untuk mencapai akurasi ataupun skor F1 maksimum. Lebih lanjut, dalam perubahan nilai p pada jarak Minkowski, apabila p membesar maka nilai maksimum rata-rata akurasi akan cenderung membesar namun nilai k cenderung mengecil.

The purpose of this study is to describe the representation of social values in the sack. The problem explored in this research is social values in the form of spiritual values which include (1) truth values, (2) beauty values, (3) moral values, (4) religious values.
The method and approach used in this research is a qualitative descriptive approach. Qualitative descriptive approach is used to describe the social values in the karungut. Data analysis of this research was carried out by collecting data with the method of observing and recording, identifying data, classifying data, and describing data.
The results of this study indicate that the representation of social values in the karutut with the form of spiritual values shows (a) the truth value in the karungut is the most dominant, there are 29 truth values, namely the values of justice, the value of obedience, the value of decency, the value of craftsmanship, the value of honesty, and the value of responsibility. (b) the value of beauty in the karungut shows 6 values of beauty, namely the value of literary works, the value of dance art and the value of the art of music (c) the moral value in the karungut shows 24 moral values, namely the value of harmony, the value of customs, the value of loving the value of wisdom, data modesty. (d) the religious value in the karungut shows 13 religious values, namely the value of prayer, the value of discipline, and the value of surrender.

The purpose of this study is to analyze the neutrality regulation of State Civil Servant (ASN) neutrality in the current regional elections is in effect and how the ideal form of ASN neutrality regulation in the regional elections is viewed from the study of the regional elections Law and other derivative rules as well as the theory of legal objectives. Several regulations, ranging from laws and government law to joint decrees involving several ministries and institutions, were issued in order to limit the space for movement and ensure the neutrality of ASN is maintained in the implementation of regional elections. This research is expected to be able to find the ideal setting regarding ASN Neutrality in regional elections by analyzing several applicable regulations. This study uses a normative juridical approach by using secondary data through the study of legislation and literature searches. This research has a novel perspective, namely trying to find the ideal form of regulation of ASN neutrality in the regional elections in terms of several applicable laws and theories of legal objectives. The results of this study conclude that the neutrality of ASN in the regional elections is regulated by the ASN Law, Regional Elections Law, Government Law Discipline of Civil Servants, Government Law for the Development of Corps Spirit, and Code of Ethics for Civil Servants, Circular Letter of KASN, Circular Letter of Menpan-RB, and Joint Decrees of 5 Ministers/Heads of Institutions. In addition, it is necessary to reposition the ASN neutrality rules under one legal umbrella, namely the KASN Regulations.  Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaturan netralitas ASN dalam Pilkada yang berlaku saat ini dan bagaimana bentuk ideal pengaturan netralitas ASN dalam Pilkada ditinjau dari kajian pada UU Pilkada dan aturan turunan lainnya serta teori tujuan hukum. Beberapa regulasi mulai dari UU, PP, sampai dengan Keputusan Bersama yang melibatkan beberapa Kementerian/Lembaga diterbitkan dalam rangka membatasi ruang gerak dan menjamin netralitas ASN tetap terjaga dalam penyelenggaraan Pilkada. Penelitian ini diharapkan dapat menemukan pengaturan ideal terkait Netralitas ASN dalam Pilkada dengan menganalisa beberapa regulasi yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder melalui studi perundang-undangan dan penelusuran literatur. Penelitian ini memiliki kebaruan perspektif yaitu berusaha menemukan bentuk ideal pengaturan netralitas ASN dalam Pilkada ditinjau dari beberapa perundang-undangan yang berlaku dan teori tujuan hukum. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, netralitas ASN dalam Pilkada diatur dalam UU ASN, UU Pilkada,   PP Disiplin PNS, PP Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS , SE KASN, SE Menpan-RB, dan Keputusan Bersama 5 Menteri/Kepala Lembaga. Selain itu perlu mendudukan ulang aturan Netralitas ASN dalam satu payung hukum yaitu dalam Peraturan KASN.  

Notaris Sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat, terlebih lagi dalam pembuatan akta autentik yang merupakan perbuatan hukum yang diharuskan oleh peraturan perudang-undangan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris memberi kewenangan pada notaris untuk membuat akta autentik untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum, peran notaris sangat penting dalam kehidupan hukum sehari-hari di tengah-tengah masyarakat dalam hukum privat atau perjanjian. Berdasarkan hal ini maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah 1) bagaimana peran notaris terhadap kreditur dalam menyelesaikan pendaftaran akta jaminan fidusia yang didaftarkan secara online, 2) apa faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi notaris dalam menyelesaikan pendaftaran akta jaminan fidusia yang didaftarkan secara online. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis sosiologis, dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Adapun metode pengumpulan data yang dipakai adalah data primer dan sekunder. Dengan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa 1) berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pendaftaran jaminan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, bagi pemberi fidusia dan bagi penerima fidusia sehingga dapat memberikan perlindungan hukum, 2) Karena di syaratkan bahwa dalam maksimal 30 hari dari akta notaris nomerin wajib dipasangkan fidusia dan akta bukan dari perjanjian pokok.

This study is intended to assess the behavior of the variables of motivation, discipline, and leadership on the performance of ASN at the Wonogiri regional Secretariat through organizational culture or without organizational culture.From 140 ASN, be used 114 respondents as sample with Slovin formula were taken with a simple random sampling. The data was then analyzed using a path analysis system and equipped with statistical tests. Field findings show that: 1) Motivation has a significant influence on organizational culture in Wonogiri regional Secretariat; 2) Discipline has a significant influence on the culture of the organization in the Wonogiri regional Secretariat; 3) Leadership has an influence but not significant on the organizational culture in the Wonogiri regional Secretariat; 4) Motivation has a significant effect on the performance of ASN in the Wonogiri regional Secretariat; 5) Discipline has no significant effect on the performance of ASN in the Wonogiri regional Secretariat; 6) Leadership has an influence, although not insignificant, on the performance of ASN in the Wonogiri regional Secretariat; and 7) Organizational culture has a significant influence on the performance of ASN in the Wonogiri regional Secretariat

This study aims to describe the procedure for managing incoming and outgoing mail in the General and Personnel section. The type of research used is descriptive qualitative, namely the author describes the results of observations, interviews, documentation and analyzes the data obtained in the field. The author of this final project is the result of research conducted from May to June 2020. The results showed that the process of managing incoming and outgoing letters in the general and staffing section, namely incoming mail, starts from receiving letters, scheduling letters, directing letters, storing letters. While the outgoing letter starts from drafting the letter, approval of the letter concept, typing the concept, giving the coordination stamp, signing the letter, recording the letter, storing the letter. The procedure for managing letters at the education office is running optimally.

<p align="center"><strong>Abstrak</strong></p><p>Dalam transaksi jual beli, kita ketahui bahwa tidak dapat dibatasi oleh waktu dan jarak, dengan berkembangnya teknologi saat ini memberikan kemudahan dalam melakukan segala aktivitas salah satunya transaksi jual beli melalui jaringan internet. Pelaksanaan jual beli melalui jaringan internet terdapat beberapa proses yang dimulai dari penawaran, penerimaan, pembayaran dan pengiriman. Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan perihal syarat sah perjanjian ialah kesepakatan dari para pihak, kecakapan untuk melakukan pembuatan perjanjian, suatu hal tertentu yang diperjanjikan, dan klausal yang halal dapat diterapkan untuk menentukan keabsahan dalam perjanjian jual beli secara elektronik.</p><p>Namun dalam praktek, dimana syarat   tersebut belum pasti terpenuhi, yakni syarat kecakapan. Bahwa dalam transaksi jual beli <em>online</em> tidak dapat diidentifikasi apakah pihak dalam transaksi tersebut telah dikategorikan dewasa. Terlebih bahwa terkadang saat melakukan transaksi pembelian konsumen dihadapkan denga barang yang tak kunjung datang dan barang yang tidak sesuai dengan yang dijual oleh pengusaha, hal inilah menjadi timbulnya kerugian yang diderita oleh konsumen. Maka dari itu, pentingnya pemberitahuan edukasi kepada masyarakat khususnya pada penghuni Panti Asuhan Siti Khadijah yang notabene masih berusia relatif muda sehingga apabila para anak Panti Asuhan Siti apabila melakukan transaksi jual beli secara <em>online</em>, anak-anak panti telah mengetahui secara teori dan perundang-undangan.</p><p>Permasalahan yang dialami mitra adalah tidak didapatkannya pengetahuan atau edukasi hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga mitra masih dirasa kurang dalam pemahaman tersebut. Pengetahuan hukum bagi anak-anak penghuni panti sangatlah dirasa penting diberikan sehingga perlu diadakannya penyuluhan hukum bagi anak-anak panti asuhan Siti Khadijah Semarang yang bertujuan untuk memberikan edukasi ilmu sehingga masyarakat dapat mengerti dan mengetahui perkembangan hukum serta dapat memberikan bekal pengetahuan kepada masyarakat tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Solusi yang diberikan dengan melalui kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilakukan di Panti Asuhan Siti Khadijah, Kota Semarang dengan memberikan pemaparan materi dan berdiskusi agar anak mendapatkan pemahaman dan pengetahuan terkait  aspek hukum jual beli secara <em>online</em> (<em>E-commerce</em>) sehingga diharapkan dapat memberikan sarana edukasi hukum yang sering dialami oleh anak khususnya dan pemahaman hukum kepada masyarakat.</p><p><strong>  </strong></p><p><strong><em>Kata Kunci : E-commerce, Pemahaman, Hukum</em></strong></p>

Karang Taruna Muda Tama (KTMT), Srumbung Gunung belum memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menciptakan souvenir berupa kaos dengan tulisan kreatif dengan pesan perdamaian. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah meningkatkan kemampuan dan kreativitas KTMT untuk memproduksi souvenir kaos. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan peluang bisnis baru disana, sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Kegiatan ini dilakukan dengan tiga metode, yaitu pengadaan peralatan dan bahan sablon, pelatihan dan pendampingan sablon. Kegiatan ini dilakukan mulai 12 Juli sampai 12 Oktober 2020. Hasil kegiatan, antara lain tersedianya hasil sablon berupa kaos dengan tulisan-tulisan kreatif yang memiliki pesan perdamaian, kaos hasil sablon dipasarkan secara online di website Pasar Dusun, dan sampai akhir tahun 2020, sudah ada 25 kaos yang terjual.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek eksekusi harta pailit yang di dalam pelaksanaannya terdapat problematika dan juga mekanisme pemberesan harta pailit dalam cross border insolvency. Terkait dengan adanya kepailitan lintas batas negara, Indonesia belum mengatur mengenai peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut sehingga muncul sebuah problematika dalam eksekusi kepailitan lintas batas negara. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis normatif. Cross border insolvency dapat terjadi apabila aset atau utang seorang debitur terletak di lebih dari satu negara atau apabila debitur termasuk ke dalam yurisdiksi pengadilan pada dua atau lebih negara. Dalam kaitannya dengan kasus kepailitan yang bersifat lintas batas, sering terjadi suatu keadaan dimana terdapat debitor yang akan digugat pailit berkedudukan di suatu negara, tetapi ia juga melakukan kegiatan usaha dan memiliki aset di luar negeri. Begitupun sebaliknya, debitor asing yang akan digugat pailit, tetapi ia memiliki kegiatan usaha ataupun aset di Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan keadaan harta debitur yang melintasi batas negara sering menimbulkan permasalahan mengenai batasan harta debitur yang termasuk ke dalam boedel pailit.