This study aims to explore and analyze the urgency of the approval of limited liability companies in ownership actions carried out by management partners in limited liability companies. The urgency of this research lies in developing an understanding of the role and protection of the rights of limited partners in safeguarding their interests and investments. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results of the study show the urgency of the approval of limited partnership partners with managing partners in the act of ownership is essential to protect the rights and interests of limited partners, with effective legal protection, written agreements, and good communication between parties to avoid disputes and ensure the sustainability of the company. The novelty of the research lies in an in-depth analysis of the legal protection for limited liability companies and the impact of own actions without the approval of limited partners, which provides a more comprehensive understanding of the importance of limited partnership approval in the legal and business context so that this research is expected to open deeper insights into the mechanisms and legal implications of acceptance given by limited partners as a form of protection for investors and financial conditions in limited liability companies. Tujuan penelitian ini adalah menggali dan menganalisis urgensi persetujuan Pesero Komanditer dalam tindakan kepemilikan yang dilakukan oleh Pesero Pengurus dalam perseroan komanditer. Urgensi penelitian ini terletak pada pengembangan pemahaman mengenai peran dan perlindungan hak Pesero Komanditer dalam menjaga kepentingan dan investasi mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan urgensi persetujuan pesero komanditer kepada pesero pengurus dalam tindakan kepemilikan adalah penting untuk melindungi hak dan kepentingan pesero komanditer, dengan perlindungan hukum yang efektif, perjanjian tertulis, dan komunikasi yang baik antar pihak guna menghindari perselisihan dan memastikan keberlanjutan perseroan. Novelty penelitian terletak pada analisis mendalam mengenai perlindungan hukum bagi pesero komanditer dan dampak tindakan kepemilikan tanpa persetujuan pesero komanditer, yang memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pentingnya persetujuan pesero komanditer dalam konteks hukum dan bisnis. Sehingga penelitian ini diharapkan membuka wawasan yang lebih dalam mengenai mekanisme dan implikasi hukum dari persetujuan yang diberikan oleh pesero komanditer sebagai bentuk proteksi terhadap investasi dan kondisi keuangan dalam perseroan komanditer.

This research aims to examine the regulation and supervision of the Financial Services Authority (OJK) regarding the provision of financial technology-based peer-to-peer lending services. The utilization of knowledge and technology in the financial sector is marked by the emergence of financial technology (Fintech). The presence of Fintech has brought convenience to various types of financial transactions. However, these positive impacts are not without their negative consequences. This is because many businesses establish or operate Fintech platforms without proper authorization or registration with the OJK. The regulation of Fintech itself is scattered across various legal provisions. This research method is normative juridical. The results of this study indicate a lack of comprehensive regulation, which has the potential to weaken legal protection for Fintech consumers. There is a need for comprehensive regulations addressing illegal Fintech activities and consumer protection in the Fintech sector. Optimal supervision of Fintech services will provide a sense of security for Fintech consumers and protect their rights. The OJK's supervision of Fintech has not been maximized, and illegal Fintech providers continue to emerge. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap penyelenggaraan jasa layanan keuangan digital berbasis financial technology peer to peer lending. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang keuangan ditandai dengan lahirnya financial technology (Fintech). Hadirnya Fintech membawa kemudahan di segala jenis transaksi keuangan. Namun dampak positif tersebut tidak lepas juga dari dampak negatif yang timbul. Hal ini terjadi karena banyak pelaku usaha yang mendirikan atau menjalankan Fintech  tanpa adanya izin atau terdaftar di OJK. Pengaturan Fintech  sendiri masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah.  Hasil penelitian ini adalah ketiadaan pengaturan yang komprehensif berpotensi mengakibatkan lemahnya perlindungan hukum bagi konsumen Fintech. Perlu adanya regulasi yang komprehensif terkait adanya Fintech ilegal dan juga perlindungan terhadap konsumen Fintech. Pengawasan yang optimal terhadap jasa layanan Fintech akan memberikan rasa aman untuk para konsumen Fintech dan dapat terlindungi hak-hak dari konsumen. OJK dalam melaksanakan pengawasan terhadap Fintech belum maksimal dan masih terus bermunculan penyelenggran Fintech ilegal.          

The purpose of this research is to determine the legal consequences that can be borne by the giver of the name in the nominee agreement against defaulting paylater borrowers and the form of legal protection for the name giver in cases of default by paylater borrowers. The paylater payment method is a popular payment method in the community, but in its use abuse is often found, namely borrowing names, where borrowing names is done orally on the basis of trust which often results in default. This research uses normative legal research methods with the type of library research and uses statue approach and conceptual approach. The results of the study show that due to the insistence on norms, the legal consequences that arise are that the debtor or the party giving the name must be fully responsible if a default occurs by a third party, because the payment provider does not care who binds himself while the terms of the agreement are agreed, other than that the form Legal protection for lenders for the use of later payments is not specifically regulated in laws and regulations, while protection can be carried out, namely by holding amicable deliberations to ask for the fulfillment of obligations accompanied by compensation. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum yang dapat ditanggung oleh pemberi nama dalam perjanjian pinjam nama terhadap peminjam paylater yang wanprestasi dan bentuk perlindungan hukum bagi pemberi nama dalam kasus wanprestasi oleh peminjam paylater. Metode pembayaran paylater menjadi metode pembayaran yang popular dimasyarakat, tetapi dalam penggunaanya kerap kali ditemukan penyalahgunaan yakni terjadi pinjam nama penggunaan paylater, yang mana pinjam nama ini dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan yang tidak jarang menimbulkan wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian kepustakaan serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa akibat hukum yang ditimbulkan adalah debitur atau pihak pemberi nama harus bertanggung jawab penuh jika terjadi wanprestasi oleh pihak ketiga, karena pihak penyedia paylater tidak peduli dengan siapa mengikatkan diri selagi syarat dalam perjanjian terpenuhi, selain itu bentuk perlindungan hukum bagi pemberi pinjam nama penggunaan paylater ini tidak secara khusus diatur dalam perundang-undangan, adapun perlindungan yang dapat dilakukan yakni dengan cara melakukan musyawarah secara kekeluargaan untuk meminta pemenuhan kewajiban disertai dengan ganti rugi.

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji perlindungan hak cipta lagu dan musik yang digunakan secara komersial oleh orang lain berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan peran dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional terhadap penggunaan karya ciptaan bagi perlindungan hak cipta. Lagu dan musik ialah karya ciptaan yang mudah disalahgunakan secara ilegal, sehingga dalam hal ini perlindungan terhadap hak cipta sangat dibutuhkan. Seperti yang terjadi di Surabaya, tempat hiburan karaoke menggunakan karya ciptaan berupa fonogram tanpa ada izin dari pencipta lagu. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui perlindungan yang dapat dilakukan terhadap penggunaan karya ciptaan di tempat karaoke dan peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam perlindungan karya cipta. Jenis penelitian bersifat yuridis normatif, dengan kajian pustaka dan pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam sumber penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan karya cipta untuk penggunaan komersial diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Upaya perlindungan hak cipta dapat dilakukan dengan dua cara yaitu upaya pencegahan dan penindakan. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang berada di bawah Kemenkumham telah membentuk suatu lembaga untuk melindungi dan menegakkan hukum yang mengatur penggunaan karya berhak cipta yang dibuat oleh pemerintah. lembaga non-APBN yang dibentuk adalah LMK (Lembaga Manajemen Kolektif) dan LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) sebagai lembaga yang diberdayakan untuk mengelola hak cipta. LMK dan LMKN bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mendistribusikan royalti. Dengan demikian, dalam perlindungan hak cipta, lembaga ini memainkan peran tertentu, karena berwenang untuk mengelola hak ekonomi pencipta.Kata kunci:  Abstract The purpose of this study is to examine the copyright protection of songs and music that are used commercially by other people based on the Copyright Act and the role of Management Institutions. Songs and music are creations that are easily misused illegally, so in this case, copyright protection is needed. In Surabaya, karaoke entertainment venues use  phonograms without the permission of the songwriters. The purpose of this research is to regulate the protection that can be carried out against the use of works of creation in karaoke venues and the role of the National Collective Management Institute (LMKN) in protecting copyrighted works. This type of research is normative juridical, with literature review and statutory approaches used in research sources. The results of this study indicate that the protection of copyrighted works for commercial use is regulated in the Copyright Law 2014 and Government Regulation Number 56 of 2021 concerning the Management of Song and/or Music Copyright Royalties. Efforts to protect copyright can be carried out in two method, prevention and enforcement efforts. The Directorate General of Intellectual Property  is under the Ministry of Law and Human Rights has established an institution to protect and enforce laws governing the use of copyrighted works created by the government. The non-APBN institutions formed are the LMK (Collective Management Institute) and LMKN (National Collective Management Institute) as institutions empowered to manage copyrights. LMK and LMKN are responsible for collecting and distributing royalties. In copyright protection, this institution have a role, because it is authorized to administer the economic rights of the creator. 

This research aims to examine the urgency of providing diversion in criminal law enforcement against juvenile perpetrators of klitih crimes. Klitih, which leads to violence or even murder, can involve a child in legal processes. Involving a child in the criminal justice system can neglect the child's rights in terms of their physical, mental, and social well-being. Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System was established to achieve restorative justice and protect the interests of children. The provision of diversion for juvenile offenders is a form of restorative justice. The effective implementation of diversion relies not only on law enforcement agencies but also on the responsibility of parents in supervising and guiding their children who have been involved in criminal activities. The research method used in this study is normative juridical with a legislative approach, supported by comparative approaches and primary, secondary, and tertiary legal sources. The results of this research indicate that the provision of diversion with the return of the child to their parents needs to be emphasized in terms of accountability to prevent tolerance and recurrence of crimes.Penelitian ini mengkaji mengenai urgensi pemberian diversi dalam penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku kejahatan klitih. Klitih yang menyebabkan kekerasan atau bahkan pembunuhan bisa menyebabkan seorang anak terlibat proses hukum. Melibatkan anak dalam sistem peradilan pidana dapat mengabaikan hak-hak anak baik dari fisik, mental, maupun sosialnya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibentuk untuk mewujudkan keadilan restoratif untuk melindungi kepentingan anak. Adanya pemberian diversi bagi anak pelaku kejahatan merupakan bentuk dari keadilan restoratif. Pemberlakuan diversi yang efektif tidak hanya mengandalkan aparat penegak hukum saja, namun faktor utama dari keberhasilan pemberian diversi bagi anak pelaku tindak kejahatan klitih adalah pertanggungjawaban dari orang tua terhadap pengawasan, pembinaan, dan pola asuh kepada anak-anaknya yang pernah terlibat kejahatan pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif yang didukung bahan hukum primer, sekunder, tersier. Adapun hasil dari penelitian ini yang menunjukan bahwa pemberian diversi dengan pengembalian anak kepada orang tua perlu ditegaskan kembali pertanggungjawabannya agar tidak terjadi pembiaran dan pengulangan kejahatan.      

This study aims to determine the status and responsibility of maintaining adopted children after divorce between adoptive parents. Due to the discussion of the topic of the status and responsibility of the maintenance of adopted children, there has been no discussion that has a focus on the rights of adopted children. The divorce of the child's adoptive parents creates uncertainty for the child regarding the existing legal status, not infrequently the perception among the community about the position of the adopted child and the condition of the adopted child who is a child who is maintained and considered like a legitimate child results in the fulfillment of all maintenance for the adopted child in terms of maintenance to provide welfare and protection of the adopted child. The research method used is normative juridical with a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study are adopted children whose adoptive parents divorce will not change the legal status of the adopted child towards both adoptive parents and Child Maintenance and Protection becomes an obligation of these parents to be responsible, maintain, and prioritize the rights of adopted children even though they are divorced in accordance with several existing laws and regulations and forms of division in fulfilling maintenance obligations Basically, it does not have special provisions because the most important thing is to prioritize the welfare of the child through the maintenance of the child until the child has grown up. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status dan tanggung jawab pemeliharaan anak angkat setelah perceraian antara orang tua angkatnya. Dikarenakan pembahasan topik mengenai status dan tanggung jawab pemeliharaan anak angkat belum ada pembahasan yang memiliki fokus pada hak-hak anak angkat. Perceraian orang tua angkat anak menimbulkan ketidakjelasan bagi anak tersebut mengenai status hukum yang telah ada, tidak jarang persepsi diantara masyarakat mengenai kedudukan anak angkat tersebut serta keadaan anak angkat yang merupakan anak yang dipelihara dan dianggap layaknya anak sah mengakibatkan harus terpenuhinya segala pemeliharaan terhadap anak angkat keadaan dalam hal pemeliharaan untuk memberikan kesejahteraan dan perlindungan anak angkat. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil Penelitian ini yaitu Anak angkat yang orang tua angkatnya bercerai tidak akan merubah status hukum anak angkat tersebut terhadap kedua orang tua angkatnya dan Pemeliharaan dan Perlindungan anak menjadi sebuah kewajiban orang tua tersebut untuk bertanggung jawab, memelihara, dan mengedepankan hak-hak anak angkat walaupun sudah dalam status bercerai sesuai dengan yang tercantum pada beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang ada dan Bentuk pembagian dalam pemenuhan kewajiban Pemeliharaan pada dasarnya tidak memiliki ketentuan khusus karena hal terpenting adanya tetap mengedepankan kesejahteraan anak melalui pemeliharaan anak tersebut sampai anak tersebut telah dewasa.     

With reference to the Civil Code and the type of legal protection available to holders of local e-wallets that store cryptocurrency, this paper examines the legality of trading transactions involving digital currency, in this case crypto coins, as a form of payment. The urgency of this study is the occurrence of a legal vacuum (rechtsvacuum) of the existence of crypto coins that creates legal uncertainty. Normative juridical is the research method used in this study. The conclusion that can be drawn from the results of the discussion is that trade transactions using crypto coins as a means of payment in terms of the Civil Code are not prohibited if they are related to Article 1320 jo 1541 of the Civil Code, payments using crypto coins can be equated with legal exchange relationships. This form of legal protection for crypto coin users can be preventive and repressive. Preventive is carried out through consistent regulation. Repressively, now BAPPEBTI as a supervisor can provide administrative sanctions, in the form of warnings to license revocation for companies that organize e-wallets. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan transaksi perdagangan menggunakan koin kripto sebagai alat pembayaran, ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna koin kripto yang tersimpan dalam e-wallet lokal. Urgensi dari penelitian ini adalah terjadinya kekosongan hukum (rechtsvacuum) keberadaan koin kripto yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam penyusunan artikel ini digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan melalui penelaahan bahan pustaka sebagai bahan dasarnya. Dari hasil pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa Transaksi perdagangan yang menggunakan koin kripto sebagai alat pembayaran ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bukan sesuatu hal yang dilarang, jika dikaitkan dengan Pasal 1320 jo 1541 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka pembayaran melalui penggunaan koin kripto dapat dipersamakan dengan hubungan hukum tukar-menukar. Bentuk perlindungan hukum bagi pengguna koin kripto dapat  dilakukan secara preventif dan represif. Secara preventif dilakukan melalui regulasi yang konsisten. Secara represif, sekarang ini BAPPEBTI sebagai pengawas dapat memberikan sanksi administratif, berupa peringatan hingga pencabutan izin bagi perusahaan yang menyelenggarakan e-wallet.  

The purpose of this research is to examine the resolution of copyright disputes between Ahmad Dhani and Once Mekel from the perspective of the Copyright Law and legal protection for copyright holders. Copyright infringement of songs by performing cover versions of songs at concerts or musical performances is one of the issues related to copyright violations in Indonesia. Copyright infringement occurs when a singer, without the permission of the song's creator, performs a song at a commercial music concert that violates both moral and economic rights. This research uses a normative juridical method. Based on the research results, it is evident that the legal protection of song copyright holders is accommodated in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. Legal protection for song copyright is an effort to ensure the certainty of fulfilling the rights of copyright holders, both in terms of moral rights and economic rights. Protection of song copyright can be done preventively and repressively. As for the resolution of the dispute between Ahmad Dhani and Once Mekel, it was ultimately resolved through non-litigation dispute resolution through mediation.Tujuan penelitian ini untuk mengkaji penyelesaian perselisihan hak cipta antara Ahmad Dhani dan Once Mekel tinjauan dari Undang-Undang tentang Hak Cipta dan perlindungan hukum pemegang hak cipta. Pelanggaran hak cipta karya lagu dengan cara menyanyikan ulang lagu di konser atau pentas musik merupakan salah satu topik permasalahan dalam pelanggaran hak cipta di Indonesia. Pelanggaran hak cipta terjadi ketika penyanyi tanpa seizin dari pencipta lagu menyanyikan lagu pada konser musik komersial yang melanggar hak moral dan hak ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode  yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum pemegang hak cipta lagu diakomodir di Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan hukum atas hak cipta lagu merupakan upaya yang menjamin adanya kepastian pemenuhan hak pemegang hak cipta lagu, baik itu berupa hak moral maupun hak ekonomi. Perlindungan hak cipta lagu dapat dilakukan dengan cara preventif dan represif. Mengenai penyelesaian sengketa Ahmad Dhani dan Once Mekel pada akhirnya diselesaikan melalui penyelesaian sengketa non litigasi dengan cara mediasi.  

This study aims to explore and assess the legal effects resulting from the execution of the sale and purchase deed that has been made by a Notary/PPAT but is not read out in front of the parties concerned. The research used by the researcher is a research that has a descriptive nature based on several literature sources such as books, research results, journals and research articles. In this study, it is explained that the Notary/PPAT has the responsibility to read out the results of the deed that he has made before the parties. The result is the degradation of the value ofThe Notary/PPAT plays a vital role in confirming the authenticity of the deed of sale and purchase. Formally, a deed whose contents are not read out to related parties, this deed will be equated with an underhand deed. The deed's validity in relation to the sale and purchase content is intact, but it is important to consider other relevant factors, if it is seen from the authenticity value, this deed is flawed and degraded. Therefore, the Notary/PPAT who commits this mistake will be given a sanction in accordance with the applicable code of ethics for the violations and omissions he has committed.Tujuan penelitian adalah untuk melakukan pengkajian serta analisa akibat hukum dari akta jual beli yang telah disusun oleh Notaris/PPAT akan tetapi tidak dibacakan didepan para pihak yang bersangkutan. Riset yang eipakai oleh penulisan ini ialah riset yang memiliki karakter deskripftif yang berlandaskan atas sejumlah sumber literatur semacam buku, hasil riset, jurnal dan artikel riset. Dalam riset ini diberi penjelasan bahwa Notaris/PPAT mempunyai tanggung jawab untuk membacakan hasil dari akta yang telah dibuatnya dihadapan pada pihak. Akibat yang ditimbulkan adalah terdegradasinya nilai dari keontetikan dari akta jual beli yang telah disusun oleh Notaris/PPAT. Melalui cara formal, sebuah akta yang tidak dibacakan isisnya kepada pihak terkait, akta ini akan disamakan dengan akta dibawah tangan. Meskipun akta yang dibuat ini tetap sah secara isi jual beli namun jika dilihat dari nilai keontentikannya akta ini sudah cacat dan terdegradasi. Oleh karena itu Notaris/PPAT yang melakukan kesalahan ini akan diberikan sanksi sesuai dengan kode etik yang berlaku atas pelanggaran dan kelalaian yang dilakukannya.     

This study aims to discuss the urgency of establishing an executor institution for civil decisions in family cases outside the Religious Court so that the fulfillment of the rights of ex-wives and children after divorce can be guaranteed. With several execution obstacles in family cases that are mostly related to the interests of women's and children's rights after divorce, this research is considered necessary to be studied. This research method uses a type of normative research by taking library research-based sources. By taking primary sources from laws and regulations and various literature such as books, journal articles, theses, and articles as secondary sources with a qualitative approach method. The results of this study concluded that with various obstacles in the implementation of executions related to the payment of child support and / or wife support by the ex-husband, there is an urgency for the establishment of an executor institution outside the independent court so as to avoid interference from other powers.     Penelitian ini bertujuan membahas tentang urgensi dari pembentukan lembaga eksekutor putusan perdata perkara keluarga di luar pengadilan agama agar pemenuhan hak mantan istri dan anak pasca perceraian dapat terjamin. Dengan adanya beberapa kendala eksekusi dalam perkara keluarga yang banyak berkaitan dengan kepentingan hak perempuan dan anak pasca perceraian maka penelitian ini dirasa perlu untuk dikaji. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa dengan adanya berbagai kendala dalam  pelaksanaan eksekusi terkait pembayaran nafkah anak dan/atau nafkah istri oleh mantan suami, maka terdapat urgensi terhadap pembentukan lembaga eksekutor di luar pengadilan yang independen sehingga terhindar dari intervensi kekuasaan lainnya. Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan terdapat berbagai persamaan sudut pandang yang diteliti. Namun, penelitian ini lebih memfokuskan pada analisis keurgensian pembentukan lembaga eksekutor yang independen sebagai solusi dari kendala-kendala yang dihadapi pasca perceraian.