The purpose of this writing is to further examine the juridical implications of undue influence/abuse of circumstances against the aggrieved party accompanied by a form of legal protection for canceling an agreement with a concrete case from a court decision. In making agreements, the parties often abuse the principle of freedom of contract so as to override the principle of balance and make the contents of the agreement unlimited, this results in an imbalance of bargaining position and position which results in the birth of undue influence. The research method used in this writing is normative juridical using statutory approaches, case approaches, and conceptual approaches. The novelty of this research is that it focuses on the impact of undue influence on disadvantaged parties along with case descriptions in both forms of abuse of advantage, and this writing focuses on forms of legal protection which are divided into preventive and repressive forms along with concrete cases related to the principle of balance. The results of this study show that Undue influence has not been regulated in the Civil Code but is recognized in jurisprudence. Undue influence can occur due to non-fulfillment of the principle of balance which results in abuse of circumstances which are classified as economic advantage and psychological advantage. Legal protection that can be carried out when undue influence occurs is preventive (dispute prevention) or repressive protection (dispute resolution). Repressive protection through the courts can have legal consequences by canceling the agreement, if there is a material loss experienced by one of the parties, then the cancellation of the agreement must also be accompanied by compensation. Tujuan penulisan ini yakni meneliti lebih jauh mengenai implikasi yuridis dari undue influence/penyalahgunaan keadaan terhadap pihak yang dirugikan disertai bentuk perlindungan hukum pembatalan perjanjian dengan kasus konkrit dari putusan pengadilan. Pada proses pembuatan perjanjian para pihak sering kali menyalahgunakan asas kebebasan berkontrak sehingga mengesampingkan asas keseimbangan dan membuat isi perjanjian tanpa batas, hal ini berdampak adanya ketidakseimbangan posisi tawar dan kedudukan yang berakibat lahirnya penyalahgunaan keadaan (undue influence). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Kebaharuan penelitian ini yakni terfokus pada dampak undue influence terhadap pihak yang dirugikan disertai gambaran kasus di kedua bentuk penyalahgunaan keunggulan, serta penulisan ini terfokus pada bentuk perlindungan hukum yang terbagi dalam bentuk preventif dan represif beserta kasus konkrit yang dihubungkan dengan asas keseimbangan. Hasil penelitian ini menunjukan undue influence belum diatur dalam KUH Perdata tetapi diakui dalam yurisprudensi. Undue influence dapat terjadi karena tidak terpenuhinya asas keseimbangan yang berakibat munculnya penyalahgunaan keadaan yang digolongkan menjadi keunggulan ekonomis dan keunggulan kejiwaan. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan ketika terjadi undue influence yaitu bersifat preventif (pencegahan sengketa) atau perlindungan dalam bentuk represif (penyelesaian sengketa). Perlindungan represif melalui pengadilan dapat berakibat hukum dengan pembatalan perjanjian, jika terdapat kerugian materiil yang dialami salah satu pihak, maka pembatalan perjanjian juga harus disertai dengan ganti kerugian.       

The purpose of this study is to describe the fulfillment of the elements and legal considerations that must be made in implementing the concept of vicarious liability related to the extent to which an employer/employer can be held responsible for harmful actions committed by employees/employees. Vicarious liability is one of the concepts in civil law that regulates liability for substitutes carried out by other people. The concept of vicarious liability has been regulated in Article 1367 of the Civil Code. However, this article often creates misconceptions because there is no legal regulation that further regulates this concept. Therefore, there is a need for research that examines more deeply so that in the future this does not happen again. This study uses a normative juridical research method using two approaches, namely the statutory approach and the case approach. This study analyzes the criteria that must be met in the context of replacement accountability, which has not been explained in previous studies. The results of this study indicate that the law cannot absolutely categorize all employee actions as the responsibility of an employer. Therefore, to meet the criteria for applying Article 1367 of the Civil Code in a case, the injured party needs to prove that all of the criteria required in that article have been fully met.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguraikan mengenai pemenuhan unsur-unsur serta pertimbangan-pertimbangan hukum yang harus dilakukan dalam pengimplementasian konsep vicarious liability terkait dengan sejauh mana seorang majikan/pemberi kerja bisa bertanggung jawab atas perbuatan merugikan yang dilakukan oleh pegawai/penerima kerja. Vicarious liability merupakan salah satu konsep dalam hukum perdata yang mengatur terkait dengan pertanggungjawaban pengganti yang dilakukan oleh orang lain. Konsep vicarious liability telah diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdata. Namun pasal tersebut seringkali menimbulkan miskonsepsi karena tidak ada aturan hukum yang mengatur lebih lanjut mengenai konsep tersebut. Oleh karenanya, perlu adanya penelitian yang mengkaji lebih dalam agar kedepannya hal tersebut tidak terjadi kembali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini menganalisis mengenai kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam konteks pertanggungjawaban pengganti, dimana hal tersebut belum dijelaskan dalam penelitian-penelitian terdahulu. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa hukum tidak bisa secara mutlak mengkategorikan seluruh perbuatan pegawai menjadi tanggung jawab dari seorang majikan. Oleh karenanya, untuk memenuhi kriteria diterapkannya Pasal 1367 KUHPerdata dalam sebuah perkara, pihak yang dirugikan perlu membuktikan bahwa seluruh kriteria yang disyaratkan dalam pasal tersebut telah seluruhnya terpenuhi.

In the context of Islamic inheritance law, it is important to note that not all heirs are entitled to receive inheritance due to certain stipulations that exist within this legal framework. These stipulations serve as reasons that may prevent certain heirs from gaining their rightful share of inheritance. The objective of this study is to examine the influence of Islamic law on the equitable allocation of inheritance among heirs from diverse religious backgrounds in the Batang Serangan District. Additionally, it seeks to ascertain the societal perception of heirs from different religions within the Batang Serangan District. The research in question holds significant academic importance as a valuable resource for investigating the reflection of Islamic law on the equitable distribution of inheritance among heirs belonging to diverse religious backgrounds. Qualitative research approaches encompass the utilisation of observation, interviews, and document studies. The results obtained in the study are as follows: There exist religious disparities between the adherents of muwarrit and those who espouse cessation. According to Islamic principles, individuals who are not adherents of the Islamic faith cannot convert Muslims, nor can Muslims convert individuals who do not follow Islam, either through familial ties or marital relationships. The equitable distribution of inheritance is not in alignment with the stipulations of the Shari'a. The perceptions of the community in Batang Serangan District Regarding the inheritance rights of individuals from diverse religious backgrounds during the process of dividing the legacy in Batang Serangan District, it was unanimously determined that an equal distribution was the only viable option. No issues arose during the distribution process, regardless of whether the sons requested a larger portion or we insisted on an equal share. Consequently, the bequest was promptly divided evenly among the beneficiaries. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh hukum Islam terhadap pemerataan pembagian warisan di antara ahli waris dari latar belakang agama yang berbeda di Kecamatan Batang Serangan. Selain itu, juga untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap ahli waris yang berbeda agama di Kecamatan Batang Serangan. Dalam konteks hukum waris Islam, penting untuk dicatat bahwa tidak semua ahli waris berhak menerima warisan karena ketentuan-ketentuan tertentu yang ada dalam kerangka hukum ini. Ketentuan ini menjadi alasan yang dapat mencegah ahli waris tertentu untuk mendapatkan bagian yang sah dari warisan. Penelitian tersebut memegang kepentingan akademik yang signifikan sebagai sumber berharga untuk menyelidiki refleksi hukum Islam tentang pemerataan warisan di antara ahli waris yang berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Pendekatan penelitian kualitatif meliputi penggunaan observasi, wawancara, dan studi dokumen. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Terdapat perbedaan agama antara penganut muwarrit dan penganut penghentian. Menurut prinsip-prinsip Islam, orang yang bukan pemeluk agama Islam tidak dapat berpindah agama Islam, begitu pula orang Islam tidak dapat berpindah agama kepada orang yang tidak mengikuti Islam, baik melalui ikatan keluarga atau hubungan perkawinan. Pembagian warisan yang adil tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Persepsi masyarakat kecamatan batang serangan tentang hak waris individu dari beragam latar belakang agama selama proses pembagian warisan di Kecamatan Batang Serangan, disepakati dengan suara bulat bahwa satu-satunya pilihan yang bisa dilakukan adalah pemerataan. Tidak ada masalah yang muncul selama proses pembagian, terlepas dari apakah anak laki-laki tersebut meminta porsi yang lebih besar atau kami menuntut bagian yang sama. Akibatnya, wasiat segera dibagi rata di antara penerima manfaat.   

The purpose of this study was to find out the legal implications for village heads who did not carry out the decisions of the state administrative court in dismissing village officials. This research is very important given the existence of polemics about the appointment and dismissal of village officials and the village head's non-compliance in carrying out the decisions of the state administrative court. This study uses normative legal research methods. The results of this study are that the village head in carrying out appointments and dismissal of village officials must consult and obtain recommendations from the camat. The decision of the state administrative court has executorial power so that all parties are obliged to carry it out either voluntarily or by force. The legal consequences for villages that do not implement the decisions of the state administrative court are subject to moderate administrative sanctions as referred to in Article 80 paragraph (2) jo. Article 72 paragraph (1) Law no. 30 of 2014 concerning Government Administration. Whereas in the event that the village head takes an action contrary to the decision of the state administrative court which has legal force, it will still be subject to severe administrative sanctions as referred to in Article 80 paragraph (3) jo. Article 17 Law no. 30 of 2014 concerning Government Administration. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implikasi hukum terhadap kepala desa yang tidak melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara dalam pemberhentian perangkat desa. Penelitian ini sangat penting mengingat adanya polemik tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa serta ketidakpatuan kepala desa melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini yaitu kepala desa dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa wajib berkonsultasi dan mendapatkan rekomendasi camat. Putusan pengadilan tata usaha negara mempunyai kekuatan eksekutorial sehingga semua pihak wajib melaksanakannya baik dilakukan secara sukarela maupun dengan upaya paksa. Akibat hukum terhadap kepada desa yang tidak melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara dikenai sanksi administrasi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) jo. Pasal 72 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sedangkan dalam hal kepala desa melakukan tindakan bertentangan dengan putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap dikenai sanksi adminstrasi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 17 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.     

This seeks to provide an understanding concerning the Trade Policy Review Body (TPRB) review perceived as a unilateral act of an international organization. The article is written based on the normative method through the application of doctrinal, conceptual, and case approaches. Furthermore, this article is also written by gathering primary and secondary legal sources. The article herein consists of three parts. The first part discusses the unilateral act as the source of international law as one of the international law norms outside the Article 38 paragraph (1) ICJ Statute. Meanwhile, the second part explains the weaknesses of TPRB which caused this organ unable to work under its effective means. Furthermore, the third part explains how the matters under the TPRB review outcome shall be conducted so that such a product can be qualified as a unilateral act applicable by WTO members under good faith. Based on the three discussions therein, this article suggests that the TPRB review outcome shall be perceived as a unilateral act of an international organization. Such perception can be actualized by applying imperative sentences in adopting the review outcome that will be issued for the reviewed member.    Penelitian yang dijelaskan pada artikel ini bertujuan untuk menyediakan pemahaman mengenai bagaimana hasil review dari Trade Policy Review Body (TPRB) dapat dikualifikasi sebagai tindakan sepihak oleh organisasi internasional (unilateral act of an international organization). Artikel ini ditulis dengan menerapkan metode penelitian normatif melalui pendekatan doktrinal, konseptual dan kasus. Adapun bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Artikel ini terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama membahas tentang unilateral act sebagai salah satu hukum internasional yang tidak diatur di dalam Article 38 paragraph (1) ICJ Statute. Bagian kedua dari artikel ini kemudian menjelaskan tentang kelemahan dari TPRB yang membuat organ ini tidak dapat bekerja dengan efektif untuk saat ini. Kemudian bagian ketiga menjelaskan tentang kalimat yang harus digunakan dalam menyusun materi muatan hasil review TPRB agar produk tersebut dapat menjadi tindakan unilateral yang harus diterapkan oleh anggota WTO dengan iktikad baik. Berdasarkan tiga pembahasan tersebut, artikel ini menyarankan agar hasil review TPRB harus dipandang sebagai tindakan unilateral. Pandangan tersebut dapat diwujudkan melalui diterapkannya penyusunan kalimat imperatif pada laporan yang akan diterbitkan kepada anggota yang direview.  

This study aims to examine juridically the implementation of supervision and sanctions against companies for the implementation of PKWT based on the labor copyright law. The method used in this research is the normative juridical method. The result of this writing is the need for evaluation, supervision and improvement of the PKWT arrangement in the Job Creation Law. Supervision of companies that employ PKWT workers / laborers exceeding the maximum period stipulated results in an increase in labor cases, especially on PKWT. Suggestions from this research are the need to evaluate the performance of the Manpower Office on the maximum period of non-permanent contracts applied by companies, improvements to specific provisions regarding the rights and obligations of the Manpower Supervisory Service and legal sanctions for companies that do not comply with the provisions of the Job Creation Law. It is hoped that this can provide protection and a balanced legal umbrella, especially for PKWT workers / laborers in accordance with the provisions of the applicable Job Creation Law and workers / laborers can get the rights and obligations they should get. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pengawasan dan pemberian sanksi terhadap perusahaan atas pelaksanaan PKWT berdasarkan UU Cipta Kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil dari penulisan ini yaitu diperlukannya evaluasi, pengawasan dan perbaikan terhadap pengaturan PKWT pada UU Cipta Kerja. Pengawasan terhadap perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh PKWT melebihi jangka waktu maksimal yang ditetapkan mengakibatkan meningkatnya kasus ketenagakerjaan terutama pada PKWT. Saran dari penelitian ini adalah diperlukannya evaluasi kinerja dinas ketenagakerjaan terhadap jangka waktu maksimal PKWT yang diterapkan oleh perusahaan, perbaikan terhadap ketentuan spesifik mengenai hak dan kewajiban dari dinas pengawas ketenagakerjaan dan sanksi hukum bagi perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan UU Cipta Kerja. Hal tersebut diharapkan bisa memberikan perlindungan serta payung hukum yang seimbang khusunya kepada para pekerja/buruh PKWT sesuai dengan ketentuan UU Cipta Kerja yang berlaku dan para pekerja/buruh bisa mendapatkan hak dan kewajiban yang semestinya mereka dapatkan.

The phenomenon of HM foundation’s land rights ownership occur amongst peoples in society as the result of administrative ignorance which has received less attention from the majority of foundations as a legal entities. This can cause various problems if the Foundation does not immediately conveying the rights of the land. This study aims to find legal certainty in obtaining land rights for the Educational Organizing Foundation (YAU) and the implementation of land grants belonging to foundations on behalf of individuals when the parties whose names are attached to the certificate is die and the heirs concerned are abroad. This study use qualitative research methods based on empirical juridical research types. The results of the study show that the acquisition of land rights for YAU as a legal entity that cannot have HM land rights over its land, the arrangement for obtaining the land rights will apply like an ordinary legal entity which can only have land rights in the form of HGB, HGU, and usage rights. The transfer of YAU's land rights was carried out based on PP No. 40 of 1996. The implementation of land grants belonging to foundations on behalf of individuals is carried out on a legal and strong basis for foundations to obtain juridical rights to their land through a statement letter from the heirs. The transition through land grants was chosen to implementing arrangements for the acquisition of foundation assets that have been regulated in UUY. Banyak ditemuinya status kepemillikan HM atas tanah yayasan di masyarakat menjadi persoalan ketidak tertiban administrasi yang kurang diperhatikan oleh berbagai yayasan sebagai badan hukum. Hal ini dapat menimbulkan berbagai problema bila yayasan tidak segera membalik nama tanah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kepastian hukum dalam perolehan hak atas tanah Yayasan Penyelenggara Pendidikan (YAU) dan pelaksanaan hibah tanah milik yayasan yang diatasnamakan perorangan ketika pihak yang namanya melekat dalam sertifikat meninggal dunia serta ahli waris yang bersangkutan berada di luar negeri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang didasarkan pada jenis penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perolehan hak atas tanah bagi YAU sebagai badan hukum yang tidak dapat memiliki status HM atas tanahnya maka pengaturan perolehan hak atas tanahnya akan berlaku seperti badan hukum biasa yang hanya dapat memiliki hak atas tanah berupa HGB, HGU, dan Hak Pakai. Peralihan hak atas tanah YAU dilakukan berdasarkan PP No. 40 Tahun 1996. Pelaksanaan hibah tanah milik yayasan yang diatasnamakan perorangan ini dilakukan dengan dasar yang sah dan kuat bagi yayasan untuk memperoleh hak yuridis atas tanahnya melalui surat pernyataan dari para ahli waris. Peralihan melalui hibah tanah dipilih untuk tetap mengimplementasikan pengaturan perolehan aset kekayaan yayasan yang telah diatur dalam UUY.   

This research aims to discuss the civil liability for content creators and find out about legal protection for online comic creators in the TikTok application. Current developments make modified comics into digital forms that can be accessed in various applications or websites. This makes it easier for users to read comics online. The existence of online comics also makes it easier for copyright infringers to distribute them. The method used is to spread online comics by creating content on the TikTok application by content creators without permission from the online comic owner. As a result of the dissemination of other people's copyrighted works, it causes losses to online comic creators. Therefore, there is a need for protection for comic creators whose economic rights have been violated by the content creators. This study uses a normative juridical approach to legislation that is relevant to the issues discussed. The novelty of this research is based on online comics distributed through the TikTok application which have a commercial nature and are used for the benefit of copyright infringers. The results of this study are accountability in the form of compensation and submission of lawsuits against copyright infringers to the commercial court. As for the responsibility of the Tiktok application policy, such as deleting video content and blocking or closing the content creator's account. In addition to this, the form of legal protection for online comic creators is preventive and repressive protection. Penelitian ini bertujuan untuk membahas terkait tanggung jawab perdata terhadap kreator konten dan mengetahui perlindungan hukum bagi pencipta komik online di aplikasi TikTok. Perkembangaan saat ini membuat komik termodifikasi menjadi bentuk digital yang dapat mengaksesnya di berbagai aplikasi ataupun situs web. Hal ini mempermudah penggunanya dalam membaca komik secara online. Adanya komik online juga mempermudah pelaku pelanggar hak cipta dalam melakukan penyebaran. Cara yang dilakukan yaitu menyebarkan komik online dengan membuat konten di aplikasi TikTok oleh kreator konten tanpa izin dari pemilik komik online. Akibat dari penyebaran karya cipta milik orang lain menimbulkan kerugian yang dirasakan oleh pencipta komik online. Maka dari itu perlunya perlindungan bagi pencipta komik yang hak ekonominya telah dilanggar oleh kreator konten tersebut. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Kebaharuan penelitian ini berdasarkan komik online yang disebarkan melaui aplikasi TikTok yang memiliki sifat komersial dan digunakan demi keuntungan pelaku pelanggaran hak cipta. Hasil penelitian ini yaitu pertanggungjawaban dalam bentuk ganti rugi serta pengajuan gugatan terhadap pelanggar hak cipta ke pengadilan niaga. Adapun pertanggungjawaban dari kebijakan aplikasi Tiktok seperti penghapusan konten video serta pemblokiran atau penutupan akun kreator konten tersebut. Selain hal tersebut bentuk perlindungan hukum bagi pencipta komik online yaitu dengan perlindungan preventif dan represif.   

The number of certified halal products from business actors in the area of the South Pontianak Sub-district tends to be low. This study aimed to determine the role of business actors in implementing halal product guarantees in the South Pontianak city area with the title of the role of business actors in guaranteeing halal products in the South Pontianak sub-District area. This type of research is a qualitative approach using a juridical sociological system. The population in this study consists of business actors in the South Pontianak Sub-district area. Data collection techniques involved observation, interviews, and documentation techniques. The results of this study indicate that business actors in ensuring halal products in the South Pontianak sub-district area have not been optimally implemented as they experienced some obstacles; firstly, business actors are unaware of the obligation to register their products; secondly, the registration process for Halal certification is difficult and costly. The efforts made by business actors in ensuring halal products are by joining the MSME group, which assists in product registration, obtaining halal certificates, and receiving guidance and socialization from the government.  

Traditional art must be protected as it is included in Intellectual Property Rights (IPR), including Copyrights. The Copyright law aims to protect works of art created by artists. In addition, it can facilitate individual creativity or expression for the broad benefit of humanity, ensuring that the rights to property owned by artists are recognized, respected and can be defended on actions that violate their rights. Ngajat Lesung dance is a traditional dance that belongs to the Village of Sejuang, Seluar District, Bengkayang Regency. The empirical legal approach is the method for conducting this research. This method involved by directly collecting predetermined data and information. The collected results were then collected and analyzed to determine how the implementation of Legal Protection for Ngajat Lesung dance as a Copyright of Traditional Cultural Expressions in Seluas District, Bengkayang Regency. Copyright Legal Protection for Ngajat Lesung dance has yet to be carried out optimally by the Regional Government of Bengkayang Regency through the Department of Youth, Sports, and Tourism. This is because the efforts made by the Regional Government have not been maximized to educate artists regarding the protection of Copyright law for traditional culture, causing the artist's ignorance of the importance of protection for the work that has been made. In addition, the artist thinks that registering the Copyright for Traditional Dances requires a large fee and is very expensive. Therefore, the Regional Government of Bengkayang Regency through the Youth, Sports, and Tourism Service, is expected to pay more attention and educate to help the artists inventory and register Ngajat Lesung Dance. This dance is part of various Traditional Cultural Expressions in the field of Intellectual Property. Registering the Copyright of Ngajat Lesung Dance and having it listed as a Traditional Cultural Art with the Directorate General of Intellectual Property is important.