Tujuan penelitian   ini adalah bagaimanakah orientasi sanksi pidana terhadap korporasi dalam hukum positif di Indonesia, bagaimanakah reorientasi formulasi yang seharusnya atas sanksi pidana terhadap korporasiKUHP sekarang ini belum mengatur masalah pertanggungjawaban pidana korporasi. Pentingnya mengatur Pertanggunjawaban pidana korporasi ada dalam satu ketentuan umum KUHP sebagai pedoman bagi undang- undang khusus di luar KUHP sehingga tercipta keseragaman dan konsistensi dalam pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi.. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa orientasi korporasi sampai saat ini belum diatur oleh KUHP dan terdapat undang-undang khusus di luar KUHP sudah mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana, tetapi terlihat untuk mengisi kekosongan hukum dan tidak menjamin kepastian hukum terhadap pemidanaan korporasi. Reorientasi pada formulasi kebijakan atas sanksi pidana korporasi yang ideal dengan menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana serta menekankan pada konsistensi dalam hal penentuan kapan suatu tindak pidana dikatakan sebagai tindak pidana korporasi, siapa yang dapat dipidana atas kejahatan korporasi, serta sanksi yang sesuai terhadap korporasi. Saran penelitian adalah melakukan reorientasi dan reformulasi kebijakan dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada dan Konsep KUHP sebagai pedoman umum serta segera mengesahkan RUU KUHP.

Rambut jagung yang dikenal sebagai limbah pangan kini mulai banyak diteliti karena kandungan antioksidan yang tinggi. Rambut jagung memiliki kandungan berupa alkaloid, steroid, sitosterol dan stigmasterol, tanin, flavonoid, protein, karbohidrat, vitamin, minyak atsiri, dan garam mineral seperti: Na, K, Mg, Ca.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan metode ultrasonik terhadap kandungan fitokimia, vitamin c, dan protein dalam pengekstrakan rambut jagung dengan berbagai waktu ekstraksi.Penelitian ini menggunakan metode ultrasonik dengan pelarut methanol 70%. Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan berbagai macam waktu ekstraksi. Dengan 5 perlakuan dan diulang sebanyak 4 kali, dimana setiap perlakuan dengan konsentrasi ekstrak (bahan:pelarut) 1:10, : P1 : 60oC selama 20 menit, P2 : 60oC selama 30 menit, P3 : 60oC selama 40 menit, P4 : 60oC selama 50 menit, dan P5 : 60oC selama 60 menit. Data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan ANOVA dan apabila ada perbedaan yang nyata maka akan dilanjut dengan menggunakan uji DMRT taraf 5%. Adapun variable yang diamati yaitu uji aktivitas antioksidan, uji kandungan flavonoid, uji total fenol, vitamin C, dan protein.Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai macam waktu menggunakan metode ultrasonik terhadap ekstrak rambut jagung berpengaruh nyata (p < 0,05) terhadap uji aktivitas antioksidan, uji kandungan flavonoid, uji total fenolik, kadar vitamin C, dan kadar protein. Dengan hasil terbaik adalah pada waktu 60 menit terhadap fitokimia memberi  hasil  uji  aktivitas  antioksidan   sebesar  70,55%,  uji  kandungan  flavonoid sebesar 2,45    mg.QE/g dan uji total fenol sebesar 1,78 mg.GAE/g, vitamin c sebesar 53,98 Mg100/ml, dan kadar protein sebesar 0,58%.

The purpose of this study is to examine whether marketing strategies based on the marketing stimuli of higher education services influence the selection of the Politeknik Pos Indonesia as higher education institution to continue their studies, as well as which of these marketing mix factors is most influential. The data collection was carried out by an independent survey involving 356 Politeknik Pos Indonesia students. The results showed that all variables had a significant influence on the decision making of the Politeknik Pos Indonesia by prospective students. Hence, the first and second hypotheses are proven by the most influential factor is the product.

This study aims to obtain data and information about the ethical leadership of teachers in character education in Tangerang City Middle School. Specifically to obtain data and information on four aspects of the ethical leadership of teachers in character education, with reference to transformational leadership, namely; 1) Idealized influence (Charismatic influence), 2) Inspirational motivation, 3) Intellectual stimulation, and 4) Individualized consideration (individual attention). This study uses a survey method with a quantitative descriptive variable approach. The population of this study were students from three State Junior High Schools in the city of Tangerang, which numbered 942 students, then the sample was taken by proportional random sampling obtained by the number of 90 students. The technique for data collection was used a questionnaire. Research data as follows; 1) The influence of teacher ideality for students, is at 60.30% including the moderate/sufficient category; 2) teacher's inspirational motivation for students, at 61.21% including the moderate / sufficient category; 3) teacher intellectual stimulation for students, at 59.22% included in the moderate / sufficient category; 4) teacher's individual attention for students, is at 59.87% including the category of moderate / sufficient. Then the accumulation of each of the aspects or indicators above obtained data that shows, that the ethical leadership of teachers in character education of students in Tangerang City Middle School is at 60%, including the category of moderate or sufficient.

Going by the proposition of the Uses and Gratifications Theory (UGT), people are motivated to use media by various psychological factors and for obtaining different forms of gratifications. However, as social media continue to play an essential role in shaping the sociability and bridging social connectivity and interactions among its users, therefore, this study seeks to incorporate social influence and social interactions as the social gratification sought in social media utilization, as well as both bonding and bridging social capital as social gratification obtained from social media utilization. An online survey was conducted among 400 users of Instagram in Nigeria. The data analyzed with PLS-SEM revealed that social influence and social interaction significantly motivate social media utilization. Also, social media utilization is significantly associated with bonding and bridging social capital. Impliedly, this study shows that social media is a social and networking tool which is stimulated by social factors and for achieving social purposes such as getting help, support and community engagements.

<p class="Abstract">Hypo-hyperthermia tool is a devive that can stabilize body temperature which decreases or increases temperature dramatically. The design of hypo-hyperthermia devices has been made using Arduino Uno. Functional tests have also been carried out on the hypo-hyperthermia tool to determine the level of success and eligibility. This tool works by utilizing the flow of water to provide the temperature needed by the patient in order to obtain a normal temperature, namely by increasing the temperature of the blanket when the patient has hypothermia and lowering the temperature of the blanket when the patient has hyperthermia. The design of this hypo-hyperthermia tool uses Arduino uno as a processor and DS18B20 sensor for temperature readings. Heaters are also used as water heaters, condensers as water coolers, and water pumps to drive the water cycle from the appliance to the blanket and back to the appliance. The temperature and mode settings will be displayed on the LCD screen. Function test results obtained by comparing the value of the temperature reading in skin mode with a digital thermometer that is obtained an error value of 0.3%. This temperature difference is affected by the room temperature and body temperature of the patient which can change at any time. It was also obtained by comparison of the temperature reading values in blanket mode with a digital thermometer that is obtained the largest error value of 6% at a setting value of 25 °C and the smallest error value of 0.3% at a setting value of 30 °C. This temperature difference is influenced by the temperature of the room at the time of measurement on the blanket is also influenced by the thickness of the hose installed on the blanket, so that the cold temperature in the water is not absorbed properly.</p>

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam penegakan kode etik pelanggaran pemilihan umum. Undang-Undang   Nomor   15   Tahun   2011   tentang Penyelenggara Pemilu memberikan warna baru dalam konteks pengaturan penyelenggara Pemilu. DKPP sebagai salah satu Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang tugasnya menangani permasalahan kode etik para penyelenggara pemilihan umum, dalam hal ini telah mencampuri wewenang dari KPUD Jawa Tengah, yang mana menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, keputusan DKPP tidak bisa memberikan implikasi hukum terhadap proses pemilu. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang mengatur tentang penyelenggara pemilu, telah mengatur tugas dan kewenangan dari DKPP dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Sementara DKPP mengeluarkan Putusan yang memerintahkan KPU untuk melakukan peninjauan kembali untuk mengembalikan hak konstitusional dari Rojikin sebagai Calon Anggota   DPRD Kota Semarang Jawa Tengah 2013, yang mana putusan tersebut merupakan bukan kewenangan dari DKPP, melainkan kewenangan dari KPU. Putusan yang dikeluarkan oleh DKPP yaitu memerintahkan KPU untuk segera melakukan Peninjauan Kembali untuk mengembalikan hak konstitusional Rojikin, telah mengakibatkan diloloskannya Rojikin sebagai Calon Calon Anggota   DPRD Kota Semarang Jawa Tengah oleh KPU.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana perlindungan hukum terhadap merek yang terdaftar dan mengapa perlindungan terhadap merek yang terdaftar dapat berakhir.  Merek bagi produsen merupakan citra sekaligus nama baik bagi perusahaan, selain itu juga merupakan bagian dari stategi bisnis. Tidak ada seorang produsen yang tidak menggunakan merek sebagai identitas atas barang yang diproduksinya atau jasa yang diberikan. Identitas yang diwujudkan dalam merek tersebut merupakan pengenal dan sekaligus pembeda antara merek suatu perusahaan tertentu dengan merek perusahaan yang lainnya. Hal ini yang menjadikan sebab menagpa sering terjadi sengketa terhadap merek. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Temuan dari hasil penelitian ini bahwa terdaftarnya merek dapat berakhir karena berakhirnya masa berlakunya merek, penghapusan merek karena permintaan sendiri dari pemilik merek, penghapusaan merek terdaftar atas prakarsa dari Menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Banding Merek, dan Penghapusan merek karena adanya gugatan dari pihak ketiga terbahwa adanya perlindungan merek dimulai dari pendaftaran merek, perlindungan merek selama masa jangka waktu terdaftarnya merek dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama, adanya penindakan baik gugatan secara perdata, penuntutan secara pidana maupun langkah administratif berupa penolakan pendaftaran merek dan penghapusan merek.  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa eksekusi putusan pengadilan agama mengenai nafkah Iddah, Mut ah. Perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang tentunya akan membawa pula akibat-akibat hukum tertentu. Perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri, Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan istrinya. Kewajiban dari mantan suami yang berupa mut ah, nafkah iddah (bila istrinya tidak nusyus) dan nafkah untuk anak-anak. Pelaksanaan eksekusi terkait dengan kewajiban memberikan nafkah bagi bekas suami sebelum ikrar talak tidak diatur dalam undang undang, namun prakteknya hakim selalu berusaha agar bekas suami melaksanakan kewajibannya yaitu memberi nafkah untuk bekas istri sebelum dibacakan ikrar talak. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi isi putusan terkait nafkah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Hakim Pengadilan Agama Semarang selalu mengantisipasi dengan cara hakim meajibkan bagi bekas suami untuk memberikan nafkah iddah, mut ah kepada bekas istri sebelum pengucapan ikrar talak. Dalam prakteknya eksekusi nafkah tersebut tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada aturan hukum yang jelas yang mengatur tentang eksekusi sebelum ikrar talak.bahwa upaya yang bisa dilakukan oleh bekas istri apabila mantan suami enggan memberikan nafkah iddah, mut ah adalah   mengajukan permohonan eksekusi terkait hak hak nafkah yang seharusnya diterima melalui ketua pengadilan agama.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa sistem penagwasan asuransi syariah berdasarkan undang-undang yang berlaku. Penerapan prinsip syariah dalam asuransi syariah bertolak dari ketentuan hukum Islam dalam aspek ekonomi syariah. Konsep asuransi syariah menggunakan berbagai risiko (risk sharing) yang berdeda dari konsepsi asuransi konvensional. Penerapan prinsip syariah dalam asuransi syariah inilah yang ditempatkan pada bagian pertama pengawasan.   Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normative. Banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan pengawasan asuransi syariah diantaranya soal pemahaman masyarakat. Kendala lainnya yang cukup berpengaruh adalah dukungan penuh dari para pengambil kebijakan di negeri ini. Termasuk kendala dukungan pemerintah adalah upaya harmonisasi dan singkronisasi peraturan yang masih menjadi hambatan secara yuridis diantaranya persoalan. Upaya-upaya dalam mengatasi kendala tersebut dapat dilakukan melalui penguatan struktur. Struktur yang ada saat ini sudah baik, tetapi karena DSN-MUI menghadapi tugas dan tantangan yang lebih berat seperti mengurusi dan bermitra dengan lembaga-lembaga keuangan syariah yang notabene diurus oleh prktisi-praktisi yang professional. Disisi lain yang perlu diterjemahkan dalam praktinya sehingga memungkinkan sistem pengawasan berjalan maksimal adalah evaluasi kelembagaan pengawasan harus dijalankan secara keberlanjutan sehingga memungkinkan sistem pengawasan pada lembaga asuransi syariah utamanya yang dijalankn oleh lembaga Dewan Pengawas syariah dapat berjalan maksimal.