The search is often used to search for the shortest route, the Hill Climbing Method is a part of the test that uses heuristic functions. The problem that is often encountered is in the form of miscalculations in calculating the distance so that it requires long distances, costs a lot and takes a very long time. To solve this case, it can be solved by making a structure graph by looking at the city points from the two sides of the point to be passed. Using an algorithm can help make it easier to find a location and save time and travel costs that will be passed. This advantage is that all points will be obtained and checked from the right and left sides one by one so as to obtain effective and maximum results. The Hill Climbing method that will be used has the concept of a geographic information system as a guide and is used as a system for decision making. The heuristic search method is one of the methods commonly used in finding a way

Management of medical actions carried out in handling patients who are ODP (people under monitoring), OTG (asymptomatic people), PDP (patient under monitoring) and positive Covid-19 patients is carried out based on assumptions, such as self-isolation, hospitalization, or special treatments in the ICU (Intensive Care Unit) room. The condition of the body in each patient is different, a patient may have same symptoms but the treatment is different, especially in elderly patients. Many problems occur in determining medical action because the patient's body condition is different. Therefore, it needs to be appointed as a research. The research method used in this study was Nive Bayes algorithm with supporting application Rapid Miner. It was applied to carry out the process of testing on patient data as much as 500 data, 25 variables or patient symptoms and 3 outputs as a form of medical action. Based on the results of the analysis carried out in this study, prediction of medical actions for ODP, PDP, OTG and positive Covid-19 patients were obtained by comparing training data with testing data using Rapid Miner application. It resulted that an accuracy rate of 76.00% was obtained

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan penerapan prinsip individualisasi pidana melalui pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perpajakan dalam putusan hakim. Jenis Penelitian ini adalah yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif yang dikaji berdasarkan obyek kajian hukum pidana tentang penerapan sanksi pidana dalam putusan hakim yang dikaitkan dengan prinsip individualisasi pidana. Analisis mendalam terhadap Putusan MA No. 938 K/Pid.Sus/2015 yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) difokuskan pada penerapan prinsip individualisasi pidana melalui pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perpajakan. Hasil penelitian ini adalah penerapan ide individualisasi pidana yang dituangkan melalui pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perpajakan dalam Putusan MA No. 938 K/Pid.Sus/2015 didasarkan pada adanya kesalahan pelaku, dan elastisitas pemidanaan yang didasarkan pada perubahan/perkembangan/perbaikan pada diri pelaku sendiri. Penerapan prinsip individualisasi pidana melalui pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perpajakan dalam putusan hakim perlu dilakukan melalui pendekatan   humanistik   pada pelaku tindak pidana perpajakan, dan tidak hanya harus sesuai dengan nilai-nilai   kemanusiaan   yang beradab,   tetapi juga harus   dapat   membangkitkan kesadaran pelaku akan nilai-nilai kemanusian dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat.

AbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dilematika dalam tata kelola kebijakan pada usaha penyediaan tenaga listrik di Indonesia. Berangkat dari permasalahan dalam tata kelola kebijakan pada sektor ketenagalistrikan yang dinilai banyak kalangan sarat akan benturan kepentingan serta berdampak terhadap pelayanan dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.   Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dilematika dalam tata kelola kebijakan pada usaha penyediaan tenaga listrik di Indonesia. Dengan model penelitian deskriptif analitis dan didukung dengan pendekatan secara yuridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa   PT. PLN (Persero) merupakan representatif dari negara dalam melakukan usaha penyediaan tenaga listrik di Indonesia. Dengan adanya dilematika hukum dalam tubuh PT. PLN (Persero) maka berimplikasi luas terhadap dilematika kebijakan ketenagalistrikan nasional. Akibatnya, keberjalanan di sektor ketenagalistrikan di Indonesia cenderung lambat perkembangannya.Kata Kunci: Dilematika, Kebijakan, Ketenagalistrikan  AbstractThe purpose of this study is to analyze the dilemmas in policy governance in the business of providing electricity in Indonesia. Departing from the problems in the governance of policies in the electricity sector which are considered by many to be full of conflicts of interest and impact on services in the supply of electricity for the public interest. The purpose of this study is to analyze the dilemmas in policy governance in the business of providing electricity in Indonesia. With a descriptive analytical research model and supported by a normative juridical approach. This study concluded that PT. PLN (Persero) is a representative of the state in conducting electricity supply business in Indonesia. With the legal dilemma in the body of PT. PLN (Persero) has broad implications for the national electricity policy dilemma. As a result, travel in the electricity sector in Indonesia tends to be slow in its development.Keywords: Dilemmatic, Policy, Electricity

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami kewenangan   kejaksaan dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi dan maladministrasi pemerintahan dalam kajian MoU Kemendagri, Kejaksaan dan Kepolisian. Munculnya MoU antara Kemendagri, Kejaksaan dan Kepolisian pada tahun 2018 menimbulkan probelematika hukum dikarenakan penegakan tindak pidana korupsi yang seharusnya di atur dalam norma hukum positif justru di atur dalam MoU atau Memorandum of Understanding sehingga menimbulkan permasalahan pada tahap pelaksanaannya. Urgensi dalam artikel ini untuk mengembalikan kedudukan kejaksaan dalam sudut apndang regulasi hukum yang seharusnya, semenjak lahirnya MoU tersebut Kejaksaan menjadi tersandera dalam lekukan penanganan kasus tindak pidana korupsi, dimana terduga tindak pidana korupsi yang mengembalikan kerugian uang negara kepada BPKAD, Inspektorat dan APIP dianggap pertanggung jawaban pidananya hilang, hal tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dimana pengembalian kerugian keuangan negara hanya dapat meringankan sangsi pidana bagi terdakwa. Metode Penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Kebaruan penelitian ini terletak pada penyimpangan penegakan tindak pidana korupsi yang dijalankan oleh kejaksaan sejak lahirnya MoU antara Kemendagri, Kejaksaan dan Kepolisian harus segera dihentikan dengan langkah Kejaksaan menarik diri dari MoU tersebut dan dalam melaksanakan tugas penanganan tindak pidana korupsi kejaksaan berjalan sesuai norma hukum positif yang di atur dalam   Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan dan diperkuat kembali dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-undang Nomor16 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 dan PERJA Nomor PER. 009/A/JA/2011, PERJA-039/A/JA/2010.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan formulasi kebijakan dalam penataan kawasan sempadan sungai di Kota Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin mengupayakan pencegahan penggunaan sempadan sungai untuk kawasan yang belum terganggu oleh peruntukan lain dan upaya penertiban bagi pelanggaran sempadan sungai yang telah digunakan untuk peruntukan lain melalui Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2012 tentang Penetapan, Pengaturan, Pemanfaatan Sempadan Sungai dan Bekas Sungai. Penelitian ini menggunakan pendekatan socio legal, yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sempadan sungai, kemudian diperkuat dengan studi lapangan menggunakan teknik purposive accidental sampling. Hasil dari penelitian ini adalah telah terjadinya alih fungsi lahan sempadan sungai di Kota Banjarmasin menjadi permukiman penduduk yang disebabkan ketidaktahuan masyarakat tentang ketentuan-ketentuan mendirikan bangunan di kawasan sempadan sungai. Implementasi Perda mengalami beberapa hambatan, pertama dikarenakan kondisi eksisting dimana masyarakat Kota Banjarmasin secara lokal budaya memang masyarakat yang bertumbuh di pinggiran sungai, dan kedua karena pengaturan jarak sempadan sungai yang cukup lebar dinilai kurang sesuai dengan kondisi geografis Kota Banjarmasin dengan wilayah yang sempit namun dialiri oleh banyak anak sungai.

Artikel ini bertujuan mengkaji dan menganalisa kedudukan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta kendala dan solusi atas kedudukan APIP dalam pengawasan pengadaan barang/jasa berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018. Pada tahun 2018, telah disahkan Perpres 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Diantara yang diatur adalah penanganan pengaduan masyarakat dalam pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah yang seolah-olah mendegradasi kewenangan Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Urgensi penelitian ini ialah diharapkan dapat menegaskan perbedaan antara indikasi tindak pidana dengan kesalahan administrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis deskriptif analitis. Kewenangan APIP didefinisikan sebagai menerima pengaduan, menindaklanjuti, dan melaporkan. Kendala dan solusi dibagi menjadi 3 subsistem. Pada legal substance belum adanya pengaturan yang merumuskan peran APIP dan adanya pengaturan yang tidak memberi ruang kepada APH dalam pengawasan pengadaan. Solusinya perlu revisi Perpres yang mengatur peran APIP serta menghilangkan aturan yang membatasi ruang APH dalam pengawasan. Dari sisi legal structure, 2 kendala berupa struktur organisasi dan sistem kerja. Solusinya, perlu adanya komite audit yang independen serta sistem pengembangan karier dengan motivasi mutasi. Terakhir dari sisi legal culture, kedudukan APIP menyisakan problematika paradigma kerja individu dan organisasi yang terkesan reaktif. Solusinya APIP perlu merevitalisasi pola pikir serta membutuhkan mitra kerja yang mampu merumuskan tindakan preemtif dan preventif.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membahas kewenangan Polri dalam   pembubaran ormas yang telah dibatalkan status hukumnya, Untuk menganalisis dan membahas kendala dan solusi atas kewenangan Polri dalam   pembubaran ormas yang telah dibatalkan status hukumnya. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. setiap orang berhak atas kebebasan hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, penjelasan dalam Pasal 28 E ayat (2) UUD 1945. Penerbitan Perppu 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, merupakan landasan dalam pencabutan status HTI. Kepolisian berwenang mengambil tindakan tegas atas setiap dugaan pelanggaran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Organisasi Kemasyarakatan. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Kepolisian berwenang mengambil tindakan tegas atas setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ormas yang tidak taat terhadap peraturan yang ada, termasuk   kepada anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang lembaganya telah dibubarkan pemerintah.Hak memberikan sanksi pidana ada di tangan polisi sebab Perppu merupakan produk hukum yang setara dengan Undang-undang. Penerapan sanksi atas pelanggaran Undang-Undang dimiliki aparat kepolisian. Perjalanan penerapan perppu ada pelanggaran hukum yang menjurus ke aspek pidana, maka nanti tugasnya polisi bukan Satpol PP. Dalam menjalankan kewenangan Polri terdapat beberapa   hambatan, yaitu sebagai berikut : faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, faktor kebudayaan. Dalam mengatasi hambatan yaitu memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang pelaksanaan tugas dan kewenangan Polri dalam mengawasi ormas dan menindak ormas yang melakukan tindak pidana, diantaranya dilakukan dengan cara:tindakan preemtif, preventif dan represif.    

Artikel ini bertujuan untuk menganalisa langkah hukum yang dapat ditempuh oleh notaris yang merasa dirugikan karena diberhentikan secara tidak hormat tanpa melalui proses pembelaan berdasarkan surat keputusan pemberhentian yang dibuat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas rekomendasi Majelis Pengawas Notaris. Pada proses pemeriksaan masih terdapat notaris yang tidak diberi kesempatan untuk memberikan pembelaan. Padahal pembelaan dalam tahap pemeriksaan merupakan hak setiap notaris. Notaris sebagai pihak yang dirugikan dapat melakukan upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atas dikeluarkannya surat keputusan tersebut dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan atau diketahui. Upaya tersebut dilakukan untuk melakukan pembatalan surat keputusan pemberhentian karena pihak penyelenggara pemerintah tidak menjalankan jabatannya sesuai Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Metode penelitian dalam artikel ini bersifat eksplanatoris yaitu menjelaskan mengenai gejala yang timbul dari rumusan permasalahan dalam artikel ini serta mencari jawaban atas permasalahan tersebut dengan dianalisis terhadap sumber hukum yang berkaitan. Pada penelitian terdahulu hanya membahas upaya hukum notaris yang diberhentikan sementara, sedangkan pada artikel ini dibahas mengenai upaya hukum notaris yang diberhentikan secara tidak hormat. Notaris yang diberhentikan secara tidak hormat tidak bisa menjalankan profesinya secara permanen, sedangkan notaris yang diberhentikan sementara bisa menjalankan tugas dan jabatannya kembali. Upaya hukum notaris melalui PTUN adalah langkah yang harus ditempuh oleh notaris apabila merasa dirugikan atas pemberhentian secara tidak hormat. Putusan Majelis Hakim PTUN yang menyatakan surat keputusan pemberhentian dengan tidak hormat tersebut batal demi hukum, secara tidak langsung mengembalikan notaris sesuai profesi jabatannya serta mengembalikan harkat dan martabat notaris kepada keadaan semula.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum administrasi dan sistem peradilan  di Indonesia yang berkeadilan sesuai asas-asas Pancasila, serta sinergitasnya dalam hukum administrasi. Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945, selayaknya pula bahwa tujuan dari administrasi negaranya berdasar dan bersumber pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum administrasi  dan sistem peradilan di Indonesia yang berkeadilan sesuai asas-asas Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sejatinya menjadi sumber utama dalam pembentukan hukum administrasi pemerintahan. Landasan ideal yang terformulasi sebagai dasar negara dan terumus dalam lima sila pada hakekatnya mengandung ajaran moral bangsa, ajaran tentang akhlak, bagaimana seseorang bertingkah laku yang baik, yang beretika, bersusila. Sinergitas asas-asas Pancasila sangat relevan dengan hukum administrasi dengan cita-cita bernegara dalam mewujudkan demokrasi yang berpijak pada politik dan nomokrasi yang berpijak pada kedaulatan hukum, sehingga semangat bernegara yang terilhami dalam lima sila Pancasila dalam diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.