Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo memiliki enam desa yaitu Desa Bareng, Pudakkulon, Pudakwetan,Krisik, Tambang, dan Banjarejo. Selain itu terdapat beberapa aliran kebatinan diantaranya Purwo Ayu, Ilmu Sejatidan Perjalanan. Faktanya masih sedikit informasi mengenai aliran kebatinan di masing-masing Kecamatan diPonorogo. Banyak masyarakat Ponorogo yang tidak mengetahui keberadaan dari aliran-aliran tersebut sehinggamereka kurang diperhatikan sebagai salah satu aset budaya bangsa Indonesia. Salah satu akibat dari kurangnyapengetahuan tersebut adalah terjadinya pengusiran mahasiswa ketika kuliah kerja nyata di Kecamatan Pudak yangdisebabkan mahasiswa tersebut tidak mengetahui adat istiadat aliran kebatinan yang ada. Penelitan ini bertujuanuntuk menyajikan informasi mengenai aliran-aliran kebatinan di Kecamatan Pudak dalam sebuah peta berbasiswebsite dengan media wordpress dan leaflet. Penelitian ini menerapkan sistem informasi geografis pada website.Model yang digunakan dalam pengembangan system ini adalah model waterfall, metode waterfall dilakukan secaraterurut mulai dari analisis kebutuhan sistem, desain sistem, implementasi, uji coba, dan pemeliharaan. Hasilpenelitian ini adalah sebuah website peta aliran kebatinan di Kecamatan Pudak. Sistem ini dapat menampilkankoordinat desa-desa yang ada di Kecamatan Pudak dan menunjukkan jenis aliran kebatinan yang ada di desatersebut beserta jumlah penganutnya. Pengujian dilaksanakn melalui dua tahap, pertama uji fungsionalitas sistemmenunjukkan bahwa keseluruhan fungsi dan alur dari sistem berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dilanjutkandengan penyebaran questioner kepada calon pengguna yang memperoleh hasil 89,3% menyatakan puas terhadapmedia web yang telah dirancang. Harapan kedepan penelitian ini dapat dikembangkan dengan penambahan fiturpeta dinamis dan tampilan visual 3 dimensi.

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui berbagai konflik yang dialami oleh remaja di era digital bers. Pokok permasalahan yang terjadi pada remaja di era digital ialah meningkatnya penggunaan smartphone di kalangan remaja sehingga menimbulkan berbagai konflik yang mempengaruhi psikologi perkembangan afektif remaja serta memberi dampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif deskriptif. Sumber kajian adalah buku dan artikel jurnal yang terpercaya. Hasil yang ditemukan dalam artikel adanya kecanduan dalam menggunakan internet, game online, terlibat dalam penyebaran berita hoax dan sara, dan adanya perubahan sikap, sehingga hal ini berakibat pada perkembangan psikologi secara afektif kepada anak remaja. Dengan demikian perkembangan psikologi afektif remaja sangat terpengaruh oleh penggunaan smartphone yang tidak tepat, bahkan mental menjadi rusak. Oleh karena itu perhatian dan edukasi dari keluarga sangat penting.

Teknologi saat ini berkembang pesat dengan ada masalah covid tersebut, masyarakat mulai berlombamencari solusi terhadap masalah yang mereka hadapi sesuai dengan kemampuan keilmuan mereka. Meraka yangahli di bidang virus berusaha dengan cepat menemukan vaksin dan obat untuk covid, di bidang Pendidikan mulaimelirik penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Penggunaan aplikasi di android adalahmerupakan salah satu solusi.Proses pembelajaran yang di mana di larang dalam 1 lokasi dalam jumlah banyak danmebaca buku di rasa membosankan oleh bebrapa siswa pada sd peleburan 3 semarang [4], penggunaan mediapembelajaran berbasis android di rasa salah satu pendukung proses pembelajaran. Proses pembelajaran saat inimasih manual menggunakan buku , siswa belajar di rumah menggunakan media buku dan guru akan berkomunikasidengan wa menjelaskan proses pembelajaran nya[5].Hal ini sangatlah menyulitkan siswa dan banyak dari beberapasiswa tidak tertarik dengan metode belajar tersebut. Oleh karena itu di perlukan media pembelajaran yang dapatmenarik siswa untuk memahami materi pembelajaran nya[6].Penggunaan teknologi salah satu nya adalah pemakai

Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui lebih dalam mengenai kasus mafia tanah yang saat ini sedang marak terjadi. Kemudian akan ditawarkan kebaruan sebagai solusi dari adanya permasalahan yang ada dengan metode yuridis normatif yang mengacu dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang relevan, serta didukung bahan sekunder yang diperoleh dari berbagai referensi. Melihat fakta hukum kasus yang baru-baru ini terjadi pada Nirina Zubir yaitu aset berupa tanah milik ibunya dirampas oleh oknum mafia tanah, membuat peneliti tertarik untuk membuat tulisan ini. Meskipun telah ada beberapa undang-undang yang dibuat untuk memberantas mafia tanah seperti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah yang memiliki tujuan untuk memberi sebuah kepastian hukum terhadap pemegang hak atas sebidang tanah, satuan rumah dan hak terdaftar lainnya, mafia tanah tetap dapat melancarkan aksinya. Maraknya konflik atau sengketa tanah yang terjadi akibat adanya campur tangan mafia tanah menyebabkan terhambatnya pelaksanaan penanganan kasus pertanahan, sehingga dalam penyelesaiannya menjadi berkepanjangan. Lemahnya hukum pertahanan menjadi persoalan mendasar serta adanya celah hukum yang dapat dimanfaatkan mafia tanah. Oleh karenanya dibutuhkan reformasi hukum pertanahan untuk membenahi dan melengkapi perundang- undangan agar terwujudnya kepastian hukum demi kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon pengguna terhadap setting fisik restoran di masa pandemi Covid sehingga dapat dijadikan acuan tambahan dalam Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan dan Kelestarian Lingkungan pada restoran-restoran secara umum di Indonesia dan secara khusus di Kabupaten Sikka. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuisioner secara online kepada pengunjung restoran untuk menilai setting fisik yang diharapkan berada pada sebuah restoran semasa pandemi. Setting fisik ditekankan pada penempatan wastafel, jenis pintu yang digunakan, perbedaan sirkulasi masuk dan keluar restoran, pola dan jarak penataan kursi dan meja, jenis penghawaan yang digunakan, hingga pada jenis pelayanan yang diberikan. Hasil menunjukkan bahwa 82,6% pengunjung, merasa aman dan nyaman dengan pola penempatan tempat duduk zig zag yang ideal untuk menghindari kontak fisik antar pengunjung bila dibandingkan dengan pola penempatan tempat duduk linear dan pola penempatan tempat duduk meja panjang-duduk berderet berhadapan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan-aturan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan sistem elektronik serta mencari tahu mengenai upaya-upaya penyelenggara sosial media sebagai penyelenggara sistem elektronik untuk melindungi data pribadi penggunanya. Kebaruan yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah pencarian upaya penyelenggara sosial media untuk memberikan perlindungan data pribadi terhadap fitur-fitur yang disediakan dengan menggunakan metode studi kepustakaan dengan meneliti beberapa peraturan perundang-undangan dan didukung dengan bahan sekunder dari banyak referensi. Penelitian ini beranjak dari adanya kasus penyalahgunaan data pribadi melalui fitur yang disediakan di salah satu media sosial yaitu Instagram. Fitur tersebut digunakan untuk mencari data pribadi penggunanya seperti gambar diri, nama panggilan, dan data penting lainnya yang kemudian dicuri dan disalahgunakan oleh pihak ketiga. Terlihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan salah seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No 19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik dan peraturan pelaksananya mengisyaratkan adanya perlindungan data pribadi baik dari pencurian maupun penyalahgunaan serta kewajiban baik penyelenggara maupun pengguna sistem elektronik. Berdasarkan hal tersebut maka dibutuhkan sebuah upaya khususnya dari penyelenggara media sosial sebagai penyelenggara sistem elektronik untuk mengaktifkan fitur-fitur tertentu yang dapat melindungi para penggunanya seperti pengaktifan fitur anti cuplikan layar hingga verifikasi data.

Pengaruh kepemimpinan, Lingkungan Kerja dan Budaya Organisasi Terhadap Motivasi Kerja Karyawan Hotel Cakra Kembang Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran dan mengetahui pengaruh kepemimpinan, lingkungan kerja, dan budaya organisasi terhadap motivasi kerja karyawan hotel Cakra Kembang Yogyakarta. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kuantitatif deskriptif. Berdasarkan metode dan teknik pengambilan sampel diperoleh sebanyak 29 responden yang sesuai dengan kriteria. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dengan skala likert 5 point. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah uji validitas, uji normalitas, uji simultan (uji F), uji persial (uji t) dan uji koefisien determinasi (uji R2 ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepemimpinan, lingkungan kerja, dan budaya organisasi adalah kategori baik. Atas semua, pengaruh peran kepemimpinan, lingkungan kerja, dan budaya organisasi terhadap motivasi kerja karyawan berpengaruh secara simultan dan signifikan mencapai 74,1%.

Desa Gondang Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal, adalah salah satu desa yang berpotensi untuk dikembangan menjadi Desa Wisata sebagai Wisata Edukasi. Kekuatan daya tarik yang dimiliki Desa Gondang, antara lain: potensi wisata alam, tradisi masyarakat, kesenian daerah, serta makanan dan minuman khas masyarakat Desa Gondang. Proses perencanaan pariwisata pedesaan dalam pengembangan Desa Wisata Gondang sebagai Wisata Edukasi dilakukan dengan sungguh-sungguh dan melibatkan seluruh stakeholder yang terkait dengan hal tersebut, diantaranya: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kendal, Pemerintah Desa Gondang, serta masyarakat Desa Gondang. Bumdes Banjar Gondang selaku pengelola melakukan musyawarah untuk mengembangkan Desa Wisata dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa Gondang. Pada tahap implementasi, semua masyarakat terlibat dalam pengelolaan usaha-usaha pariwisata yang ada. Dalam tahap pengawasan, masyarakat diawasi dan dikontrol secara substansial dalam pengembangan Desa Wisata. Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan Desa Wisata Gondang sebagai Wisata Edukasi terwujud melalui pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal di Desa Gondang yang dikembangkan menjadi Desa Wisata. Hal ini merupakan gerakan yang baik dalam upaya menciptakan lapangan kerja, sehingga mampu meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat setempat. Masyarakat berperan penuh pada tahap pengembangan Desa Wisata Gondang sebagai Wisata Edukasi. Tingkat perkembangan Desa Wisata Gondang sebagai Wisata Edukasi dapat dikategorikan sebagai Desa Berkembang. Proses pengembangan yang sampai dengan saat ini masih berjalan mendapatkan dukungan yang sangat besar dari semua pihak yang terlibat di dalamnya. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengembangan Desa Wisata Gondang Sebagai Wisata Edukasi bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan. Hal ini mengingat beragam potensi yang dimiliki Desa Gondang. Pengelolaan potensi yang ada dan pengembangan berbagai sarana dan prasarana telah dilakukan sedemikaian rupa. Sehingga, Desa Gondang dapat menjadi salah satu ikon wisata edukasi yang ada di Kabupaten Kendal.

Registration of population administration documents as an effort to orderly administration is carried out by the government with an online system to provide convenience for the community, so this study seeks to examine the implementation of registration of the population administration documents with an online system as an effort to orderly administration at the Department of Population and Civil Registration of Demak Regency, obstacles and efforts overcome it. The research methods used are: type of sociological juridical research, analytical descriptive specifications. The data used is primary data supported by secondary data with qualitative data analysis. The results showed that the registration of family card population administration documents with an online system as an effort to orderly administration at the Demak Regency Population and Civil Registration Office in January 2017 - February 2021 was based on the Republic of Indonesia Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration changes. on Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, and Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 7 of 2019 concerning Online Population Administration Services with the mechanism starting with register, login, select menu, upload, send, finish. For the implementation of the registration, there were 5,472 documents. The orderliness of administrative documents after using the online system before using the online system shows that it is more orderly to use the online system, as indicated by the increasing number from year to year. The obstacles include 2 things, first, the public's lack of understanding to access online services, in this case it can be attempted by means of socialization, namely through brochures, websites, Instagram and Youtube; Second, the absence of a strong network/signal in some areas, in this case it can be attempted by serving reporters who wish to register documents directly.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang bukan saja merugikan keuangan negara namun juga melanggar hak sosial ekonomi masyarakat secara luas serta menghambat kemakmuran rakyat. Salah satu bentuk tindak pidana korupsi adalah gratifikasi. Seiring berkembangnya jaman berbagai modus operandi gratifikasi juga berkembang, bukan hanya barang atau uang kini muncul gratifikasi seksual. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah pelayanan seksual yang diterima penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai gratifikasi yang diatur dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang undangan ( statute approach ).   Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yakni mendeskripsikan dan mengolah peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan teori teori hukum dan segala sesuatu yang terkait dengan topik penelitian. Secara keseluruhan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi tidak menyebutkan gratifikasi seksual secara spesifik sebagai bentuk dari gratifikasi. Ketentuan gratifikasi seksual dapat dipertegas dengan menambahkan item layanan seksual sebagai bentuk gratifikasi secara spesifik, sehingga memberikan kepastian hukum dan mempermudah upaya pembuktian.