Penelitian dilakukan untuk mengetahui tinjauan hukum kepailitan koperasi saat gagal bayar pada keadaan darurat pandemi Covid-19 karena di Indonesia pada saat ini permasalahan kepailitan koperasi meningkat tajam. Tindakan tersebut dipicu dengan adanya gagal bayar dari koperasi kepada anggotanya maupun krediturnya. Dalam penelitian ini akan diteliti apakah memailitan koperasi saat gagal bayar pada keadaan darurat Covid-19 tepat untuk diterapkan. Koperasi sebagai badan usaha yang menjadi salah satu pendorong dalam sektor ekonomi yang penting dalam suatu Negara. Penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif. Keadaan darurat Covid-19 merupakan keadaan yang baru dialami oleh negara Indonesia, hal tersebut menjadikan banyak pembaruan dalam melakukan tindakan hukum, maka dengan penelitian ini sangat berguna untuk dilakukan karena akan mengkaji aturan hukum kepailitan koperasi saat keadaan darurat Covid-19.   Tindakan memailitkan koperasi pada keadaan darurat Covid-19 tidak tepat, karena koperasi merupakan lembaga yang didirikan dengan azas kekeluargaan. Peran serta pemerintah sangat dibutuhkan agar kepailitan koperasi pada masa pandemi Covid-19 bisa diminimalisir dengan cara melakukan pembinaan, pengawasan dan mediasi agar koperasi tetap ada dan bisa bertanggungjawab kepada anggota dan kreditur.  The study was conducted to find out the review of cooperative bankruptcy laws when they failed to pay in the pandemic Covid-19 emergency because in Indonesia at this time the problem of cooperative bankruptcy increased sharply. This action was triggered by default from the cooperative to its members and creditors. In this study, it will be investigated whether the bankruptcy of a cooperative when it fails to pay in a Covid-19 emergency is appropriate to apply. Cooperatives as business entities are one of the drivers in an important economic sector in a country. The research was conducted with a normative approach. The Covid-19 emergency is a new state of affairs experienced by the Indonesian state, it makes many updates in taking legal action, so this research is very useful to do because it will examine the legal rules of cooperative bankruptcy during the Covid-19 emergency. The act of instituting cooperatives in a Covid-19 emergency is not appropriate, because cooperatives are institutions founded on the principle of kinship. The role of the government is very much needed so that the bankruptcy of cooperatives during the Covid-19 pandemic can be minimized by providing guidance, supervision, and mediation so that cooperatives can still exist and be accountable to members and creditors.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Covid-19 terhadap implementasi corporate governance pada perusahaan serta bagaimana perusahaan harus siap menghadapi segala tantangan dan ketidakpastian yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 dengan memperhatikan rencana kelangsungan bisnis pada saat pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 di awal tahun 2020 telah mengakibatkan krisis multidimensi global, sehingga memunculkan realitas baru yang kompleks yang harus di hadapi perusahaan sebagai akibat berbagai perubahan dan ketidakpastian yang terjadi. Krisis juga telah memicu perubahan dalam cara perusahaan diatur dan dikelola. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kebijakan tata kelola perusahaan di bidang lain seperti keberlanjutan, kesejahteraan, dan infrastruktur TI untuk menghadapi tantangan dan ketidakpastian selama pandemi Covid-19 dan pasca pandemi Covid-19. Metode penelitian menggunakan metode literature review dan analisis deskriptif kualitatif, serta menggunakan metode cross sectional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap organisasi dan manajemen perusahaan. Direksi dihadapkan pada sejumlah tantangan yang kompleks antara bagaimana mempertahankan keberlangsungan operasional bisnis perusahaan ditengah gelombang krisis dan ketidakpastian ekonomi akibat krisis pandemi Covid-19 serta bagaimana memenuhi ekspektasi dari berbagai stakeholder dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip corporate governance. Direksi harus dapat mengimplementasikan komunikasi yang efektif terhadap seluruh stakeholder perusahaan serta memastikan pengambilan keputusan yang efisien, mengevaluasi potensi gangguan pada operasi dan hubungan bisnis, membuat rencana suksesi darurat terperinci yang memperhitungkan ketidaktersediaan direktur, pejabat, dan manajer kunci perusahaan, serta menilai kembali strategi perusahaan jangka panjang.

<p><em>This research aims to find out the influence of Firm Size, Debt Equity Ratio (DER), and Current Ratio (CR) on Return on Assets (ROA) on hotel, restaurant and tourism companies listed on Indonesia Stock Exchange (IDX). Research on profitability in companies engaged in the tourism sector is necessary because currently, the sector has a high opportunity to move the community's economy. This research will reveal variations in the role of company size, solvability, and liquidity to profitability in the tourism sector. The sample used in this study amounted to 10 of the 48 Hotel, Restaurant, and Tourism sub-sector companies listed on the IDX in the period 2018-2020. The selection of such samples using purposive sampling techniques, in which researchers set specific provisions tailored to the purpose of the study. The data analysis techniques used are multiple linear regression, classical assumption test, t-test, F test and coefficient of determination. Based on simultaneous tests, it was found that the variables Firm Size, Debt Equity Ratio (DER), and Current Ratio (CR) significantly affect the return on asset (ROA) in hotel, restaurant and tourism sub-sectors listed on the IDX.</em></p><p>  </p><p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan, Debt Equity Ratio (DER), Current Ratio (CR) terhadap Return on Assets (ROA) pada perusahaan hotel, restoran dan pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian tentang profitabilitas pada perusahaan yang bergerak disektor pariwisata sangat perlu dilakukan. Sektor ini memiliki peluang tinggi dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Penelitian ini akan mengungkap variasi peran ukuran perusahaan, sovabilitas, dan likuiditas terhadap profitabilitas dalam sector pariwisata. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 10 dari 48 perusahaan subsektor Hotel, Restoran, dan Pariwisata yang terdaftar di BEI periode 2018-2020. Pemilihan sampel tersebut menggunakan teknik purposive sampling, dimana peneliti menetapkan ketentuan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda, uji asumsi klasik, uji t, uji F dan koefisien determinasi. Berdasarkan pengujian simultan ditemukan bahwa variabel Firm Size, Debt Equity Ratio (DER), Current Ratio (CR) berpengaruh signifikan terhadap return on asset (ROA) pada subsektor hotel, restoran dan pariwisata yang terdaftar di BEI.</p>

Penelitian ini bertujuan untuk membahas fenomena pinjaman online yang hadir sebagai akibat dari adanya kemajuan teknologi. Akan tetapi fenomena ini tidak hanya memberikan kemudahan, melainkan juga menimbulkan permasalahan yakni berkaitan dengan dana pribadi yang diisikan saat melakukan pinjaman online yaitu rentan untuk disalah gunakan oleh pihak lain, sehingga sangat penting untuk dibahas masalah perlindungan data pribadi pada aktivitas pinjaman online dan belum ada penelitian yang sama seperti penelitian ini sebelumnya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa perlindungan hukum diberikan pada peminjam atas data pribadi mereka yang diatur dalam UU ITE, peraturan pemerintah, peraturan OJK, dan peraturan menteri. Selain itu apabila terdapat pelanggaran terhadap data pribadi dapat dijathui sanksi pidana maupun sanksi administratif. Perjanjian yang dibuat oleh lembaga pinjaman online dan peminjam dapat dimintakan pembatalan pada pengadilan negeri apabila terdapat pelanggaran terhadap data pribadi yang dilakukan oleh lembaga pinjaman online.  This study aims to discuss the phenomenon of Online Loans that are present as a result of technological advances. However, this phenomenon not only provides convenience but also causes problems related to personal funds that are filled in when making online loans, which are vulnerable to being misused by other parties, so it is very important to discuss the issue of personal data protection in online loan activities and there has been no similar research as this research before. This research is normative juridical research, based on the results of the study it is concluded that legal protection is given to borrowers for their personal data as regulated in the ITE Law, Government Regulations, OJK Regulations, and Ministerial Regulations. In addition, if there is a violation of personal data, criminal sanctions and administrative sanctions can be imposed. In the event that the agreement made by the online lending institution and the borrower can be requested for cancellation in the district court if there is a violation of personal data by the online lending institution.

 The purpose of this study is to examine and analyze efforts to resolve alleged medical errors through mediation as a Restorative Justice approach and developments in several developed countries such as America, Japan, and Canada as a basis for comparison. This research needs to be discussed more deeply because the dispute should be mediated through a Restorative Justice approach as a reference for legal reform in Indonesia, this approach aims to "restorative" not only patients, but also health service providers, and the community. In accordance with health regulations in Indonesia, mediation is required in the event of an error or negligence by health workers before other legal channels are taken. The research method used is a normative juridical approach with legislation, concepts, and comparisons. The results of the discussion of this research provide an alternative settlement or fair medical law enforcement. In addition to contributing at the theoretical level as well as in developing the theory of settlement and law enforcement in the medical field, it is also hoped that this can be a prospect for law enforcement of medical disputes in Indonesia.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis upaya penyelesaian dugaan kesalahan medis melalui mediasi melalui pendekatan Restorative Justice serta perkembangan di beberapa negara seperti Amerika, Jepang dan Kanada sebagai dasar perbandingan. Penelitian ini perlu dibahas lebih dalam karena seyogyanya sengketa tersebut dilakukan mediasi melalui pendekatan Restorative Justice sebagai acuan pembaharuan hukum di Indonesia, pendekatan tersebut bertujuan merestorasi tidak hanya bagi pasien, namun juga penyedia layanan kesehatan, dan masyarakat. Sesuai regulasi tentang kesehatan di Indonesia mewajibkan mediasi apabila terjadi kesalahan atau kelalaian oleh tenaga kesehatan sebelum ditempuh jalur hukum lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan perbandingan. Hasil pembahasan penelitian ini memberikan alternatif penyelesaian atau penegakkan hukum medis yang berkeadilan. Kebaharuan penelitian ini dengan melihat penerapan di beberapa negara maju dalam penyelesaian sengketa medik sebagai acuan perkembangan hukum dan gambaran penyelesaian di negara lain.  Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis upaya penyelesaian dugaan kesalahan medis melalui mediasi melalui pendekatan Restorative Justice serta perkembangan di beberapa negara seperti Amerika, Jepang dan Kanada sebagai dasar perbandingan. Penelitian ini perlu dibahas lebih dalam karena seyogyanya sengketa tersebut dilakukan mediasi melalui pendekatan Restorative Justice sebagai acuan pembaharuan hukum di Indonesia, pendekatan tersebut bertujuan merestorasi tidak hanya bagi pasien, namun juga penyedia layanan kesehatan, dan masyarakat. Sesuai regulasi tentang kesehatan di Indonesia mewajibkan mediasi apabila terjadi kesalahan atau kelalaian oleh tenaga kesehatan sebelum ditempuh jalur hukum lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan perbandingan. Hasil pembahasan penelitian ini memberikan alternatif penyelesaian atau penegakkan hukum medis yang berkeadilan. Kebaharuan penelitian ini dengan melihat penerapan di beberapa negara maju dalam penyelesaian sengketa medik sebagai acuan perkembangan hukum dan gambaran penyelesaian di negara lain.  

This study aims to analyze the mechanism for implementing the execution of fiduciary guarantees on defaulting debtors, the obstacles to implementing the execution of fiduciary guarantees, and the ideal mechanism for implementing the execution of fiduciary guarantees on defaulting debtors. The research method used in this research is normative juridical. The results showed the execution of fiduciary guarantees on debtors who defaulted using the standard operation procedure (SOP) in each company. The ideal way for the execution of fiduciary guarantees is to combine the handling, either by using company SOPs combined with settlement through the courts. Various obstacles in the execution of fiduciary guarantees, such as non-compliance and awareness of the debtor with the applicable rules. in addition to the existence of a decision of the Constitutional Court which is used as an excuse for the debtor; and excessive use of the external collection by creditors in carrying out production.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mekanisme pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada debitur yang wansprestasi, kendala-kendala dan mekanisme yang ideal dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada debitur yang wansprestasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada dibitur yang wansprestasi menggunakan standart operation procedure (SOP) pada masing-masing perusahaan. Cara yang ideal bagi eksekusi jaminan fidusia adalah dengan mengkombinasikan penanganan, baik dengan menggunakan SOP perusahaan yang dipadukan dengan penyelesaian melalui peradilan. Berbagai kendala dalam   pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, seperti: ketidak patuhan dan kesadaran debitur dengan aturan yang berlaku. Selain itu   keberadaan putusan Mahkamah Konstitusi yang kerap dijadikan alasan bagi debitur; serta penggunaan eksternal collection oleh pihak kreditur yang berlebihan dalam menjalankan tugasnya.  

This study aims to examine the implementation of the rights of prisoners and children and the obstacles faced in the implementation of the fulfillment of the rights of prisoners and children in prisons during the Covid-19 pandemic. The rights of prisoners and children as stated in Law Number 12 of 1995 concerning Corrections are human rights. The implementation of the fulfillment of the rights of prisoners and children in correctional institutions has not been maximized, and during the Covid-19 pandemic, it is increasingly difficult to implement. There are obstacles faced, therefore it is necessary to strengthen for the future in the form of synergies with all government and public components. The research method used in this research is sociological juridical. Correctional institutions must have programs that are oriented towards the fulfillment of the rights of prisoners and children. The need for reforming the bureaucracy and recruiting human resources according to the required qualifications. Then the most important thing is independence, including the role model of correctional officers in carrying out their main duties and functions and eliminating all forms of intervention that can affect the implementation of the coaching process in an effort to fulfill the rights of prisoners and criminal children in correctional institutions and child correctional institutions.Penelitian ini bertujuan mengkaji pelaksanaan hak-hak narapidana dan anak beserta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan hak narapidana dan anak di lembaga pemasyarakatan pada masa pandemi Covid-19. Hak-hak narapidana dan anak yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah hak asasi manusia. Pelaksanaan pemenuhan hak narapidana dan anak di Lapas belum maksimal, dan pada masa pandemi Covid-19 semakin sulit terlaksana. Terdapat kendala yang dihadapi, maka perlu penguatan untuk masa yang akan datang berupa sinergi bersama semua komponen pemerintah dan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Lembaga pemasyarakatan harus mempunyai program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak narapidana dan anak. Perlunya pembenahan birokrasi dan rekrutmen sumber daya manusia sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. Kemudian yang paling penting independensi, termasuk ketauladanan para pegawai lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, serta menghilangkan segala bentuk intervensi yang dapat mempengaruhi terlaksananya proses pembinaan dalam upaya pemenuhan hak-hak narapidana dan anak pidana di lembaga pemasyarakatan dan lembaga pemasyarakatan khsusus anak.      

Tujuan penelitian ini untuk melakukan pengaturan pemidanaan terhadap suatu  Tujuan penelitian ini untuk melakukan pengaturan pemidanaan terhadap suatu tindak pidana korupsi sektor swasta yang nantinya dijadikan acuan penegak hukum dalam menjatuhkan pemidanaannya. Korupsi dapat terjadi di sektor publik dan sektor swasta. Secara internasional United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) mengatur tindak pidana korupsi sektor swasta. Salah satu negara yang mengatur tindak pidana korupsi sektor swasta yaitu New Zealand. Di Indonesia tidak mengatur tindak pidana korupsi sektor swasta, sehingga penelitian ini penting  dikaji mengenai kebijakan hukum pidana yang akan datang mengenai tindak pidana korupsi sektor swasta di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Kebaharuan pada penelitian ini terletak pada objek kajiannya yakni untuk merumuskan kebijakan hukum pidana mendatang mengenai suap sektor swasta sebagai tindak pidana korupsi di Indonesia. Dari kajian yang dilakukan diperoleh hasil yakni: (1) tindak pidana korupsi sektor swasta belum diatur secara spesifik dalam peraturan tindak pidana korupsi di Indonesia, namun telah disiapkan dalam Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan (2) perlu pembaharuan Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait perluasan norma penyuapan dan unsur perbuatan, pengaturan tindak pidana korupsi sektor swasta dalam satu peraturan perundang-undangan, perluasan subjek hukum, serta persamaan pengenaan ancaman penyuapan aktif dan pasif.  The purpose of this study is to regulate the punishment of a criminal act of corruption in the private sector which will later serve as law enforcement in imposing the sentence. Internationally, the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) regulates private sector corruption. New Zealand is the country that regulates private sector corruption. Indonesia does not regulate private sector corruption so this research important study for future criminal law policies regarding corruption criminal acts in the private sector in Indonesia. This research is normative legal research using statute and comparative approaches. The novelty of this research lies in the object of the study, namely to formulate future legal policies regarding bribery in the private sector as a criminal act of corruption in Indonesia Corruption can be occurred in the public and private sectors. The results of this study are: (1) the corruption criminal act in the private sector has not been specifically regulated in the laws and regulations of corruption in Indonesia, but it has been prepared in the Corruption Eradication law draft, and (2) it is needed to renew the Corruption Eradication law draft which is related to the expansion of the bribery norm and elements of action, the regulation of corruption criminal act in the private sector in a single law and regulation, the extension of legal subjects, and equality in the imposition of threats between active and passive bribery.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum wanprestasi atas perbuatan debitur dan kekuatan eksekutorial terhadapan permohonan lelang eksekusi hak tanggungan oleh kreditur. Lelang eksekusi hak tanggungan lahir karena debitur melakukan wanprestasi terhadap suatu perjanjian dan dalam hal ini pihak kreditur berhak melakukan lelang eksekusi sebagai pemegang jaminan untuk mendapatkan kembali haknya. Lelang merupakan cara penyelesaian hak tanggungan dan merupakan cara terakhir yang dilakukan oleh kreditur, apabila cara-cara penyelesaian lainnya yang telah ditawarkan tidak ditanggapi oleh debitur. Sebelum melakukan lelang eksekusi, kreditur juga perlu melakukan negosiasi terlebih dahulu dengan debitur untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara yang terbaik untuk kedua belah pihak. Apabila masih belum menemuikan kesepakatan baru dilakukan lelang eksekusi hak tanggungan milik debitur. Penelitian ini   menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Perbedaan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah pada artikel ini membahas terkait kedudukan hukum wanprestasi dalam UUHT dan kekuatan eksekutorial terhadap permohonan lelang eksekusi hak tanggungan oleh kreditur atas debitur wanprestasi.  This paper aims to analyze the legal position of default on the actions of the debtor and the executive power of the application for the auction of mortgage execution by the creditor. A mortgage execution auction was born because the debtor defaulted on an agreement and in this case the creditor has the right to conduct an execution auction as a guarantee holder to get his rights back. Auction is a method of settlement of mortgage rights and is the last method carried out by the creditor if the other settlement methods that have been offered are not responded to by the debtor. Before conducting an execution auction, creditors also need to negotiate with the debtor to resolve the problem in the best way for both parties. If a new agreement is not found, an execution auction of the debtor's mortgage will be held. This research used normative juridical research methods. The difference between previous research with this research is that the following this article discusses the legal position of default in the UUHT and the executive power of the auction application for the execution of mortgage rights by the creditor on the defaulting debtor.

<p><em>This study aimed to determine the effect of the Employee Work Engagement variable as a mediating variable between Perceived Organizational Support and Work-Life Balance. This type of quantitative descriptive research with Structural Equation Modeling as a data processing approach. The sampling technique is purposive sampling. They collected data by distributing questionnaires to 200 security unit employees working at State and Private Universities in Semarang City. The results showed a significant positive effect between the variables perceived organisational support, employee work engagement and work-life balance. The significant positive effect of the relationship between the three variables indicates that the employee work engagement variable can mediate the relationship between Perceived Organizational Support and Work-Life Balance. The triadic process between organisational support, work involvement and work-life balance is an implementation of social exchange theory. Employees give their time, energy, thoughts and enthusiasm for the organisation's benefit. Organisations provide remuneration in the form of compensation and welfare for the persistence of employee work for the advancement of the organisation. It gives a sense of satisfaction and happiness and can be used for yourself and your family.</em></p><p>  </p><p>Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel <em>Employee Work Engagement</em> sebagai variabel mediasi antara <em>Perceived Organizational Support</em> dan <em>Work-life Balance</em>. Jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan <em>Structural Equation Modeling</em> sebagai pendekatan pengolahan data. Teknik pengambilan sampel adalah <em>purposive sampling</em>. Metode pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner kepada 200 pegawai satpam yang bekerja di Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Kota Semarang. Hasil menunjukkan ada pengaruh positif signifikan antara variabel persepsi dukungan organisasi<em>, employee work engagement</em> dan <em>work-life balance</em>. Pengaruh positif signifikan pada hubungan ketiga variabel tersebut menunjukkan bahwa variabel <em>employee work engagement</em> mampu memediasi hubungan <em>Perceived Organizational Support</em> dan <em>Work-life Balance</em>. Proses triadik antara dukungan organisasi, keterlibatan kerja dan keseimbangan kehidupan kerja merupakan implementasi dari teori pertukaran sosial. Karyawan memberikan waktu, tenaga, pikiran dan semangat untuk kepentingan organisasi. Organisasi memberikan remunerasi berupa kompensasi dan kesejahteraan pada karyawan serta memberikan rasa kepuasan dan kebahagiaan yang dapat digunakan untuk diri sendiri dan keluarga.</p>