The purpose of this study is to describe the principle of Non-Refoulement, whether the application of the principle of Non-Refoulement is absolute or not, how urgent it is for Indonesia to apply the principle of Non-Refoulement, and how the position of Afghan refugees in Indonesia when viewed from the principle of Non-Refoulement and whether there are any sanctions obtained by Indonesia if it expels Afghan refugees from its territory. What is interesting to study is how the position of the Taliban refugees in Indonesia is viewed from the principle of Non-Refoulement, because the existence of these refugees is part of the law and the international community which indirectly involves Indonesia. The novelty of this research lies in the object studied, namely Afghan refugees and the principle of Non-Refoulement without involving other interdisciplinary legal aspects. The research method used is deductive qualitative. The results showed that the Non-Refoulement principle is a prohibition principle for expulsion of refugees, the application of the Non-Refoulement principle is not absolute based on article 33 paragraph 2 of the 1951 Convention, and Indonesia has no urgency to apply the Non-Refoulement principle. Furthermore, the position of Afghan refugees in Indonesia is as a transiting refugee and has rights in accordance with the 10 points of refugee position listed in the 1951 Convention, and no sanctions are applied if Indonesia does not accept the arrival of refugees to its country.Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan prinsip Non-Refoulement, apakah penerapan prinsip Non-Refoulement itu mutlak atau tidak, bagaimana urgensi bagi Indonesia untuk menerapkan prinsip Non-Refoulement, dan bagaimana kedudukan pengungsi Afghanistan di Indonesia bila ditinjau dari prinsip Non-Refoulement serta apakah ada sanksi yang didapat oleh Indonesia jika mengusir pengungsi Afghanistan dari wilayahnya. Hal yang menarik untuk dikaji adalah bagaimana kedudukan pengungsi Taliban di Indonesia ditinjau dari asas Non-Refoulement, karena keberadaan pengungsi ini menjadi bagian dari hukum dan masyarakat internasional yang secara tidak langsung melibatkan Indonesia. Kebaharuan penelitian ini terletak pada objek yang dikaji yaitu pengungsi Afghanistan dan asas Non-Refoulement tanpa melibatkan aspek hukum interdisipliner lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas Non-Refoulement merupakan prinsip pelarangan untuk pengusiran pengungsi, penerapan asas Non-Refoulement tidak mutlak berdasarkan Pasal 33 ayat 2 Konvensi 1951, dan Indonesia tidak memiliki urgensi untuk menerapkan prinsip Non-Refoulement. Lebih lanjut, kedudukan pengungsi Afghanistan di Indonesia adalah sebagai pengungsi yang singgah dan memiliki hak-hak sesuai dengan 10 poin kedudukan pengungsi yang tercantum pada Konvensi 1951, serta tidak ada sanksi yang diterapkan apabila Indonesia tidak menerima kedatangan pengungsi ke negaranya.    

<p><em>The purpose of this study was to analyze the influence of spiritual intelligence and intellectual intelligence on HR performance with affective commitment as a mediating variable. The population of this study were all educators or education staff of Krista Mitra Semarang, totaling 69 people using the census method. The data collection method in this study used a questionnaire. The data analysis method used in this research is path analysis. The results show that spiritual intelligence has an effect on affective commitment. Intellectual intelligence has an effect on affective commitment. Affective commitment has an effect on HR performance. Spiritual intelligence has an effect on HR performance. Intellectual intelligence on HR performance. Affective commitment can mediate the influence of spiritual intelligence and intellectual intelligence on HR performance.</em></p><p><em>Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kecerdasan spiritual dan kecerdasan intelektual terhadap kinerja SDM dengan komitmen afektif sebagai variabel mediasi.  Populasi penelitian ini adalah seluruh Tenaga pendidik atau kependidikan Krista Mitra Semarang yang berjumlah 69  orang  dengan metode sensus. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini mengunakan kuesioner. Metode analisis data yang digunakan dalam penetian ini adalah analisis jalur (path analisis).Hasil penelitian  menunjukan bahwa kecerdasan spiritual berpengaruh  terhadap komitmen afektif. Kecerdasan intelektual berpengaruh terhadap komitmen afektif. Komitmen afektif berpengaruh   terhadap kinerja SDM. Kecerdasan spiritual berpengaruh  terhadap kinerja SDM. Kecerdasan intelektual   terhadap kinerja SDM. Komitmen afektif dapat memediasi pengaruh kecerdasan spiritual dan kecerdasan intelektual terhadap kinerja SDM</em></p>

<p>Sebagai negara dengan perekonomian berbasis bank, stabilitas industri perbankannya menjadi hal yang sangat penting bagi Indonesia. Penentuan faktor apa yang mempengaruhi profitabilitas bank belum dapat dipastikan, oleh karena itu penelitian ini dilakukan.   Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak determinan internal bank dan determinan makroekonomi pada indikator profitabilitas yaitu <em>return on asset</em> (ROA) dan <em>rasio net interest margin</em> (RNIM). Penelitian ini berfokus pada pengaruh determinan internal bank (<em>Liquidity</em>, <em>Leverage</em>, CAR, dan NPL) dan faktor makroekonomi (PDB, Inflasi, dan BI Rate). Yang membedakan penelitian ini dengan sejenis adalah pada penelitian ini ingin melihat variabel fundamenl atau makroekonomi yang lebih mempengaruhi profitabilitas bank. Sampel penelitian mencakup bank-bank Indonesia terpilih dan analisis empiris mencakup periode 2015-2019.   Dengan menggunakan metode <em>Pooled Least Square</em> (PLS) untuk memperkirakan model profitabilitas, dengan (ROA) dan RNIM sebagai variabel dependen. Hasilnya menunjukkan pengaruh positif <em>Liquidity</em>, <em>Capital Adequacy Ratio</em> (CAR), dan Inflasi terhadap ROA dan RNIM. Kemudian, <em>Leverage</em> berpengaruh positif hanya pada ROA, dan <em>Non-Performing Loan</em> (NPL) berpengaruh negatif hanya terhadap ROA.</p><p><em>As a country with a bank-based economy, the banking industry is very important for Indonesia. Determining what factors affect bank profitability cannot be ascertained, therefore this research was conducted. This study aims to examine the impact of bank internal determinants and macroeconomic determinants on profitability indicators, namely return on assets (ROA) and net interest margin ratio (RNIM). This study focuses on the influence of the bank's internal determinants (Liquidity, Leverage, CAR, and NPL) and macroeconomic factors (GDP, Inflation, and BI Rate). What distinguishes this research from other types of research is that this research wants to see the fundamental or macroeconomic variables that influence bank profitability more. The research sample includes selected Indonesian banks, and the empirical analysis covers the 2015-2019 period. By using the Pooled Least Square (PLS) method to estimate the profitability model, with (ROA) and RNIM as dependent variables. The results show the positive effect of Liquidity, Capital Adequacy Ratio (CAR), and Inflation on ROA and RNIM. Then, Leverage only has a positive effect on ROA, and Non-Performing Loans (NPL) only has a negative effect on ROA.</em></p>

Tujuan penelitian hukum ini adalah mengkaji dinamika konsep filsafat realisme hukum sekaligus mengkaji realisme hukum ditinjau dari aspek aksiologi, ontologi, dan epistemologi. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan untuk mengkaji isu hukum yang dibahas. Hasil kajian yang telah diperoleh kemudian di susun secara sistematis dengan menggunakan logika silogisme. Penelitian ini menyatakan bahwa filsafat realisme hukum menempatkan realitas sosial di atas hukum. Sehingga, hukum merupakan suatu konsekuensi dari berbagai kekuatan serta alat kontrol sosial. Selanjutnya, Pola penalaran filsafat realisme hukum menggunakan skema nondoktrinal-induktif; sebagaimana ditinjau berdasarkan aspek epistimologi.   Selanjutnya, ditinjau dari sisi ontologi, filsafat realisme hukum memberikan kesempatan kepada setiap subjek hukum untuk menginterpretasi segala hal yang diwujudkan berdasarkan instrumen hukum dan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan hukum. Aspek ontologi menilai realisme hukum adalah segala upaya untuk menafsirkan dan mewujudkan segala tindakan-tindakan para setiap subjek hukum sebagai legitimasi suatu instrumen hukum yang berlaku di masyarakat. Kemudian, apabila dikaji dalam sudut pandang aksiologi, realisme hukum dianggap sebagai teori yang bernilai sebagaimana yang memiliki utilitas terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dari hukum itu sendiri.  The purpose of this legal research is to examine the dynamics of the philosophical concept of legal realism as well as to examine legal realism in terms of axiology, ontology, and epistemology aspects. This legal research uses a conceptual approach and legislation to examine the legal issues discussed. The results of the study that have been obtained are then arranged systematically using syllogistic logic. This study states that the legal realism philosophy places social reality above the law. Thus, law is a consequence of various forces and tools of social control. Furthermore, the reasoning pattern of legal realism uses a non-doctrinal-inductive scheme; as reviewed based on the aspect of epistemology. Furthermore, in terms of ontology, the philosophy of legal realism provides an opportunity for every legal subject to interpret everything that is realized based on legal instruments and the sciences related to law. Thus, the ontology aspect assesses legal realism as all efforts to interpret and realize all the actions of each legal subject as the legitimacy of a legal instrument that applies in society. Then, when studied from an axiological point of view, legal realism is considered a valuable theory as it has utility for the development of science from the law itself.

Enigma pemberantasan korupsi di masa krisis sebagaimana pandemi Covid-19 menimbukan berbagai persoalan hukum. Kajian ini termasuk dalam penelitian hukum yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisa enigma dan dinamika kejahatan korupsi di masa krisis; sekaligus mengkaji mengenai hubungan antara pemberantasan korupsi di masa pandemi Covid-19 dengan penyalahgunaan wewenang pejabat publik. Hasil penelitian menyatakan bahwa pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi juga dapat menggunakan perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Di sisi lain, kasus korupsi eks Menteri Sosial dan eks Menteri Kelautan dan Perikanan dapat disangkakan telah merugikan perekonomian negara berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindakan Korupsi. Sehingga, pada konteks tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kedua eks menteri tersebut, tidak terdapat keraguan untuk menuntut mereka secara maksimal; oleh karena mereka telah melakukan hal-hal yang dapat memberatkan suatu bentuk pidana.

<p><em>The number of startup businesses in Indonesia has increased rapidly from 2013 to th</em><em>e  </em><em>present. Some succeed, but more fail in the middle of the road. The high potential for failure does not make interest in startup entrepreneurship decrease, but quite the opposite. This study examines what factors drive theinterest of entrepreneurs in the startup business. The interest in entrepreneurship is influenced by many factors, both internal and external factors, including; income expectations, family environment, education and others. The study population was startup entrepreneurs in the city of Semarang. The research sample is in accordance with the statistical feasibility of 30 startup entrepreneurs with the Snowball method. The data analysis technique used is factor analysis. The results of the analysis  showed that various factors that boosted entrepreneurial interest in startups were grouped on 5 factors, namely: the availability of facilities and opportunities, opportunity factors, self-actualization factors, self-ability factors and community recognition factors.</em><em></em></p><p>Jumlah usaha   startup   di Indonesia meningkat pesat mulai tahun 2013 sampai saat ini. Beberapa berhasil , tetapi   lebih banyak yang gagal di tengah jalan. Potensi kegagalan usaha startup ternyata cukup tinggi . Tingginya potensi kegagalan tersebut tidak membuat minat untuk berwirausaha startup menurun, namun justru sebaliknya. Penelitian ini mengkaji factor apa saja yang mendorong minat wirausahawan dalam bisnis startup. Minat berwirausaha dipengaruhi banyak faktor baik faktor internal dan faktor eksternal, antara lain; ekspektasi pendapatan, lingkungan keluarga, pendidikan dan lain-lain. Populasi penelitian ini adalah wirausahawan startup di Kota Semarang. Sampel penelitian sesuai dengan kelayakan statistic yaitu sebanyak 30 wirausahawan startup dengan metode Snowball.   Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis faktor. Hasil Analisis menunjukkan bahwa berbagai faktor yang mendorong minat wirausaha startup mengelompok pada 5 faktor yaitu: Faktor tersedianya fasilitas dan kesempatan, faktor peluang, faktor aktualisasi diri, faktor kemampuan diri dan faktor pengakuan dari masyarakat.</p>

This research aims to determine the validity of the material related to severance pay in the legislation. Government Regulations are statutory regulations stipulated by the President to carry out the Act properly. The content of the Government Regulation is material for implementing the Law. The problem of this research is how the validity of the content in government regulations is related to severance pay. The research method used is the normative juridical approach. The conclusion of this study government regulation cannot change the material contained in the law it implements, cannot add, does not reduce, does not insert a provision, and does not modify the material and understanding that already exists in the law that is its parent. Provisions related to severance pay in Government Regulation Number 35 of 2021 which regulates severance pay are lower than the provisions stipulated in the parent regulation, namely Law Number 11 of 2020 cannot be justified by law.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan materi muatan terkait uang pesangon dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Materi muatan peraturan pemerintah adalah materi untuk menjalankan undang-undang. Permasalahan penelitian ini tentang bagaimana keabsahan materi muatan dalam peraturan pemerintah terkait pesangon bagi tenaga kerja yang diatur kurang dari undang-undang induknya dan akibat hukum terhadap pemberlakuan ketentuan terkait pesangon. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini peraturan pemerintah tidak dapat mengubah materi yang ada dalam undang-undang yang dijalankannya, tidak dapat menambah, tidak mengurangi, dan tidak menyisipi suatu ketentuan serta tidak memodifikasi materi dan pengertian yang telah ada dalam undang-undang yang menjadi induknya. Ketentuan terkait pesangon dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 yang mengatur pesangon lebih rendah dari ketentuan yang diatur dalam peraturan induknya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tidak dapat dibenarkan menurut hukum.  

 The purpose of this paper is to analyze the policy of the Apostille Convention in Indonesia and the responsibilities of a notary in the document legalization process. A simpler legalization process with less time and cost is comprehensively regulated in The Hague Convention Abolishing the Requirements for Legalization for Foreign Public Documents 1961 (Apostille Convention). A notary is a public official who is authorized to make deeds and other authorities. The duties and work of a notary are not only to make authentic deeds but also to register and ratify underhanded deeds, namely legalization and waarmerking efforts. Notaries have a role in the Apostille Convention which has been accessed by Indonesia as a public official who legalizes every deed legalized by the parties. This study questions the legalization of foreign public documents in Indonesia after the Apostille Convention comes into effect and the legal responsibilities of a notary in the document legalization process after the Apostille Convention comes into effect in Indonesia. The conclusion of this study is that the Apostille Convention aims to simplify the authentication of public documents to be used abroad by removing the requirements for legalization, which is often time-consuming and expensive and still requires the role of an authorized notary in legalizing foreign public documents.Tujuan dari tulisan ini untuk menganalisis kebijakan Konvensi Apostille di Indonesia dan tanggung jawab Notaris dalam proses legalisasi dokumen. Proses legalisasi yang lebih sederhana dengan waktu dan biaya yang tidak begitu banyak, diatur secara komprehensif dalam The Hague Convention Abolishing the Requirement for Legalisation for Foreign Public Documents 1961 (Apostille Convention). Notaris adalah pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta dan kewenangan lainnya. Tugas dan pekerjaan dari seorang Notaris tidak hanya membuat akta autentik, akan tetapi juga melakukan pendaftaran dan mengesahkan akta-akta yang dibuat dibawah tangan yaitu upaya legalisasi dan waarmerking. Notaris mempunyai peran dalam Konvensi Apostille yang telah diaksesi oleh Indonesia sebagai pejabat umum yang melegalisasi setiap akta yang dilegalisasi oleh para pihak. Penelitian ini mempertanyakan legalisasi dokumen publik asing di Indonesia setelah keberlakuan Apostille Convention dan tanggung jawab hukum Notaris dalam proses legalisasi dokumen setelah keberlakuan Apostille Convention di Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Konvensi Apostille bertujuan menyederhanakan autentikasi dokumen publik yang akan digunakan di luar negeri dengan menghapus persyaratan untuk legalisasi, yang seringkali memakan waktu dan mahal serta tetap membutuhkan peranan Notaris yang berwenang dalam melegalisasi dokumen publik asing.

The purpose of this study is to determine the role of the Notary in the legal certainty of the power of attorney to sell the object in bankruptcy and to be able to find out the legal consequences and legal liability. Decision on Declaration of Bankruptcy The debtor by law loses his right to control and manage the assets he owns. All debtor assets, both existing and future, are subject to general confiscation. This method of writing is qualitatively analytical and uses normative juridical research methods that are oriented to data sourced from literature and literature studies. The research method resulted in the conclusion that bankruptcy will end if you file a re-suit or other lawsuit to the commercial court on the object of the object can be transferred if another lawsuit is made to the court for the bankruptcy case. Deed of transfer of assets, binding of deed on material security, and making a notarial deed of sale under the hands of defecated goods in the process of settling bankrupt assets. In this case, the notary can be subject to criminal action if it is proven that the legal action he has done causes losses to creditors. The novelty of previous research, there are already studies that discuss this research, however, each study has its own characteristics. This study emphasizes the role of a notary and the legal certainty of the power of attorney to sell the object in bankruptcy and legal responsibility.  Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Notaris dalam terkait kepastian hukum akta kuasa menjual terhadap objek yang di pailitkan dan untuk dapat mengetahui akibat hukum serta pertanggung jawaban hukum. Putusan pernyataan pailit debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang ia miliki. Seluruh Aset debitur, baik yang ada maupun yang akan ada dikenakan sita umum. Metode penulisan ini bersifat kualitatif analitif dan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berorientasi pada data yang bersumber dar literatur maupun studi kepustakaan. Metode penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan kepailitan akan berakhir apabila mengajukan gugatan ulang atau lain ke pengadilan niaga atas objek benda tersebut dapat beralih bila dilakukan gugatan gugatan lain kepada pengadilan atas boedel pailit tersebut.hasil penelitian yang didapatkan dari penelitian ini bahwa peran Notaris dalam proses kepailitan ialah membuat akta terhadap pengalihan aset, membuat pengikatan akta terhadap jaminan kebendaan dan membuat akta notarial penjualan di bawah tangan dalam proses pemberesan harta pailit. Notaris dalam hal ini dapat dikenakan tidakan pidana apabila terbukti terhadap perbuatan hukum yang dilakukkannya menimbulkan kerugian bagi para kreditur. Kebaharuan penelitian sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas penelitian ini namun, setiap penelitian memiliki karaketristik masing-masing. Penelitian ini lebih menekankan peran Notaris serta kepastian hukum akta kuasa menjual terhadap objek yang di pailitkan dan serta tanggung jawab hukum.    

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana dampak dari penggunaan tailing ke laut serta bagaimana kebijakan lingkungan hidup di indonesia melindungi dan mengawasi terkait pembuangan limbah pertambangan ke kawasan laut, serta melihat kaidah-kaidah penting dalam pembangunan berkelanjutan terimplikasi dalam kebijakan lingkungan hidup di Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebijakan pertambangan rezim UU 11/2020 tentang Cipta Kerja membawa paradigma baru terhadap sektor hilir pertambangan. Urgensi penelitian ini adalah kebijakan lingkungan yang baru penting untuk diteliti karena dalam usaha pertambangan beberapa perusahaan berencana untuk melakukan metode pembuangan limbah ke laut yang berpotensi mengancam ekosistem laut. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Unsur kebaruan dalam penelitian ini adalah melihat pembuangan limbah nikel ke laut yang di larang di banyak negara, diatur dalam rezim baru kebijakan perlindungan ingkungan hidup Indonesia. Hasil penelitian dalam tulisan ini yaitu era baru pengaturan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia sudah mengarah pada kebijakan regulasi lingkungan hidup yang komprehensif. Hal ini terlihat dalam pengaturan pembuangan limbah tambang ke laut yang diatur secara terperinci dalam PP 22/2021. Hal penting lainnya yang ditemukan dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia mulai mengisi indikator-indikator penting dalam pembangunan berkelanjutan.  This study aims to see how the impact of the use of tailings into the sea and how environmental policies in Indonesia protect and monitor the disposal of mining waste into the sea, as well as see essential principles in sustainable development as implied in the ecological approach in Indonesia. This research is motivated by the mining policy of Law 11/2020 on Job Creation, which brings a new paradigm to the downstream mining sector. The urgency of this research is that new environmental policies are necessary to research because, in the mining business, several companies plan to carry out waste disposal methods into the sea that have the potential to threaten marine ecosystems. The research method used in this paper is a normative juridical research method. The novelty element in this research is to look at the disposal of nickel waste into the sea, which is prohibited in many countries and regulated in Indonesia's new environmental protection policy regime. The research results in this paper are that a new era of environmental protection regulations in Indonesia has led to a comprehensive ecological regulation policy, described in detail in PP 22/2021. Another essential thing found in this research is how environmental protection policies in Indonesia begin to fill in crucial indicators in sustainable development.