The purpose of this study is to analyze benchmarks and case studies regarding Supreme Court Decision 3044 K/Pdt/2020 to provide an explanation of the benchmarks for fulfilling physical ownership of land through a statement of ownership of land parcels. According to the general provisions of Indonesian agrarian law, each Indonesian community has the right and can occupy land individually (individually). Through the application of registration of land rights on the basis of land tenure. It is important that there is still a benchmark for the Fulfillment of Land Tenure through a Declaration of Physical Ownership of the Land. This research method is normative juridical. The results of the study show that the statement of ownership is a letter prepared by the applicant's acknowledgment of rights to prove the existence of land ownership rights. Proof of ownership of land rights Refers to written evidence that contains all the names of the right holders and then records successively the last right holder as recorded in the registration of the basic land rights of ownership.Tujuan dari penelitian ini adalah guna menganalisis tolak ukur serta studi kasus mengenai Putusan Mahkamah Agung 3044 K/Pdt/2020 untuk memberikan penjelasan mengenai tolak ukur pemenuhan pemilikan fisik atas tanah melalui surat pernyataan kepemilikan bidang tanah. Menurut ketentuan umum hukum agraria Indonesia tiap masyarakat Indonesia adalah berhak dan bisa menduduki tanah secara individual (perorangan). Melalui adanya prosedur pendaftaran hak atas tanah dengan dasar penguasaan tanah. Penting guna tetap adanya suatu tolak ukur terhadap pemenuhan penguasaan fisik atas tanah melalui surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah. Metode Penelitian ini yakni yuridis normatif. Hasil Penelitian menunjukan bahwa surat pernyataan penguasaan secara fisik sebagai suatu surat yang disusun pemohon pengakuan hak untuk membuktikan adanya hak kepemilikan atas tanah. Bukti kepunyaan hak terhadap tanah merujuk pada bukti tertulis yang memuat nama pemegang hak dan kemudian setiap riwayat peralihannya berturut-turut sampai pemegang hak terakhir sebagaimana dibukukan dalam pendaftaran tanah menjadi dasar penentuan kepemilikan hak.                    

The purpose of this research study is to understand the extent to which the implementation of Islamic boarding schools through the strengthening contained in Law Number 18 of 2019 concerning Islamic Boarding Schools. This is very important and is not only interpreted as a form of state intervention but also makes pesantren capable of strengthening in the context of community empowerment. Through a normative juridical approach, it is hoped that this study will be able to see a careful perspective on existing problems related to the implementation of Islamic boarding schools in the context of empowering the community. The method used is normative juridical. The results of the study show that in order to achieve these goals, pesantren should balance it through strengthening the curriculum. In addition, pesantren must also prepare derivative regulations in accordance with the provisions in Law Number 18 of 2019 concerning Islamic Boarding Schools and their derivative regulations.    Tujuan dari pengkajian penelitian ini adalah untuk mamahami sejauh mana penyelenggaraan pesantren melalui penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Hal ini sangatlah penting yang bukan hanya dimaknai sebagai bentuk intervensi negara akan tetapi menjadikan pesantren mampu melakukan penguatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Melalui pendekatan yuridis normatif diharapkan kajian ini mampu melihat perspektif secara cermat atas masalah yang ada terkait penyelenggaraan pesantren dalam rangka memberdayakan masyarakat. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan untuk mencapai tujuan itu semua maka sudah semestinya pesantren mengimbanginya melalui penguatan kurikulum. Selain itu pesantren juga haruslah menyiapkan peraturan turunan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren dan peraturan turunannya.        

Selama masa pandemi Covid-19, jumlah tabungan di bawah Rp 200.000.000 mengalami penurunan yang cukup dalam sebesar 25%. Hal ini diduga dipengaruhi oleh kualitas produk, kualitas layanan dan kepercayaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kualitas produk, kualitas pelayanan, dan kepercayaan terhadap minat menabung. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Kendal Boja. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Sampel yang digunakan adalah 96 nasabah aktif PT Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Kendal Boja yang telah menjadi nasabah lebih dari 2 tahun. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa hasil uji validitas dan reliabilitas dalam penelitian dinyatakan valid dan reliabel. Hasil uji asumsi klasik dilihat dari uji multikolonieritas diketahui tidak terjadi efek multikolonieritas pada variabel  bebas, pada uji heteroskedastisitas dari uji Glejser dapat dinyatakan data telah terdistribusi acak dan berdasar uji normalitas menunjukkan data telah terdistribusi secara normal yang dilihat dari nilai signifikansi (Asymp.sig) sebesar 0,734 > 0,05. Hasil uji hipotesis berdasar analisis regresi berganda   dijelaskan bahwa kualitas produk, kualitas pelayanan dan kepercayaan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung Nasabah di bank Mandiri Tbk. KCP Kendal Boja.

The purpose of this study was to determine the financial management of MSMEs during the Covid-19 pandemic. This research was conducted at the GRBK UMKM in Kadilangu Village, Trangkil District, Pati Regency.This type of research uses a qualitative case study method, with data collection using in-depth interview techniques, direct observation and documentation. Testing the credibility of the data using the data source triangulation technique and the data triangulation technique. The informants in in-depth interviews were as many as 3 (three) participants who were considered to understand, understand and master information related to the problems that occurred in the study.The results of this study indicate that the financial management of GRBK MSMEs during the Covid-19 pandemic applies financial management by implementing 4 indicators, namely the use of the budget, recording, reporting, and controlling. The company's financial performance is in good condition. Financial management is carried out independently by the owner with manual but routine record. However, it is not in accordance with the accounting regulated in SAK ETAP. SAK EMKM is due to the lack of financial literacy and inclusion for GRBK business owners.

This study aims to discuss whether Indonesia, as one of the countries dominated by the tradition of the civil law system, is still very rigid to provide space for judges to make law formation. However, is the interpretation of the law in the context of a legal discovery process also very limited in countries with a civil law system tradition? Furthermore, whether the dominance of the civil law system tradition in Indonesia affects the development of the use of legal interpretation by judges. These things will be discussed later in this  article. In providing justice, judges are required to not only look for la bouche de la loi but must actively explore the meaning behind the regulations to produce a decision that provides justice for the litigants. However, the civil law system tradition, which is still influenced by the notion of legism, has limited space for judges to exercise discretion and is based solely on the principle of legality. This research was conducted with a doctrinal research method with a qualitative approach.  This study found that, in Indonesia, the practice of legal interpretation carried out by judges is developing quite well. Many judges have interpreted the law to make legal discoveries if the legal arguments in the cases they are handling are unclear or need to be interpreted further. The method of legal interpretation that is often used is the method of grammatical interpretation with extensive interpretation. This proves that the phenomenon of the dominance of the civil law system tradition is slowly weakening, and the regulations in the Law on Judicial Power open a gap for judges to actively make legal discoveries, one of which is through legal interpretation.Penelitian ini hendak mengkaji mengenai situasi di Indonesia sebagai salah satu negara yang didominasi oleh tradisi civil law system masih sangat kaku untuk memberikan ruang gerak bagi Hakim untuk melakukan pembentukan hukum. Penelitian ini memotret mengenai keterbatasan perkembangan penerapan interpretasi hukum dalam rangka sebuah proses penemuan hukum sangat dibatasi di negara-negara tradisi civil law system. Sehingga dapat menjawab pnegaruh dominasi tradisi civil law system di Indonesia terhadap perkembangan penggunaan interpretasi hukum oleh Hakim. Hal-hal tersebut yang kemudian akan dibahas dalam tulisan ini. Dalam memberikan keadilan Hakim dituntut untuk tidak sekedar mencari la bouche de la loi, namun harus secara aktif menggali makna di balik peraturan sehingga menghasilkan suatu putusan yang memberi keadilan bagi para pihak yang berperkara. Namun tradisi civil law system yang masih dipengaruhi oleh paham legisme membuat keterbatasan ruang gerak bagi Hakim untuk melakukan diskresi dan tetapi berpatokan pada asas legalitas semata. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian doctrinal dengan pendekatan kualitatif. Dari penelitian ini ditemukan bahwa, di Indonesia praktik interpretasi hukum yang dilakukan oleh para Hakim berkembang dengan cukup baik. Banyak Hakim yang telah melakukan interpretasi hukum guna melakukan penemuan hukum apabila dalil hukum dalam kasus yang ditanganinya tidak jelas atau perlu untuk dimaknai lebih lanjut. Metode interpretasi hukum yang sering digunakan adalah metode interpretasi gramatikal dengan interpretasi ekstensif. Hal ini membuktikan bahwa sebenarnya fenomena dominasi tradisi civil law system perlahan melemah dan peraturan dalam UU Kekuasaan Kehakiman membuka celah bagi para Hakim untuk secara aktif melakukan penemuan hukum salah satunya melalui interpretasi hukum.          

Penelitian inibertujuanuntukmengujiefektivitaspengendalian internalterhadapKecurangan DanaDesaPada Pemerintahan KabupatenSemarang.Populasipenelitian iniadalahKepalaDesadanPerangkatDesadiwilayah Kabupaten Semarang. Jenispenelitian,causalresearch.Datayangdigunakan,dataprimerdanmetode pengumpulan datamenggunakankuesioner.Sebelumdilakukanpengujianhipotesisdengananalisisregresi berganda,terlebihdahuludilakukanujikualitasdanreabelitasdatasertaujiasumsiklasik.Penggunaan sampel denganmenggunakan rumusSlovin,dari142populasididapatkansampelsebanyak67responden.Penarikan sampel  dilakukandengan   teknik  starified  random  sampling.   Hasil  penelitian   menunjukkansecara  parsial, lingkungan pengendalian, informasidankomunikasisertapemantauanberpengaruhpositifterhadapkecurangan pengelolaan danadesa,namun,penilaianresikodankegiatanpengendalian berpengaruhnegativeterhadap kecurangan pengelolaan danadesa.Hasilpeneletian jugamenunjukan bahwasecarasimultansemuavariable mempunyaipengaruhyangpositifterhadapkecuranganpengelolaandanadesa.Kata kunci : Pengendalian Internal; Dana Desa; Fraud; Kabupaten Semarang.

ABSTRAK (TNR 10)  Perkembangan Bursa Efek Indonesi (BEI) hingga akhir tahun 2019 mengalami lonjakan yang sangat signifikan. Jumlah perusahaan yang melakukan IPO (Initial Public Offering) selama dua tahun berturut-turut mencatat rekor tertinggi dalam sejarah berdirinya Pasar Modal di Indonesia yaitu sejak 1977. Disamping itu, harga sahamnya cenderung mengalami underpricing yaitu harga di pasar perdana  lebih rendah daripada harga saham di hari pertama di pasar sekunder atau jumlahnya mencapai 91,6% dari jumlah yang listing sebanyak 146 perusahan. Fenomena tersebut dapat disebabkan adanya perilaku herding (Supriyanto, 2020).Namun dari beberapa hasil penelitian masih ada perbedaaan temuan seperti yang dilakukan oleh Renoldy dan Lucky (2018) dan Arisanti dan Asri, Marwan  (2018) menyimpulkan masih ada indikasi perilaku herding saat IPO di BEI, tapi hasil penelitian yang dilakukan Ismiyanti dan Fuad Armansyah (2010) tidak melihat adanya indikasi perilaku herding. Oleh karena itu sangat menarik untuk mengkaji lebih lanjut penelitian yang sejenis, tapi dengan periode pengamatan yang jauh lebih lama yaitu 10 tahun atau dari tahun 2010 2019.Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa tidak terjadi aktifitas herding yang signifikan sampai dengan hari ke-29 setelah penawaran perdana saham dan tidak ditemukan hubungan non linier yang signifikan antara CSAD dan return pasar. Dari sini dapat disimpulkan bahwa investor cenderung bertindak rasional dalam mengambil keputusan baik untuk membeli atau menjual saham dan bukan mengikuti konsensus pasar dalam bertransaksi di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2010 -2019.  Kata kunci: IPO, Underpricing, Perilaku herding, pasar perdana dan pasar sekunder  bstract  The development of the Indonesian Stock Exchange (IDX) until the end of 2019 experienced a very significant jump. The number of companies that made IPOs (Initial Public Offerings) for two consecutive years recorded the highest record in the history of the establishment of the Capital Market in Indonesia, namely since 1977. In addition, the stock price tends to experience underpricing, namely the price on the primary market is much lower than the stock price in Indonesia. the first day on the secondary market, or the number reached 91.6% of the total listings of 146 companies. This phenomenon can be caused by herding behavior (Supriyanto, 2020).However, from several research results, there are still differences in findings such as those made by Renoldy and Lucky (2018) and Arisanti and Asri, Marwan (2018) concluded that there are still indications of herding behavior during IPO on the IDX, but the results of research from Ismiyanti and Fuad Armansyah (2010) see no indication of herding behavior. Therefore, it is very interesting to further study similar research, but with a much longer observation period of 10 years or from 2010 - 2019.Based on the research results, it can be seen that there was no significant herding activity until the 29th day after the initial offering of shares and there was no significant non-linear relationship between CSAD and market returns. From this it can be concluded that investors tend to act rationally in making decisions whether to buy or sell stocks and not to follow market consensus in transacting on the Indonesia Stock Exchange during the period 2010-2019.  Keywords: IPO, underpricing, herding behavior, local and secondary markets

This study aims to determine the security of cryptocurrency trading and the legal protection of cryptocurrencies in Indonesia. Provide education and information in an effort to minimize losses when making cryptocurrency investment transactions. This study uses a normative juridical research method and a statutory regulation approach by reviewing news and literature related to the problems of this research. The results of the research can be said that the legality of crypto assets has been regulated in Law No. 10 of 2011 concerning Law No. 32 of 1997 concerning Commodity Futures Trading directly by the Commodity Futures Trading Supervisory Agency (Bappebti) so that its legality can be accounted for.  However, security in cryptocurrency transactions is still minimal because cyber crimes such as hacking, scamming and phishing are still common. Therefore, the novelty of this research is an explanation that cryptocurrency investor customers must choose crypto assets that have been registered by Bappebti and crypto investor customers are required to use a cryptocurrency exchange platform that has an operational permit from Bappebti in order to reduce the risk of crypto investor customers experiencing losses caused by the platform cryptocurrency exchanges and crypto assets that are not licensed by Bappebti.Penelitian ini berutujuan untuk mengetahui keamanan trading cryptocurrency dan perlindungan hukum cryptocurrency di Indonesia. Memberikan edukasi dan informasi guna upaya meminimalisir kerugian saat melakukan transaksi investasi cryptocurrency. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji berita dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa aset crypto telah diatur legalitasnya dalam Undang-Undang   No 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang secara langsung diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sehingga legalitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Namun keamanan dalam bertransaksi cryptocurrency masih minim karena kejahatan cyber seperti hacking, scamming dan, phising masih sering terjadi. Oleh karena itu kebaharuan dari peneliitan ini berupa penjelasan bahwa nasabah investor cryptocurrency harus memilih aset crypto yang telah terdaftar oleh Bappebti dan nasabah investor crypto diwajibkan untuk menggunakan platform cryptocurrency exchange yang telah mendapat izin operasional dari Bappebti guna mengurangi resiko nasabah investor crypto mengalami kerugian yang diakibatkan oleh platform cryptocurrency exchange dan aset crypto yang tidak memiliki izin Bappebti.    

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan mengikuti tax amnesty dengan kondisi keuangan sebagai variabel moderatingnya. Sampel yang digunakan sebanyak 200 wajib pajak badan di Kota Semarang sebagai client konsultan pajak yang mengikuti program tax amnesty. Metode pengumpulan sampel menggunakan purposive sampling. Penelitian ini berhasil membuktikan secara empiris bahwa (1) pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak mengikuti tax amnesty, (2) Kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak mengikuti tax amnesty, (3) Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak mengikuti tax amnesty, serta (4) Kondisi keuangan dapat memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan mengikuti tax amnesty.Kata kunci :       Kepatuhan wajib pajak, Kondisi Keuangan, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi pemasaran dalam menggunakan media sosial instagram pada Toko Triyo Sport Semarang yang berkaitan dengan produk, harga, promosi dan lokasi. Metode penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemasaran menggunakan instagram dalam bauran produk mengedepankan kualitas produk sehingga dapat menghasilkan kualitasalat olah raga yang baik, bauran harga (Price) yang diimplementasikan pada Toko Triyo Sport Semarang yaitu dari penetapan harga yang ditentukan oleh pemilik/pengelola dengan perhitungan harga, bauran promosi (promotion) salah satu bentuk kegiatan promosi yangdilakukan oleh Toko Triyo Sport Semarangadalah dengan pemanfaatanmedia sosial sehingga mempermudah memberikan informasi ke calon konsumen, bauran tempat (place), penentuan tempat Toko Triyo Sport Semarang yang sementara ini memanfaatkan rumah yang masih memadai sebagai dapur produksi dan berjualan dengan maksud penghematan modal usaha