Keberadaan pidana mati dalam suatu sistem hukum pidana suatu negara seringkali diperdebatkan secara global tidak hanya tentang pembenaran keberadaan pidana tersebut tetapi juga terkait bagaimana pidana tersebut dijalankan. Terdapat berbagai permasalahan dalam pelaksanaan pidana mati saat ini seperti fenomena deret tunggu eksekusi pidana mati hingga implikasinya terhadap kondisi terpidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proyeksi ke depan pelaksanaan pidana mati di Indonesia dalam RKUHP. Adanya pembaruan hukum pidana di Indonesia melalui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) diharapkan menjadi solusi akan pandangan pro-kontra atas keberadaan sanksi pidana mati itu sendiri dan formulasinya dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan social legal research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika RKUHP disahkan maka kedepannya keberadaan pidana mati tetap dipertahankan namun tidak lagi menjadi jenis pidana pokok. Adapun hal yang patut diperhatikan bahwa terdapat kelemahan dalam formulasinya, sehingga ke depannya masih belum menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pidana mati.Kata kunci: Pelaksanaan Pidana Mati; Proyeksi; RKUHP    The existence of the death penalty in the criminal law system is often debated globally, not only the justification for the existence of the crime but also how the crime is carried out. There are various problems in the implementation of the death penalty, such as the death phenomenon which has an impact on psychologically attacking the convict. Draft Criminal Code (RKUHP) in Indonesia is expected to be a solution to the pros and cons of the existence of the death penalty itself and its formulation can provide justice and legal certainty in its implementation. Therefore, this study aims to analyze future projections of the implementation of the death penalty in Indonesia in the RKUHP. The research was conducted using qualitative research methods, with a social legal research approach. The results show that if the RKUHP is ratified, in the future the existence of the death penalty will be maintained but will no longer be the main criminal sanction. As for things that should be noted that there are weaknesses in the formulation, so that in the future it still does not guarantee legal certainty in the implementation of the death penalty.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa reposisi pelaksanaan penyelesaian sengketa perdata dengan gugatan sederhana (small claim court). Hal ini yang menjadi urgensi penulis memfokuskan untuk memberikan rekomendasi kepada pengadilan sebagai evaluasi agar melaksanakan sesuai   dengan Perma No.4 tahun 2019. Metode Penelitian ini menggunakan Yuridis Normatif. Kebaharuan penelitian ini terletak pada penyimpangan ketentuan dalam Perma No. 4 tahun 2019 yang tidak dijalankan Pengadilan sehingga perlu dilakukan reposisi untuk menata kembali. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan   pelaksanaan penyelesaian sengketa perdata dengan gugatan sederhana (small claim court) meliputi tahapan pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukkan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian dan putusan diselesaikan dalam waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak sidang pertama. Apabila ada yang keberatan dengan putusan tersebut dapat mengajukan memori keberatan diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari.  The purpose of this study is to understand the repositioning of Civil Dispute Settlement Implementation with a Simple Claim (Small Claim Court). This is the urgency of the author to focus on providing recommendations to the court as an evaluation in order to carry out in accordance with Perma No. 4 of 2019. This research method uses normative juridical. The novelty of this research lies in the deviation of the provisions in Perma No. 4 of 2019 which was not carried out by the Court so it needed to be repositioned to reorganize. Based on the results of the study, it shows that the Implementation of Civil Dispute Settlement With a Simple Claim (Small Claim Court) includes the registration stage, examination of the completeness of a simple lawsuit, determination of the judge and appointment of a substitute clerk, preliminary examination, determination of the day of trial and summons of the parties, examination of the trial and reconciliation, evidence and decision completed within a maximum of 25 (twenty-five) days. since the first trial. If there are objections to the decision, they can file a memorandum of objection to be resolved within 7 (seven) days.

This study aims to determine the role of an advocate organization, in this case: The Indonesian Advocates Association (Peradi) in maintaining the dignity of its advocates who are addressing the law. Sociologically, the advocate profession is a free and independent profession and is responsible for law enforcement. However, juridically, because advocates are "law enforcers", as regulated in Article 5 paragraph 1 of the Advocate Act Number 18/2003, they are obliged to carry out their professional duties to defend cases that are their responsibility by adhering to the professional code of ethics. and laws and regulations. The approach used in this study is a normative juridical approach. This is clearly and evidently regulated in Article 15 of the Advocate Act Number 18/2003. The Indonesian Advocates Association Organization (Peradi) is expected to always be present in maintaining the advocate profession, especially in relation to the Immunity Rights of its advocates. The role of the Advocate organization of the Indonesian Advocates Association (Peradi) must be optimal in maintaining the dignity and prestige of Advocates who are in conflict with the law so that its Advocates are more competent in handling cases.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peranan Organisasi Advokat dalam hal ini Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dalam menjaga marwah dan martabat Advokat yang berhadapan dengan hukum. Secara sosiologis, profesi Advokat adalah profesi yang bebas dan mandiri serta bertanggung jawab dalam penegakan hukum. Namun, secara yuridis, karena Advokat merupakan penegak hukum , sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, maka berkewajiban untuk menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut secara terang dan jelas diatur di dalam Pasal 15 Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003. Pendekatan   yang   digunakan   dalam   penelitian   ini   adalah   pendekatan   yuridis normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa organisasi profesi hadir dalam menjaga profesi Advokat khususnya terkait dengan hak imunitas Advokat. Peranan Organisasi Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) harus optimal dalam menjaga marwah dan martabat Advokat yang berhadapan dengan hukum agar para anggotanya lebih berkompeten dalam penanganan perkara.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis politik hukum terhadap pembangunan untuk kepentingan umum atas tanah abrasi pasca hadirnya undang-undang yang memuat peraturan tentang cipta kerja. Berbagai macam pendekatan seperti pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual menjadi instrument pada jenis penelitian yuridis normatif yang digunakan sebagai metode dalam penelitian ini. Penemuan dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa telah ditambahkan kepentingan umum seperti halnya termaktub dalam pasal yang mengatur tentang pengadaan tanah sebanyak 6 (enam) kegiatan meliputi kawasan industri, ekonomi khusus, pariwisata, ketahanan pangan, industri gas, industri minyak, dan pengembangan teknologi. Hapusnya hak atas tanah karena tanah musnah bersamaan dengan pemberian kesempatan kepada pemegang kuasa atas tanah untuk perlu membangun kembali dan merevitalisasi atas pendayagunaan tanah dan diatur di dalamnya tentang pihak lain yang dapat melakukan rekonstruksi dan revitalisasi berdasarkan pemberian dana kerohiman pada kuasa atas tanah atau kuasa pendayagunaan. Adanya perubahan-perubahan tersebut diatas akan menjadi sebuah langkah lebih dekat demi terwujudnya keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran dalam pemberian kompensasi terhadap tanah musnah.  The purpose of this research is to analyze the legal politics of development in the public interest on abraded land after the presence of a law that contains regulations on work creation. Various approaches, such as the statutory and conceptual approach, become instruments for the type of normative juridical research that is used as a method in this research. The findings from the results of research conducted that public interest has been added as stated in the article that regulates land procurement as many as 6 (six) activities covering industrial areas, special economy, tourism, food security, gas industry, oil industry, and technology development. The abolition of land rights because the land is destroyed simultaneously with the opportunity for the holder of the power over the land to need to rebuild and revitalize the utilization of the land and it is regulated in it by other parties who can carry out reconstruction and revitalization based on the provision of spiritual funds to the power over land or the power of utilization. With the changes mentioned above, it is seen that it will be a step closer to the realization of justice, welfare, and prosperity in providing compensation for the destroyed land.

This article aims to examine the importance of realizing responsive land registration in the era of disruption to support people's welfare and examine the form of responsive land registration in the era of disruption to support people's welfare. Land registration has a high urgency because it is one of the elements in supporting the welfare of the people. This welfare is related to legal certainty and the fulfillment of governance needs which is manifested in guaranteeing legal protection for land management. However, there are still various problems related to land registration, especially in the era of disruption that demands optimization of technology. Therefore, changes are needed with responsive land registration as a solution. This article includes normative legal research with a statutory and conceptual approach. The urgency is to show a prescriptive on what should be applied to the legal issues under study, especially finding a form of land registration that is responsive in the era of disruption. The results show: (i) The urgency of realizing responsive land registration in the era of disruption to support people's welfare is that there are still land conflicts, the need for an efficient land registration mechanism and maximizing technology; (ii) Responsive forms of land registration in the era of disruption to support people's welfare are realized by: efficiency of land registration by means of information technology, optimization of responsive land registration by expanding community participation facilities, and accountability of land registration by revitalizing land stakeholders.Artikel ini bertujuan untuk mengkaji  pentingnya mewujudkan pendaftaran tanah responsif pada era disrupsi sebagai penunjang kesejahteraan rakyat, dan mengkaji tentang bentuk pendaftaran tanah responsif pada era disrupsi sebagai penunjang kesejahteraan rakyat. Pendaftaran tanah penting untuk menunjang kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan berkaitan dengan jaminan perlindungan hukum pengelolaan tanah. Masih terdapat permasalahan pendaftaran tanah pada era disrupsi yang menuntut optimalisasi teknologi menghadapi perubahan. Diperlukan perubahan pendaftaran tanah responsif sebagai jalan keluar. Artikel ini termasuk penelitian hukum normatif, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, analisis deduktif dengan pendekatan perundangan serta konseptual. Hasil penelitian menunjukkan: urgensi mewujudkan pendaftaran tanah responsif pada era disrupsi sebagai penunjang kesejahteraan rakyat adalah maraknya konflik pertanahan, kebutuhan mekanisme pendaftaran tanah yang efisien dan memaksimalkan teknologi;   bentuk pendaftaran tanah responsif pada era disrupsi diwujudkan dengan efisiensi pendaftaran tanah dengan teknologi informasi, optimalisasi pendaftaran tanah responsif dengan memperluas partisipasi masyarakat, akuntabilitas pendaftaran tanah dengan revitalisasi stakeholder pertanahan.      

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan COVID-19 pandemi di awal 2020, dan itu tiba di Indonesia pada Maret 2020. Tidak semua orang di dunia, termasuk Indonesia, memandang pandemi dalam cara yang sama. Menganalisis postingan Facebook Covid-19 adalah cara yang baik untuk mengukur opini publik tentang pandemi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji sentimen publik di Indonesia terkait wabah penyakit Covid19 dengan menganalisis reaksi terhadap Postingan Facebook, terutama yang berasal dari yang terverifikasi rekening pemerintah, yang akan dibandingkan dengan akun dari portal berita. Dengan bantuan CrowdTangle, 1211 postingan Facebook yang berisi kata "wabah covid-19" dari 10 pemerintah pejabat dan 10 portal berita dikumpulkan antara 21 Januari 2020, dan 21 Januari 2021, untuk ini belajar. Boxplot dan visualisasi cloud kata, sebagai serta uji statistik, digunakan untuk mengkonfirmasi sentimen yang berbeda dalam posting oleh berbagai jenis akun, serta reaksi publik yang berbeda. Postingan dari pejabat pemerintah, di sisi lain, cenderung menjadi lebih positif, sedangkan posting dari portal berita cenderung lebih negatif. Selanjutnya, posting oleh pejabat pemerintah cenderung menerima lebih positif reaksi, terlepas dari sentimen mereka, dibandingkan dengan posting oleh portal berita, yang menerima berbagai reaksi publik tergantung pada sentimen.

Interest in buying a motorcycle is certainly caused by various criteria, from the criteria of brand, model, type, price, engine capacity, transmission, braking, year of manufacture and fuel consumption. Of the many criteria, of course, makes buyers get a variety of choices according to their wishes. However, in practice, there are difficulties in determining the criteria in the selection of motorcycles because many consumers do not understand the criteria for motorcycles. The weight of the assessment criteria for the COPRAS method for choosing motorcycles are namely price criteria weighing 40%, fuel consumption weighing 30%, engine capacity weighing 20% ??and year of manufacture weighing 20%. The recommendation results from the selection of criteria for the Honda brand, type of scooter, automatic transmission and single disc braking, the recommendation results obtained are Beat Street with a value of 1,000, Genio with a value of 0.995, Scoopy with a value of 0.929, Vario 150 with a value of 0.866, PCX with a value of 0.812 and ADV with a value of value 0.796.

Futsal is a soccer game played indoors, this game itself is played by two teams, each team consisting of five people. At this time futsal is very much in demand from various groups ranging from children to adults, so there are many futsal field rental places, especially in the city of Pekanbaru. However, the problem that occurs is that it is still difficult for tenants to find out where there is a futsal field and the nearest futsal field from where the tenant is located, including price information and field facilities. Therefore, we need a system that can make it easier for tenants to find out where there is a futsal field and the nearest futsal field from the tenant's location. This system is made based on Android so that it can make it easier for users to use this system. The method used in making this system is the Haversine method. The results obtained are a marketplace system that can make it easier for users to find out where there is a futsal field, find the nearest field and it is also easy to find out all information related to the field and can make it easier to rent a futsal field through the marketplace system.

Entering an increasingly advanced era, the role of information technology is very important in various sectors. Currently, many business people have used information technology as a system in an agency or company. CV. Untung Maju Bersama is a company engaged in the sale of snacks and basic necessities. In its journey, the system used is still using a manual system. To maximize the sales system, therefore an analysis of the sales system design was made using the prototyping method to help improve the existing system. The system used on this website has three users, namely admin, sales, and delivery who have different access rights and have different tasks according to their respective job descriptions. In the analysis of this information system design, a prototyping method is used where the design made must be in accordance with the system to be built. Several features will be added in this proposed design system which did not exist in the previous system, namely the addition of an item tracking feature. This feature allows customers to see how far their orders have been processed. It is hoped that the design of this system can help CV. Untung Maju Bersama in maximizing sales and data management. 
Keywords: information systems, order systems, tracking systems, prototyping

Pembangkitan energi harus dapat direncanakan dan disesuaikan. Rencana produksi ditentukan berdasarkan prediksi kebutuhan energi masa depan dan ketersediaan energi baru dan terbarukan. Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan Pembangkit Listrik Tenaga Angin adalah Pembangkit Energi Baru Terbarukan dengan sistem tenaga mandiri, yang memiliki kondisi sumber daya terbaik, dan memiliki prospek aplikasi yang baik. Sehingga perlu adanya penelitian yang mendalam tentang peramalan potensi energi tersebut. Pendekatan penelitian adalah melakukan peramalan potensi energi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga angin (PLTB) dengan menggunakan model Jaringan Syaraf Tiruan (JST) Multi Layer Perceptrons (MLP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peramalan potensi energi PLTS dan PLTB Jawa Tengah tahun 2025, PLTS 0,0093% konsumsi energi di Jawa Tengah dan PLTB 0,407% konsumsi energi di Jawa Tengah.