Competition in the business world is getting tougher these days, requiring business people to make and implement the right business strategy, in order to maintain the viability of their business, especially in the difficult conditions when the Covid-19 pandemic hit. Increasing economic development in regions in Indonesia and increasing mobility of business people and the general public are tightening business competition in the transportation services business. The research objective is to determine the effect of liquidity and profitability on firm value with capital structure as an intervening variable in transportation companies listed on the Indonesian Stock Exchange. The type of research in this research is quantitative, with a descriptive and verification approach. The information in this study is secondary data, namely in the form of annual financial reports of companies that go public, which are listed on the Indonesia Stock Exchange from 2018 – 2021. The results of the analysis show that there is an effect of Liquidity, Profitability, on capital structure, Current Ratio has no effect on Debt to Equity Ratio; there is an effect of Profitability on Firm Value, there is an influence of liquidity on firm value through capital structure as an intervening variable; the effect of profitability on firm value through capital structure as an intervening variable; there is an effect of liquidity and profitability on company value through capital structure as an intervening variable in transportation companies on the Indonesia Stock Exchange before and during Covid-19.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dalam memilih perguruan tinggi terbaik di Kabupaten Kotawaringin Timur menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW). Pemilihan perguruan tinggi terbaik merupakan proses yang kompleks karena terdapat berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan, seperti kualitas pendidikan, biaya kuliah, dan fasilitas yang disediakan. Untuk mengatasi kompleksitas tersebut, metode SAW digunakan untuk memberikan bobot atau nilai penting pada setiap kriteria dan membandingkan perguruan tinggi di Kabupaten Kotawaringin Timur untuk menemukan yang paling sesuai dengan kebutuhan pengguna. SPK dirancang untuk membantu calon mahasiswa dalam memilih perguruan tinggi terbaik dengan cepat dan efektif, memberikan informasi yang akurat dan terpercaya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode SAW dapat menjadi solusi yang efektif untuk masalah pengambilan keputusan dan SPK yang dikembangkan dapat membantu pengguna dalam memilih perguruan tinggi terbaik di Kabupaten Kotawaringin Timur

Perkembangan teknologi informasi memberikan berbagai perubahan dalam berbagai bidang kehidupan, salah satunya adalah dalam dunia pendidikan. Perkembangan teknologi tersebut ditandai dengan munculnya teknologi berbasis Artificial Intelligence (AI) yang sudah mulai digunakan. Salah satunya adalah aplikasi chatbot. Aplikasi chatbot merupakan suatu aplikasi yang dibangun dengan mengadopsi pengetahuan manusia yang dapat memberikan respon secara cepat dan tepat. SMK YPE Nusantara Slawi sudah memiliki aplikasi chatbot akan tetapi aplikasi tersebut hanya digunakan untuk pembelajaran materi di salah satu prodi saja. Pihak sekolah mengalami kesulitan dalam promosi dan juga penyampaian informasi kepada masyarakat. Banyak masyarakat yang ketika membutuhkan informasi harus datang ke sekolah. Bahkan seringkali pertanyaan yang ditanyakan adalah sama antar satu dengan yang lainnya, sehingga terjadi ketidak efisiensi. Oleh karenanya dibutuhkan suatu aplikasi interaktif yang dapat memberikan informasi tentang sekolah tersebut. Aplikasi chatbot yang dibuat berisi informasi secara menyeluruh seputar sekolah yang terdiri dari jurusan, guru maupun data lainnya yang berkaitan dengan sekolah. Penelitian dilakuakn dalam beberapa tahapan mulai dari pengambilan data, analisis data, pembuatan aplikasi pengujian sampai ke implementasi sistem. Aplikasi dikembangkan dengan menggunakan Natural Language Procesing (NPL) yang akan dikembangkan berbasis website. Luaran penelitian yang ditargetkan adalah menghasilkan suatu aplikasi chatbot informasi sekolah dan hasilnya dapat dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi.

 This research aims to analyze the obstacles in handling election crimes and find the ideal argumentation basis to be used as an improvement to the handling of election crimes. The current handling of election criminal offenses is affected by problems of substance and structure. In terms of substance, there are several articles that regulate elements that are difficult to prove, such as articles related to money politics, political dowries, and unscheduled campaigns, while in terms of structure, the existence of integrated law enforcement centers tends to differ with each other in the process of handling election criminal offenses, which has an impact on the discontinuation of handling election criminal offenses. In addition, there is a change in the personnel of investigators and prosecutors when the process of handling violations is ongoing. This research is normative research. The results of the research illustrate that the redesign of the handling of election criminal offenses is carried out with two approaches, namely first, Article 492, Article 494, Article 495 paragraph (1) and paragraph (2), Article 513, Article 515, Article 518, Article 545. Second, the redesign of the handling of electoral crimes through the enactment of the concept of the provisions of Article 486 paragraph (2) and paragraph (4) expressly in the pattern of handling electoral crimes by the Gakkumdu center by placing the span of control of the termination of the investigation and prosecution process through legal instruments issued by Bawaslu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala dalam penanganan tindak pidana Pemilu serta menemukan basis argumentasi yang ideal untuk digunakan sebagai perbaikan terhadap penanganan tindak pidana Pemilu. Penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu saat ini dipengaruhi oleh problematika subtansi dan struktur. Dari sisi substansi, terdapat beberapa pasal yang mengatur Unsur-unsur yang sulit dibuktikan semisal pasal terkait politik uang, mahar politik, dan kampanye luar jadwal, sedangkan dari sisi struktur, keberadaan sentra penegakan hukum terpadu cenderung saling berbeda pandangan dalam proses penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu, yang berdampak pada tidak dilanjutkanya penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu. Di samping itu pula, dalam terjadi pergantian personil penyidik dan penuntut di saat proses penanganan pelanggaran tengah berjalan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Adapun hasil penelitian memberikan gambaran yakni redesain terhadap penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu dilakukan dengan dua pendekatan yakni pertama, Pasal 492, Pasal 494, Pasal 495 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 513, Pasal 515, Pasal 518, Pasal 545. Kedua, redesain terhadap penanganan tindak pidana Pemilu melalui dengan memberlakukan konsep ketentuan Pasal 486 ayat (2) dan ayat (4) secara tegas pada pola penanganan tindak pidana Pemilu oleh Sentra Gakkumdu dengan menempatkan rentang kendali penghentian proses penyidikan dan penuntutan melalui instrument hukum yang dikeluarkan oleh Bawaslu.  

The Healthy living community movement as known as GERMAS is a systematic and planned program that symergized with several ministries and institution. This program aims to increase people’s willingness and awareness to adopt a clean and healthy lifestyle and behavior, such as : physical activity, consuming fruits, and vegetables, and also regularly check up. This program (community service) was carried out in kota tangerang selatan, attended by 200 participants from various elements of the surrounding community, and reached an agreement to commit to healthy living, one of which was signing a healhy living commitment.

Upaya dalam meningkatkan mobilisasi masyarakat perlu adanya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai sejalan dengan pertumbuhan teknologi dan industri. Masalah yang sering terjadi dalam pembangunan jalan raya terutama pembangunan jalan raya di Dukuh Ngesing RT 21 RW 04 dan Dukuh Telahap RT 09 RW 02 Desa Kecapi terhalangnya oleh rintangan berupa sungai sehingga perlu dibangun bangunan penghubung seperti jembatan. Tahapan perencanaan diawali dengan survey pendahuluan, Perencanaan struktur atas jembatan dan Perencanaan struktur bawah jembatan. Hasil yang diperoleh dari perencanaan struktur atas jembatan menggunakan pipa sandaran 3 inch. Sandaran pipa panjang 20 cm lebar 15 cm tinggi 100 cm dengan tulangan D10-100 mm dan D10-150. Lantai trotoar lebar 70 cm tebal 20 cm dengan tulangan D12-200 mm dan D12-200. Lantai kendaraan lebar 7,4 m tebal 20 cm dengan susunan tulangan atas bawah D22-250 mm  dan D16-450 mm. Gelagar Memanjang (Girder) dengan dimensi WF 850.300.39.19 dan Gelagar Melintang (Diafragma) dengan dimensi WF 250.125.9.6. Untuk struktur bawah jembatan menggunakan pier dengan dimensi panjang 7,5 m tinggi 7,5 m lebar 1,75 m susunan tulangan D32 – 120 mm, D25 – 170 mm, dan tulangan hoops D13-500 mm, pile cap dengan dimensi panjang 11 m tinggi 1,5 m lebar 7 m susunan tulangan atas bawah D32 – 300 mm, dan D28 – 150 mm. Pada mutu beton pier dan pile cap menggunakan kuat tekan pada f’c 30 MPa dan mutu besi tulangan pada fy 400 MPa. Tiang pancang dengan mutu beton f’c 30 MPa diameter 40 cm membutuhkan 8 tiang dengan kedalaman sesuai perhitungan dan hasil sondir.  

Seiring perkembangan teknologi, media yang digunakan dalam menyampaikan informasi berubah menjadi media digital yang lebih efisien untuk digunakan. Tantangannya adalah bahwa informasi yang disajikan secara digital ini ternyata juga mempermudah penyebaran hoaks dalam berbagai bentuk baik tulisan, gambar, video, dan audio. Agar tidak mudah terpengaruh informasi hoaks di berbagai media digital, maka perlu dilakukan peningkatan literasi digital dikalangan generasi muda. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dampak literasi digital terhadap pencegahan informasi hoaks. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dimana pengambilan data dilakukan menggunakan kuesioner dengan subjek siswa SMK Kristen Bisnis dan Manajemen Salatiga. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa literasi digital memiliki pengaruh 63,6% terhadap pencegahan hoaks. Bentuk hubungan yang terjadi antar variabel yaitu positif, dan untuk korelasi yang didapatkan termasuk kuat. Bentuk hubungan yang positif menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman tentang literasi digital maka semakin tinggi juga pencegahan hoaks.

Penelitian ini membahas mengenai Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati. Jenis penelitian ini yaitu yuridis empiris. Penelitian mempergunakan pendekatan studi kasus bermaksud menemukan gambar menyeluruh mengenai suatu keadaan. Adapun metode penentuan sampel didasarkan atas hukum probabilitas. Metode pengumpulan data pada penelitian ini dengan bahan hukum primer sekunder, dan tersier. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana implementasi pendaftaran hak atas tanah pertama kali di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati dan apa saja kendala yang dialami beserta bagaimana solusi dalam menangani kendala tersebut. Hasil penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah pertama kali di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati sudah berjalan baik, meskipun masih mengalami beberapa kendala yaitu seperti pelaksanaan pengumpulan data dan pengolahan data fisik dan data yuridis, ketepatan waktu dalam proses penerbitan sertifikat hak atas tanah, ketepatan biaya dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah pertama kali, pengetahuan masyarakat terhadap prosedur penerbitan sertifikat hak atas tanah pertama kali. 

 The purpose of this study is to examine the system of recovering state financial losses in the criminal justice system for corruption in Indonesia and the reconstruction of state financial losses as an alternative to imprisonment. This research is included in non-doctrinal research, using normative-empirical research methods. The results of the research describe, the recovery of state financial losses carried out by the Prosecutor's Office through asset tracing and the implementation of Judge's decisions, does not indicate the existence of an optimal law enforcement system for efforts to save state assets. Only an average of 12.3%. It is necessary to reconstruct the recovery of state financial losses by reconstructing Article 4 Jo Article 18 Paragraph (1) letter b of Law no. 20 of 2001 concerning the Second Amendment to Law Number 31 of 1991 and the reconstruction of Article 5 paragraph (1) letter b Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia No. 15 of 2020, namely the return of state finances can be realized in the settlement of cases through a restorative justice approach at the High Court as an alternative to imprisonment. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengkaji mengenai sistem pengembalian kerugian keuangan negara dalam sistem pemidanaan tindak pidana korupsi di Indonesia dan rekonstruksi pengembalian kerugian keuangan negara sebagai alternatif pengganti pidana penjara. Penelitian ini masuk dalam penelitian non-doktrinal, dengan menggunakan metode penelitian normatif-empiris, Hasil penelitian menjabarkan, pengembalian kerugian keuangan negara yang dilaksanakan oleh Kejaksaan melalui aset tracing dan pelaksanaan putusan Hakim, tidak menunjukan adanya suatu sistem penegakan hukum yang optimal terhadap upaya penyelamatan kekayaan negara. Hanya rata-rata sebesar 12,3%. Perlu adanya rekonstruksi pengembalian kerugian keuangan negara dengan melakukan rekonstruksi Pasal 4 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 dan rekonstruksi Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Jaksa Agung RI No. 15 Tahun 2020, yakni pengembalian keuangan negara dapat diwujudkan dalam penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative justice di Kejaksaan Tinggi sebagai alternatif pengganti pidana penjara. 

 The purpose of this study is to analyze the implementation of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration in terms of guaranteeing legal certainty and protection to holders of land rights. This study aims to test the effectiveness of the implementation of Government Regulation Number 24 of 1997, especially the application of Article 32 paragraph (2) in the event of cancellation of the transfer of rights. This type of research is normative juridical with a case approach, descriptive analytical research specifications. The results of the study show that the provisions of Article 32 paragraph (2) of Government Regulation Number 24 of 1997 are not effective enough to provide legal protection for land buyers, because the sale and purchase that occurs later by a court decision of the seller is declared bankrupt. The provisions of Article 32 paragraph (2) of Government Regulation Number 24 of 1997 were not considered by the Panel of Judges examining case Number 3/Pdt.Sus–Other Claims/2018/PN.Smg jo. Number 16/Pdt.Sus–Bankrupt/2017/PN Niaga Smg jo. Number 1/Pdt.Sus–PKPU/2017/PN Smg dated 5 September 2018 jo. Number 2 K/PDT.Sus–Bankrupt/2019 February 21 2019, because in the Paulina action case the Panel of Judges provided legal considerations based on the provisions of Article 41, 42 Law Number 37 of 2004 Concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, sale and purchase object of dispute as referred to the Deed of Sale and Purchase Number 340 of 2017 dated August 16 2017, while the seller was declared bankrupt on December 18 2017, the sale and purchase was carried out only 4 (four) months before the bankruptcy decision was pronounced, then the sale and purchase of Property Rights Certificate Number 4086/ The Salatiga sub-district must be cancelled. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam  kaitan jaminan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas tanah. Penelitian ini hendak menguji efektifitas Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 khususnya penerapan Pasal 32 ayat (2) dalam hal terjadinya pembatalan peralihan hak. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus, spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tidak cukup efektif memberikan perlindungan hukum bagi pembeli tanah, karena jual beli yang terjadi kemudian oleh putusan pengadilan penjual dinyatakan pailit. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pemeriksan perkara Nomor 3/Pdt.Sus–Gugatan Lain-lain/2018/PN.Smg jo. Nomor 16/Pdt.Sus–Pailit/2017/PN Niaga Smg jo. Nomor 1/Pdt.Sus–PKPU/2017/PN Smg tanggal 5 September 2018 jo. Nomor 2 K/PDT.Sus–Pailit/2019 21 Februari 2019, karena di dalam perkara action paulina Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 41, 42 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, jual beli objek sengketa sebagaimana  Akta Jual Beli Nomor 340 Tahun 2017 tanggal 16 Agustus 2017, sedangkan penjual dinyatakan pailit pada tanggal 18 Desember 2017 maka jual beli tersebut dilakukan hanya 4 (empat) bulan sebelum putusan pailit diucapkan, maka jual beli atas Sertifikat Hak Milik Nomor 4086/Kelurahan Salatiga tersebut harus dibatalkan.