Pelaporan kehilangan dan penemuan barang di Unkartur masih dilakukan secara konvensional. Warga kampus biasanya melapor kepada pihak keamanan mengenai kehilangan yang mereka alami. Namun, proses pelaporan dan pencarian barang yang hilang tersebut membutuhkan banyak waktu, tenaga, dan biaya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah sistem pelaporan barang hilang dan barang temuan khususnya di lingkungan kampus Unkartur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Unified Modelling Language (UML) dan Entity Relationship Diagram (ERD). Sistem ini berguna dalam mengelola data barang hilang dan barang temuan agar lebih terstruktur dan efisien. Hasil dari perancangan sistem Lost & Found ini dapat menjadi solusi dalam proses pencarian barang hilang dan pengembalian barang temuan di lingkungan kampus Unkartur.

The COVID-19 pandemic has driven an increase in social media activity as a means of communication and expressing opinions, but it has also introduced new challenges to freedom of expression. This study aims to analyze policies restricting freedom of expression on social media during the pandemic from the perspective of constitutional law. A qualitative descriptive approach was employed, with data collected through in-depth interviews, focus group discussions (FGDs), and legal document analysis. The study involved 15 informants, comprising legal experts, human rights activists, and social media users. Findings indicate that 60% of informants consider the restriction policies to be ambiguous and prone to misuse, while 40% support these policies for maintaining social stability. In this context, the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) serves as the primary legal basis for these policies. Yet, its implementation is often criticized for conflicting with democratic principles and human rights. The study also reveals that while the policies have successfully reduced the spread of false information, their impact on freedom of expression is significant, including the removal of critical content targeting the government. This study highlights the need for more transparent, fair, and evidence-based policies to balance public protection and respect for individual rights. It contributes to constitutional law discourse by providing recommendations for policy revisions that are more responsive to the challenges of the digital era, particularly during crise

To create a peaceful and orderly area and provide protection to the community, it is necessary to arrange, maintain and control livestock that can interfere with or affect people's life activities in order to create safety and comfort from the disturbance of roaming livestock. Legal problems that occur against the control of livestock by involving community participation in efforts to realize peace and public order, especially their relationship with livestock, as well as factors that hinder community participation in realizing peace and public order related to the control of livestock in Oebelo Village, Central Kupang District, Kupang Regency. In this study, data collection techniques were carried out in two ways, namely the method of interview and observation. The collected data is then analyzed and then presented or presented in a qualitative descriptive manner. The results of the study show that (1) The role and participation of the community is needed in an effort to realize peace and public order, especially the relationship in the control of livestock. Where the role and participation of the community can be carried out by ordering livestock owned and coordinating with the village government in realizing peace and order. (2) The factors that inhibit community participation in realizing peace and public order in the control of livestock are due to the lack of optimal public awareness in regulating livestock, the absence of laws that regulate and the support of the village government that is not optimal in cooperation to support peace and public order.

The constitutional procedural law in Indonesia plays a crucial role in upholding constitutional supremacy, with the Constitutional Court (MK) serving as the guardian that reviews laws and resolves constitutional disputes. This article discusses the procedural law in MK, the challenges it faces, and its impact on law enforcement and justice in Indonesia. The enforcement of justice in Indonesia remains far from ideal, reflected in the chaotic legal system, structure, and culture. This study examines the Kanjuruhan Tragedy to provide an insight into the practice of law enforcement. The findings show that the state is legally responsible for the incident due to its failure to protect and fulfill the human rights of the victims. However, law enforcement in Indonesia remains discriminatory, sharp against the lower classes, yet blunt against the elites. It is hoped that law enforcement officers and the government will be more attentive and aware of the importance of fair justice enforcement, ensuring that all citizens receive legal certainty, order, and protection based on truth and justice.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang inovatif dan efisien dalam meningkatkan pemahaman serta minat belajar siswa kelas IV di SDIT Semarak Rejang Lebong. Latar belakang dari penelitian ini adalah rendahnya minat dan pemahaman siswa terhadap materi PAI yang disampaikan menggunakan metode pembelajaran konvensional. Metode pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model [sebutkan model pengembangan, misalnya: ADDIE atau 4D], yang mencakup langkah-langkah analisis kebutuhan, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Media pembelajaran yang dikembangkan berbentuk [sebutkan jenis media, misalnya: video animasi interaktif, game edukasi, atau media berbasis multimedia lainnya]. Proses validasi dilakukan oleh ahli materi PAI serta ahli media pembelajaran untuk memastikan kualitas konten dan desain media yang dihasilkan. Uji coba lapangan dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas media pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman dan minat siswa, dengan menggunakan metode pengumpulan data seperti [sebutkan metode pengumpulan data, misalnya: pre-test dan post-test, observasi, kuesioner]. Hasil penelitian menunjukkan bahwa [sebutkan temuan utama, misalnya: terjadi peningkatan signifikan pada skor post-test dibandingkan pre-test, siswa memberikan respon positif terhadap media, guru merasa puas dengan media yang digunakan]. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran yang dikembangkan terbukti efektif dan layak digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PAI di SDIT Semarak Rejang Lebong. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengeksplorasi penerapan media ini pada kelas dan materi PAI lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang inovatif dan efisien dalam meningkatkan pemahaman serta minat belajar siswa kelas IV di SDIT Semarak Rejang Lebong. Latar belakang dari penelitian ini adalah rendahnya minat dan pemahaman siswa terhadap materi PAI yang disampaikan menggunakan metode pembelajaran konvensional. Metode pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model [sebutkan model pengembangan, misalnya: ADDIE atau 4D], yang mencakup langkah-langkah analisis kebutuhan, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Media pembelajaran yang dikembangkan berbentuk [sebutkan jenis media, misalnya: video animasi interaktif, game edukasi, atau media berbasis multimedia lainnya]. Proses validasi dilakukan oleh ahli materi PAI serta ahli media pembelajaran untuk memastikan kualitas konten dan desain media yang dihasilkan. Uji coba lapangan dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas media pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman dan minat siswa, dengan menggunakan metode pengumpulan data seperti [sebutkan metode pengumpulan data, misalnya: pre-test dan post-test, observasi, kuesioner]. Hasil penelitian menunjukkan bahwa [sebutkan temuan utama, misalnya: terjadi peningkatan signifikan pada skor post-test dibandingkan pre-test, siswa memberikan respon positif terhadap media, guru merasa puas dengan media yang digunakan]. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran yang dikembangkan terbukti efektif dan layak digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PAI di SDIT Semarak Rejang Lebong. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengeksplorasi penerapan media ini pada kelas dan materi PAI lainnya.

This research aims to provide insight and knowledge for readers regarding Asset Forfeiture in banking on assets generated through Money Laundering Crimes and legal consequences on a legal relationship between banks and depositors on assets that are seized. The background in this research concerns the conception of Indonesia as a state of law in carrying out its role as a state through state representatives who have law enforcement status in carrying out the law enforcement process in money laundering cases, especially in carrying out a series of mechanisms to seize the assets of suspects or defendants in banking. The research method in this study uses normative research methods by analyzing the identification of problems outlined in this discussion with various laws and regulations related to this discussion and strengthened by literature data consisting of books and legal research journals. In the research in the first sub-chapter discussion analyzes and discusses asset forfeiture in banking for assets resulting from money laundering crimes by linking to the relevant laws and providing an explanation of the formal law in conducting asset forfeiture in banking. Then, in the second sub-chapter discussion discusses and analyzes the legal consequences of the legal relationship between banks and depositors on assets that are seized and indicated that the assets are generated through money laundering for the benefit of cases in the criminal justice process.

One of the local wisdom in Manggarai that relates to agreement or engagement is the ijon system. Basically, the ijon system is asystem of agreement or trade ia an item that arises in the community that is not clear about the goods or thre results that will be obtained. The method that is appropriate or has relationship with the material that we will discuss, namely the descriptive research method. Descriptive research method is research that aims to describe something is acertain area and at a certain time. Usually in this reseach the research already gets or already has a picture in the form of initial data about the problem to be studied. Buying and selling coffee with a bond system is not made in writing but is only confirmed by the buyer’s deposit receipt. In the practice of the coffee bond system in Colol village, two parties are involved, namely: 1. Coffee Farmers 2. Ijon Buyers/Middlemen to solve any problems related to the bond system in their Village, can use several alternatives and step taken by Colol villagers if a problem occur, namely: 1. Done in a family way 2. Done at the village office 3. Done in court.
 

Legal protection for the tradition of forced marriage has been regulated in the form of Law Number 12 of 2022 concerning criminal acts of sexual violence. With the enactment of Law Number 12 of 2022, it guarantees legal certainty for victims of forced marriage in protecting their rights. The purpose of this research is to determine the essence of the "Her Tutu" (Forced Marriage) tradition and to determine the categorization of the "Her Tutu" (forced marriage) tradition. This research uses a type of socio-legal research, using an empirical approach, namely an approach based on the type of data and data analysis. The data used includes primary and secondary data, data collected through interviews and observations. Also, using data analysis by transcribing and compiling data systematically. From the research results it can be concluded (1) This tradition is based on family values and community unity. Marriage is seen as a way to strengthen relationships between families and maintain social harmony. (2) The tradition of her tutu forced marriage in the customary law of the Kemak tribe in Belu Regency. can be categorized as a criminal offense according to the sexual violence crime law contained in Article 10 of the Sexual Violence Crime Law. Based on conclusions. suggestions that can be given (1) Loss of individual autonomy and rights in determining their marriage. (2) Forced marriage is included in one type of criminal act of sexual violence (seen from Article 10 Paragraph (1) of Law Number 12 of 2022 concerning criminal acts of violence sexual.

Indonesia as an agricultural country rich in natural resources, relies heavily on agriculture to support its economy, especially in Central Java where the majority of the population are farmers. However, many rural areas, such as Tegalrandu village in Srumbung, Magelang, face challenges due to limited agricultural knowledge and resources. This study aims to empower farmers in Tegalrandu by improving their agricultural practices through the use of compost as a sustainable fertilizer. This study uses the Asset Based Community Development (ABCD) methodology, which focuses on local strengths and assets to catalyze community-driven development. Participants included local farmers who were engaged through a series of workshops and hands-on training in compost production using household waste and natural activators. The results showed that farmers successfully produced high-quality compost, leading to improved soil health and crop yields. In addition, the community showed increased knowledge and confidence in sustainable agricultural practices. This study underscores the importance of participatory approaches in agricultural development, highlighting the potential of composting to not only increase crop production but also foster economic resilience among rural farmers. The implications extend beyond local agricultural practices, suggesting that similar empowerment strategies can be applied in other rural contexts to promote sustainability and community development.