Publication Search

Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan kontributor penting dalam pembangunan ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah, dan penguatan struktur ekonomi berbasis lokal. Namun demikian, banyak IKM masih menghadapi tantangan berkelanjutan yang berkaitan dengan keterbatasan kapasitas inovasi, rendahnya adopsi pemasaran digital, serta lemahnya akses terhadap kemitraan strategis. Sentra IKM Srikayu di Surakarta merupakan klaster industri furnitur yang mengkhususkan diri pada produk berbahan kayu jati dan mahoni dengan karakteristik kualitas yang kuat, namun perluasan pasar dan pengembangan kemitraannya masih belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kondisi internal dan eksternal Sentra IKM Srikayu menggunakan analisis strategis berbasis SWOT sebagai dasar perumusan strategi pengembangan akses pasar dan kemitraan. Metode penelitian yang digunakan adalah mixed-method dengan mengintegrasikan diskusi kelompok terfokus, wawancara mendalam, dan analisis data sekunder. Hasil analisis matriks IFAS dan EFAS menunjukkan skor masing-masing sebesar 2,82 dan 2,62, yang menempatkan sentra pada Kuadran I, yang mengindikasikan strategi pertumbuhan agresif. Rekomendasi strategi meliputi penguatan branding dan pemasaran digital, diversifikasi desain produk sesuai tren pasar, perluasan kemitraan strategis, serta peningkatan kapasitas produksi dan kapabilitas sumber daya manusia guna menjamin daya saing dan keberlanjutan jangka Panjang.

Deteksi nyeri secara objektif merupakan tantangan penting dalam dunia medis, terutama bagi pasien yang tidak mampu menyampaikan rasa sakitnya secara verbal, seperti bayi, lansia, atau penderita gangguan komunikasi. Teknologi non- invasif berbasis sensor menjadi solusi potensial untuk mengatasi keterbatasan metode subjektif. Penelitian ini bertujuan meninjau secara sistematis literatur terkini mengenai penerapan Radar MIMO dan algoritma kecerdasan buatan dalam deteksi nyeri non-invasif. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan pedoman PRISMA 2020, melalui penelusuran basis data IEEE Xplore, ScienceDirect, PubMed, Google Scholar, dan SpringerLink untuk periode 2021– 2025. Dari hasil seleksi diperoleh 17 artikel inklusi yang mencakup penggunaan Radar MIMO, UNBC-McMaster, BioVid, Medical Imaging (CT/MRI), Radar SISO, serta studi review, survey, bibliometrik, dan teoretis. Dari sisi algoritma, CNN dan SVM menjadi pendekatan paling dominan, diikuti Neural Network dan metode lain, dengan tren yang mengarah pada penggunaan multimodal untuk meningkatkan akurasi. Hasil penilaian kualitas dengan GRADE menunjukkan mayoritas studi berkualitas sedang, dengan keterbatasan utama pada ukuran sampel kecil, pelabelan nyeri yang belum konsisten, bias populasi, serta kurangnya validasi klinis nyata. Kesimpulannya, Radar MIMO dan algoritma deep learning memiliki potensi besar untuk deteksi nyeri non-invasif. Namun, penelitian lanjutan perlu difokuskan pada pembangunan dataset yang lebih inklusif, standarisasi pelabelan nyeri, serta pengujian dalam konteks klinis, dengan memperhatikan aspek etika dan privasi agar teknologi ini dapat diimplementasikan secara luas dalam layanan kesehatan.

Perang siber adalah suatu kondisi konflik dengan menggunakan perkembangan teknologi informasi dan komunikas dimana menjadi sebuah fenomena sosial dalam relasi internasional yang menjadi masalah serius bagi bangsa-bangsa di dunia dalam membangun stabilitas internasional. Mmenghadapi variasi bentuk perang siber, dibutuhkan adanya proses pembangunan nasional berbasis keamanan siber/cyber security sebagaimana telah dilakukan oleh beberapa bangsa-bangsa di dunia. Perang siber sesungguhnya merupakan bentuk dari perang dunia ketiga yang sudah terjadi. Kekosongan dalam literatur hukum internasional membuat model serangan siber semakin menunjukkan kesiapannya untuk terlibat dalam konflik bersenjata. Konflik siber, yang melibatkan serangan terhadap sistem komputer dan jaringan digital, menimbulkan pertanyaan kompleks mengenai bagaimana prinsip-prinsip hukum humaniter yang ada dapat diterapkan dalam konteks konflik ini. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif (legal  study  research) yang bersifat kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus dari bahan primer dan sekunder. Tantangan HHi dalam mengatur konflik siber mulai dari definisi, pelacakan pelaku, perlindungan masyarakat, sampai penyesuaian hukum dengan teknologi baru. Diperlukan pembaruan hukum, peningkatan kerja sama antar negara, dan penguatan cara penegakan hukum agar perlindungan kemanusiaan tetap terjaga di zaman digital. HHI dapat diterapkan pada konflik siber tetapi perlu adaptasi melalui instrumen baru atau interpretasi progresif sebagaimana Kasus Rusia-Ukraina yang menjadi bukti urgensi penyesuaian hukum.

Provinsi Jawa Tengah memiliki tingkat ketimpangan yang cukup tinggi, terutama di perkotaan. Data BPS Semester 2 Tahun 2024 menunjukkan rasio ketimpangan di perkotaan sebesar 0.392 dan di pedesaan 0.364, yang disebabkan oleh pembangunan wilayah yang belum merata. Pemerataan pembangunan menjadi fokus utama dalam RPJMN 2025–2045 menuju Indonesia Emas 2045, dengan "Pembangunan Kewilayahan" sebagai agenda ke-6 dari 8 agenda pembangunan, dengan tujuan untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan pembangunan. Jawa Tengah memiliki 35 kabupaten/kota dengan tantangan pembangunan yang beragam. Untuk mencapai keadilan pembangunan, daerah tertinggal perlu diprioritaskan. Penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi daerah prioritas pembangunan menggunakan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dengan metode Entropy untuk pembobotan kriteria dan TOPSIS (Technique for Order by Similarity to Ideal Solution)  untuk penentuan prioritas. Kriteria yang digunakan meliputi aspek pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, seperti Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Pengeluaran per Kapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Persentase Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), serta Gini Ratio (rasio ketimpangan ). Hasil analisis menunjukkan bahwa Kabupaten Pemalang, Wonosobo, dan Banjarnegara merupakan daerah prioritas pembangunan. Hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi pemangku kebijakan untuk mendukung pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.

Kemiskinan merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Tingginya jumlah penduduk miskin di beberapa wilayah, seperti di Provinsi Jawa Tengah, mencerminkan kompleksitas permasalahan yang dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, tingkat kemiskinan, dan pembangunan ekonomi. Provinsi Jawa Tengah, dengan populasi besar, memiliki tingkat kemiskinan yang signifikan, sehingga memerlukan intervensi strategi untuk mengoptimalkan penyaluran program pembangunan. Untuk mendukung pemerintah dalam menentukan prioritas penanganan kemiskinan secara efektif dan efisien, diperlukan sistem pendukung keputusan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk merancang sistem pendukung keputusan berbasis TOPSIS yang efisien dan mampu memberikan rekomendasi terbaik berdasarkan beberapa kriteria utama: jumlah penduduk, Tingkat pengangguran, upah minimum, PDRB, dan jumlah penduduk miskin. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kota Semarang memiliki tingkat kemiskinan terendah dengan nilai preferensi tertinggi (0,686725), sedangkan Kabupaten Brebes memiliki tingkat kemiskinan tertinggi dengan nilai preferensi terendah (0,154773). Validasi metode TOPSIS yang diterapkan dalam sistem ini mencapai tingkat akurasi sebesar 77,17% yang menunjukkan bahwa hasil pemeringkatan konsisten dengan keselarasan signifikan antara hasil sistem dan kondisi riil. Dengan demikian, sistem pendukung keputusan ini memberikan kontribusi nyata dalam mengklasifikasi wilayah berdasarkan tingkat kemiskinan, sehingga dapat menjadi alat bantu strategi dalam perencanaan program Pembangunan yang lebih tepat sasaran.

The Jakarta-Bandung High Speed Rail (KCJB) project is one of the strategic infrastructure initiatives resulting from the output of cooperation between Indonesia and China following the Belt and Road Initiative (BRI) policy. Although the project is promising in improving transportation efficiency, reducing carbon emissions, and the potential for regional economic growth, its implementation is inseparable from various challenges, one of which is geopolitics. This research aims to find out the geopolitical dynamics that arise due to China's incentives in financing and mastering KCJB technology, and also examine Indonesia's position in the midst of regional conflicts, one of which is the South China Sea dispute. The method in this research is qualitative based on literature study. This research reveals that the KCJB project is not just technical cooperation, but reflects a struggle for strategic influence. Indonesia's dependence on financing and technology from China creates potential asymmetry in bilateral relations and risks to sovereignty. The findings are expected to enrich the discourse on foreign policy and national infrastructure in the face of increasingly complex regional or global challenges.

Inovasi sosial dan kewirausahaan sosial telah menjadi strategi utama dalam menciptakan solusi berkelanjutan bagi tantangan sosial dan ekonomi yang tidak dapat diselesaikan oleh pendekatan bisnis konvensional. Makalah ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis inovasi sosial dan perannya dalam kewirausahaan sosial; 2) Mengidentifikasi hubungan antara inovasi sosial dan keberlanjutan UMKM dalam konteks ekonomi berbasis dampak sosial; 3) Menjelaskan faktor-faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan kewirausahaan sosial. Hasil penelitian menunjukkan inovasi sosial berkontribusi dalam meningkatkan daya saing dan ketahanan UMKM melalui penerapan model bisnis berbasis dampak sosial, ekonomi sirkular, serta digitalisasi bisnis. Keberhasilan kewirausahaan sosial dipengaruhi oleh faktor internal, seperti kepemimpinan yang visioner, strategi pengelolaan sumber daya manusia yang efektif, serta model bisnis yang adaptif dan inovatif. Sementara itu, faktor eksternal yang berperan mencakup dukungan kebijakan pemerintah, akses terhadap pendanaan berbasis dampak sosial, serta kemitraan strategis dengan sektor swasta dan akademisi. Indikator utama keberhasilan kewirausahaan sosial mencakup pengukuran dampak sosial dan ekonomi, keberlanjutan finansial dan operasional, serta efektivitas model bisnis dalam menjangkau masyarakat yang lebih luas. Sebagai implikasi, makalah ini merekomendasikan penguatan kebijakan publik yang mendukung bisnis sosial, peningkatan akses pendanaan berbasis dampak, serta integrasi inovasi sosial dalam strategi pengembangan UMKM. Dengan menciptakan ekosistem yang lebih mendukung bagi kewirausahaan sosial, diharapkan inovasi sosial dapat menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan menganalisis sinergi pengelolaan zakat produktif dengan Sustainable Development Goals (SDGs) melalui studi kasus di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur. Zakat produktif dipandang memiliki potensi strategis sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam pengentasan kemiskinan, penciptaan pekerjaan layak, peningkatan kualitas pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui analisis dokumen, literatur, dan data sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi zakat di BAZNAS Jawa Timur dilakukan melalui program unggulan, yaitu Jatim Makmur, Jatim Cerdas, dan Jatim Sehat. Program Jatim Makmur berkontribusi pada SDG 1, SDG 8, dan SDG 10 melalui bantuan modal usaha, pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan sosial. Program Jatim Cerdas mendukung SDG 4 melalui pemberian beasiswa dan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Sementara itu, Jatim Sehat berkontribusi pada SDG 3 melalui bantuan layanan kesehatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan, seperti belum optimalnya penghimpunan zakat, keterbatasan pendampingan mustahik, dan belum terintegrasinya indikator SDGs dalam evaluasi program. Oleh karena itu, penguatan tata kelola, digitalisasi, dan kolaborasi lintas sektor diperlukan agar zakat dapat berperan lebih efektif sebagai pilar pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Penelitian ini membahas peran dana desa dalam pembangunan Desa Cibiru Wetan pada tahun 2021. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengumpulkan informasi dari dokumen resmi dan kajian terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana desa berkontribusi signifikan terhadap peningkatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan penyediaan air bersih. Meskipun terdapat kemajuan yang dicapai, tantangan seperti kapasitas pengelolaan yang terbatas masih perlu diatasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa untuk memaksimalkan manfaatnya. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, diharapkan dana desa dapat lebih efektif dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa Cibiru Wetan.

The plan for the construction of the Kra Canal has emerged since 1977, initiated by King Narai. The Kra Canal will connect the Gulf of Thailand and the Andaman Sea, making it an alternative to the congested and vulnerable Strait of Malacca. Despite its great potential and benefits and having been planned for a long time, the canal has yet to be built. This paper aims to discuss the reasons behind the difficulties in constructing the Kra Canal. The method used in this paper is qualitative descriptive by conducting library research. The theories applied are Security Dilemma and Maritime Diplomacy. The data used are secondary data sourced from books, journals, credible official news, and relevant trustworthy websites. The findings indicate that there are complex geopolitical and economic aspects. Major challenges include high costs, risks of damage, environmental concerns, and Thailand’s unstable internal political situation. The presence of the Kra Canal has the potential to complicate the security situation in the Southeast Asian region with the involvement of major powers such as China, India, and the United States.

Islamic banking, with principles based on Islamic law, has developed rapidly and become an important part of the global financial system. In the last few decades, Islamic banking has not only been seen as an alternative to conventional banking, but also as an instrument that can make a significant contribution to sustainable economic development. Sharia principles such as the prohibition of riba (interest), maisir (speculation), and gharar (uncertainty) as well as a commitment to social justice and general welfare provide a strong foundation for promoting a sustainable and inclusive economy. This research describes the challenges and opportunities of Islamic banking in realizing sustainable economic development in the form of writing based on literature studies carried out by finding secondary data obtained from literature studies carried out. In expressing the challenges and opportunities of sharia banking in realizing sustainable economic development, it is carried out using the concept of sustainable economic development by looking at three aspects, namely social aspects, economic aspects and environmental aspects.

Digital challenges have become a major focus in the sustainable development agenda, with digital literacy being key to addressing these challenges. This article aims to analyze how digital literacy plays a role in realizing the Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia. The research utilizes a literature review, which includes a variety of related literature, such as journals, books, and research reports. The results show that digital literacy is essential to support quality education, reduce social and economic disparities, and promote inclusive economic growth. To reap the full benefits of digital literacy, there are still challenges such as the digital divide and unequal access. Therefore, digital literacy is essential to face the challenges and realize the vision of sustainable development in this digital era.

Green Sukuk is a financial instrument that combines the principles of Islamic finance with sustainable development goals. This article discusses the role, practices, mechanisms, as well as challenges and efforts of the government in developing Green Sukuk in Indonesia. Green Sukuk have great potential in supporting the transition to a sustainable economy by providing a source of funding for environmentally friendly projects. However, challenges such as lack of awareness and capacity of financial institutions need to be overcome to optimize the contribution of Green Sukuk. Through strengthening regulations, outreach, product innovation and international cooperation, it is hoped that the Green Sukuk market can continue to develop and support the achievement of sustainable development goals in Indonesia.    

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi teknologi cerdas untuk pembangunan berkelanjutan e-bisnis di sektor pariwisata Tawangmangu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai teknologi cerdas telah diintegrasikan ke dalam sektor pariwisata Tawangmangu, seperti website, aplikasi, media sosial, sistem pemesanan online, teknologi mobile, dan Internet of Things (IoT). Integrasi teknologi cerdas telah memberikan dampak positif bagi pembangunan berkelanjutan e-bisnis di sektor pariwisata Tawangmangu, seperti meningkatkan efisiensi operasi, meningkatkan pendapatan, meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan daya saing, dan mempromosikan pariwisata berkelanjutan. Namun, masih terdapat beberapa tantangan dan hambatan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan akses internet, kurangnya keterampilan, biaya, keamanan data, dan regulasi. Rekomendasi untuk meningkatkan integrasi teknologi cerdas di sektor pariwisata Tawangmangu adalah memperluas akses internet, meningkatkan pelatihan, memberikan insentif, meningkatkan kesadaran, dan membuat regulasi.

Pengembangan sektor pertanian di pedesaan seringkali menghadapi berbagai kendala dan tantangan. Kendala dalam pembangunan pertanian ini dapat berupa berbagai factor seperti factor manusia maupun lingkungan yang dapat terjadi di Desa Cupak, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang. Desa Cupak memiliki potensi bidang pertanian dan peternakan yang cukup baik. Potensi yang ada di desa ini antara lain ketersediaan lahan pertanian, adanya sektor perkebunan, dan tanaman pangan, ketersediaan SDM pertanian, dan adanya kegiatan kelompok tani yang cukup aktif. Sayangnya, potensi ini tidak diimbangi dengan pengembangan kemampuan petani dalam meningkatkan kemampuan Bertani sehingga hanya terbatas pada pengelolaan umbi porang yang seharusnya bisa dijadikan produk tertentu. Dengan masalah tersebut perlu diadakan serangkaian pelatihan bagi petani porang desa cupak.  

Teori ini menjelaskan tentang adanya tingkat pengangguran dalam terhadap relevansi tingkat tengan kerja yang mengalami sebuah wacana dalam pemberdayaan masyarakat yang menimbulkan jumlah penduduk miskin terbanyak dalam mengatasi adanya pemberataskan kemiskinan dalam relevasi tenaga kerja ini sebagai tingkat pertumbuhan dalam membangun manusia dalam makro ekonomi yang cukup kuat selama lebih dari satu dekade ini secara berlahan telah mampu menurunkan angka pengangguran di Indonesia. Namun, dengan kira-kira dua juta penduduk Indonesia yang tiap tahunnya terjun ke dunia kerja, adalah tantangan yang sangat besar buat pemerintah Indonesia untuk menstimulasi penciptaan lahan kerja baru supaya pasar kerja dapat menyerap para pencari kerja yang tiap tahunnya terus bertambah; pengangguran muda (kebanyakan adalah mereka yang baru lulus kuliah) adalah salah satu kekhawatiran utama dan butuh adanya tindakan yang cepat. Dengan jumlah total penduduk di Indonesia dalam terjadinya permasalahan   perekonomian     menjadi     salah     satu permasalahan yang sensitif dalam kehidupan masyarakat,   karena   dengan   adanya   gangguan   dalam perekonomian  secara  otomatis  masyarakat  merasakan kesulitan   dalam   menjalankan   kehidupan   serta   akan berdampak  atau  memicu  permasalahan  lainnya,  seperti kesehatan,    sosial    dan    lain    sebagainya.    Dengan demikian,    masyarakat    memprioritaskan    memenuhi kebutuhan    primer    kemudian    kebutuhan    sekunder dengan  menggunakan  prinsip  berbasis  ilmu  ekonomi. Isu-isu penting (yang merupakan tanggung jawab pemerintah) adalah penguatan sumber daya manusia Indonesia (sumber daya manusia mengacu pada pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan seorang karyawan). Ini berarti bahwa investor lebih suka berinvestasi di negara lain (di mana kualitas pekerja lebih tinggi), sehingga menyebabkan hilangnya peluang dalam hal penciptaan lapangan kerja di Indonesia.  

Desa Bedono yang terletak di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak memiliki potensi wisata yang unik, yaitu makam terapung Syekh Mudzakir, desa tenggelam, mangrove, pulau burung, dan kuliner brayo. Namun, potensi wisata tersebut akan sia-sia jika tidak disertai dengan usaha untuk mengembangkannya menjadi desa wisata berkelanjutan berbasis masyarakat yang mampu mengangkat perekonomian masyarakat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengembangan desa wisata berbasis masyarakat di Desa Bedono. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari obeservasi, wawancara, dan studi pustaka. Analisis SWOT diaplikasikan untuk mengetahui kelemahan, kekuatan, kesempatan dan tantangan pengembangan desa wisata Bedono sehingga dapat digunakan untuk menentukan strategi yang tepat dalam pengembangan desa wisata berbasis masyaakat di Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Dalam penelitian ini, proses reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dilakukan secara bersamaan. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam pengembangan desa wisata di Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Desa wisata yang merupakan salah satu produk wisata yang diharapkan dapat memberikan dorongan bagi pembangunan Desa Bedono secara berkelanjutan. Selain itu, pengembangan desa wisata juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat lokal di Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak dari segi ekonomi, sosial budaya, religi, dan lingkungan.  

Demi mendorong pembangunan nasional, Pemerintah mendorong kebangkitan sektor Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) serta Ultra Mikro (Umi), melalui Kementerian BUMN, dengan melakukan privatisasi program beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan membentuk ekosistem ultra mikro yang di populerkan dengan sebutan Holdingisasi BUMN Sektor Keuangan Ultra Mikro atau disebut dengan holding ultra mikro. Holding ultra mikro ini melibatkan tiga entitas BUMN, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT Pegadaian, dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Holding Ultra Mikro yang digagas oleh Kementerian BUMN telah mendapat persetujuan dari berbagai Lembaga Tinggi Negara, baik Presiden sebagai Lembaga Eksekutif dan DPR RI sebagai Lembaga Legislatif. Tujuan dari sinergi ekosistem ultra mikro BRI, Pegadaian, dan PNM ini tidak lain adalah untuk mempermudah akses pelaku usaha ultra mikro di Negara Indonesia, sehingga dapat menjangkau layanan keuangan mikro secara formal yang selama ini sulit digapai. Era globalisasi dan tantangan kedepan membuat Pemerintah perlu melakukan terobosan agar ekonomi Negara kuat maka harus memperkuat perekonomian kerakayatan, demi terciptanya lapangan pekerjaan, dan masa depan Negara Indonesia dari Negara berkembang menuju Negara Maju. Terobosan ini tentu harus ditopang dengan PP Nomor 73 Tahun 2021, meski dalam prakteknya, sosialisasi dan pelaksanaannya tidak sejalan dengan arahan Pemerintah, kurangnya koordinasi antar Lembaga Negara, dan Instansi Negera serta antar BUMN menjadikan tantangan yang harus dapat diselesaikan, agar tujuan Pemerintah menjadikan BUMN yang besar dan kuat melalui Holding Ultra Mikro, dapat terealisasikan.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, dengan kondisi tanah dan musim yang cocok untuk sektor pertanian. Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar mata pencaharian masyarakat Indonesia berasal dari sektor pertanian yang memegang peranan penting bagi perekonomian Indonesia. Sektor pertanian berkontribusi besar bagi perekonomian indonesia. Hal ini dilihat dari pertumbuhan domestik bruto (PDB), pertanian merupakan tiga besar penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) nasional yang tumbuh bersama industri dan pertambangan yaitu sebesar 12,98 persen dengan pertumbuhannya sebesar 1,37 persen. Penentuan daerah penelitian ini dilakukan secara sengaja (Purposive Method) yakni di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara. Adapun pengambilan sampelnya adalah petani sebanyak 30 responden yang berada di Kecamatan Somolo-molo dari populasi seluruh petani yang berada di Kabupaten Nias. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Kabupaten Nias memiliki potensi besar dibidang pertanian yaitu dibidang SDA, iklim, luas lahan pertanian dan Sumber daya manusia (SDM) yang mayoritas bekerja sebagai petani. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pertanian di Kabupaten Nias adalah ketersediaan bibit, pupuk, dan pestisida, rendahnya pengetahuan petani akan teknologi, teknik budidaya yang masih konvensional, kurangnya perhatian pemerintah, pertanian dipandang sebelah mata, rendahnya minat regenerasi muda untuk terjun ke dunia pertanian dan rantai niaga yang merugikan petani. Strategi yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pertanian di Kabupaten Nias adalah pengembangan bibit unggul dari tanaman sendiri, pertanian berbasis teknologi, digitalisasi informasi dan pemasaran produk pertanian, pembangunan infrastruktur pendukung pertanian, kebijakan pemerintah yang pro dengan petani dan pertanian.    

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, 1) Bagaimanakah latar belakang terbentuknya desa wisata 2) Bagaimanakah bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata dan dampaknya terhadap masyarakat sekitar. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan 1)Terbentuknya desa wisata di Desa Tlogoweru berawal dari gagasan pemerintah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta bantuan Program PNPM Mandiri Pariwisata, kemudian dikelola masyarakat setempat dengan tantangan dari pihak-pihak yang kurang mendukung adanya desa wisata. Justru hal tersebut menjadi tantangan bukan penghalang. Dengan kata lain, pemerintah membangunkan tidur panjang masyarakat dengan mendorong dan memfasilitasi adanya Desa Wisata Tlogoweru yang dikenal dengan ikon Penangkaran burung hantu. Pengelolaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata yang dilakukan oleh pengelola dalam hal ini Pokdarwis Tlogoweru diterapkan dalam bidang atraksi dan akomodasi wisata. Pengelolaan masyarakat dalam bidang tersebut adalah dengan menyelenggarakan, a) pertemuan, b) pendampingan, c) bantuan modal sebagai stimulan, d) pembangunan sarana prasarana, e) pembentukan klompok sadarwisata (Pokdarwis), f) kerja bakti, g) Pemasaran. Pengembangan Desa Wisata Tlogoweru berdampak pada bidang ekonomi yang meliputi peningkatan pendapatan masyarakat serta penciptaan lapangan pekerjaan baru. Desa Wisata Tlogoweru dengan ikonnya Penangkaran burung hantu yang menyimpan mitos ternyata membawa berkah kesejahteraan bagi warga sekitar setelah adanya upaya pengelolaan wisata.Pengembangan Desa Wisata Tlogoweru memiliki dampak sosial-budaya mencakup peningkatan kualitas SDM, perubahan perilaku masyarakat agraris ke masyarakat pariwisata, pelestarian kebudayaan lokal berupa pelestarian seni wayang beber yang sudah langka ditemukan di Jawa, namun di sisi lain menimbulkan konflik perebutan kepengelolaan.