Publication Search

73,099 articles from 684 journals · 2,111 citations tracked

Showing 1-20 of 352

Analytics

Dewi Mujta Indah; Harsini

Journal of Administrative and Sosial Science (JASS) 2026 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Perubahan iklim menjadi tantangan besar bagi Indonesia yang menuntut keterlibatan berbagai aktor lintas sektor dalam upaya mitigasi dan adaptasi. Program Kampung Iklim (ProKlim) hadir sebagai pendekatan berbasis komunitas, namun implementasinya masih terkendala minimnya keterlibatan sektor swasta secara sistematis serta terbatasnya koordinasi antaraktor. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran sektor swasta dalam implementasi ProKlim di Kampung Kayu Ara Permai menggunakan kerangka collaborative governance. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi dengan validitas triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor swasta menjalankan peran strategis sebagai fasilitator, enabler, penyedia sumber daya, mediator, dan pelaksana kegiatan lapangan. Keterlibatan aktor seperti PHR, CIFOR, SPLP, dan PT ITA berdampak positif secara lingkungan, sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Namun, dominasi sektor swasta berpotensi menimbulkan ketergantungan jika tidak diimbangi dengan penguatan kapasitas masyarakat lokal. Penelitian ini merekomendasikan keseimbangan peran antaraktor dan integrasi yang lebih baik dengan kebijakan pemerintah daerah guna menjamin keberlanjutan program jangka panjang.

Desi Nopiyanti; Zulfanetti Zulfanetti; Helen Parkhurst

JURNAL EKONOMI BISNIS DAN MANAJEMEN (JISE) 2026 CV. ALIM'SPUBLISHING

One key measure of a region's economic growth is the employment rate, as it reflects the ability of the economy to absorb labor and improve community welfare. In Jambi Province, employment opportunities are influenced by several factors, including Gross Regional Domestic Product (GRDP), population growth, and the Human Development Index (HDI). This study aims to analyze the effects of GRDP, population growth, and HDI on employment growth rates across regencies and cities in Jambi Province. The research employs a quantitative approach using panel data regression analysis covering 11 regencies and cities during the period 2017–2023. The findings indicate that GRDP growth, population growth, and HDI simultaneously influence employment levels. Partially, population growth and HDI have significant effects on employment, indicating that improvements in human development and demographic dynamics contribute to labor absorption. Meanwhile, economic growth, as measured by GRDP, has a relatively small negative effect on employment. This suggests that economic expansion does not always generate proportional employment opportunities, possibly due to structural changes and technological developments. Therefore, policies aimed at improving human capital and labor market conditions are essential to support sustainable employment growth in Jambi Province.

Elda Agil Restuti; Apriyanti Apriyanti; Kukuh Yoga Fadillah

TAWAZUN: Journal of Islamic Finance and Digital Innovation 2026 Asosiasi Program Doktor Ekonomi Syariah Indonesia

Artikel ini membahas pemikiran filsafat politik dalam menghadapi krisis global dari dua perspektif utama: konservatif dan liberal. Dalam konteks krisis global yang mencakup perubahan iklim, ketidaksetaraan ekonomi, dan konflik geopolitik, pandangan filsafat politik menawarkan solusi yang beragam. Perspektif konservatif menekankan pada pentingnya stabilitas sosial, nilai tradisional, dan peran negara yang kuat dalam menjaga tatanan sosial. Sebaliknya, perspektif liberal menekankan pada kebebasan individu, hak asasi manusia, dan pentingnya kerjasama internasional untuk mengatasi tantangan global. Artikel ini mengkaji kedua perspektif tersebut, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya, serta memberikan refleksi tentang bagaimana keduanya dapat memberikan wawasan dalam merespons tantangan politik kontemporer.

Mahmuda Pancawisma Febriharini; Hadi Karyono; Krismiyarsi; Siti Mariyam

Jurnal Suara Pengabdian 45 2026 LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Anak merupakan amanah dan generasi penerus bangsa yang harus memperoleh perlindungan secara optimal dari segala bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi ekonomi melalui pekerjaan yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya. Meskipun hukum Indonesia telah mengatur perlindungan anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, masih ditemukan rendahnya pemahaman anak dan masyarakat mengenai hak-hak anak dalam dunia kerja. Kegiatan penyuluhan hukum ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum anak-anak di Panti Sosial Anak Tawangmangu mengenai hak anak, batasan pekerjaan yang diperbolehkan bagi anak, serta perlindungan hukum terhadap praktik eksploitasi anak. Metode yang digunakan berupa ceramah, diskusi interaktif, studi kasus, dan evaluasi melalui pre-test dan post-test. Hasil penyuluhan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai hak-hak anak, ketentuan pekerja anak, dan mekanisme perlindungan hukum apabila terjadi pelanggaran hak anak. Penyuluhan hukum ini diharapkan mampu membangun kesadaran hukum sejak dini sehingga anak-anak dapat memahami hak dan kewajibannya serta terhindar dari berbagai bentuk eksploitasi ekonomi dan pelanggaran hak anak.

Maria Ernestin Sodin

Jurnal Projemen UNIPA 2026 Universitas Nusa Nipa Maumere

The management of Uninhabitable Houses (Rumah Tidak Layak Huni/RTLH) in Sikka Regency faces a critical challenge due to the high number of inadequate housing units distributed across both urban and rural areas with complex geographical characteristics. The primary obstacle to effective policy implementation stems from the limited capacity of local government interventions in improving housing quality on a sustainable basis, which is largely caused by poor-quality housing data and the absence of an integrated single-data information system. This policy paper aims to formulate an acceleration strategy for addressing RTLH through the reform of data governance that is accurate, efficient, and accountable. Using Eugene Bardach’s (2012) policy analysis framework to evaluate alternative solutions based on technical feasibility, economic viability, political acceptability, and administrative operability, this study identifies the transformation of intervention mechanisms based on the National Integrated Socio-Economic Data (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional/DTSEN) as the most appropriate policy option. To ensure long-term sustainability, the paper recommends a Phased Convergence Strategy, whereby data cleansing and matching processes based on DTSEN are implemented at the upstream level and subsequently integrated into the “One Data RTLH Sikka” digital platform in the medium term. This operational strategy is further strengthened through the enactment of a Regent Regulation (Peraturan Bupati) on Data Governance and the Mechanism for Determining Eligible Beneficiaries of Decent Housing Assistance, providing a legally binding framework for policy implementation. By positioning village and urban ward governments as the frontline actors in conducting by-name-by-address (BNBA) field verification, the policy minimizes the risks of inclusion and exclusion errors, eliminates budget overlaps, and optimizes local innovative programs such as the TERKASIH House Assistance Scheme (Terima Kunci Siap Huni – “Receiving the Key to a Ready-to-Occupy House”). The implementation of these recommendations is expected to promote data-driven governance that accelerates the reduction of extreme poverty and enhances the effectiveness of housing assistance programs in Sikka Regency.

Nova Fitriana Kusumaningtyas; Ahmad Muhammad Mustain Nasoha; Inasa Areeva; Alifia Arin Nabila; Zulfa Maulida

Majelis : Jurnal Hukum Indonesia 2026 Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

This article aims to reconstruct legal awareness and social justice in the context of a contemporary rule of law through the integration of economic law, digital law, civil law, criminal law, and constitutional law within the framework of citizenship rights and Islamic Sociological Jurisprudence Theory. The main problem of this research stems from the fact that the development of the modern legal system tends to be sectoral, formalistic, and not fully responsive to social change, unequal access to justice, and digital transformation that affects the relationship between citizens and the law. This research uses a normative legal research method with a conceptual, legislative, and sociological approach. The results of the study indicate that legal awareness is not simply understood as formal compliance with norms, but must be developed as a substantive awareness oriented towards social justice, protection of citizenship rights, and public welfare. From the perspective of Islamic Sociological Jurisprudence, law is positioned not only as a regulatory instrument, but also as a means of social transformation based on the values ​​of justice, moral responsibility, and siding with the interests of society. Integration across legal branches is crucial for the legal system to more comprehensively address issues related to economics, digitalization, civil relations, criminal enforcement, and state governance. Therefore, the reconstruction of legal awareness must be directed toward establishing a legal paradigm that is integrative, humanistic, adaptive, and socially just.

Imamul Muttaqin; Tri Wahyu Hidayati

Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan 2026 Pusat Riset dan Inovasi Nasional

This study aims to analyze the strategies employed by ustadz and ustadzah at Pondok Pesantren Tarbiyatul Islam (PPTI) Al-Falah in maintaining family resilience. The family, as the smallest unit in society, plays a crucial role in shaping individuals’ character, morality, and spirituality, particularly for those living in a pesantren environment characterized by intensive religious and educational activities. This research uses a qualitative method with a case study approach. Data were collected through interviews and observations involving married ustadz and ustadzah who reside within the pesantren environment. The results indicate that in building a household, conflicts are inevitable. Due to teaching responsibilities that often extend into the night, miscommunication may occur and potentially lead to domestic issues. Therefore, family resilience among ustadz and ustadzah at PPTI Al-Falah is developed through five main strategies: (1) spiritual strategies, (2) communicative strategies, (3) educational strategies, (4) social and environmental strategies, and (5) economic and time management strategies.

Deni Arnandi; Deno Deno; Selbia Albina; Thamara, Thamara Putri Andina

Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Perpajakan 2026 Asosiasi Riset Ekonomi dan Akuntansi Indonesia

This study describes Islamic public and social finance: the role and mechanisms of government oversight of economic activities from an Islamic perspective. The purpose of this study is to explain Islamic public and social finance: the role and mechanisms of government oversight of economic activities from an Islamic perspective. The research method is qualitative. Data analysis was conducted using thematic analysis techniques through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. This research finds that the government's role from an Islamic public and social finance perspective is not only as a regulator but also as an active supervisor, ensuring that economic activities are run in accordance with Sharia principles. Supervisory mechanisms are implemented through the institution of hisbah (Islamic tax), Sharia-based regulations, and a system of public financial accountability and transparency. Furthermore, Islamic social finance instruments such as zakat (alms), infaq (donations), sedekah (charity), and waqf (endowments) have been proven to play a role in equitable wealth distribution and reducing social inequality. This supervisory concept remains relevant in the modern economic context, including the digital sector and Sharia finance. The implications of this research suggest that the government needs to strengthen the implementation of Islamic-based supervision in the modern economic system by strengthening Sharia financial institutions, optimizing the management of Islamic social funds, and enhancing transparent and accountable regulations. Furthermore, adaptation of Islamic supervisory mechanisms is necessary to address the development of the digital economy. This research also implies the importance of increasing Sharia economic literacy among the public to support the creation of a more sustainable and equitable economic system.

Hardianta, Rbg Widhi Nugraha Agus Gembong; Wijaya, Michelle

Jurnal Silih Asuh : Teologi dan Misi 2026 LPPM - STT Kadesi Bogor

Penelitian ini mengkaji kisah perjumpaan Yesus dengan pemuda kaya dalam Injil Matius 19:16–30, Injil Markus 10:17–31, dan Injil Lukas 18:18–30 dalam perspektif teologi perdamaian dan keadilan sosial. Latar belakang penelitian ini bertolak dari realitas ketimpangan sosial-ekonomi yang semakin meningkat di era modern, yang ditandai oleh kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin serta kemiskinan struktural yang terus berlangsung. Dalam konteks tersebut, kisah Yesus dan pemuda kaya dipahami tidak hanya sebagai ajaran moral mengenai keterikatan terhadap harta, tetapi juga sebagai kritik profetis terhadap struktur sosial-ekonomi yang tidak adil. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) dan hermeneutika kontekstual. Data primer diperoleh dari teks Alkitab dalam ketiga Injil Sinoptik, sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan literatur teologi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep shalom dalam teologi perdamaian mencakup keadilan relasional, kesejahteraan sosial, dan solidaritas terhadap kaum marginal. Perintah Yesus kepada pemuda kaya untuk menjual hartanya dan membagikannya kepada orang miskin menunjukkan bahwa iman Kristen tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab sosial. Kekayaan dipahami sebagai stewardship yang harus digunakan demi kesejahteraan bersama. Penelitian ini menegaskan bahwa gereja dipanggil untuk menjadi agen transformasi sosial melalui praksis keadilan, pemberdayaan ekonomi, pendidikan perdamaian, dan solidaritas sosial di tengah masyarakat Indonesia yang plural dan masih menghadapi ketimpangan sosial-ekonomi.

Nadia Shafira Ristyaning Putri; Sri Sumarmi

Jurnal Riset Rumpun Ilmu Kesehatan 2026 Pusat riset dan Inovasi Nasional

Inappropriate complementary feeding (MPASI) practices remain a public health concern, particularly during the first 1,000 days of life, as they contribute to the risk of growth disorders such as stunting. This study aimed to analyze the relationship between socioeconomic factors and maternal decision-making processes with complementary feeding practices based on consumer behavior theory. This study employed an observational analytic design with a cross-sectional approach involving 240 mothers with children aged 6–23 months in the working area of Puskesmas Putat Jaya, Surabaya. Data were collected through structured interviews and analyzed using the Chi-Square test. The results showed significant relationships between socioeconomic status and decision-making processes, as well as between decision-making processes and complementary feeding practices (p<0.05). Mothers with higher socioeconomic status tended to have better decision-making processes and more appropriate feeding practices. However, overall practices were not fully aligned with recommended standards. These findings indicate that improving complementary feeding practices requires not only knowledge enhancement but also strengthening maternal decision-making capacity within their socioeconomic context.

Hendra Eka Saputra; Putri Lukmanasari; Dela Lutfia; Alfa Rezki

Jurnal Pengabdian dan Solidaritas Masyarakat 2026 Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Kampar Kiri District faces challenges in the form of low public understanding of anti-corruption values, which has an impact on hampering the development of the people's economy and transparency of local governance. This Community Service (PKM) activity aims to increase critical public awareness and internalize the value of integrity in sharia-based economic activities. The implementation method is carried out through a participatory approach that includes socialization, education on moral-religious values, and interactive discussions. The activity was held on August 21, 2025, at the KUD Lipat Kain Hall, attended by 100 participants, and fully supported by the Kampar Regency Education Office. The results of the service show a positive response from the local government and high enthusiasm from the younger generation in maintaining integrity. Through the involvement of expert speakers from the Riau Anti-Corruption Counseling Forum and the Kampar Inspectorate, the community gained a comprehensive understanding of the dangers of corruption from a legal and religious perspective. This program has succeeded in laying the foundation for the formation of an honest, transparent, and accountable social ecosystem to realize a blessed community economy.

Kustiawardani , Elen; Qoiatul Mafaza, Chelindra; Surayanah

NALAR: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan 2026 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

PPKn di sekolah dasar berperan penting dalam membentuk karakter dan kesadaran kewarganegaraan peserta didik sejak dini. Namun, dalam praktiknya guru menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi optimalisasi pembelajaran. Penelitian ini bertujuan menganalisis hambatan dan tantangan implementasi pembelajaran PPKn di kelas IV SD Negeri Gaprang 01. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan angket. Data kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Subjek penelitian terdiri atas guru kelas IV dan 18 siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran berjalan cukup baik dan memperoleh respons positif siswa, khususnya pada aspek sikap dan pemahaman nilai kewarganegaraan. Tantangan utama meliputi penyampaian materi abstrak, perbedaan kemampuan akademik, serta keberagaman latar belakang sosial-ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan penggunaan media konkret, strategi diferensiasi, serta pendekatan pembelajaran yang adaptif dan inklusif.

Olivia Fitra Ilma Fadlila Humaida Habib; Andi M. Faisal Bakti

Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik dan Kebijakan Negara 2026 Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

The development of Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) presents serious issues, including eviction, the loss of traditional livelihoods, and the marginalization of local communities within a modernization agenda that disregards social justice and sustainability. This research questions the extent to which the dominant modernization bias influences the socio-economic conditions of the surrounding community, as well as how public participation practices are implemented in the planning and execution of the project. The PIK 2 project has led to social inequality, the deprivation of rights, and environmental degradation, illustrating a pattern of systemic exploitation of coastal communities through the economic and political power of development elites. The dominant development theory framework proposed by Melkote and Steeves is used to examine modernization bias, supplemented by Islamic concepts such as mustadh’afin and ghasab to strengthen the social justice perspective. In this study, the author employs a qualitative case study approach, utilizing in-depth interviews, field observations, and documentation involving affected residents, community leaders, and policymakers. The results of the analysis indicate very low levels of public participation, instances of intimidation during land acquisition, and a significant loss of access to employment and basic facilities for the community. The conclusion of this research emphasizes the need for policy reform to ensure that development is more transparent, participatory, and equitable, in order to protect the rights of local communities from dominant and exploitative development patterns.

Dudiyanto Pakaya

JURNAL WILAYAH, KOTA DAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN 2026 Fakultas Teknik Universitas Cenderawasih

Population mobility is a dynamic phenomenon that plays an important role in regional development processes. Population movement is influenced by various interconnected factors, particularly social, economic, and environmental aspects. This study aims to analyze the factors influencing population mobility using a Systematic Literature Review (SLR) approach. Data were collected from relevant national and international scientific literature published within the last ten years. The results indicate that economic factors are the primary determinants driving population mobility, particularly in relation to employment opportunities and income improvement. Meanwhile, social factors such as education and social networks act as supporting elements in the mobility process. Environmental factors also show significant influence, especially in the context of climate change, natural disasters, and environmental degradation. The interaction among these factors demonstrates that population mobility is a multidimensional phenomenon that requires a comprehensive analytical approach. This study is expected to contribute to the development of population studies and serve as a reference for sustainable development policy formulation.

Leni Afriani; Ayu Andira; Muh Taufik Tiaki

Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam 2026 Asosiasi Riset Ekonomi dan Akuntansi Indonesia

This research aims to analyze the role and impact of PT Batujaya Bersama Sejahtera (PT BBS) on the socio-economic conditions of the community in Walandano Village, Balaesang Tanjung District. The background of this study is driven by the massive expansion of the mining industry in Central Sulawesi, which triggers a structural shift from traditional agriculture to an industrial economy. This study employs a qualitative method with data collection techniques including in-depth interviews, observation, and documentation. The findings indicate that PT BBS plays a significant role in local economic development by providing employment opportunities, increasing household income, and improving public infrastructure such as roads and jetties. However, the study also identifies social disruptions, including public protests regarding land issues and environmental concerns like dust and noise pollution. The implications of this research suggest that the company must strengthen its Corporate Social Responsibility (CSR) programs by focusing on sustainable community empowerment and more transparent communication to mitigate social risks. These findings contribute to the literature on regional economic development and social change in coastal mining areas.

Tri Seprianto; Viata Viriezky; Puan Jati Megawati; Ahmad Baqir Adrian

SARGA: Journal of Architecture and Urbanism 2026 Universitas 17 Agustus 1945

Perkembangan kota-kota berkembang di Indonesia ditandai oleh dinamika pertumbuhan fisik, peningkatan mobilitas, serta intensifikasi aktivitas sosial dan ekonomi yang sering kali berdampak pada perubahan citra dan keterbacaan ruang kota. Kota Bandar Lampung, sebagai ibu kota Provinsi Lampung dan gerbang utama Pulau Sumatera, mengalami kondisi tersebut seiring pesatnya perkembangan kawasan pusat kota dan perluasan wilayah permukiman ke arah pinggiran. Ketimpangan penguatan elemen visual dan ruang publik antar kawasan berpotensi menimbulkan fragmentasi citra kota, sehingga persepsi masyarakat terhadap struktur dan identitas ruang cenderung terpusat pada area tertentu saja. Dalam konteks ini, pemahaman mengenai bagaimana pengguna kota memaknai, mengingat, dan merepresentasikan ruang perkotaan menjadi penting untuk mengungkap pembentukan citra Kota Bandar Lampung secara menyeluruh. Pendekatan cognitive mapping dipandang relevan karena mampu menangkap persepsi spasial, pengalaman visual, serta makna simbolik yang terbentuk melalui interaksisehari-hari masyarakat dengan lingkungannya. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini mengkaji citra Kota Bandar Lampung berdasarkan persepsi pengamat untuk mengidentifikasi elemen-elemen ruang yang dominan, sekaligus memahami hubungan antara struktur fisik kota, pengalaman sosial, dan pembentukan identitas perkotaan.

Qodrat Bagus; Sabarudin Sabarudin

Jurnal Teknologi Pangan dan Ilmu Pertanian 2026 International Forum of Researchers and Lecturers

Rubber (Hevea brasiliensis) is an important plantation commodity that contributes to improving rural livelihoods. However, the productivity of smallholder rubber plantations remains relatively low due to various technical constraints, socio-economic conditions, and limited farmers’ knowledge and technology. This study aims to analyze the influence of technical aspects of cultivation and socio-economic aspects on farmers’ knowledge and technology in rubber cultivation in Desa Antutan, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan. This research employed a mixed methods approach with a descriptive design. Quantitative data were collected through questionnaires distributed to 30 rubber farmers selected using purposive sampling, while qualitative data were obtained through in-depth interviews and documentation. Quantitative data were analyzed using multiple linear regression with SPSS software, while qualitative data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing The results indicate that technical aspects of cultivation and socio-economic aspects simultaneously influence farmers’ knowledge and technology in rubber cultivation. Partially, technical cultivation aspects have a more dominant effect than socio-economic aspects. Qualitative findings reveal that the main problems faced by farmers include improper tapping techniques, aging rubber trees, rubber price fluctuations, and limited access to agricultural training and extension services.

Amelia Nurasiah; Husnul Kholifah Nur Inayah; Rizka Anggriani; Lina Marlina; Ana Fauziya Diyana

Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah 2026 Asosiasi Riset Ilmu Manajemen Kewirausahaan dan Bisnis Indonesia

This study aims to analyze the concept of social welfare in the thought of Al-Farabi and its relevance to economic development. Al-Farabi explains that the main goal of social life is to achieve happiness (al-sa‘ādah), which is not only related to material welfare but also includes moral, intellectual, and spiritual values. This research uses a qualitative method with a library research approach by analyzing the works of Al-Farabi and various relevant scientific literatures. The results show that the concept of social welfare according to Al-Farabi is based on four main principles: social happiness, social justice, community cooperation, and the role of morality and education. These principles indicate that social welfare is not only dependent on economic aspects but also on ethical values, wise leadership, and social cooperation within society. Furthermore, Al-Farabi’s thought is also relevant to modern economic development, particularly in terms of distributive justice, moral-based development, and the role of the state in achieving public welfare.

Aviva Radja Najwa Amatullah; Rizky Aulia Sabrina Putri; Zulfayani; Rizya Amelia; Laeli Khusnaeni +1 more

Jurnal Riset sosial humaniora, dan Pendidikan (Soshumdik) 2026 LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

This study aims to analyze the dynamics of the lives of indigenous Papuan communities and transmigrants, particularly in the social and economic context of Sota Village, Merauke Regency, South Papua. The study uses a qualitative approach with semi-structured interviews, documentation, and focus group discussions (FGDs). This study involved various parties to obtain a comprehensive view of the social interaction between indigenous peoples and transmigrants. Data were obtained through interviews with leaders and indigenous peoples of Sota Village. The results of the study show that the social relationship between indigenous peoples and transmigrants is harmonious, characterized by cooperation in social activities, mutual assistance, and joint economic development. The presence of transmigrants has had a positive impact on improving welfare, equalizing infrastructure, and introducing modern agricultural techniques to indigenous peoples. On the other hand, local wisdom such as Adat Sasi also plays a role in maintaining social harmony and ecological balance, while the traditional deliberation mechanism serves as a means of peaceful conflict resolution. Indigenous communities show openness to change but remain critical of the sustainability of the transmigration program due to land limitations. Overall, this study concludes that multicultural life in Sota reflects the success of social integration based on the values of tolerance, mutual respect, and cooperation in building a peaceful and sustainable society.

Damayanti, Tri Elvina; Fadlurrohim, Ishak; Osira, Yessilia

Jurnal Riset sosial humaniora, dan Pendidikan (Soshumdik) 2026 LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Industrial development in coastal areas through the construction of a Steam Power Plant (PLTU) has significant economic implications for the sustainability of fishermen's livelihoods. This study aims to analyze the impact of PLTU operations on the socio-economic conditions of fishermen in Teluk Sepang Village, Bengkulu City. This study used a qualitative descriptive approach with a snowball sampling technique, involving 26 small-scale and traditional fishermen directly affected. The results indicate that damage to the coastal ecosystem due to PLTU activities reduces water quality and the availability of fish resources, resulting in decreased catches and income instability. Fishermen are forced to venture farther out to sea, incurring increased operational costs, further putting pressure on household economic conditions. This economic pressure exacerbates fishermen's vulnerability due to limited capital and high dependence on marine resources. Fishermen's adaptation strategy involves diversifying their livelihoods into non-fishing sectors, such as laboring to supplement household income. Changes in social conditions are reflected in the decline in fishermen's solidarity, marked by a weakening of mutual cooperation (gotong royong) and a reduction in collective cooperation due to economic pressures. This study demonstrates that PLTU operations impact the socio-economic structure of fishermen, necessitating sustainable protection and empowerment policies for coastal communities.