Publication Search

Pembiayaan Pra Pensiun Berkah merupakan salah satu produk pembiayaan syariah yang ditujukan bagi pegawai aktif yang akan memasuki masa pensiun untuk memenuhi berbagai kebutuhan konsumtif maupun produktif. Dalam pelaksanaannya, pembiayaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) agar terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur akad Pembiayaan Pra Pensiun Berkah serta menganalisis kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Jambi Pattimura. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pembiayaan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur Pembiayaan Pra Pensiun Berkah meliputi tahap pengajuan pembiayaan, pemeriksaan dokumen, pengecekan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), analisis kelayakan, persetujuan pembiayaan, pelaksanaan akad, pencairan dana, hingga monitoring pembayaran angsuran. Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini umumnya adalah akad murabahah dan musyarakah mutanaqisah (MMQ) yang disesuaikan dengan tujuan pembiayaan nasabah. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan Pembiayaan Pra Pensiun Berkah telah memenuhi prinsip transparansi, keadilan, dan kehati-hatian serta sesuai dengan rukun, syarat, dan ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prosedur Pembiayaan Pra Pensiun Berkah pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Jambi Pattimura telah berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan Fatwa DSN-MUI. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan kajian perbankan syariah dan bahan evaluasi bagi lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan kualitas layanan serta kepatuhan terhadap prinsip syariah.

This study examines the role of QRIS as a non-cash payment system in supporting the digitalization of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Indonesia. The rapid growth of digital transactions has encouraged MSMEs to adopt more efficient, practical, and secure payment systems. This study aims to integrate the benefits and barriers of QRIS, map its position in the MSME digitalization process, and develop a conceptual framework for future research. A descriptive qualitative approach with a literature study design was employed, utilizing relevant academic sources related to QRIS, MSMEs, digital payments, and user behavior. Data were analyzed using content analysis by comparing, interpreting, and synthesizing findings from selected literature. The results indicate that QRIS contributes to simplifying transactions, improving operational efficiency, reducing cash dependency, and supporting MSMEs’ adaptation to digital payment trends. However, its implementation remains constrained by factors such as digital literacy, user readiness, trust, and infrastructural limitations. The study also highlights that QRIS adoption is influenced not only by technological advantages but also by perceived value and user trust. Therefore, QRIS can be positioned as a strategic instrument in accelerating the digital transformation of MSME payment systems. The findings imply the need for further empirical research to examine the direct impact of QRIS adoption on MSME performance and sustainability.

The transformation of payment systems from cash to digital through the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) is part of financial transaction modernization in Indonesia. This transformation has begun among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the Baduy community, particularly in Baduy Luar, which has higher interaction with external communities. However, the adoption of digital payment systems has not been fully supported by adequate financial management capabilities. This community service activity aims to identify the transformation process of payment systems and describe the financial literacy conditions of Baduy MSMEs. The method used is a descriptive qualitative approach through in-depth interviews and field observations. The results show that some MSMEs have adopted QRIS through Bank BRI as an alternative payment method alongside cash and have utilized social media such as TikTok Live and Instagram for product marketing. The main sources of income include handicrafts, traditional clothing, accessories, and food products. However, financial management practices remain simple and lack systematic recording. This indicates improved financial inclusion but not yet accompanied by adequate financial behavior. Therefore, strengthening financial literacy is essential to support sustainable financial modernization in the Baduy community.

Abstrak. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memanfaatkan sistem penjualan berbasis online. Meskipun memberi kemudahan, sistem ini juga menimbulkan tantangan baru, khususnya dalam hal pengendalian internal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana UMKM di Kota Malang menerapkan pengendalian internal dalam aktivitas penjualan online, dengan fokus pada aspek seperti pengendalian lingkungan, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, komunikasi, dan pemantauan. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara dan observasi, hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM belum menerapkan sistem pengendalian internal secara optimal, terutama dalam dokumentasi transaksi, pemisahan tugas, dan otorisasi pembayaran. Oleh karena itu, disarankan agar UMKM mulai menerapkan prinsip-prinsip dasar pengendalian internal sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan usaha untuk menunjang kelangsungan dan kepercayaan pelanggan dalam kegiatan bisnis online.

This study aims to evaluate the effectiveness of implementing an application-based water payment system as a strategy to reduce consumer arrears. Payment delinquency remains a significant challenge in the management of water utility services, often driven by low payment discipline, limited access to transaction channels, and the inefficiencies of conventional manual systems. Employing a quantitative approach, this research utilizes comparative data collected before and after the implementation of the digital payment application, supported by statistical analysis to measure changes in consumer payment compliance. The findings indicate that the adoption of an application-based payment system has a substantial positive impact on reducing arrears, as reflected in increased payment timeliness and a decline in the number of delinquent consumers. Features such as ease of access, automated notifications, and transparent billing information are proven to enhance consumer compliance behavior. These results underscore that the digitalization of payment systems can serve as an effective solution for improving operational efficiency and supporting the sustainability of water utility services.

Digital transformation in the tax sector is a strategy of the Direktorat Jendral Pajak (DJP) to improve the quality of service and taxpayer compliance. One form of this transformation is the implementation of the Coretax system as an integrated tax administration system that replaces the DJP Online system. This system change poses adaptation challenges for taxpayers, particularly in reporting Annual Tax Returns, which has the potential to affect the accuracy of tax payments. This study aims to analyze the optimization of the transition of Annual Tax Return reporting through the Coretax system on the accuracy of individual taxpayer payments at the North Sidoarjo Tax Office (KPP Pratama). The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques such as observation of the Annual Tax Return reporting assistance process, documentation, and interviews with three taxpayers. The results show that the Coretax system is able to improve the accuracy of tax filing through data integration and automatic validation, thereby encouraging the accuracy of the amount and timeliness of tax payments. However, technical system constraints and limitations in taxpayer digital literacy were still encountered during the transition period. Assistance from tax officers and tax volunteers proved to be instrumental in helping taxpayers adapt to the Coretax system. This study concludes that optimizing the transition of the Coretax system requires a combination of system improvements and strengthening taxpayer education to achieve sustainable accuracy of tax payments.

Transformasi digital dalam sistem transaksi ekonomi telah menggeser pola konsumsi masyarakat menuju penggunaan layanan finansial berbasis teknologi yang lebih instan, namun di sisi lain berpotensi memicu perilaku belanja yang tidak rasional. Fenomena ini tampak pada pesatnya adopsi fitur Buy Now Pay Later (BNPL) yang menawarkan fleksibilitas pembayaran tanpa agunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan sistem pembayaran Shopee PayLater terhadap perilaku konsumtif mahasiswa STIE Yapis Dompu. Shopee PayLater merupakan inovasi layanan keuangan digital yang memberikan kemudahan transaksi dengan kalangan mahasiswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Data diperoleh melalui kuesioner kepada 94 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data menggunakan regresi linear sederhana dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Shopee PayLater berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 serta koefisien determinasi sebesar 55,2%, yang menunjukkan kontribusi variabel penggunaan Shopee PayLater terhadap konsumtif mahasiswa. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi penggunaan Shopee PayLater, maka semakin tinggi pula perilaku konsumtif mahasiswa STIE Yapis Dompu.

Along with the rapid growth of digital media, various forms of digital transactions have also developed.1 This development has driven changes in the payment system in Indonesia, one of which is through the implementation of QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Despite its increasingly widespread use, there are still few studies that systematically examine user perceptions and the effectiveness of QRIS in improving transaction efficiency and strengthening the digital financial system. The purpose of this study is to identify and comprehensively analyze the results of previous studies related to QRIS use through a Systematic Literature Review (SLR) approach. Data were collected from Google Scholar and Garuda using the keywords "QRIS use", "QRIS payment system", and "QRIS transaction tool". The results show that QRIS can improve the efficiency and convenience of digital transactions, both for consumers and businesses, and facilitate the integration of financial services in a single platform. This study also aims to analyze the use of QRIS in public services. Using a descriptive qualitative research method, research data was taken from the results of searches of reliable sources including official websites, academic literature, theses, and national scientific journals relevant to the research topic. Thus, this may indicate that the success of QRIS is influenced by effective socialization, public awareness of transaction security, and equitable access to technology. The implications of this research provide a useful literature map for policy development and further studies in the field of digital finance.

Transformasi digital dalam sistem pembayaran telah mengubah lanskap pengelolaan keuangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi pengaruh penggunaan pembayaran digital terhadap praktik pengelolaan arus kas dan transparansi keuangan UMKM. Pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus multipel diterapkan, melibatkan 14 pemilik/manajer UMKM di Kota Semarang yang dipilih melalui purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi non-partisipan, dan analisis dokumen, kemudian dianalisis menggunakan kerangka Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pembayaran digital mentransformasi pengelolaan arus kas melalui percepatan settlement (85,7%), otomatisasi pencatatan (92,8%), dan peningkatan efisiensi biaya (78,6%). Transparansi keuangan meningkat melalui ketersediaan audit trail digital (100%), pemisahan keuangan pribadi-usaha (71,4%), dan akurasi pencatatan (85,7%). Permintaan pelanggan dan kemudahan penggunaan menjadi pendorong utama, sementara gangguan konektivitas dan keterbatasan literasi digital menjadi penghambat. Penelitian ini memperkaya literatur adopsi fintech dengan perspektif kualitatif mengenai dampak pasca-adopsi pembayaran digital terhadap pengelolaan keuangan UMKM.

Although JKN aims to provide equitable and quality health services, fraudulent practices, such as phantom billing and diagnosis manipulation, continue to grow, harming BPJS Kesehatan and participants. This study aims to examine the effectiveness of legal sanctions against JKN claim fraud in FKRTL and identify gaps in their implementation. Although regulations are in place, law enforcement remains weak, with administrative sanctions failing to provide sufficient deterrence. The gap in this research lies in the lack of application of criminal sanctions in fraud cases, especially in existing regulations. The novelty of this research is its comparative approach between current administrative sanctions and the potential application of criminal sanctions in the context of healthcare fraud. The research method uses a normative-descriptive approach, analyzing regulations and fraud audit results, and identifying gaps in the implementation of legal sanctions. The results of the study indicate that strengthening criminal sanctions and integrating technology in claim monitoring can increase the effectiveness of fraud prevention. These findings are expected to strengthen regulations and improve the integrity of the JKN system, as well as provide policy recommendations for more effective law enforcement.

This research examines the application of the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) in a blockchain system as a security solution for digital payment systems in Indonesia. Using a descriptive-qualitative approach based on literature review and conceptual simulations using Python, this study discusses the working principles of ECDSA, its advantages over other digital signature algorithms, and the challenges of its adoption in Indonesia. The results show that ECDSA provides high cryptographic efficiency, maintains transaction authenticity and integrity, and supports a transparent decentralized system. The academic simulations include not only KYC processes, top-ups, transactions, validation by validators, and block recording, but also demonstrates the formation of an interconnected multi-level blockchain and tests scenarios for rejecting manipulated or invalid transactions. The contribution of this research lies not only in the theoretical review but also in the implementation illustrations that can be used as a basis for education and the initial development of blockchain-based digital payment systems. The research results show that ECDSA is capable of providing a high level of efficiency in the encryption and transaction verification process, maintaining data integrity and authenticity, and supporting a decentralized and transparent system. The academic simulations included the KYC process, wallet creation using ECDSA keys, balance top-ups through bank integration, transaction creation and validation, and block recording in the blockchain. Specifically, the simulations successfully demonstrated how new blocks are added to the chain by referencing the previous block's hash, as well as how transactions with corrupted signatures, manipulated amounts, or insufficient balances are automatically rejected by the validator consensus mechanism, maintaining system integrity. This research contributes not only theoretically, but also through conceptual representations that can be used as an educational foundation and for the initial development of blockchain-based digital payment systems in Indonesia.

The digital transformation of payment systems has become essential for micro, small, and medium enterprises (MSMEs) to improve transaction efficiency and expand market accessibility. This community service program was conducted to introduce and implement the use of QRIS through the Dana Bisnis application for four MSMEs located in the Makam Raja-Raja Imogiri tourism area Yogyakarta : Warung Wahyu, Warmindo Babe, Warung Pecel Bu Yani, and Warung Pecel Bu Elti. Initially, all MSMEs relied solely on cash transactions, leading to difficulties in financial recording and limited access to digital financial services. The program consisted of several stages, including on-site surveys, problem identification, explanation of digital payment benefits, training on QRIS registration and usage, and continuous assistance during the transition process. The results indicate a significant improvement in MSMEs’ understanding of digital payment systems and a gradual shift towards non-cash transactions. Evaluation findings show that approximately 60% of daily transactions were conducted via QRIS, and business owners reported benefits such as simplified bookkeeping, faster payment processing, and enhanced transaction security. This program demonstrates that QRIS-based digital payment systems can be effectively implemented in traditional MSMEs through proper mentoring and hands-on guidance. The initiative also plays a strategic role in promoting financial inclusion and strengthening MSME competitiveness in tourism areas. Continued efforts remain necessary, particularly in enhancing digital literacy and expanding access to supporting technology to ensure equitable adoption of digital payment systems.

Penelitian ini mengeksplorasi dinamika integrasi strategis antara pemasaran digital dan manajemen keuangan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia dalam konteks transformasi digital. Melalui pendekatan library research dengan orientasi eksploratori-deskriptif, studi ini menganalisis secara komprehensif berbagai sumber primer terkini yang membahas fenomena adopsi teknologi digital dan implementasi manajemen keuangan pada UMKM Indonesia periode 2019-2024. Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa meskipun terdapat kesadaran substansial terhadap urgensi transformasi digital di kalangan pelaku UMKM, variasi signifikan teridentifikasi dalam tingkat adopsi dan optimalisasi teknologi digital—dengan platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook menjadi instrumen dominan dalam strategi pemasaran. Dalam dimensi manajemen keuangan, literasi finansial dan implementasi sistem pencatatan terdigitalisasi terungkap sebagai determinan fundamental bagi keberlanjutan operasional. Interelasi antara pemasaran digital dan manajemen keuangan termanifestasi dalam adopsi sistem pembayaran digital, pengelolaan konten strategis berbasis efisiensi finansial, dan standardisasi proses bisnis terintegrasi. Model pengembangan kapasitas yang direkomendasikan mencakup pelatihan komprehensif, pendampingan berkelanjutan, kolaborasi ekosistemik, standardisasi proses, dan integrasi strategi mitigasi risiko. Implikasi strategis dari integrasi ini meliputi optimalisasi alokasi sumber daya, penguatan kapasitas pengambilan keputusan berbasis data integratif, konstruksi model bisnis responsif, peningkatan keberlanjutan finansial, dan akselerasi skalabilitas bisnis. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan kerangka konseptual tentang transformasi digital UMKM dalam konteks negara berkembang dan menyediakan landasan empiris bagi formulasi kebijakan dan strategi bisnis yang memperkuat daya saing UMKM Indonesia di era digital.

Digital transformation has become an essential approach for MSMEs to improve their operational efficiency and market competitiveness. This research investigates the acceptance of electronic payment systems among MSMEs using the Technology Acceptance Model (TAM). Data were obtained through questionnaires distributed to MSME respondents and analyzed using the bootstrapping technique to evaluate the significance of variable relationships. The findings reveal that Perceived Ease of Use (PEOU) has a significant impact on both Perceived Usefulness (PU) and Attitude Toward Using (ATU). Moreover, PU and ATU exert positive influences on Behavioral Intention (BI), with R² values of 0.65 for ATU and 0.71 for BI. These results suggest that the perceived ease of use and usefulness of electronic payment systems play a crucial role in shaping MSMEs’ attitudes and intentions toward adopting digital technologies. This study offers insights for formulating effective digital transformation strategies for MSMEs through the implementation of electronic payment systems.

This research aims to thoroughly examine the implementation of the Batam-Seaport Information Management Sistem (B-SIMS) for the payment of berthing and mooring services carried out by PT. Div Samudera Abadi at Batam Port. The background of the problem includes the government's post-COVID-19 pandemic drive to accelerate the digital transformation of public services, particularly in ports, to enhance efficiency and transparency. The B-SIMS system, developed by the internal team of the Directorate of the Port Business Entity (BUP) of BP Batam, is designed as a digital solution to replace the previously manual, queue-based process for berthing and mooring fee payments. As a ship agent, PT. Div Samudera Abadi is responsible for reporting all ship activities, managing necessary documents, and settling port service payments. The research method employed involves a qualitative and descriptive approach. The findings show that the implementation of B-SIMS has successfully transformed the business process. Ship agents can now submit applications, monitor status, and make payments digitally through the B-SIMS sistem. This transformation significantly contributes to increased port operational efficiency, administrative transparency, and reduced physical contact, aligning with the vision for digitalizing public services in Batam. However, challenges related to sistem adaptation and early stability may still arise.

This study addresses the inefficiencies in the manual student payment administration system currently used at SMK Bina Insan Nusantara, which relies on handwritten ledgers and Microsoft Excel spreadsheets, leading to frequent data errors, delayed reporting, and difficulties in retrieving payment records. The research aims to design a web-based information system to streamline the recording, monitoring, and reporting of student payments. A descriptive research approach was employed, with data collected through direct observation, semi-structured interviews with administrative staff, and literature review. System analysis was conducted using the PIECES framework, and system design followed the Unified Modeling Language (UML) methodology. The proposed system features user authentication, student data management, real-time payment input, digital receipt generation, and automated reporting (daily, monthly, and yearly). Black-box testing confirmed that the system functions as intended, validating inputs, processing transactions accurately, and generating reliable outputs. Findings indicate that the web-based system significantly improves data accuracy, operational efficiency, accessibility, and service quality compared to the existing manual process. The implementation of this system enables school administrators to manage payments more effectively, provides students and parents with timely access to payment information, and supports faster, data-driven decision-making by school leadership and the foundation. Future enhancements could include mobile integration and online payment gateways.

This research, entitled “Implementation of a Web-Based Student Tuition Payment Information System at SMA Swasta Manda Elu,” aims to improve the efficiency of recording and managing students’ tuition fee payments. Previously, the tuition payment process was handled manually, which often led to recording errors, delays in reporting, and difficulties in retrieving student payment data. To address these issues, a web-based information system was developed to assist the school administration in recording, reporting, and monitoring tuition payments more effectively and efficiently. The development method used in this study is the Model View Controller (MVC) approach, which separates the system’s view, logic, and database layers to simplify system management and maintenance. The final result of this research is a web-based tuition payment application that runs properly, provides convenience for school administrative staff in recording transactions, and enhances the accuracy and speed of the school’s financial administration process at SMA Swasta Manda Elu.

This study aims to examine the impact of digital payments, budget target clarity, and reporting systems on the performance of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in South Lampung Regency. The research background is motivated by the fact that the performance of BUMDes nationally, including in the region, remains relatively low, with most still categorized as pioneers or beginners. The research method used is quantitative with a survey approach using a questionnaire, distributed to 77 BUMDes managers who met the sample criteria. Data were analyzed using Partial Least Squares-based Structural Equation Modeling (SEM-PLS) with the SmartPLS 4.0 software. The findings indicate that the reporting system has a significant positive effect on BUMDes' performance. Conversely, digital payments and budget target clarity were found to have no significant effect. These findings imply the importance of strengthening reporting systems that prioritize transparency, accuracy, and ease of access as a strategic step to improve BUMDes performance. Meanwhile, the adoption of digital payments and improved budget planning still require support through enhanced human resource capacity and adequate infrastructure. Practically, this research contributes valuable insights for BUMDes managers and local governments in formulating policies for institutional strengthening.

The current advancements in information technology have brought significant benefits to the industrial world, particularly in the automotive sector. Website development in business and computer- based academic information system development are among the utilization of information technology. With information technology, Carsentro dealer data can be processed quickly and easily, enabling the presentation of accurate, fast, transparent, and efficient administrative information reports. The purpose of developing this system is to address existing issues in the old system by creating an administration information system for Carsentro dealer rental payment data. The implementation of a new system for Carsentro dealer data can improve record-keeping accountability, thus avoiding manual input recording errors that cannot be monitored by dealers renting space at Carsentro. In the development of this administrative information system, the data to be inputted includes information on when dealers joined the Carsentro ecosystem, the amount of monthly rental fee invoices, payment data, and dealer debt or receivables data. The software used is DBMS (Database Management System) MySql as the data storage medium, while programming languages such as PHP, CSS, JavaScript, and HTML are used for interface development. This aims to facilitate both users and administrators in managing data.

Advances in digital technology in the financial sector have encouraged Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) to shift from cash payment systems to non-cash payments through QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) as an effort to increase efficiency and modernize transactions. This research is motivated by the low level of QRIS adoption among MSMEs in Junti Village, Jawilan District, Serang Regency, Banten, most of which still rely on cash-based transactions. The purpose of this research is to analyze the implementation of QRIS by MSMEs, identify the obstacles faced, and assess the impact of the system's implementation on daily business activities. Data were collected through field observations, interviews with MSME actors, and supporting documentation, and this research was conducted in Junti Village in July 2025. The results revealed that some MSMEs that have adopted QRIS experienced benefits in the form of ease in conducting transactions, increased efficiency, and a more professional business image. These findings also confirm that the use of QRIS contributes to the acceleration of digital transformation in the MSME sector, although not yet fully optimal. The main obstacles encountered were limited access and the quality of internet infrastructure, which is still uneven, making it difficult for some business actors to utilize QRIS optimally. Based on these results, the study recommends the importance of increasing the intensity of socialization and training on QRIS use, as well as the need for ongoing support from local governments and financial institutions so that MSMEs can adapt more quickly and comprehensively to changes in digital technology, so that MSME digital transformation can take place effectively, inclusively, and sustainably. This study recommends the need for increased socialization, training, and support from financial institutions and local governments to encourage sustainable digital transformation of MSMEs.