Publication Search

Fiduciary collateral as a type of collateral gives the rights of executorial to creditors to do parate execution on the object of fiduciary collateral when a debtor defaults. In practice, however, collateral misuses this right illegally. This becomes the basics for Judicial Review agains Article 15, paraghraphs 2 and 3 of Law No. 42/1999, and the Constitutional Court issued the Ruling No. 18/PUU-XVII/2019. Therefore in this thesis the formulation of the problem raised is first, when a debtor is considered to have committed an act of default, and secondly, it delves into the creditor's execution procedure and the ratio decidendi related to Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019. The research use descriptive juridicial normative method. The data were gathered by conducting library research. The result of the analysis shows that Ruling does not impede the right of executing by creditors so that it is in accordance with the executorial right in fiduciary collateral. So, there are two possible ways for a debtor to be declared in default: firstly, the agreement of default is stipulated during the main agreement and the initial fiduciary collateral agreement. Secondly, the default is determined by the district court in order to execute the fiduciary collateral object.

This study analyzes the procedures for employee payroll documentation and data transfer at PT PLN Nusantara Power Services to enhance the efficiency and accuracy of human resource (HR) administration. Using a descriptive qualitative method, data were collected through library and field research. The findings indicate that digitalizing HR administration improves operational efficiency, transparency, and compliance with regulations. Digital transformation also minimizes errors and supports data risk management. The author's internship experience highlights the importance of responsibility and accuracy in data management to meet professional standards. This research contributes to the development of technology-based administrative systems in the energy sector.  

Semantik merupakan ilmu tentang makna bahasa. Dalam hal ini, perubahan makna meluas yang berkaitan dengan penggunaan kata. Perubahan makna meluas merupakan perubahan yang terjadi pada sebuah kata yang tidak hanya memiliki satu makna. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh bahasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam berkomunikasi. Masalah yang dibahas adalah bentuk perubahan makna meluas (generalisasi) pada novel What So Wrong About Your Self Healing karya Ardhi Mohamad. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan bentuk perubahan makna meluas yang terdapat di dalam novel. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data penelitian ini berupa kata dalam kalimat yang mengalami perubahan makna secara meluas. Sumber data pada penelitian ini adalah What So Wrong About Your Self Healing karya Ardhi Mohamad. Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini melalui teknik baca dan catat. Selanjutnya, teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan empat tahap yakni pengumpulan data, reduksi data (tahap dari teknik analisis data), penyajian data dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Hasil analisis data menunjukkan adanya kata yang mengalami perubahan makna secara meluas pada What So Wrong About Your Self Healing karya Ardhi Mohamad. Berdasarkan hasil pembahasan, ditemukan 10 bentuk perubahan makna meluas (generalisasi) pada novel What So Wrong About Your Self Healing Karya Ardhi Mohamad.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa seringkali kreditor melakukan lelang eksekusi tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan, sehingga menimbulkan sengketa. Rumusan masalah adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana perlindungan hukum bagi pemenang lelang dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan sesuai prosedur? 2) Apa yang menjadi pertimbangan hukum majelis hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Perkara Nomor 13/Pdt.Plw/2016/PN.Bkt? 3) Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemenang lelang dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan yang telah dibatalkan? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (normative legal research). Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum bagi pemenang lelang dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan sesuai prosedur mengacu pada ketentuan Pasal 6 dan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Pertimbangan hukum majelis hakim pada putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Perkara Nomor 13/Pdt.Plw/2016/PN.Bkt terhadap Petitum ke-5 (lima) dari gugatan Para Pelawan, Pengumuman Kedua Eksekusi Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tertanggal  14 April 2016 hanya diumumkan dalam 1  (satu) surat kabar bertentangan dengan Pasal 20 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemenang lelang dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan, yaitu upaya hukum yang bersifat non litigasi (persuasif) dan upaya hukum yang bersifat litigasi (represif).

Jual beli hak atas tanah seharusnya dilakukan dengan akta otentik untuk perlindungan hukum para pihak. Kenyataannya, banyak jual beli hak atas tanah tidak dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Putusan Perkara Nomor 3370 K/Pdt/2021 Jo. 74/PDT/2020/PT.PLK Jo. 6/Pdt.G/2020/PN.Klk membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2206, 2207 dan 2208 dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 46. Hal ini bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Permasalahan: 1. Bagaimana prosedur pembatalan sertipikat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku? 2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 3370 K/Pdt/2021 Jo. 74/PDT/2020/PT.PLK Jo. 6/Pdt.G/2020/PN.Klk? 3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Pembeli dalam Jual beli akibat Pembatalan Sertipikat perkara Nomor 3370 K/Pdt/2021 Jo. 74/PDT/2020/PT.PLK Jo. 6/Pdt.G/2020/PN.Klk?  Metode pendekatan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis, pengumpulan data dengan studi kepustakaan, analisis data yaitu analisis kualitatif. Hasil penelitian : 1. Prosedur pembatalan sertipikat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku melalui 6 tahapan yaitu Permohonan, Penanganan, Keputusan Pembatalan, Pemberitahuan, Pencatatan dan Pengumuman. 2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 3370 K/Pdt/2021 Jo. 74/PDT/2020/PT.PLK Jo. 6/Pdt.G/2020/PN.Klk yaitu pada tingkat Pertama Para Penggugat tidak dapat membuktikan pokok gugatannya. Pada tingkat Banding, majelis hakim tingkat pertama kurang mempertimbangkan pokok perkaranya. Pada tingkat Kasasi yaitu Pengadilan Tinggi Palangkaraya tidak salah menerapkan hukum. 3. Perlindungan hukum terhadap Pembeli dalam Jual beli akibat Pembatalan Sertipikat perkara Nomor 3370 K/Pdt/2021 Jo. 74/PDT/2020/PT.PLK Jo. 6/Pdt.G/2020/PN.Klk terdapat 2 pihak yaitu pertama Rusnah dan Masrani sebagai pembeli sudah terlindungi, kedua para pihak pembeli keempat Sertipikat dapat mengajukan upaya hukum gugatan terhadap Penjual.

Keterlambatan pendaftaran akta peralihan hak atas tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Batang dapat terjadi karena berbagai alasan. Faktor-faktor ini meliputi keterbatasan sumber daya manusia, prosedur administratif yang berbelit, hingga kesalahan dalam pengisian formulir atau persyaratan dokumen. Rumusan masalah yang diangkat meliputi: (1) Mengapa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Kantor Pertanahan Kabupaten Batang mengalami keterlambatan dalam Pendaftaran akta peralihan hak? (2) Bagaimana Tanggung Jawab dan Akibat Hukum keterlambatan akta peralihan hak yang didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Batang?, serta (3) Bagaimana implikasi hukum dan konsekuensi keterlambatan pendaftaran akta peralihan hak di Kabupaten Batang bagi pihak-pihak yang terlibat? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPAT dan Kantor Pertanahan Kabupaten Batang bertanggung jawab secara hukum atas keterlambatan pendaftaran akta, yang dapat menimbulkan sanksi administratif hingga pidana. Faktor utama penyebab keterlambatan adalah ketidak sesuaian administrasi, keterbatasan sumber daya manusia di Kantor Pertanahan, serta rendahnya tingkat kepatuhan hukum di kalangan PPAT. Solusi yang diusulkan meliputi peningkatan kapasitas PPAT melalui pelatihan, optimalisasi sistem pendaftaran elektronik, dan peningkatan koordinasi antara PPAT dan Kantor Pertanahan. Keterlambatan ini berdampak signifikan terhadap para pihak, termasuk kerugian finansial dan ketidakpastian hukum atas kepemilikan hak. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan dan efisiensi proses pendaftaran akta sangat diperlukan untuk mengurangi dampak negatif yang timbul.

Nasabah yang ingin mengajukan kredit kepada bank harus membuat perjanjian kredit dengan bank melalui suatu kesepakatan formal. Perjanjian kredit ini dibuat oleh seorang Notaris dalam bentuk Akta Perjanjian Kredit. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan analisis deskriptif analitis untuk mengeksplorasi Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit antara Bank dan Nasabah. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta penelusuran internet, termasuk artikel dan jurnal ilmiah terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif analitis dan kritis terhadap peran Notaris dalam proses penyusunan Akta Perjanjian Kredit. Notaris bertanggung jawab untuk memberikan penjelasan dan panduan mengenai prosedur yang harus diikuti, serta memastikan bahwa akta yang dibuat sesuai dengan norma hukum dan etika. Selain itu, notaris juga terlibat dalam proses penyelesaian wanprestasi, yang dapat dilakukan melalui eksekusi di bawah tangan atau melalui lelang yang diatur oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Disbursement of funds is a stage carried out by the KPPN to provide funds to the entitled party or partner based on the Direct Payment Order (SPM-LS) issued by the Budget User Officer or Budget User Authorization, in accordance with valid evidence of expenditure. This process includes two main categories, namely employee expenses such as (salary, allowances, honorariums, and overtime) and non-employee expenses which include procurement of goods and services, as well as payment of utility costs such as (electricity, telephone, and air). This study aims to analyze the direct disbursement procedure at the Malang State Treasury Service Office. The technique used in this study is descriptive qualitative, where the data collected is analyzed to draw conclusions. The results of the study indicate that the direct disbursement procedure at the Malang KPPN is in accordance with the Regulation of the Minister of Finance Number 178 / PMK.05 / 2018 concerning Payment Procedures in the Framework of Implementing the State Revenue and Expenditure Budget.

This paper explains the procedures for processing ship departure documents. PT. Tarunacipta Kencana Dumai Branch as a shipping company that handles ships entering and exiting Dumai Port and completes ship documents before the ship leaves Dumai Port. During the land practice, the author collected data using field research methods and library research methods, articles and journals related to the title and other supporting media. Procedures for processing ship departure documents have been effective and efficient. PT. Tarunacipta Kencana Dumai Branch as an agent who handles all ship departure documents for the relevant agencies starting from arranging Port Health Quarantine Clearance (PHQC) at the Quarantine office, processing Out Passport permits at the Immigration office, Crew List Out at the Port Authority office, Outward Manifest at the Customs and Excise office until the issuance of the Sailing Approval Letter (SPB) at the Harbormaster's office.

PT. Pelayaran Cahaya Papua Dumai Branch is one of the companies operating as a Shipping Agency (ship agency) which provides domestic and international services. PT. Pelayaran Cahaya Papua also provides ship services such as ship needs (reflagging, fresh water, bunker), and also provides services for processing ship certificates that are entering their expiry date. The discussion presented in this paper is the Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC) Certificate Extension Procedure at the Class I Port Health Office (KKP) by PT. Dumai branch of the Papua Light Cruise. In the Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC) Certificate Extension Procedure, the company deals directly with relevant agencies, both government and private (companies). By having a good relationship with the shipowner (ship owner) who has been given the authority to make a Letter of Appointment (LOA) agreement to agent their ships, the Company can more freely convey information regarding ship certificates because information regarding ship certificates has a very important role in managing the arrival and departure of ships. To obtain data, the author used 2 (two) types of observation methods in collecting data, namely direct observation of field study and library study. Thus the author can conclude that the procedure for extending the Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC) at the Class I Port Health Office (KKP) has been running smoothly.

This research aims to describe and analyze language errors in 5 procedural texts produced by SMPIT Darul Muta'allimin students. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques in the form of documents. The results obtained contained language errors in the categories of morphology, phonology, spelling and signs which included: 2 morphological errors, 4 phonological errors, and 1 spelling and punctuation error.

Writing this paper or research paper has the aim and objective of knowing the Procedure for Handling the Arrival and Departure of Export Ships Loaded with Liquid Bulk at PT. Tarahan Cipta Kencana Branch, Lampung Branch. The methods applied are the literature method or (library research) as well as the field inspection method (field research) by describing the Arrival and Departure Handling Procedures for Export Vessels Containing Liquid Bulk Cargo at PT. Tarahan Cipta Kencana Branch, Lampung Branch. In this paper we have explained the obstacles faced, including the cargo not being ready from the shipper and the cargo analysis results not yet being published from the customs and excise agency. There are things that can be done to achieve the goal so that the ship is not hindered in the ship loading process and there are no delays in the ship's departure. So that the ship agency service process can run smoothly, precisely and quickly, PT. Tarunabuat Kencana must pay attention to and prepare all the facilities and infrastructure needed in the ship service process.

Pemindahan hak atas tanah secara melawan hukum merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam praktik pertanahan di Indonesia, yang dapat mengancam kepastian hukum dan keadilan bagi pemilik tanah yang sah. Tindakan pemindahan hak atas tanah secara melawan hukum bisa dilakukan melalui berbagai cara, seperti pemalsuan dokumen, penipuan, penyalahgunaan wewenang, atau pengambilalihan tanah secara paksa tanpa prosedur yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek perlindungan hukum terhadap hak atas tanah dalam pemindahan hak secara melawan hukum, serta mencari solusi untuk memperbaiki sistem perlindungan hukum di bidang pertanahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan teori-teori hukum yang relevan untuk melihat perlindungan hukum yang ada dalam sistem pertanahan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada sejumlah aturan hukum yang mengatur perlindungan hak atas tanah, praktik pemindahan hak secara melawan hukum masih sering terjadi karena lemahnya pengawasan, penyalahgunaan wewenang, dan kurangnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat. Hal ini berdampak pada terjadinya sengketa pertanahan yang tidak hanya merugikan pihak yang sah, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Sebagai solusi, penelitian ini menyarankan beberapa langkah, antara lain: (1) peningkatan sistem administrasi pertanahan dengan penggunaan teknologi informasi yang lebih baik untuk mencegah pemalsuan dokumen, (2) penguatan penegakan hukum terhadap pelaku pemindahan hak atas tanah secara melawan hukum, (3) peningkatan edukasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait hak-hak atas tanah, serta (4) penyediaan bantuan hukum bagi kelompok rentan yang menjadi korban pemindahan hak tanah secara ilegal. Dengan demikian, diharapkan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah dapat lebih efektif dan memberi kepastian hukum bagi masyarakat.

Penelitian ini mengembangkan kerangka analitis dan normatif untuk transformasi kebijakan publik yang mengoptimalkan model Quintuple Helix dalam mendorong komersialisasi produk ramah lingkungan dari sumber daya lokal Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif berbasis kajian literatur sistematis, studi ini mengidentifikasi tiga tantangan utama: fragmentasi arsitektur kebijakan Indonesia, asimetri relasional antar aktor, dan kesenjangan nilai dalam rantai komersialisasi sumber daya lokal. Hasil analisis menunjukkan bahwa transformasi efektif memerlukan rekonfigurasi fundamental pada dimensi struktural, prosedural, dan substantif kebijakan publik. Kerangka operasional yang dikembangkan mengintegrasikan perspektif transition management dengan teori institutional work dalam model bertahap-namun-sistemik yang melampaui dikotomi reformisme gradual versus revolusi radikal. Studi ini memperluas pemahaman tentang governance transformatif dengan mengintegrasikan multi-perspektif teoretis dan mengembangkan mekanisme konkret untuk mengimplementasikan kolaborasi Quintuple Helix dalam konteks asimetri kekuasaan. Implikasi praktikal mencakup rekomendasi strategis untuk rekonfigurasi kelembagaan, pengembangan platform kolaboratif multi-skalar, dan intervensi targeted pada nexus kritis rantai nilai produk berkelanjutan

Safety Leadership merupakan proses interaksi antara pemimpin dan pekerja untuk mencapai tujuan  keselamatan  yang  sangat penting dalam keberlangsungan proyek. Safety  Leadership Penerapan Keselamatan, Kesehatan Kerja Dan Lingkungan Dalam Proyek Konstruksi (Studi Kasus  Pembangunan  Gedung  Teater  Kabupaten  Karanganyar),  penelitian  untuk  mencari pengaruh safety leadership PT. Bettindo Bintang Perkasa terhadap perilaku keselamatan pekerja, mengetahui kepatuhan dan kedisiplinan pekerja dalam memakai Alat Pelindung Diri, khususnya pekerja pada ketinggian. Metodologi penelitian membahas rancangan, variabel penelitian & definisi operasional, serta teknik pengumpulan & analisis data. Langkah penelitian dengan menggunakan cross sectional, data diperoleh dari lembar checklist observasi dan wawancara. Hasil  dan  Analisa  penelitian  menyajikan kajian evaluasi penerapan prosedur kerja Kesehatan dan  Keselamatan  Kerja,  evaluasi  kesesuaian  teknik  aman  bekerja  di  ketinggian,  penerapan penggunaan alat pelindung diri &  perangkat  penahan jatuh  serta tenaga  kerja  bekerja  pada ketinggian.

The purpose of writing this paper is to find out the Procedure for Issuing a Certificate of Practice (COP) at the Belawan Port Health Office by PT. Semesta Sejahtera Lestari Belawan. The author collected data using two research methods, namely the field method (Field Research) and the library method (Library Research). The results of this research are the Procedure for Issuing a Certificate of Practice (COP) at the Belawan Port Health Office by PT. Semesta Sejahtera Lestari Belawan starts from submitting an application via the SINKARKES application (sinakarkes.kemkes.go.id). Then the agent logs in using the company account that has been registered in the SINKARKES application, after logging in the agent makes a request for the PNBP Certificate of Practice (COP) / Port Health Quarantine Certificate (PHQC) billing issuance service, then the company agent fills in the data and uploads ship documents such as: MDH (Maritime Health Declaration), SSCC/SSCEC, Medical Certificate/Drug Certificate (P3K), crew list, voyage memo, and last port clearance. After all data has been filled in completely and correctly, the agent can send the request by clicking create billing, the SINKARKES application will issue PNBP billing which must be permitted by PT. Semesta Sejahtera Lestari Belawan to carry out ship inspections together with the Port Health Quarantine.

Aturan P2TL merupakan singkatan dari Peraturan Pencegahan Tabrakan di Laut, aturan yang memudahkan kapal-kapal berlayar dengan aman dan terhindar dari bahaya tubrukan antar 2 kapal atau lebih. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan penerapan aturan P2TL pada saat kapal sedang berlayar untuk mengurangi bahaya resiko tabrakan antar kapal dan terciptanya keselamatan dalam pelayaran di kapal MV. Meratus Palembang. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode penelitian statistik deskriptif kuantitatif. Dengan teknik pengumpulan data berdasarkan hasil kuesioner, observasi, studi kepustakaan yang berkaitan dengan aturan P2TL saat dinas jaga laut. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan perhitungan SPSS dan di deskripsikan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan penerapan aturan P2TL saat dinas jaga laut di MV. Meratus Palembang telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini untuk memastikan keselamatan di laut dengan mencegah kecelakaan yang dapat mengakibatkan kerugian jiwa, kerusakan pada kapal, dan potensi pencemaran lingkungan di laut.

This research aims to determine the implementation of campaign finance audit procedures and evaluate their conformity with applicable quality standards.  The case study was conducted at the Public Accounting Firm (KAP) Luthfi Muhammad & Partners. The data source was obtained from interviews with partners, the head of the audit implementation team, and members of the campaign fund auditors of KAP Luthfi Muhammad & Partners.  The research results showed that KAP Luthfi Muhammad & Partners did not make direct visits to the clients concerned when collecting the required reports and supporting evidence because it was done via the SIKADEKA website. At the stage of auditing campaign funds, KAP Luthfi Muhammad & Partners has referred to KPU regulations and applicable audit standards. Namely PKPU No. 18 in 2023.

The Unitary State of the Republic of Indonesia is a unitary state in the form of a Republic, where the Head of State and Head of Government is the President and assisted by a Vice President in carrying out his duties. The term of office of the President and Vice President according to the 1945 Constitution is 5 years and can be re-elected in the next period. The President and/or Vice President may be dismissed during their term of office for various reasons. This research is a normative juridical research, namely, research conducted by reading works related to the procedure for the dismissal of the President and/or Vice President and the implications of the dismissal of the president and/or deputy in his term of office according to the constitutional system of the Republic of Indonesia. The results of this study show that: (1) The procedure for the dismissal of the President and/or Vice President during their term of office before the amendment of the 1945 Constitution has not been regulated in a limitative manner. Prior to the amendment, the MPR was the highest state institution that had the authority to dismiss the President and/or Vice President during his term of office. After the amendment of the 1945 Constitution, the procedure for dismissing the President and/or Vice President during his term of office has been regulated in Article 7B of the 1945 Constitution. (2) The dismissal of the President and/or Vice President during his term of office has implications for the continuation of the government and the life of the community in the future.

Currently, the level of use of means of transportation in Indonesia is quite high, this can be found in daily life. Almost all the time we see a large number and type of vehicles popping up. This research is (1) normative research so that the data source used is a secondary data source obtained from company records, (2) empirical research so that the data source used is a primary data source obtained from the results of interviews. The results of this study show that: (1) The Regulation of Motor Vehicle Tax Collection Procedures in Kupang City is carried out based on Presidential Regulation Number 5 of 2015 concerning the Implementation of the One-Stop Manunggal Administration System by going through the stages of registration, examination of registration files, data collection, determination and control of SSPD, re-examination of SSPD and affixing of paragraphs, payment, control of SKPD, endorsement, and finally archiving, (2) The first inhibiting factor namely economic factors where there are taxpayers who have low income, high dependent burdens and unstable sources of income. The second factor is weak compliance or legal awareness of taxpayers.