Publication Search

Musyarakah mutanaqishah is musyarakah or syirkah ownership the assets (goods) or capital of one of the parties (shariq) are reduced due to gradual purchase by other parties. As well as a musyarakah agreement mutanaqishah is a combined contract between a musyarakah contract and a contract ijarah. Sharia syndicated financing is financing provided by two/more Islamic banks or financial institutions, with the same terms and conditions, using the same documents and administered by one bank. Regarding information on syndicated financing using a musyarakah agreement Mutanaqishah is still not widely known by the wider community until now This. So this research will focus on discussing contracts musyarakah mutanaqisah used in syndicated financing. Because This contract is a contract that needs to be socialized and more publicized the banking sector, because its existence is not widely known by the public common among other contracts which are also used for syndicated financing in sharia banking in Indonesia, after previously using contracts murabahah and ijarah mun tahiya bit tamlik.

Child adoption is a legal action that transfers a child from the sphere of power of parents, legal guardians or other people responsible for the care, education and raising of the child into the adoptive parents' family setting. This research is conducted with the aim of knowing how the concept of child adoption and how child protection efforts in Indonesia are associated with the practice of child adoption. This study used a normative juridical approach in order to accomplish its goals. Descriptive analytical research specifications are used. The protection of children regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 concerning Child Protection is still not running effectively due to various forms of abuse directed to the child's home environment, including child abuse practices where the child fails to follow the rules or procedures, there are potential consequences that can cause the child to become less normal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengendalian internal dalam prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia. Tinjauan literatur mengenai pembiayaan bermasalah dan solusi pembiayaan bermasalah disajikan secara rinci. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian deskriptif kualitatif. Kajian ini memberikan gambaran mengenai permasalahan yang ada. Hasil penyelidikan ini adalah pengendalian internal yang diterapkan di PT. Bank Muamalat Indonesia cukup bagus, namun ada beberapa hal yang perlu diwaspadai. Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, sudah sepatutnya dan perlu mengikuti prosedur yang ada serta menggunakan pendekatan Soft Approach dan Hard Approach untuk melakukan pendekatan kepada nasabah dalam mengelola atau memantau pembiayaan bermasalah. Upaya ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan (kredit) bermasalah dan memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada nasabah atas pinjamannya.

Keberadaan wali dalam pernikahan bertujuan untuk memberikan bimbingan dan kemaslahatan terhadap orang yang berada di bawah perwaliannya. Pada prakteknya, masih banyak yang belum memahami tentang pentingnya keberadaan wali nikah, dimana calon mempelai tidak mengajukan wali nasab sebagai walinya. Permasalahan dalam penelitian adalah faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan dalam Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Pkl, bagaimana prosedur pembatalan perkawinan yang disebabkan karena penggantian wali nasab oleh wali hakim dalam Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Pkl dan akibat hukum pembatalan perkawinan pada Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Pkl. Metode penelitian menggunakan yurudis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data sekunder dan metode analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pembatalan perkawinan dalam pengadilan agama nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Pkl adalah Perkawinan dilaksanakan dengan wali yang tidak berhak (wali hakim) dan penggantian wali nasab oleh wali hakim tidak sesuai prosedur. Prosedur pembatalan perkawinan yang disebabkan karena penggantian wali nasab oleh wali hakim dalam putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Pkl adalah pengajuan gugatan, penerimaan perkara, pemanggilan, persidangan. Akibat hukum pembatalan perkawinan pada putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Pkl adalah perkawinan dianggap tidak pernah ada dan para pihak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan kerabat dan bekas suami maupun isteri.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, menyatakan “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”. Namun, masih ada Lembaga Pembiayaan yang tidak melaksanakan putusan tersebut sebagaimana ternyata dalam putusan PN Kotamobagu Nomor 97/Pdt.G.S/2022/PN Ktg. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia pada Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor: 97/Pdt.G.S/2022/PN Ktg; bagaimana akibat hukum eksekusi obyek jaminan fidusia pada Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : 97/Pdt.G.S/2022/PN Ktg; dan bagaimana kekuatan eksekutorial pada jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, metode pengumpulan data dengan cara studi pustaka, dan teknik analisis data normatif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Kreditur telah melanggar prosedur eksekusi terhadap objek jaminan fidusia sebagaimana tercantum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 dimana kreditur melakukan eksekusi tanpa adanya persetujuan dari debitur yang akhirnya kreditur tidak berhasil melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dan harus mengembalikan objek jaminan fidusia kepada debitur; Akibat hukum dari perbuatan kreditur melakukan eksekusi terhadap objek jaminan dalam putusan pengadilan a quo dinyatakan sebagai eksekusi yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum dan harus menyerahkan kembali objek jaminan fidusia; dan Kekuatan eksekutorial pada jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah sangat lemah dibanding sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

PT. Taspen is an Indonesian state-owned institution which operates in the insurance sector, Old Age Savings (THT), and pension funds for civils servants and state officials. Thus, this company has a task, one of which is to provide services in terms of the Old Age Savings (THT) program. There are various procedures that must be provided in providing these services so that participants who administer the program are more coordinated and directed. The reason for carrying out this research is to obtain the goal to be achieved, namely to find out the procedure to submitting a Old Age Savings (THT) claim at PT. Taspen is carried out. This study used descriptive qualitative method. The result of this research is that you must complete the required documents first in order to be able to submit a claim for Old Age Savings (THT).

Work accidents are a phenomenon that often occurs in various industrial sectors. In the process of nation building, the role of the workforce is increasing, along with the various difficulties and risks they face. As a result, to increase national productivity, workers must be provided with protection, care and increased welfare. To ensure that all the steps required to obtain work accident insurance have been carried out correctly and clearly, BPJS procedures cover various aspects, such as registering participants, handling work accident cases, and paying compensation to victims. This journal is made using the library research method, which refers to the process of searching, collecting and analyzing literature or written sources such as books, reports and journals that are relevant to a particular research or study topic. One of them is for the workforce in realizing prosperity. Due to the important role of labor in achieving development goals, they have rights and obligations protected by law. Workers who experience work accidents can receive legal protection such as health services according to medical needs and monetary compensation. The rights and obligations of workers, employers and BPJS Employment are not affected if reporting work accidents is delayed to BPJS Employment and UPTD Employment Inspection.

Analysis of Pension Fund Payment System Procedures at PT Taspen (Persero) KCU Medan. This research aims to find out how the pension fund payment system is at PT Taspen (Persero) KCU Medan. This research is included in survey research using a qualitative research approach. The subject of this research is PT Taspen (Persero) KCU Medan. The research method used in data collection was interviews, observation and documentation. The results of this research show that the PT Taspen (Persero) KCU Medan pension fund payment system uses a pay as you go system by implementing two payment techniques, namely manual and Automatic Klim Services. The Automatic Klim service will make it easier to access pension payment claim applications, which are integrated by agencies or BKD. Completeness of administrative requirements will facilitate the process of paying pension funds. Through a claim application, either manual or automatic claim, that meets the requirements for salary payments, payments can be made either directly or by transfer. Retirement is one of the awards given to Civil Servants (PNS) for their services to the State. Procedures are guidelines and implementation of work which consists of continuous work step by step so that it is a form of collaboration between one part and another.

Workload is a description of the volume of work. In hospitals, the workload covers many aspects and this has an impact on compliance with the implementation of SOPs for new patient admissions which can be influenced by high workloads. The aim of this research is to determine "The relationship between emergency room nurse workload and compliance with standard operational procedures for accepting new patients." This research was conducted using a cross-sectional Descriptive Analytical research method, which emphasizes the time of measurement or observation and independent and dependent variables only once. The population in this study was 23 subjekts with a sampling technique using total sampling technique and the sample for this study was 23 subjekts. Data collection uses questionnaires and observation sheets. Analyzed using the chi square test. Based on the chi-square results, it can be seen that the p value is 0.026, which is smaller than p (α < 0.5), so it can be concluded that there is a relationship between the workload of emergency department nurses and compliance with the implementation of new patient admission procedures. The conclusion in this study is that there is a relationship between the workload of emergency department nurses and compliance with the implementation of new patient admission procedures at RSU GMIM Pancaran Kasih, Manado City. Suggestions to hospitals can pay more attention to the workload they experience so as to provide good service to patients.

Masjid merupakan salah satu institusi keagamaan yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Sebagai lembaga yang menerima donasi dari masyarakat, masjid memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana tersebut dengan baik dan transparan. Prosedur pencatatan keuangan masjid pada umumnya dilakukan secara manual dalam buku mutasi kas masjid atau menggunakan pencatatan single method. Salah satu cara untuk memastikan pengelolaan dana masjid yang baik adalah dengan menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada laporan keuangannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang dilakukan dengan cara observasi langsung, wawancara dengan pengurus masjid, dan analisis dokumen terkait.Masjid Baitul Hikmah Puri Kemajuan yang terletak di JL. Kemajuan, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko, Kubupaten Muaro Jambi. Masjid ini berdiri pada tahun 1998 - Sekarang atas Prakarsa Alm. Prof. Sarkawi selaku Ketua panitia pembangunan yang waktu itu masih diberi nama Mushalla. Dana yang digunakan untuk membangun masjid ini berasal dari Alm. Prof. Sarkawi yang dihibahkan kepada masyarakat. Pencatatan laporan keuangan tahunan Masjid Baitul Hikmah Puri Kemajuan adalah pencatatan laporan keuangan sederhana, atau masih manual, yaitu hanya mencatat kas masuk dan keluar, dan laporan keuangan lebih terfokus pada laporan arus kas berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara masjid. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang baik memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan masjid. Studi kasus di Masjid Baitul Hikmah Puri Kemajuan menunjukkan bahwa meskipun transparansi pengelolaan keuangan masjid sudah dilakukan dengan cukup baik, laporan keuangannya masih sederhana dan belum sesuai dengan standar PSAK No. 45. Oleh karena itu, penerapan GCG di masjid dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan mereka.

Background: Cerebral venous thrombosis (CVT) is a form of stroke when blood clots develop in the (venous sinus) of the brain. This condition causes the blood that flows into the brain to be unable to flow out. This can cause reduced blood flow to the brain and damage or kill brain cells if not treated properly. The research aims to determine the digital subtraction angiography (DSA) examination procedure of cerebral veins with trans-radial access in cases of cerebral venous thrombosis (CVT). Method: This type of research is qualitative research with a case study approach. Data was collected on July 20 2023.The research subjects were doctors, interventional radiology doctors, and scrub nurses. By conducting observations, interviews and documentation of the implementation team involved. Results: From the results of observations, documentation and interviews with the implementing team, results were obtained regarding the Cerebral Vein Digital Subtraction Angiography (DSA) examination procedure with transradial access in cases of Cerebral Venous Thrombosis (CVT), including several sub-topics. The Cerebral Digital Subtraction Angiography (DSA) examination procedure with Transradial access is the right action for patients regarding immobility and shorter hospital stays. Conclusion: The Cerebral Vein Digital Subtraction Angiography (DSA) examination procedure with transradial access in cases of Cerebral Venous Thrombosis (CVT) includes patient preparation, tools and materials, examination techniques and post-action care. The Cerebral Vein Digital Subtraction Angiography (DSA) examination procedure with Transradial access is the right action for patients regarding patient immobility and shorter duration of hospital stay. The implementation team consists of a radiology specialist, a scrub nurse and no radiographers involved in the DSA examination room.

Pembelajaran ialah prosedur penerimaan serta pemahaman, keahlian seorang yang dilaksanakan satu turunan kegenerasi selanjutnya melewati pengajaran, penataran pembibitan ataupun riset. pembelajaran serta semacam pengalaman berlatih yang aktif dalam seluruh kawasan serta sepanjang hidup. Dalam suatu pembelajaran adanya interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yanng meliputi antara guru dengan siswa yang saling bertukar informasi. Setiap pembelajaran yang dilakuakan terdapat sebuah aktivitas yang amat berarti serta patut dilakoni oleh seluruhnya susunan rakyat berlimpah atau miskin, karena pemerintah telah menyediakan beasiswa bagi rakyat yang kurang mampu untuk melanjutkan sekolahnya hingga tingkat perguruan tinggi agar memiliki pengertahuan dan kemampuan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sekolah maupun ditengah-tengah masyarakat. Pemerintah bahkan telah memberikan pendidikan gratis 12 tahun sebagai wujud keseriusan pemerintah menjalankan program harus melatih diri 12 tahun mulai dari SD, SMP, serta SMA/SMK.

This study aims to explore the impact of the Standard Operating Procedures (SOP) on employee performance at the West Aceh Regional Financial and Asset Management Agency (BPKD). The research sample consisted of 85 BPKD Aceh Barat employees who were selected using a purposive sampling technique. Data was collected through a questionnaire that had been tested for validity and reliability. Data analysis was performed using simple linear regression and the SPSS program. The results showed that SOP had a positive and significant impact on the performance of BPKD Aceh Barat employees. The value of t count is 5.015 and t table for this study is 2.00, indicating that t count is greater than t table. Thus, it can be concluded that SOPs have a significant influence on employee performance at BPKD Aceh Barat.

Procedure For Magnetic Resonance Spectroscopy Examination Technique In Brain Tumor Cases At The Radiology Installation Of Pertamina Central Hospital Jakarta. MR spectroscopy is one way of describing metabolites in tumor tissue without being invasive. Single spectroscopic approach, which is used in Magnetic Resonance Spectroscopy and is the most common spectral collection method in MRI modalities. MRi is the establishment of a medical diagnosis based on the principle of magnetic resonance. MRI aircraft produce images in various pieces namely coronal, sagittal, and transverse by not at all using x-rays that produce radiation and also using radioactive substances. Brain tumors are abnormally growing brain tissue cells originating from the brain or meningens, which are benign or malignant tumors that make massive pressure. MRS is a unique non-invasive sequence that helps in the identification of lesion molecules and the difference between malignant and benign lesions. In MRI examination of the brain with tumor cases there are several sequences used, namely Se / Fse Pd / T2, Se / Fse / incoherent spoiled, (DWI) diffusion weighted imaging (1) According to Elmaoglu (2), imaging techniques that can be used for MRI brain tumor cases include axial T1 spin echo, T2 fast recovery fast spin echo, T2 FLAIR, coronal T1 and T1 Axial post contrast injection,  T1 coronal, and T1 sagittal, diffusion weighted imaging (DWI), magnetic resonance angiography, and magnetic resonance spectroscopy. In taking SVS LESION localizer must be precise on tumor tissue not taking part that is not part of the tumor, analyze tumor area and take SVS NORMAL localizer on other healthy tissue.

Mitral stenosis (MS) is a heart valve disorder in which the mitral valve (located between the left atrium and left ventricle) becomes narrowed or hardened, blocking blood flow from the left atrium to the left ventricle. Coronary angiography (CAG) is an invasive diagnostic technique used to evaluate the condition of the coronary blood vessels in patients with acute transmural myocardial infarction (MI). Coronary Angiography (CAG) examination in cases of Severe Mitral Stenosis (MS) Severe involves patient preparation, equipment preparation, medical team, examination procedures, post-action care, description of examination results, and its role in the management of Severe (MS) Patient preparation involves patient education about procedures, fasting before examination, renal function checks, medication adjustments, vascular access preparation, discussion of contrast agents, and vital monitoring. Narrowing of the heart's mitral valve is a pathological condition in which this narrowing inhibits blood flow from the left atrium to the left ventricle. Coronary angiography (CAG) plays an important role in clinical evaluation and therapeutic planning. Background: Mitral stenosis (MS) is a heart valve disorder in which the mitral valve (located between the left atrium and left ventricle) becomes narrowed or hardened, blocking blood flow from the left atrium to the left ventricle. This can increase pressure in the left atrium and reduce the amount of blood pumped throughout the body. Because MS is associated with increased left atrial pressure and can affect overall cardiac hemodynamics, it is important to understand how this condition may interact with coronary artery pathology. This research method is a literature review study, where literature exploration is carried out in various databases with keywords such as Coronary Angiography, Severe Mitral Stenosis Cases. Results: Coronary Angiography (CAG) examination in cases of Severe Mitral Stenosis (MS) Severe involves patient preparation, equipment preparation, medical team, examination procedures, post-action care, description of examination results, and their role in the management of (MS) Severe Patient preparation involves patient education about the procedure, fasting before examination, renal function testing, medication adjustments, vascular access preparation, discussion of contrast agents, and vital monitoring. Severe (MS) patients require special attention in this preparation. Equipment preparation includes a stable catheterization table, a fluoroscopic imaging system, various types of catheters, appropriate contrast agents, resuscitation equipment, pre-procedure medications, and hemostasis equipment. The medical team involved in CAG examination in Severe (MS) patients involves an interventional cardiologist, radiological technologist, catheterization nurse, catheterization technician, and additional support personnel such as the anesthesia team and resuscitation team. The examination procedure includes patient preparation, vascular access, catheter insertion into the coronary arteries, evaluation and imaging of the coronary arteries, and completion of the procedure. CAG examination has an important role in the detection of coronary artery disease. CAG examination in patients with (MS) Severe requires careful preparation and involves the collaboration of a well-coordinated medical team to provide optimal results and a significant contribution in the management of (MS) Severe. Conclusion: Narrowing of the mitral valve, severe mitral stenosis (MS) is a pathological condition where this narrowing inhibits blood flow from the left atrium to the left ventricle. This condition is most often caused by rheumatic heart disease, which results in inflammation and ultimately thickening and narrowing of the mitral valve. Coronary Angiography (CAG) examination in Severe Mitral Stenosis (MS) cases has an important role in detecting coronary artery disease.

CRS occurs when there is irritation to the cervical nerve roots due to the vertebral disc bulging out. In diagnosing CRS, supporting tools such as MRI are needed. The purpose of this study was to determine how the cervical MRI examination procedure with a diagnosis of CRS at the Radiology Installation of Dr. Moewardi Hospital and why the cervical MRI examination with a diagnosis did not use the T2*GRE and Proton Density sequences. This study used a qualitative method with a case study approach conducted from June-July 2023 with the object of research as many as five patients diagnosed with CRS. The respondents consisted of three radiographers, three radiology specialists, and one sending doctor. The cervical MRI examination procedure with a diagnosis of CRS at the Radiology Installation of Dr. Moewardi Hospital has no special preparation, the patient only releases metal objects in the patient's body before entering the examination room. The sequences used are Coronal T1 FSE, Coronal STIR, Sagittal T2 FRFSE, Sagittal T1 FSE, Sagittal STIR, Axial T2 FRFSE, Axial T1 FSE, and Myelography. Based on the results of the study, using T2*GRE in CRS diagnosis will produce a poor picture. While Proton Density is good for bone but because of the use of a long time and CRS diagnosis is more focused on nerve fibers and soft tissue, it does not need to be used.

The purpose of this research is to find out the procedure of child adoption at the Oelamasi District Court and the judge's reasoning in granting the application for child adoption with prospective parents over 55 years old. The research method used is empirical research. The results showed (1) The child adoption procedure at the Oelamasi District Court is in accordance with the child adoption arrangements contained in the laws and regulations. Particularly in this case, the child who was adopted was not under the care of a social organization but under the care of the prospective adoptive parents. In addition, in this case the prospective adoptive parents did not fulfill one of the requirements for child adoption contained in Article 13 of the Government Regulation, which in turn is the authority of the judge in accepting or rejecting the application. (2) The judge's reasoning in granting the application for child adoption in Stipulation Number 5/Pdt.P/2023/PN Olm is by referring to the provisions of Article 28 B paragraphs (1) and (2) jo Article 28 D paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which prioritizes the principles of justice and the best interests of the child so that even though the age of the Plaintiffs no longer meets the requirements of the legislation because they are more than 55 (fifty five) years old does not have to hinder the noble intentions of the Plaintiffs to adopt a child.

The urographic ct scan is a diagnostic procedure which aims comprehensively evaluate kidney, ureter, and bladder, as well as the general function of the urinary tracts.   One of common pathologies detected on urographic examination is kidney cyst. The kidney cyst is a spherical or oval-shaped sac which contains a fluid form inside the kidney. This case study aims to explain the Urographic CT scan procedures with contrast media. This study assess the strengths and weakness of CT Urographic examinations with patients with kidney cysts. The study shows that CT Urographic exmination procedure involves informed consent, patient and equipment preparation, patient positioning, image acquisition and reconstruction. The study also shows that there was a difference in scanning phase on theory and clinical practices. While the theory  states that the the Urographic CT examinations must be conducted with with four phases including non-contractional phases, cortikomedular phases, nefrographic and excretion phases, in clinical practices, the scanning was acquired with non-contrast phase, kidney phase, ureter phase and bladder phase.  

Background: CT Scan is a medical technology that can show images in the form of slices to see the anatomy of the human body because this technology combines X-rays and television. Basically, how a CT scan works uses a radiation source from X-rays. There are various examinations that can be carried out using a CT scan, one of which is a head examination with a CT scan. CT scan of the head at the Radiology Installation at Bhayangkara Hospital Makassar uses a Slice Thickness of 3 mm to produce a better image. The aim of this research is to determine the Head CT Scan Examination Procedure for Clinical Hemorrhagic Stroke in the Radiology Installation of Bhayangkara Hospital, Makassar. Results: The results of this study indicate that the CT scan procedure of the head with clinical hemorrhagic stroke at the radiology installation at Bhayangkara Hospital, Makassar was carried out without any special preparation but the patient was instructed to remove metal objects or accessories around the head such as earrings, hairpins and necklaces. Using a slice thickness of 3 mm is good enough to display image results and confirm the diagnosis. Conclusion: The head CT scan procedure for clinical hemorrhagic stroke was carried out using the head first protocol. The slice thickness used in this examination is 3 mm. The choice of slice thickness is the biggest factor because a thick slice thickness will produce images with low detail and cause artifacts, whereas a thin size will produce images with high detail but there is noise in the image.

Production quality in the printing industry is highly influenced by process consistency and the implementation of clear operational standards. A common issue faced by small and medium-scale printing industries, including those in Gedangan, Sidoarjo, is the absence of systematically developed Standard Operating Procedures (SOP), which leads to inconsistent production results and low operational efficiency. This Community Service Program (PKM) aims to provide assistance in the development and implementation of SOPs to improve production quality. The method employed is a participatory approach involving problem identification, SOP development, socialization and training, implementation, and evaluation stages. The results indicate a 25% increase in workers' understanding based on pre-test and post-test results. Additionally, there was a reduction in production errors and improvements in the consistency of print quality and work efficiency. Therefore, the implementation of SOPs has proven effective in enhancing production quality and operational performance in the printing industry sustainably.