Publication Search

Pelanggaran jam operasional kendaraan bertonase besar di kawasan Simpang Patal Kota Palembang masih sering terjadi dan menyebabkan kemacetan, risiko kecelakaan, serta kerusakan jalan. Penelitian ini bertujuan menganalisis alternatif kebijakan yang paling tepat untuk penertiban mobil barang di kawasan tersebut. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman, sedangkan evaluasi kebijakan menggunakan pendekatan Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) berdasarkan kriteria William N. Dunn. Terdapat tiga alternatif kebijakan yang dianalisis, yaitu mempertahankan kebijakan yang berlaku (status quo), revisi Perwali Nomor 26 Tahun 2019 dan implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), serta penyediaan kantong parkir (holding area) di kawasan Pelabuhan Sungai Lais. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alternatif penyediaan kantong parkir (holding area) memperoleh skor tertinggi sebesar 91 dengan rata-rata 4,55 sehingga dinilai paling optimal dalam mengurangi pelanggaran, kemacetan, dan risiko kecelakaan serta mendukung transportasi perkotaan yang lebih tertib dan berkelanjutan.

Penilaian kinerja merupakan elemen krusial dalam manajemen sumber daya manusia (SDM) untuk memastikan efektivitas organisasi dan pengembangan karyawan. Namun, banyak sistem penilaian tradisional masih bergulat dengan masalah subjektivitas, kurangnya transparansi, dan minimnya fokus pada pengembangan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi sistem penilaian kinerja yang berlaku di Politeknik XXX dan mengusulkan kerangka model yang mengintegrasikan 360-Degree Feedback dan Critical Incident Technique (CIT) untuk mengatasi kelemahan tersebut. Menggunakan analisis survei deskriptif dan analisis kesenjangan (gap analysis) pada data Politeknik XXX , ditemukan bahwa sistem saat ini bersifat top-down, minim umpan balik multi-sumber (rekan sejawat dan mahasiswa 0%), lemah dalam pencatatan kejadian kritis (18.5% untuk prestasi, 29.6% untuk pelanggaran), serta memiliki skor komunikasi hasil penilaian (2.07/5.00), kepuasan, dan keadilan yang moderat (2.96/5.00). Kesenjangan signifikan teridentifikasi pada aspek transparansi (gap 2.29), orientasi perbaikan (gap 2.08), dan rekam kejadian kritis/CIT (gap 2.07). Implikasi dari temuan ini menunjukkan urgensi transformasi menuju sistem manajemen kinerja modern yang mengedepankan objektivitas, transparansi, dan pengembangan profesional berbasis data. Integrasi 360-Degree Feedback dan CIT diyakini mampu menyediakan perspektif holistik dan bukti perilaku faktual yang diperlukan untuk penilaian yang lebih adil dan formatif.

Wilayah perbatasan Ambalat merupakan kawasan strategis NKRI yang rawan terhadap pelanggaran kedaulatan dan ancaman keamanan. Satuan Tugas (Satgas) Ambalat Korps Marinir menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan teknologi pengawasan konvensional. Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi pemanfaatan teknologi Unmanned Aerial Vehicle (UAV) untuk meningkatkan efektivitas pengamanan perbatasan oleh Satgas Ambalat. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam dengan 4 narasumber (Komandan Skuadron Udara 700, pilot UAV, Dansatgas Ambalat, dan personel komunikasi Satgas Ambalat), serta dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles & Huberman. Penelitian menunjukkan bahwa (1) UAV belum dimanfaatkan secara langsung oleh Satgas Ambalat, pengamanan masih mengandalkan patroli konvensional dan drone non-militer; (2) tantangan utama meliputi keterbatasan personel terlatih, belum adanya program pelatihan formal, keterbatasan sarana prasarana (Ground Control Station, sistem komunikasi), serta kekosongan regulasi operasional; (3) UAV tipe ScanEagle dan Camcopter S-100 dinilai paling sesuai untuk kebutuhan Satgas Ambalat karena daya tahan terbang lama dan sensor canggih. Pemanfaatan UAV dapat memperluas jangkauan pengawasan, menyediakan data real-time, mengurangi risiko personel, serta meningkatkan efisiensi operasional. Diperlukan pendekatan terintegrasi berupa penyusunan regulasi, pengadaan sarana dan pelatihan personel bertingkat dan berlanjut. Teknologi UAV memiliki potensi strategis untuk memperkuat sistem pengamanan perbatasan Ambalat. Rekomendasi meliputi dukungan kebijakan pemerintah, pengembangan doktrin TNI AL, pembentukan unit UAV Korps Marinir, serta pelatihan personel secara berkelanjutan.

Human rights are fundamental rights inherent to every individual from birth and are guaranteed under statutory laws and regulations. These rights are universal in nature, inherent to every person, and must be respected, protected, and fulfilled by the state as well as all elements of society. However, in practice, various conditions continue to trigger human rights violations committed by both individuals and state officials. This phenomenon indicates that the protection of human rights still faces numerous challenges in its implementation. This study aims to examine the relationship between law enforcement officers and civilians, determine the extent to which the actions of law enforcement officers can be categorized as human rights violations, and analyze the mechanisms of oversight and accountability in handling cases of human rights violations. This study employed a qualitative approach using a case study method to obtain an in-depth understanding of the phenomenon under investigation. The data were analyzed descriptively to illustrate the relationship between law enforcement officers and civilians within the context of human rights protection. The findings reveal that power asymmetry is one of the main factors contributing to the abuse of authority by law enforcement officers. This condition subsequently increases the potential for human rights violations and underscores the importance of effective oversight and accountability in ensuring that law enforcement officers perform their duties and exercise their authority in accordance with applicable legal provisions.

Perseroan Terbatas (PT) merupakan pilar utama hukum ekonomi Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ tertinggi perseroan memiliki kewenangan eksklusif yang pelaksanaannya dibebankan kepada Direksi. Permasalahan yang dikaji meliputi: (1) akibat hukum dari pelaksanaan RUPS yang tidak sah; (2) analisis atas pelaksanaan RUPS yang tidak sah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 773 PK/Pdt/2019; dan (3) tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan RUPS yang tidak sah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pelaksanaan RUPS yang tidak sah menimbulkan akibat hukum pada status keputusan, akta notaris, dan perbuatan hukum turunan, di mana cacat materiil mengakibatkan batal demi hukum, sedangkan cacat formil dapat dibatalkan melalui pengadilan; (2) analisis Putusan MA No. 773 PK/Pdt/2019 menunjukkan adanya ketidakpastian hukum akibat perbedaan penafsiran, menegaskan bahwa substansi lebih penting daripada formalitas, serta menjamin perlindungan hukum bagi pemegang saham yang dirugikan; dan (3) Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas RUPS yang tidak sah dan tidak dapat berlindung pada badan hukum perseroan, serta tidak dapat menggunakan prinsip business judgment rule apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum.

Anak merupakan amanah dan generasi penerus bangsa yang harus memperoleh perlindungan secara optimal dari segala bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi ekonomi melalui pekerjaan yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya. Meskipun hukum Indonesia telah mengatur perlindungan anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, masih ditemukan rendahnya pemahaman anak dan masyarakat mengenai hak-hak anak dalam dunia kerja. Kegiatan penyuluhan hukum ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum anak-anak di Panti Sosial Anak Tawangmangu mengenai hak anak, batasan pekerjaan yang diperbolehkan bagi anak, serta perlindungan hukum terhadap praktik eksploitasi anak. Metode yang digunakan berupa ceramah, diskusi interaktif, studi kasus, dan evaluasi melalui pre-test dan post-test. Hasil penyuluhan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai hak-hak anak, ketentuan pekerja anak, dan mekanisme perlindungan hukum apabila terjadi pelanggaran hak anak. Penyuluhan hukum ini diharapkan mampu membangun kesadaran hukum sejak dini sehingga anak-anak dapat memahami hak dan kewajibannya serta terhindar dari berbagai bentuk eksploitasi ekonomi dan pelanggaran hak anak.

Kepastian hukum dalam pembuatan akta autentik merupakan aspek penting dalam sistem hukum perdata di Indonesia, terutama dalam menjamin perlindungan hukum bagi para pihak. Namun, dalam praktiknya, notaris seringkali dihadapkan pada permasalahan hukum yang berkaitan dengan batas pertanggungjawaban administratif dan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelanggaran notaris dalam pembuatan akta autentik serta implikasi yuridisnya berdasarkan putusan pengadilan. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis bahan hukum sekunder dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran notaris pada dasarnya bersifat administratif, kecuali terdapat unsur kesengajaan atau keterlibatan aktif dalam tindak pidana. Selain itu, terdapat perbedaan penafsiran dalam putusan pengadilan yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menegaskan pentingnya kejelasan batas pertanggungjawaban notaris guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan profesi notaris

The acceptance of family witnesses in divorce cases resulting from violations of taklik talak remains a subject of legal debate within the Indonesian Religious Courts. This debate arises from the normative tension between Article 145 of the Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), which restricts testimony from family members, and the need to uncover material truth in private domestic disputes, particularly in default judgments where the defendant fails to appear before the court. This study aims to analyze the legal basis underlying judges’ considerations in accepting family witnesses in divorce cases caused by violations of taklik talak, using Decision Number 32/Pdt.G/2017/PA.Pkl as a case study. The research employs a normative juridical approach with a descriptive-analytical method. Data were collected through library research and document analysis of relevant court decisions. The analysis links legal facts with procedural law in religious courts, the theory of rechtsvinding, and the concept of substantive justice. The findings indicate that the acceptance of family witnesses can be legally justified based on Article 76 of Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts as a lex specialis provision, the judges’ authority to conduct legal discovery under Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, and principles of ushul fiqh and fiqhiyyah that support the realization of substantive justice. This study offers a reconstruction of the juridical legitimacy of family witness acceptance through the integration of positive law and Islamic law to strengthen legal certainty in religious court practices.

Kenakalan remaja merupakan fenomena sosial yang semakin kompleks dan menjadi tantangan serius dalam kehidupan masyarakat, khususnya di lingkungan panti sosial pelayanan anak. Berbagai bentuk kenakalan remaja seperti pelanggaran tata tertib, pergaulan bebas, penyalahgunaan media digital, hingga tindakan yang berpotensi melanggar hukum menunjukkan pentingnya pembinaan karakter dan kesadaran hukum sejak dini. Kurangnya pemahaman tentang norma hukum, lemahnya kontrol diri, serta pengaruh lingkungan sosial menjadi faktor yang mendorong terjadinya perilaku menyimpang pada remaja. Kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang di Panti Sosial Pelayanan Anak Tawangmangu, Karanganyar bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum, membangun karakter positif, serta memberikan pemahaman kepada remaja mengenai konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan. Metode yang digunakan berupa pendekatan edukatif dan partisipatif melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, dan simulasi kasus sederhana yang dekat dengan kehidupan remaja. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum mampu meningkatkan pemahaman remaja terhadap norma hukum dan sosial, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perilaku disiplin dan tanggung jawab, serta mendorong terbentuknya sikap preventif terhadap tindakan kenakalan. Dengan demikian, penyuluhan hukum menjadi salah satu strategi efektif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan remaja melalui pembinaan kesadaran hukum dan penguatan karakter sejak usia dini.

Copyright is a key pillar of the Intellectual Property Rights system, providing legal protection for creative works in the arts sector, particularly musical works. Within the copyright framework, the most crucial aspect is economic rights, namely the exclusive right of creators to derive financial benefit from any use of their works. However, the reality on the ground demonstrates the rampant use of songs for commercial purposes without proper authorization, which directly harms creators. This article analyzes economic rights violations in the context of commercial use, using the case study of the song "Akad" by Payung Teduh as a case study. This research uses normative legal methods through a statutory and legal conceptual approach. The research findings indicate that the exploitation of songs for material gain without the explicit consent of the rights holder constitutes a clear violation of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Such violations carry serious legal consequences, including civil liability in the form of compensation payments and criminal sanctions. Therefore, synergy between firm law enforcement and increased collective public awareness is necessary. These efforts are vital to guaranteeing the protection of creators' economic rights while creating a healthy, fair, and sustainable creative industry ecosystem in Indonesia for all arts stakeholders.

The Indonesian National Army as a member of the Indonesian National Guard is at the forefront of Indonesia in the eyes of the public as an example and role model in discipline, ethics, and compliance with the law. However, in the reality of daily life, there are still TNI soldiers who commit traffic violations, such as driving a vehicle without having a Driver's License (SIM). This research includes empirical juridical research, or called field research, which examines the applicable legal provisions and compares them with the reality that occurs in society. The research method used was in the form of interviews with five relevant sources, then the data was analyzed descriptive-qualitatively to provide a comprehensive understanding. The results of the study showed that (1) law enforcement against TNI soldiers who committed traffic violations without a driver's license was checked according to the procedure of the rapid inspection event; no long inspection minutes are required, it is enough to use the minutes of traffic violations and road transportation or tickets from the military police; (2) Sanctions applied for minor traffic violations in the form of administrative disciplinary sanctions, including criminal prosecution of fines paid to military authorities and deposited into the state treasury. This reflects the balance between legal compliance and internal discipline of the TNI, as well as efforts to develop soldiers so that they remain an example for the community.

General elections constitute a fundamental pillar of Indonesia’s democratic system, functioning as a mechanism for the exercise of popular sovereignty and the protection of citizens’ voting rights. During the 2024 Regional People’s Representative Council (DPRD) election in Tarakan City, the Badan Pengawas Pemilu Kota Tarakan recorded twelve reports of alleged administrative violations throughout the electoral stages, including during the national vote recapitulation process. Of these reports, three allegations were proven, involving violations related to the Additional Voter List, the Special Voter List, and the eligibility requirements of candidates running for the Tarakan City DPRD in 2024. Essentially, election law enforcement serves as a safeguard to ensure fairness, legal certainty, and the protection of citizens’ constitutional right to vote. This study aims to examine the implementation of legal enforcement mechanisms against administrative violations in the 2024 Tarakan City DPRD election. A socio-legal research approach was employed to analyze both normative regulations and their practical application. Referring to Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 concerning the Settlement of Administrative Violations of General Elections, the findings indicate that the Tarakan City Bawaslu holds authority in adjudicating and imposing sanctions on proven violations. As a result, one candidate, Erick Hendrawan Septian Putra, was disqualified from Electoral District 1. Furthermore, sanctions were imposed on the chairpersons and members of Polling Station 88 in Karang Anyar and Polling Station 2 in Pamusian for failing to carry out their duties as voting organizing groups in the election and subsequent processes.

The development of digital platforms such as TikTok has encouraged the emergence of affiliate-based marketing practices in e-commerce activities. Affiliate marketing is a digital marketing system that promotes another person's product or service through a special affiliate link and earns a commission if a purchase or transaction is made through that affiliate link. Product promotion content has become one of the most effective marketing methods in the digital world. However, in practice, there are cases where affiliates reuse video content belonging to creators for promotional purposes and to earn sales commissions without permission. This study aims to analyze the provisions of digital video copyright protection under Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and to examine forms of copyright infringement in the use of TikTok videos by affiliates. The method used is a normative study, employing a legal approach, a conceptual approach, and factual analysis. Primary and secondary legal materials were used in this study, which was analyzed descriptively and qualitatively. The results of the study show that TikTok videos fall under the category of cinematographic works that are protected as stipulated in Article 40 paragraph (1) letter m of the Copyright Law. Copyright protection arises automatically based on the declarative principle since the creation is realized in a tangible form, covering moral and economic rights. The use of TikTok videos by affiliates for promotional purposes and to earn sales commissions constitutes commercial use which, if done without the creator's permission, violates the creator's economic rights as stipulated in Article 9 paragraph (3) and potentially violates moral rights under Article 5 of the Copyright Law.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam upaya pemenuhan gizi masyarakat yang dilaksanakan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai penyedia layanan pangan. Dalam implementasinya, setiap SPPG diwajibkan memiliki sejumlah legalitas keamanan pangan, seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), dan Sertifikat Halal guna menjamin mutu serta keamanan produk makanan yang didistribusikan kepada penerima manfaat. Namun demikian, masih ditemukan SPPG yang belum memenuhi persyaratan sertifikasi tersebut tetapi telah beroperasi dan ditetapkan sebagai penyedia layanan dalam Program MBG. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk inkonsistensi regulasi dalam sertifikasi keamanan pangan pada SPPG serta mengkaji dampaknya terhadap implementasi Program MBG. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Data penelitian diperoleh melalui studi dokumentasi terkait implementasi sertifikasi keamanan pangan pada SPPG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inkonsistensi regulasi terjadi akibat disharmoni kebijakan antar institusi, perbedaan standar operasional sertifikasi, lemahnya mekanisme validasi dan audit oleh Badan Gizi Nasional (BGN), serta seringnya pelanggaran administratif dan rendahnya penerapan sanksi. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya jaminan kualitas dan keamanan pangan, ketidakpastian standar kandungan gizi produk makanan, serta potensi kerugian bagi penerima manfaat, khususnya siswa, ibu menyusui, dan lansia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi regulasi, standardisasi mekanisme sertifikasi, serta penguatan koordinasi dan konsistensi penerapan sanksi merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas sertifikasi keamanan pangan pada SPPG guna mendukung keberhasilan implementasi Program MBG secara berkelanjutan.

This article examines the legal ambiguities surrounding the status of civilians actively engaged in hostilities (civilian combatants) within the framework of International Humanitarian Law (IHL) and International Human Rights Law (IHRL). While the 1949 Geneva Conventions and the 1998 Rome Statute establish a clear demarcation through the distinction principle, the phenomenon of direct participation in hostilities (DPH) poses a significant legal challenge, as civilians forfeit their protected status upon taking part in combat. Using a normative-legal approach, this study analyzes how acts of violence committed by armed civilians can be categorized as war crimes, crimes against humanity, or gross human rights violations. The findings demonstrate that civilian status does not grant impunity for individuals who commit atrocities. Under the principle of individual criminal responsibility, the International Criminal Court (ICC) and national tribunals possess the jurisdiction to prosecute offenders, regardless of their formal military standing. Such legal enforcement is paramount to upholding the integrity of humanitarian principles and ensuring justice for victims within the landscape of modern armed conflict.

Trademarks not only serve as product identities but also represent the reputation and trust built by a company over the long term. In increasingly fierce global competition, legal protection for brands, especially well-known brands, is crucial. This study examines the legal implications of alleged trademark infringement by the Louis Vuitton Dak restaurant in Korea, which resembles the luxury brand Louis Vuitton. The purpose of the study is to analyze the application of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications and to assess the effectiveness of law enforcement against such violations. The method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The analysis focuses on similarities in principle, the element of bad faith in trademark registration, and violations of exclusive rights to well-known brands. The results of the study indicate that although regulations have provided protection, law enforcement in practice still faces various obstacles and has not fully created a deterrent effect.

This study aims to identify and analyze multimodal utterances in WhatsApp stickers that potentially contain legal implications. The approaches used in this study consist of methodological and theoretical approaches. This study employs a qualitative descriptive methodological approach, while the theoretical approach applied is forensic linguistics. The data in this study consist of WhatsApp stickers containing elements of insults, hate speech related to SARA (ethnicity, religion, race, and intergroup issues), and threats. The data were obtained from WhatsApp conversations whose owners had given consent for their use as research data. The data collection methods and techniques employed include the observation method with the basic technique of tapping and advanced techniques in the form of non-participant observation, screenshotting, and note-taking. Furthermore, the data were analyzed using the matching method and distributional method. The results show that all thirty three collected data potentially contain legal implications. Twenty data have the potential to violate Article 27A of Law Number 1 of 2024 concerning defamation or attacks on a person’s honor through electronic media. Seven data potentially violate Article 28 paragraph (2) of Law Number 1 of 2024 concerning hate speech and SARA-related content. Meanwhile, six of the data potentially violate Article 29 of Law Number 1 of 2024 concerning threats and intimidation through electronic media.

The increasing intensity of traffic object movement in urban areas has not been accompanied by adequate road infrastructure, resulting in traffic congestion, air pollution, and a higher risk of traffic accidents. One of the primary causes of accidents is traffic violations, particularly wrong-way driving behavior. This study develops a video-based automated traffic violation detection system using the YOLOv5 algorithm. A computer vision approach is employed to detect, classify traffic objects, and count wrong-way violations in real time. Due to limited access to real-world traffic violation footage, simulated traffic scenarios are used as testing data. The system is evaluated on four traffic object classes: motorcycles, cars, buses, and trucks. Experimental results demonstrate strong performance, achieving a precision of 90%, a recall of 92%, and an F1-score of 91%, while the traffic object counting accuracy reaches 89%. These findings indicate that the proposed system has significant potential to support traffic analysis and assist authorities in making more effective decisions to reduce congestion and traffic accidents.

Early marriage is a social phenomenon that still frequently occurs in Indonesia and gives rise to various problems, both from the perspective of state law and socio-religious aspects. From the standpoint of state regulations, early marriage is considered a violation of statutory provisions, particularly the Marriage Law, which stipulates a minimum legal age for marriage in order to protect children's rights. This practice results in various negative impacts, including increased health risks for mothers and children, disruption of educational attainment, economic instability within families, as well as high rates of divorce and domestic violence. From the perspective of Islamic law, early marriage is not absolutely prohibited; however, Islam strongly emphasizes the principles of public welfare (maṣlaḥah), physical and mental readiness, and responsibility in establishing a household. Therefore, Islamic legal solutions to early marriage as a violation of state regulations can be implemented through the maqāṣid al-sharī‘ah approach, which aims to protect life, intellect, and lineage, as well as by supporting state regulations intended to safeguard the rights and welfare of children. Consequently, synergy between Islamic law and state law is essential in preventing early marriage and in creating a healthy and just family structure.

The phenomenon of child labor exploitation in the textile industry is a form of human rights violation that continues to occur in various countries, including in the global supply chains of multinational corporations. This practice not only involves individual perpetrators but also demonstrates the systematic involvement of corporations through production policies, cost pressures, and disregard for labor standards. The concept of corporate complicity is relevant to analyzing the extent to which corporations can be held criminally liable for human rights violations that occur in their business activities. This study aims to examine the forms of corporate involvement in child labor exploitation in the textile industry and analyze the framework for corporate criminal liability from a national and international legal perspective. The research method used is normative legal research with a statutory, conceptual, and case study approach. The results show that corporations can be considered to have participated in or assisted in human rights violations if they know about, allow, or profit from the practice of child labor exploitation. Although various international legal instruments such as the UN Guiding Principles on Business and Human Rights have affirmed corporate responsibility for human rights, their implementation in national law still faces obstacles, particularly regarding proving the element of guilt and imposing criminal sanctions on legal entities. Therefore, strengthening regulations, supply chain oversight mechanisms, and strict law enforcement are needed so that corporate criminal liability can be an effective instrument in preventing the exploitation of child labor and ensuring human rights protection.