Publication Search

Pengelolaan keuangan desa yang bersifat transparan dan akuntabel adalah salah satu prinsip utama untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik. Perkembangan teknologi digital mendorong pemerintah desa agar menggunakan teknologi informasi dalam mengelola dan mempublikasikan keuangan desa dengan menerapkan Sistem Keuangan Desa atau SISKEUDES. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji seberapa efektif implementasi SISKEUDES dalam mendukung transparansi APBDes melalui media digital di Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara semi terstruktur, observasi, dokumentasi, serta analisis isi terhadap media informasi digital desa. Narasumber dalam penelitian ini adalah Sekretaris Desa dan operator SISKEUDES di Desa Rahayu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi SISKEUDES di Desa Rahayu telah berkontribusi pada peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan desa, mempercepat proses administrasi dan pelaporan, serta mendukung transparansi informasi publik melalui website desa, media sosial, banner APBDes, dan papan informasi pembangunan desa. Dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa digitalisasi pengelolaan keuangan desa tidak hanya berfungsi untuk alat administrasi, tetapi juga bagian dari transformasi digital dalam pemerintahan di tingkat desa. Namun, implementasi transparansi digital masih menghadapi beberapa tantangan seperti keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat yang rendah dalam komunikasi publik secara digital di desa. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi SISKEUDES dipengaruhi oleh kemampuan pemerintahan desa dalam menggabungkan sistem administrasi keuangan dengan media komunikasi publik yang berbasis digital.

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) diperkenalkan pada 6 Januari 2025 melalui Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2024, menjadi salah satu inisiatif sosial terbesar di Indonesia dengan dana sebesar Rp71 triliun dan memperkirakan 82,9 juta penerima manfaat. Pengelolaannya ditangani oleh Badan Gizi Nasional (BGN) melalui SPPG. Studi ini menganalisis pemanfaatan TikTok sebagai alat transparansi dalam manajemen SOP MBG untuk meningkatkan akuntabilitas publik dalam konteks hubungan keuangan antara pusat dan daerah melalui DAK Nonfisik. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif, melibatkan analisis dokumen dan konten publik di TikTok. Sumber data terdiri dari dokumen resmi BGN, Juknis No. 401.1 Tahun 2026, laporan dari ICW dan CISDI, akun TikTok SPPG, serta penelitian akademik. Validitas ditentukan melalui triangulasi serta analisis perbandingan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa TikTok SPPG berperan dalam tiga dimensi transparansi: verifikasi di tingkat pusat, pengawasan lokal, dan akuntabilitas publik di tingkat nasional. Namun, ada empat tantangan utama, yaitu kurangnya konsistensi konten di berbagai akun SPPG, ketimpangan digital di daerah 3T, ketiadaan mekanisme tindak lanjut resmi, dan potensi kriminalisasi partisipasi masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan model optimalisasi yang mencakup standardisasi konten, perlindungan partisipasi masyarakat, serta integrasi dengan sistem pengawasan resmi untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas MBG dengan pendekatan digital.

Pelayanan publik merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembangkan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai inovasi pelayanan yang terintegrasi dan berbasis digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip good governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas dan efisiensi, serta partisipasi pada Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI Jakarta. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research). Data diperoleh melalui penelusuran jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan kinerja instansi pemerintah, dokumen resmi DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, serta berbagai sumber literatur yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip transparansi telah diterapkan melalui penyediaan berbagai kanal informasi dan pengaduan yang mudah diakses masyarakat. Prinsip akuntabilitas tercermin dari capaian kinerja organisasi yang seluruh indikatornya mencapai target dengan predikat sangat berhasil. Responsivitas diwujudkan melalui sistem pengelolaan pengaduan berbasis quick response. Efektivitas dan efisiensi terlihat dari tingginya indeks kepuasan masyarakat serta optimalisasi pelayanan berbasis digital. Sementara itu, prinsip partisipasi diwujudkan melalui pelibatan masyarakat dalam evaluasi pelayanan melalui Survei Kepuasan Masyarakat. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip good governance pada PTSP DKI Jakarta secara umum telah berjalan dengan baik dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kebijakan kesejahteraan sosial merupakan instrumen strategis pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mengurangi kesenjangan sosial melalui distribusi bantuan publik. Namun demikian, dalam praktik implementasinya di tingkat lokal, kebijakan ini kerap menghadapi berbagai persoalan, terutama terkait ketepatan sasaran, transparansi, dan keadilan distribusi bantuan. Fenomena tersebut juga terlihat di Desa Ladogahar, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, di mana masih ditemukan indikasi ketimpangan dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan kesejahteraan sosial dan ketimpangan distribusi bantuan publik dengan menggunakan tinjauan teori keadilan, khususnya keadilan distributif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan penelitian lapangan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan aparat desa dan masyarakat penerima bantuan, serta dokumentasi terkait kebijakan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kesejahteraan sosial di Desa Ladogahar belum sepenuhnya berjalan secara optimal, ditandai oleh lemahnya validitas data penerima, adanya pengaruh kedekatan sosial dalam penentuan penerima manfaat, serta kurangnya transparansi dalam proses distribusi. Dalam perspektif teori keadilan, kondisi ini mencerminkan belum terpenuhinya prinsip keadilan distributif yang menekankan pemerataan dan keberpihakan kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat guna mewujudkan distribusi bantuan publik yang lebih adil dan merata.

Kesehatan mental mahasiswa merupakan aspek penting yang dapat memengaruhi prestasi akademik dan kualitas hidup secara keseluruhan. Tingginya tekanan akademis yang dialami mahasiswa berpotensi menambah tingkat stres serta berbagai masalah kesehatan mental. Oleh karena itu, sangat penting untuk melaksanakan upaya pencegahan dan promosi melalui pendidikan mengenai kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efek pendidikan kesehatan mental dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa di Universitas Halu Oleo, Kendari, tentang kesehatan mental dan stres yang berkaitan dengan akademik. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain pre-eksperimental yang melibatkan pendekatan pre-test dan post-test dalam satu kelompok dengan partisipasi sebanyak 76 mahasiswa. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner melalui aplikasi Quizizz, baik sebelum maupun setelah sesi edukasi kesehatan mental yang dilakukan secara online melalui Zoom Meeting, dengan dukungan materi dari PowerPoint dan diskusi interaktif. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan rata-rata skor pengetahuan, dari 6,83 pada pre-test menjadi 8,71 pada post-test. Analisis menggunakan uji t berpasangan mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara skor yang diperoleh sebelum dan sesudah intervensi (p<0,05). Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pembelajaran kesehatan mental melalui platform daring efektif dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang kesehatan mental serta tekanan akademik. Pembelajaran kesehatan mental bisa berfungsi sebagai salah satu pendekatan pendorong dan pencegahan yang mendukung pengembangan literasi kesehatan mental di kalangan mahasiswa, dan dapat diperluas sebagai program yang berkelanjutan dalam konteks perguruan tinggi.

This study aims to analyze the effect of public satisfaction on political participation in the 2024 single-candidate regional election (Pilkada) in Batanghari Regency. Political participation in elections is an important indicator of democratic quality, especially in a single-candidate contest where electoral competition is limited. The research employed a quantitative explanatory approach with a sample of 151 respondents selected through simple random sampling. Data were collected using structured questionnaires and analyzed using simple linear regression with IBM SPSS Statistics to determine the relationship between public satisfaction and political participation. The results indicate that public satisfaction has a positive and significant effect on political participation, with a coefficient of determination (R²) of 0.510. This means that 51% of the variation in political participation can be explained by public satisfaction, while the remaining percentage is influenced by other factors not included in this study. However, voter turnout in the 2024 election declined compared to the previous regional election. These findings suggest that public satisfaction is not the sole factor influencing political participation, as the level of political competition in a single-candidate election also plays an important and contextual role in shaping voter behavior and turnout.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan model Problem Based Learning (PBL) dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK N 1 Abung Selatan, Lampung Utara, serta pengaruhnya terhadap keaktifan dan hasil belajar siswa. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih rendahnya partisipasi siswa dalam proses pembelajaran PAI yang cenderung berpusat pada guru. Oleh karena itu, diperlukan model pembelajaran yang mampu mendorong siswa berpikir kritis, aktif, dan mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen semu (quasi experiment) melalui desain pretest-posttest control group. Subjek penelitian adalah siswa kelas XI yang dibagi menjadi kelas eksperimen dan kelas kontrol. Teknik pengumpulan data meliputi tes hasil belajar, observasi keaktifan siswa, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan uji statistik untuk mengetahui perbedaan hasil belajar antara kedua kelompok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model PBL dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan hasil belajar dan keaktifan siswa. Siswa pada kelas eksperimen menunjukkan kemampuan berpikir kritis yang lebih baik serta keterlibatan yang lebih tinggi dalam proses pembelajaran dibandingkan dengan kelas kontrol. Dengan demikian, model Problem Based Learning dapat menjadi alternatif yang efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK.

Daun kelor (Moringa oleifera) merupakan tanaman lokal yang kaya protein, vitamin, dan mineral, serta berpotensi mendukung pemenuhan gizi anak apabila diolah dalam bentuk yang lebih diterima. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui inovasi pemanfaatan daun kelor (Moringa oleifera) berbasis data empiris masyarakat sebagai permen pendukung gizi anak. Kegiatan dilaksanakan di Desa Tinelo, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, dengan sasaran ibu yang memiliki anak usia 5–12 tahun. Tahap awal dilakukan pengumpulan data empiris melalui wawancara semi-terstruktur untuk mengidentifikasi pola pemanfaatan daun kelor dan tingkat penerimaan anak. Selanjutnya dilakukan kegiatan edukasi mengenai manfaat gizi daun kelor serta pendampingan pembuatan permen herbal kelor sebagai inovasi pengolahan pangan berbasis kearifan lokal. Evaluasi kegiatan dilakukan secara deskriptif dengan membandingkan kondisi pra dan pasca kegiatan terhadap perubahan pengetahuan, sikap, dan penerimaan masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman ibu terhadap manfaat gizi daun kelor, dukungan terhadap inovasi pengolahan, penerimaan anak terhadap konsumsi kelor, partisipasi aktif masyarakat, serta minat untuk mengolah daun kelor secara mandiri. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan pemberdayaan berbasis data empiris dan inovasi pangan lokal efektif dalam meningkatkan pemanfaatan daun kelor sebagai pendukung gizi anak.

Pengabdian ini bertujuan memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana pembangunan masjid melalui penyusunan informasi keuangan berbasis ISAK 335. Pengabdian menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) melalui observasi, wawancara, dan pendampingan penyusunan laporan keuangan. Kegiatan dilakukan melalui klasifikasi transaksi, penyusunan laporan keuangan, serta analisis efisiensi dan partisipasi donatur. Hasil pengabdian berupa tersusunnya laporan keuangan pembangunan masjid yang lebih sistematis dan informatif. Takmir memperoleh pemahaman mengenai efisiensi penggunaan dana dan pola partisipasi masyarakat. Transparansi laporan keuangan juga memperkuat kepercayaan jamaah terhadap pengelolaan dana pembangunan. Pengabdian ini berdampak pada penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan keberlanjutan partisipasi masyarakat dalam memakmurkan masjid.

This research was motivated by the importance of public relations management in building cooperation among schools, parents, and communities to support the improvement of educational quality in elementary schools. This study aimed to analyze public relations management in increasing parent and community participation in elementary schools. The research used a qualitative approach with a descriptive research design. Data collection techniques were conducted through interviews, observations, and documentation involving the principal, teachers, parents, and community members as informants. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that public relations management was implemented through direct communication in parent meetings, the use of digital media such as WhatsApp Groups, parental involvement in school activities, and collaboration with the community in supporting educational programs. Parent participation was reflected in mutual cooperation activities, assisting students’ learning, and supporting school programs. The obstacles found included parents’ limited time, low digital literacy among some parents, and the lack of optimal evaluation of school public relations programs. The implications of this study indicate that effective public relations management can increase parent and community involvement in supporting the educational process in elementary schools.

This study aims to analyze the participation of the faithful in the Sacrament of Penance and to identify the pastoral challenges influencing its practice in the Vicariate of West Sulawesi, Archdiocese of Makassar. Theologically, the Sacrament of Penance serves as a means of reconciliation that restores the relationship between humanity, God, and the Church. However, in contemporary contexts, its practice encounters various social, psychological, and pastoral dynamics. This research employed a descriptive quantitative approach involving 267 respondents from four parishes through questionnaire distribution. The data were analyzed using percentage-based statistics to map participation frequency, spiritual motivation, level of understanding, post-sacramental experiences, and perceived obstacles. The findings indicate that although most respondents demonstrate strong theological understanding, sincere spiritual motivation, and positive spiritual experiences after receiving absolution, participation remains largely seasonal and periodic. The principal challenges include psychological factors such as shame and anxiety, structural limitations related to schedule and accessibility, and formative deficiencies such as insufficient ongoing catechesis. The study concludes that the primary issue is not a crisis of faith in the sacrament itself, but a gap between theological awareness and concrete practice, thus calling for more dialogical, communicative, and contextual pastoral renewal.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan suatu program pendidikan yang bertujuan untuk mengajarkan prinsip-prinsip pragmatis dan prosedural yang berusaha untuk mengembangkan sifat kemanusiaan, budaya, serta memberikan kekuatan kepada individu, hususnya siswa, agar mereka dapat menjadi warga negara yang baik sesuai dengan tuntutan yang diakui secara moral dan konstitusional oleh  negara. Pada pembelajaran kewarganegaraan ada tiga yang menjadi dasar dalam pembelajaran yang salah satunya adalah mengembangkan kecerdasan warga negara, membina tanggung jawab warga negara, serta mendorong partisipasi warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Permasalahan Prioritas yang dihadapi adalah di SD Negeri 095207 Sorba Tonduhan, yaitu keterbatasan pembelajaran berbasisi proyek, tidak tersedianya fasilitas pendukung seperti computer yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Kompetensi Guru dalam Pengelolaan Pembelajaran kurang Kreatif: Kompetensi pedagogik guru dalam merancang pembelajaran yang interaktif dan berbasis konteks lokal masih terbatas. Penggunaan metode pembelajaran tradisional cenderung mendominasi, sehingga kurang menarik bagi siswa. Solusi yang diberikan adalah berupa pembelajaran proyek penerapan model pembelajaran berbasis proyek, Dimana pembelajaran berbasis proyek melibatkan antara guru dengan siswa. Guru berperan aktif dalam memotivasi siswa dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Guru mempunyai masukan dan kreativitas yang besar serta dapat meningkatkan motivasi belajar untuk membantu siswa mencapai hasil belajar yang baik, (Magdalena et al., 2024). Menurut (Norhikmah et al., 2022), Model pembelajaran berbasis proyek menuntut siswa untuk membuat proyek yang berkaitan dengan mata pelajaran terkait. Proyek pada pembelajaran ini dibangun berdasar ide-ide para siswa yang berasal dari keresahan permasalahan riil, sehingga peserta didik terjun secara langsung dalam memecahkan masalah.

This study aims to analyze reflection and citizenship discussion as strategies to strengthen democratic awareness and student participation in Civic Education learning. The background of this research is the prevalence of traditional, teacher-centered teaching strategies, which hinder student engagement and understanding of democratic principles. This study combines library research with a qualitative approach. Data on citizenship education, democracy education, reflections, and discussions were collected from various sources, including books, papers, scientific journals, and related documents. The results show that reflection can improve students’ awareness of democratic values, responsibility, tolerance, and the importance of deliberation. Meanwhile, citizenship discussion effectively increases active student participation, argumentation skills, cooperation, and confidence in expressing opinions. The integration of reflection and discussion creates Civic Education learning that is more interactive, critical, and meaningful. The main obstacles include limited learning time, low teacher readiness, and passive student learning culture. Therefore, learning innovation that encourages active student involvement is needed. This study concludes that reflection and citizenship discussion are effective strategies to develop young generations who are democratic, responsible, and participative in national and civic life

Kedisiplinan kehadiran siswa merupakan aspek penting dalam proses pembelajaran karena mencerminkan partisipasi, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap aturan sekolah. Namun, data absensi sering kali hanya diperlakukan sebagai catatan administratif dan jarang dianalisis untuk mengidentifikasi pola keterlambatan yang berulang. Penelitian ini bertujuan untuk mengelompokkan pola keterlambatan siswa berdasarkan data absensi harian menggunakan algoritma K-Means guna memberikan gambaran yang lebih terstruktur dan objektif tentang disiplin kehadiran. Penelitian ini menggunakan pendekatan data mining yang meliputi pengumpulan data, preprocessing, transformasi data, normalisasi, dan clustering. Dataset yang digunakan terdiri atas 678 catatan absensi harian selama 47 minggu. Setelah direkapitulasi, data menghasilkan 54 kategori durasi keterlambatan dengan total 1.738 kejadian keterlambatan. Variabel utama yang dianalisis adalah frekuensi kejadian keterlambatan pada setiap kategori, dan StandardScaler digunakan sebelum proses clustering. Data kemudian dikelompokkan ke dalam tiga cluster, yaitu High, Medium, dan Low. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan singkat berdurasi 1-7 menit membentuk cluster High dengan total 1.007 kejadian, yang menunjukkan bahwa keterlambatan ringan yang berulang merupakan pola paling dominan. Cluster Medium mencakup keterlambatan 8-13 menit dengan 425 kejadian, sedangkan cluster Low mencakup keterlambatan 14-63 menit dengan 306 kejadian. Penelitian ini memberikan kontribusi berupa sudut pandang berbasis clustering dalam menafsirkan data absensi dan berimplikasi bahwa sekolah perlu memberi perhatian tidak hanya pada keterlambatan berat, tetapi juga pada keterlambatan singkat yang sering berulang melalui pemantauan lebih dini dan intervensi disiplin yang lebih tepat sasaran.

This study aims to analyze the dynamics of development management in Tulang Bawang Regency, particularly in integrating policy, fiscal capacity, and public participation during the transition to the 2025–2029 Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD). The study employed a descriptive qualitative method using data triangulation techniques derived from regional planning documents, financial statistical reports, and sectoral program evaluation results. The findings reveal that Tulang Bawang Regency has achieved significant progress in regional transformation and succeeded in reducing stunting rates through the Bergerak Melayani Warga (BMW) program. However, these achievements have not been supported by strong fiscal independence, while public participation remains largely dominated by a technocratic approach. The study highlights the urgent need for reforms in digitalization-based regional revenue management and stronger substantive community involvement to ensure that future regional development becomes more independent, participatory, sustainable, and inclusive in accordance with local community aspirations. These reforms are expected to strengthen governance effectiveness and improve equitable development outcomes across all regional sectors.

Digital literacy is an essential competency in the era of digital transformation because it involves not only technical skills but also the ability to critically understand information in cyberspace. A good level of digital literacy can encourage community participation in public decision-making and democratic processes, while inequality in access and digital literacy skills may hinder such participation. Therefore, this community service activity aims to improve digital literacy in order to overcome challenges and strengthen inclusive community participation. The activity targeted children and adolescents in Waihoka Village, Ambon City, with 31 participants involved in socialization and educational sessions. Evaluations were conducted before and after the presentation of the material, and the results showed an increase in participants’ understanding of digital literacy from early childhood to adolescence. Thus, communities with adequate digital literacy are expected to be more capable of accessing information, interacting appropriately in digital spaces, and actively participating in public decision-making processes and social activities in the digital era.

This study aims to describe the level and forms of political participation among Generation Z (Gen Z) in Bukittinggi City, considering the large proportion of young voters in the 2024 General Election. Gen Z refers to individuals born between 1997 and the early 2010s and currently represents a significant demographic force in the democratic system. The study employs a quantitative approach using the Participatory Behaviors Scale (PBS), which includes four dimensions: disengagement, civil participation, formal political participation, and activism. The sample was selected using purposive sampling, targeting Gen Z university students who possess an ID card (KTP) and reside in Bukittinggi. Data were collected through an online questionnaire and analyzed descriptively. The results show that the average level of political participation among Gen Z falls in the moderate-to-high category (M = 44.5; SD = 8.3), with 61.06% of respondents in the moderate category, and 19.47% each in the low and high categories. These findings indicate that Gen Z is fairly active in participating, both formally through elections and informally through political discussions and digital campaigns. The study highlights a shift in Gen Z’s political participation towards more digital, flexible, and issue-based forms. The results also underscore the importance of strengthening political literacy and creating more inclusive participatory spaces at the local level.

This study aims to describe the strategies of Islamic Religious Education (PAI) teachers in increasing the learning participation of low-ability students at SDN 008 Tebing Karimun. Learning participation is an important indicator of learning success, but in reality there is still low student involvement in the learning process. Inhibiting factors come from internal aspects such as low confidence and limited cognitive abilities, as well as external aspects in the form of less varied learning strategies and less supportive classroom environments. This study uses a qualitative approach with a descriptive type, involving PAI teachers as the main informants and students as supporting informants. Data was collected through observation, interviews, and documentation, then analyzed with an interactive model that included data reduction, data presentation, and conclusion drawn, and tested for validity through triangulation. The results of the study showed that teachers' strategies include active learning, group discussions, individual approaches, and the use of learning media. The obstacles faced include low student confidence, cognitive limitations, and lack of variety of methods. The solutions carried out by teachers are in the form of providing motivation, applying innovative methods, and creating a conducive learning environment. This study concludes that PAI teachers' strategies play an important role in increasing the learning participation of low-ability students through innovative, interactive, and student-centered learning.

This study aims to analyze the implementation of cross-sector education based on community participation as an effort to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs) in Watangsono Village, Wonogiri. This research employed a descriptive qualitative approach by collecting data through participatory observation, documentation, and Focus Group Discussions (FGD) involving key stakeholders in the village. The results show that the implementation of cross-sector educational programs covering education, health, economy, and environment has a significant impact on improving community knowledge, skills, and awareness. Community participation was reflected through active involvement in various practical activities, such as anti-bullying education, digital literacy training, stunting prevention through local food processing, herbal plant utilization, natural pesticide production, family health massage practices, and strengthening local economic capacity. The participatory and applicative approach encourages two-way knowledge transfer and strengthens community capacity in managing local resources sustainably. Despite challenges such as limited resources and time constraints, the program demonstrates positive contributions to supporting SDGs achievement at the village level. Therefore, cross-sector education based on community participation can serve as an effective strategy in empowering rural communities and fostering sustainable development.

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mendorong investasi syariah melalui fungsi regulator, pengawas, pelindung konsumen, penjaga stabilitas sistem keuangan, serta edukasi dan literasi keuangan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan analisis tematik. Hasil kajian menunjukkan bahwa OJK berperan strategis dalam menciptakan ekosistem investasi yang aman dan berkelanjutan. Regulasi yang adaptif meningkatkan kepastian hukum dan kepercayaan investor, sementara pengawasan memastikan kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian dan syariah. Perlindungan konsumen dilakukan melalui pengawasan praktik investasi dan penanganan pengaduan, sedangkan stabilitas sistem keuangan dijaga melalui koordinasi dengan Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu, edukasi dan literasi keuangan syariah berperan dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat. Namun, terdapat tantangan berupa rendahnya literasi keuangan syariah, perkembangan fintech yang pesat, serta kesenjangan implementasi regulasi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang adaptif dan sinergi antar pemangku kepentingan.