SciRepID - Scientific Publication Search

Publication Search

49,117 articles from 425 journals · 1,447 citations tracked

Showing 1-12 of 12

Analytics

Amin Akbar; Irsan Al Fadhil Nasution; Muhammad Ilzam Harahap; Rafi Husin Harahap; Khairina Tambunan

Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis 2022 Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi proses transmisi moneter dari mekanisme keuangan bank Islam syariah di Indonesia dan membuktikan apakah mekanisme pembiayaan syariah akan menciptakan keseimbangan antara sektor riil dan moneter, menyebabkan penurunan tingkat inflasi. Variabel penelitian ini adalah tingkat inflasi, PUAS, SBIS dan pembiayaan syariah dari bank syariah menggunakan data time series. Data dianalisis dengan menggunakan VAR tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka pendek jumlah PUAS, jumlah SBIS dan jumlah keuangan bank Islam syariah dalam hubungan yang stabil untuk therate inflasi.  

Ayu Sekar Dewanti

Jurnal Akta Notaris 2022 Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mengatur mengenai eksekusi objek jaminan fidusia oleh penerima fidusia (kreditur) yang dalam praktiknya dinilai hanya memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi objek jaminan fidusia secara serta merta tanpa parameter, mekanisme dan prosedur hukum yang jelas telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2019 yang pada pokoknya dalam amar putusan menyatakan mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji. Rumusan masalah dalam penelitian ini masalah: (1) Bagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia?; (2) Hambatan-hambatan apa yang timbul dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dan bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut?; dan (3) Bagaimana akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan. Spesifikasi yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan dengan metode analisis data menggunakan teknik yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia belum bekerja dengan baik dalam mewujudkan kepastian hukum yang adil, jaminan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, perlindungan hukum bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia, serta terdapat permasalahan konstitusionalitas yaitu ketidakpastian hukum yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan eksekusi dan kepastian tentang waktu kapan sesungguhnya pemberi fidusia (debitur) dinyatakan telah melakukan “cidera janji” (wanprestasi); (2) Hambatan dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah belum adanya parameter untuk menentukan kriteria dalam perjanjian fidusia mengenai apa yang disebut sebagai wanprestasi atau cidera janji, dan apakah pengajuan/penanganan sengketa di pengadilan berlaku untuk seluruh objek jaminan fidusia atau hanya untuk objek jaminan fidusia tertentu yang memiliki nilai yang besar; dan (3) Mekanisme dan prosedur pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia juga harus dilaksanakan dengan mengikuti tata cara pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg yaitu dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri.

Miceal Josviranto; Ephivanus Markus Nale Rimo

JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL 2022 Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui  bagaimana  mekanisme penyelesaian pelanggaran pemilukada serentak oleh lembaga peradilan dan bagaimana penyelesaian perkara pemilukada serentak melalui lembaga peradilan sehingga diperlukannya peradilan khusus pemilu dalam pemilukada serentak.   Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Peradilan khusus dalam untuk pemilihan kepala daerah yang berkeadilan, sengketa pilkada sering menumpuk karena diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusibdan permasalahan yang diselesaikan Peradilan Umum khusus pilkada yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014. 2. Persoalan penegakan hukum dalam pemilu mencakup tiga ranah hukum yaitu: Sengketa hasil yang diselesaikan di Mahkamah Konstitusi, Penyelesaian perkara pidana pemilu deselesaikan melalui Pengadilan Negeri, Penyelesaian  pelanggaran  administrasi dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota berdasarkan laporan Bawaslu dan panwaslu. Pembentukan peradilan khusus pemilu sebenarnya suatu solusi untuk mewujudkan salah satu komponen terpenting dalam azas- azas penyelenggaraan pemilu diantaranya adalah kepastian hukum.

Jaenal Musianirudin; Mindiastiwi, Tigo

Jurnal Teknik Sipil 2022 Faculty Of Engineering University 17 August 1945 Semarang

Tanah Lempung adalah jenis tanah yang mempunyai sifat kohesif dan plastis yang tinggi, tanah lempung terjadi akibat pelapukan-pelapukan batuan akibat adanya reaksi kimia yang terdiri dari susunan partikel-partikel yang berukuran koloid artinya butiran penyusun tanah lempung ini berukuran <0,002. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui karakteristik tanah serta mengetahui pengaruh campuran semen dan serbuk batu bata sebagai bahan stabilisasi dengan metode kuat tekan bebas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode uji laboratorium berupa pengujian sifat – sifat fisis dan mekanis tanah. Penujian dilakukan pada tanah asli dan tanah yang distabilisasi dengan semen dan serbuk batu bata. Hasil penelitian uji sifat fisis tanah asli dilaboratorium didapatkan nilai berat isi tanah (γb) 1,669 gr/cm³, (γd) 1,09 gr/cm³, kadar air 52,92% dan berat jenis 2,651. Berdasarkan hasil penyelidikan tanah dapat dikategorikan dalam tanah lempung organik. Hasil dari pengujian grain size tanah dapat di kategorikan dalam tanah lanau lempung. Pada uji atterberg limit tanah dapat dikategorikan ke dalam tanah lempung plastisitas tinggi dengan PI 26,54%, pengujian proctor dengan hasil berat isi kering maksimal (γd) 1,302 gr/cm³ dan kadar air optimum (w) 36,2%. Berdasarkan hasil pengujian kuat tekan bebas (Uncofined Compression Test) dengan bahan stabilisasi serbuk batu bata 5%, 7%, 10%, 12% dan 5% semen untuk masing-masing sampel, dengan nilai kuat tekan bebas (qu) yaitu 0,785 kg/cm², 0,872 kg/cm², 1,008 kg/cm², 1,120 kg/cm², dan nilai kohesi undrained (cu) sebesar 0,205 kg/cm², 0,390 kg/cm²,0,435 kg/cm², 0,505 kg/cm², 0,560 kg/cm². Berdasarkan rekap uji kuat tekan bebas  (qu) dan didapatkan persamaan  y = 0,2127ln(x) + 0,2153 R² = 0,9855.

Achmad Arif Atstsauri; Rahman Pura; Dahniar Daud

Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen (EBISMEN) 2022 FEB Universitas Maritim Semarang

Perekonomian Indonesia mulai memasuki fase baru menuju sistem ekonomi, dimana mekanisme pasar memiliki peran yang menentukan. Para pelaku ekonomi sangat membutuhkan informasi yang akurat agar dapat mengambil keputusan yang tepat. Dengan demikian, kebutuhan informasi terus berkembang pesat seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia termasuk informasi yang berkaitan dengan aktivitas di pasar modal. Biaya modal perusahaan keseluruhan akan mencerminkan biaya-biaya yang dikombinasikan dari semua sumber keuangan yang digunakan perusahaan. Biaya tersebut mencerminkan proporsi pembiayaan total dari masing-masing sumber, dan  merupakan tingkat pengembalian hasil yang harus didapatkan perusahaan, sehingga dapat memberi kompensasi kepada kreditor dan pemegang saham dengan tingkat pengembalian hasil yang dibutuhkan. Perusahaan perlu menghitung biaya modalnya untuk membuat keputusan investasi dan untuk menentukan kompensasi insentif dan mencoba menjaganya untuk tetap sederhana (Keown, 2013), Sartono (2014), Marni (2016).

Devi Sartika; Nopalina Suyanti Damanik

Jurnal Rumpun Ilmu Kesehatan 2022 Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Bayi memiliki tiga kebutuhan yang harus dipenuhi oleh orang tua, yaitu kebutuhan fisik-biologis yang berguna untuk pertumbuhan otak, sistem sensorik, serta motorik. Kecerdasan emosi interpersonal dan intrapersonal melalui kebutuhan kasih sayang, serta kebutuhan stimulus atau rangsangan untuk meningkatkan mekanisme kerja system sensorik dan motoric. Hal terpenting dalam tumbuh kembang anak adalah adanya rangsangan atau stimulus. (Maharani, 2017). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pijat Bayi Terhadap Peningkatan Berat Badan Pada Bayi Umur 3-6 bulan Di Puskesmas Perawatan Lawe Parbunga Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan desain penelitian quasi eksperimen dengan rancangan non equivalen kontrol group, jumlah Populasi  dan sampel yaitu semua bayi umur 3-6 bulan di Puskesmas Perawatan Lawe Parbunga Kabupaten Aceh Tenggara yaitu sebanyak 34 Orang menggunakan metode total sampling pada bulan Februari-Mei 2022. Analisis menggunakan Microsoft excel dan Paired Test tingkat signifikasi adalah 0,05 dengan confidence interval (CI) 95%. Berdasarkan hasil uji statistic dengan menggunakan paired t test didapatkan  t = 6.610. Oleh karena t hitung (6.610)  > t tabel (2.0345) maka HO ditolak dan Ha diterima. Terdapat pengaruh pijat bayi terhadap peningkatan berat badan bayi di Puskesmas Perawatan Lawe Parbunga Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2022. Diharapkan dapat sebagai informasi tetang simulasi pijat bayi dalam membantu meningkatkan berat badan pada bayi.

Putri Hascaryaningrum; Nova Windiastri; Yassinta Salsabila M; Deni Tri Pamungkas; Aditya Pratama

JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL 2022 Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Tujuan penulisan artikel ini untuk mengkaji ulang tentang pengaturan logo dan bentuk perlindungan hukum yang diperoleh oleh pemilik sah logo apabila terjadi pembajakan atas logo tersebut. Dalam penulisan artikel ini data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan lapangan, penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis. Sedangkan penelitian lapangan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Hasil penilitian menjelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan. Perlindungan hak cipta bersifat otomatis dan timbul setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata (tangible form). Pendaftaran atau pencatatan hak cipta bersifat sukarela/tidak wajib kerena pendaftaran atau pencatatan tidak menimbulkan hak cipta. . Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) UUHC yang menyatakan, “Hak Cipta adalah hak ekslusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dalam hal ini perlindungan hukum terhadap HKI telah mengalami berbagai perkembangan yang begitu pesat dalam sebuah tatanan internasional dan bahkan telah menjadi salah satu isu pada era globalisasi dan liberasi pada saat ini. Perundingan yang melahirkan World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia dan juga disepakatinya perjanjian internasional tentang Aspek-aspek Hak kekayaan Intelektual Terkait Perdagangan (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights-TRIPs Agreement). Penegakan hak kekayaan intelektual terutama dalam lingkup ekspor dan impor (border enforcement) muncul sebagai salah satu isu penting selama proses negosiasi dan penyusunan TRIPs Agreement.      

Sania, Tsania Nuraida; Murdianto, Edi; Akbar, Taufik

Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen (EBISMEN) 2022 FEB Universitas Maritim Semarang

Abstract. This study aims to find out and analyze whether there are differences in financial performance before and after Covid-19 at Primkop Kartika Wira Yudha Mechanical Brigif 16/Wira Yudha in the 2018-2021 period. The sampling technique in this research is to use the technique of collecting financial report data documentation. Sampling in this study is the financial statements of Primkop Kartika Wira Yudha Brigif Mekanis 16/Wira Yudha. Data obtained through interviews and documentation. The data analysis technique used is quantitative descriptive analysis, difference test and Wilcoxon test. The financial ratios used are Current Ratio, Quick Ratio, Cash Ratio, ROA and ROE. The results of the study indicate that there is no significant difference between the Current Ratio (X1), Quick Ratio (X2), Cash Ratio (X3), ROA (X4) and ROE (X5) before and during the Covid-19 pandemic. This is because the company is still effective in managing company assets during the Covid-19 period and can still generate net profit for the cooperative   Keywords: Covid-19, Current Ratio (X1), Quick Ratio (X2), Cash Ratio (X3), ROA (X4) and ROE (X5)   Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan sebelum dan setelah adanya Covid-19 pada Primkop Kartika Wira Yudha Brigif Mekanis 16/Wira Yudha pada periode 2018-2021. Teknik pengambilan sample dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik pengumpulan dokumentasi data laporan keuangan. Pengambilan sample dalam penelitian adalah laporan keuangan Primkop Kartika Wira Yudha Brigif Mekanis 16/Wira Yudha. Data diperoleh melalui wawancara beserta dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Deskriptif Kuantitatif, Uji Beda dan Uji Wilcoxon. Rasio keuangan yang digunakan adalah Current Ratio, Quick Ratio, Cash Ratio, ROA dan ROE. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan secara seignifikan antara Current Ratio (X1), Quick Ratio (X2), Cash Ratio (X3), ROA (X4) dan ROE (X5) sebelum dan saat pandemi Covid-19. Hal ini disebabkan karena perusaahan masi efektif dalam mengelola aset perusaahan di masa Covid-19 dan juga masih dapat menghasilkan laba bersih pada koperasi. Kata kunci: Covid-19, Current Ratio (X1), Quick Ratio (X2), Cash Ratio (X3), ROA (X4) dan ROE (X5)

Sahrul Ade Amanatulloh; Setyawan Wibisono

Jurnal Elektronika dan Komputer 2022 STEKOM PRESS

BLT merupakan program bantuan pemerintah dalam bentuk uang tunai kepada masyarakat miskin di desa yang dananya diambil dari dana desa atau disebut BLT-DD. Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal memiliki jumlah penduduk ± 7.583 jiwa. Dari sekian banyak warga di desa tersebut, pemerintah desa melibatkan RT, desa setempat dalam mendaftarkan calon penerima BLT sesuai dengan kriteria dan mekanisme yang telah ditentukan agar bantuan yang disalurkan adil dan merata. Permasalahan dalam penyaluran BLT adalah masyarakat yang terdaftar sebagai calon penerima bantuan langsung tunai tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan sehingga bantuan tidak disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Hasil rekomendasi pemilihan BLT di Desa Sidaharja adalah Budi Susilo karena memiliki nilai Qi tertinggi yaitu 0,475. Budi Susilo memiliki skor tertinggi karena memiliki kriteria pendapatan kepala rumah tangga yang memiliki persentase berat badan tertinggi. Kombinasi keunggulan pendapatan kepala rumah tangga dan keunggulan berat badan memberikan nilai tinggi bagi Budi Susilo.

Elita Intan Wijayanti

Jurnal Akta Notaris 2022 Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNTAG Semarang

UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dalam Pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa kekayaan Yayasan dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung. Faktanya, terdapat Rumah Sakit dari suatu Yayasan yang karena terdesak oleh kebutuhan peningkatan manajemen Rumah Sakit, Yayasan tersebut yang mengelola unit usaha Rumah Sakit membentuk PT untuk mengelola unit usaha Rumah Sakit. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana peran Notaris dalam proses peralihan aset Yayasan Rumah Sakit kepada Rumah Sakit yang berbentuk PT; 2) Bagaimana mekanisme proses peralihan aset Yayasan Rumah Sakit kepada Rumah Sakit yang berbentuk PT; 3) Bagaimana tanggung jawab hukum organ yayasan dalam upaya peralihan aset Yayasan Rumah Sakit kepada Rumah Sakit yang berbentuk PT. Penelitian ini adalah penelitian Yuridis normatif dengan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Hasil analisis disajikan secara Kualitatif. Data di lapangan diambil melalui wawancara dengan Pihak Yayasan dan Notaris yang membuat akta sewa menyewa tersebut. Hasil Penelitian ini adalah peran Notaris dalam peralihan aset tersebut adalah Notaris berperan sebagai pembuat perjanjian sewa menyewa atas tanah milik PT Husada kepada Rumah Sakit Khoirunissa. Mekanisme proses peralihan aset Yayasan Rumah Sakit kepada Rumah Sakit yang berbentuk PT adalah melalui perjanjian sewa menyewa. PT Husada menyewakan assetnya berupa tanah dan disewa oleh Yayasan Khoirunisa yang diatasnya didirikan sebuah Rumah Sakit Yayasan bernama RSIA Umi Barokah. Setiap organ yayasan melaksanakan kewenangan dan kewajibannya dengan itikad baik dan kejujuran.

Riski Handayani

JURNAL TEKNIK MESIN, INDUSTRI, ELEKTRO DAN INFORMATIKA 2022 Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Pintu Geser Otomatis ditemukan hampir di tiap bangunan yang banyak dilalui oleh orang. Pintu Geser Otomatis dianggap menambah efisiensi waktu tiap orang yang melaluinya. Pintu Geser Otomatis memiliki komponen utama berupa sensor pergerakkan manusia dan motor penggerak mekanik pintu. Pintu Geser Otomatis dalam aplikasi ini menggunakan sensor pergerakkan manusia yang mendeteksi pergerakkan berdasarkan pancaran radiasi infra merah, dan motor DC sebagai penggerak mekanik pintunya. Sensor PIR (Passive Infra-Red), yaitu sensor yang dapat mendeteksi pergerakan manusia berdasarkan pantulan cahaya yang melintas di sekitarnya. Modul ini sangat baik digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang memerlukan sensor yang dapat mendeteksi adanya gerakan manusia. Modul inilah yang menjadi sensor utama yang digunakan dalam Aplikasi ini. Untuk CPU (Central Processing Unit) –nya digunakan DI-Smart AVR System yang adalah sistem mikrokontroler yang berbasis ATmega8535(L).

Karmanis Karmanis

Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI 2022 Universitas 17 Agustus 1945

Demokrasi mengamanatkan adanya persamaan akses dan peranserta penuh bagi laki-laki maupun perempuan, atas dasar prinsip persamaan derajat, dalam semua wilayah dan tataran kehidupan publik, terutama dalam posisi-posisi pengambilan keputusan. Platform Aksi Beijing dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women atau CEDAW) merekomendasikan agar semua pemerintah di dunia agar memberlakukan kuota sebagai langkah khusus yang bersifat sementara untuk meningkatkan jumlah perempuan di dalam jabatan-jabatan appointif (berdasarkan penunjukan/pengangkatan) maupun  elektif  (berdasarkan  hasil  pemilihan)  pada  tingkat  pemerintahan  lokal  dan nasional. Kajian ini mengunakan pendekatan kualitatif,  Analisis data yakni: reduksi data, penyajian data, dan penerikan kesimpulan. Keabsahan data: derajat kepercayaan, keteralihan, ketergantungan, kepastian. Hasil kajian, Organisasi-organisasi intrernasional yang  berkecimpung dalam  urusan perempuan di  dunia  politik.  Salah  satu  organisasi adalah Inter-Parliamentary Union (IPU) yang telah menjadi perintis upaya menggali informasi komparatif tentang perempuan yang terjun di dunia politik. Meskipun banyak tempat jumlah mereka sangat kecil, sesungguhnya para anggota parlemen perempuan dapat bekerja secara efektif dan menghasilkan dampak yang nyata. Perlu ada upaya meningkatkan jumlah perempuan di parlemen menuju strategi-strategi untuk memperkuat kemampuan mereka dalam membuat keputusan di parlemen. Kuota merupakan salah satu mekanisme yang paling efektif untuk menjamin akses perempuan menuju kekuasaan politik. Negara-negara yang memiliki massa kritis kaum perempuan (30 persen) di parlemen, dewan-dewan legislatif, membuktikan adanya pemberlakuan sistem kuota itu, baik yang diterapkan secara sukarela oleh partai-partai politik maupun yang digariskan oleh undang-undang.