Publication Search

Kegiatan pertambangan memiliki resiko merubah fungsi lahan. Penelitian ini bertujuan melakukan perbandingan terhadap penggunaan citra Google Satellite Imagery dan ESRI World Imagery dalam interpretasi sebaran lahan tambang. Interpretasi menggunakan pendekatan spasial yang diolah menggunakan ArcGIS 10.8. Hasil menunjukkan bahwa terdapat perbedaan luasan tambang yang teridentifikasi berdasarkan sumber citra satelit yang digunakan. Google Satellite Imagery mampu mendeteksi luasan pertambangan yang lebih besar, yaitu 12.022,02 Ha, dibandingkan ESRI World Imagery yang menghasilkan 11.485,41 Ha, sedangkan data acuan dari KLHK tahun 2023 mencatat luas tambang sebesar 10.798,46 Ha. Perbedaan ini dipengaruhi oleh resolusi spasial, kejelasan tekstur permukaan, serta pembaruan data pada masing-masing citra. Persentase perubahan luas lahan pertambangan yang dihitung dari perbandingan Google Satellite Imagery dengan data KLHK mencapai 11,33%, sementara perbandingan dengan ESRI World Imagery hanya sebesar 6,37%. Hasil ini menunjukan Google Satellite Imagery lebih sensitif dalam mengidentifikasi ekspansi tambang, meskipun berpotensi menghasilkan overestimation, sedangkan ESRI World Imagery cenderung lebih konservatif dalam estimasi luas. Untuk memastikan konsistensi dan akurasi pemantauan perubahan lahan tambang, diperlukan pemilihan sumber citra yang tepat, penggunaan metode interpretasi yang konsisten, serta validasi silang dengan data resmi maupun observasi lapangan.

This study aims to analyze the dynamics of urban growth, land use change, and settlement development in Wamena City during 2020–2025. The research employed a quantitative descriptive approach using satellite imagery and population data obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS) of Jayawijaya Regency. The analysis was conducted through satellite image interpretation to identify land use changes and the expansion of built-up areas.The results indicate that the built-up area in Wamena City increased from 1,250 hectares in 2020 to 2,012 hectares in 2025. Meanwhile, the population increased from 44,315 people to 49,102 people during the same period. Land use changes were dominated by the conversion of open land into residential areas and other urban facilities. Settlement growth generally followed the main road networks, city center, and areas surrounding Wamena Airport. Population growth, urbanization, economic activities, and infrastructure development were identified as the main factors influencing urban growth dynamics in Wamena City. These conditions resulted in reduced open spaces and increased urban density.

Indonesia merupakan produsen padi terbesar di kawasan ASEAN dengan produksi mencapai 60,3 juta ton pada tahun 2025. Meskipun demikian, tingginya produksi tersebut belum mampu meningkatkan ekspor beras secara signifikan dan Indonesia masih menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan pangan secara berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan output pertanian belum tentu mencerminkan efektivitas penggunaan faktor-faktor produksi yang mendukungnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh luas lahan sawah, jumlah petani, dan penyaluran pupuk bersubsidi terhadap produksi padi di Indonesia menggunakan pendekatan fungsi produksi Cobb-Douglas. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data cross section pada 10 provinsi penghasil padi terbesar di Indonesia tahun 2025. Analisis dilakukan menggunakan regresi linier berganda setelah model memenuhi pengujian asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa luas lahan sawah berpengaruh positif dan signifikan terhadap produksi padi dengan elastisitas sebesar 1,038743. Sebaliknya, jumlah petani berpengaruh negatif dan tidak signifikan, sedangkan penyaluran pupuk bersubsidi berpengaruh positif namun tidak signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan produksi padi lebih dipengaruhi oleh ketersediaan dan pemanfaatan lahan yang produktif dibandingkan penambahan tenaga kerja maupun subsidi input pertanian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan produksi padi memerlukan kebijakan yang berfokus pada efisiensi penggunaan sumber daya, perlindungan lahan pertanian produktif, serta penerapan teknologi pertanian yang mampu meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan.

This study examines land-use transformation in Hamadi Rawa I, Jayapura City, focusing on the shift from water catchment to built-up land during 2015–2025. The research employs a mixed-methods approach, combining analysis of Google Earth imagery with interviews with community, government, and academic stakeholders. Findings show the catchment area shrank by 48% (from 17% to 8% of the total area), decreasing from 21.36 ha to 11.20 ha. The built-up area increased by 28.1%, from 70.78 ha to 90.67 ha, with residential development driving most of this growth (51.1%). Three spatial transformation patterns emerged: ecological fragmentation, linear service sector development, and concentric settlement patterns. Idle land was also identified as a phenomenon that damages ecological functions without providing a productive benefit. The conversion was driven by physical-natural factors (basin topography), economic factors (market proximity), socio-demographic factors (urbanization), and especially institutional factors. Customary land transactions outside state control created a governance dilemma between humanity and public order. The study recommends a proactive-collaborative approach with three key instruments: (1) Zero-Reclamation with Adaptive Permitting for stilt structures; (2) fiscal intervention using Idle Land Tax and Payment for Ecosystem Services; and (3) a Participatory Spatial Control Task Force integrating government and customary authorities (Ondoafi).

Pemanfaatan sisa-sisa hasil pertanian di Desa Jabung yang berpotensi digunakan sebagai bahan perbaikan tanah masih belum optimal, meskipun ketersediaannya cukup melimpah baik di lahan sawah maupun lahan kering. Hingga saat ini, masyarakat masih memiliki keterbatasan informasi mengenai pemanfaatan biochar sebagai bahan pembenah tanah yang ramah lingkungan dan berpotensi menggantikan penggunaan bahan kimia pertanian. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Jabung mengenai manfaat biochar dalam meningkatkan kualitas tanah dan mendukung produktivitas pertanian. Metode yang digunakan meliputi penyampaian materi, diskusi interaktif, serta observasi lapangan. Pemilihan metode tersebut didasarkan pada pendekatan pembelajaran partisipatif dan kontekstual sehingga peserta dapat memahami materi secara lebih efektif melalui pengalaman langsung di lapangan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa lahan yang diberi perlakuan biochar memiliki kondisi tanah yang lebih gembur dan mampu mempertahankan kelembapan lebih baik dibandingkan lahan tanpa perlakuan. Selain itu, pembelajaran lapangan memberikan pemahaman yang lebih nyata kepada masyarakat mengenai proses pembuatan dan pemanfaatan biochar dari sisa-sisa hasil pertanian yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar. Dengan demikian, biochar dapat menjadi alternatif yang ekonomis, mudah diterapkan, dan berkelanjutan untuk mendukung perbaikan kualitas tanah serta peningkatan hasil pertanian.

This research aims to analyze: (1) the general characteristics of farmers who convert rubber land to oil palm plantations in Sungai Gelam District, and (2) the economic impact of this land conversion, particularly on farmers’ income. This study uses a quantitative approach with survey data collected from rubber and oil palm farmers. The results show that there are notable differences in farmer characteristics, including capital, labor use, and market access. The average income difference between rubber and oil palm farmers is IDR 2,712,000, indicating higher earnings from oil palm cultivation. Based on the BNT test, with a value of IDR 405,000, the average income difference exceeds the threshold, confirming that the difference is statistically significant. Furthermore, the calculated F value is greater than the F table value, which strengthens the conclusion that there is a significant difference in income between rubber and oil palm farmers. Therefore, land conversion contributes positively to farmers’ income improvement.

Land conversion associated with renewable energy expansion generates profound socio-cultural transformations in agrarian communities. This study aims to analyze how wind power development reshapes agrarian identity, social capital configuration, and the meaning of land within rural society from an anthropology of development perspective. This research applies qualitative literature-based analysis supported by recent peer-reviewed scholarship on land use change, rural transformation, social capital, and political ecology. Conceptual synthesis integrates sustainable livelihood framework, identity negotiation theory, and energy landscape analysis to construct an interpretive analytical model. Findings indicate that agricultural land conversion produces deagrarianization, occupational shifts, and reconfiguration of social stratification. Land is redefined from a genealogical and productive space into infrastructure and investment asset. Social capital grounded in kinship networks, customary institutions, and local organizations functions as a resilience mechanism through risk redistribution, collective solidarity, and participatory negotiation. Energy landscapes restructure symbolic and material relations between community and territory, generating both hybrid identities and conflict dynamics. Inclusive governance determines whether renewable energy fosters adaptive transformation or deepens commodification and exclusion. Renewable energy transition in rural areas requires socio-cultural recognition beyond technical implementation. Integrating local identity, participatory governance, and community ownership strengthens just and sustainable transformation pathways.

Agrarian conflict is a common issue in development processes, particularly when changes in land ownership or control involve various interests. This study aims to analyze the dynamics of agrarian conflict in the coastal area of ​​Atapupu Beach, Jenilu Village, Kakuluk Mesak District, Belu Regency, triggered by the land acquisition process by the Defense University (UNHAN). The study used a qualitative approach with a case study method to understand the social conditions developing in the community. Data were obtained through in-depth interviews, field observations, and documentation. The results indicate that the conflict arose due to changes in community access to coastal areas previously used for economic activity. The presence of UNHAN has restricted community activities in the Fish Auction Place (TPI) area, previously a center for fishing activities. This situation has given rise to social tensions between the community and the area management. This study emphasizes that coastal area management needs to consider local community interests through a dialogical and participatory approach to minimize agrarian conflict.

This study analyzes the politics of spatial planning in the land-use conversion of the Bowosie Forest in Labuan Bajo as part of the National Strategic Project (PSN) for tourism development. The transformation of the forest into an economic tourism zone demonstrates that spatial planning is not neutral, but rather an arena of power relations among the state, investors, and local communities. Through regulatory instruments such as revisions of the Regional Spatial Plan (RTRW), ministerial decrees on forest release, and the granting of Management Rights (HPL) to BPOLBF, the state has facilitated tourism investment and the commodification of space. Using a qualitative approach and David Harvey’s theory of Accumulation by Dispossession, the study finds that these policies have produced three forms of exclusion: spatial exclusion (loss of access to land and water sources), political exclusion (limited community participation in decision-making), and economic exclusion (development benefits concentrated among investors). The village government occupies a structurally limited position due to the top-down nature of the policy framework. The study concludes that the conversion of the Bowosie Forest reflects a process of capital accumulation legalized through state regulation, highlighting the need for more inclusive and socially just spatial planning.

This study examines the role of the Lubuk Intan Village Unit Cooperative (KUD) in assisting in managing oil palm sales for smallholder farmers in Peninjau Village, Batanghari Regency. The background of this study is based on the suboptimal distribution of economic benefits to farmers, despite increasing sales through the cooperative. This situation indicates the need to strengthen the role of cooperatives in the harvest marketing system. This study used a qualitative approach with descriptive methods. Thirteen informants were interviewed: three administrators and ten members of the Lubuk Intan KUD in Peninjau Village, Batanghari Regency. The results indicate that the Lubuk Intan KUD plays a role in facilitating collective sales, providing price information, and creating certainty and transparency in the weighing and recording of harvests. This role has been able to improve marketing efficiency and member trust. However, its implementation still faces obstacles such as limited human resources, limited operational capital, and inadequate member participation.

The objectives of the study are: 1) To analyze the level of vulnerability of agricultural land to flash floods in Nagari Pauh Kamang Mudiak, 2) To analyze the condition of agricultural land in Nagari Pauh Kamang Mudiak before and after the flash flood. The results of this study: 1) Analysis of the level of vulnerability of agricultural land to flash floods in Nagari Pauh Kamang Mudiak, namely in the safe class covering an area of 8.34 hectares, the non-vulnerable class covering an area of 12.01 hectares, the vulnerable class covering an area of 51.91 hectares and the very vulnerable class covering an area of 18.13 hectares. This shows that most of the research areas have a high level of vulnerability to flash floods. Furthermore, the analysis of flash flood risks with 4 risk classifications is an area with a low risk of 16.94 hectares, a moderate area of 30.60 hectares, a high area of 37.78 hectares, and a very high area of 5.07 hectares. Based on the results of this analysis, the agricultural land most affected by the flash flood in Nagari Pauh Kamang Mudiak is rice fields covering an area of 72.2 hectares, 2) Analysis of the condition of agricultural land vegetation in Nagari Pauh Kamang Mudiak before and after the flash flood, namely with 5 classes, namely the very low greenness class covering an area of 12.69 hectares, low covering an area of 29.69 hectares, medium covering an area of 13.22 hectares, and high covering an area of 34.84 hectares. The results of the accuracy test using overall accuracy reached a suitability of 89.58% and the kappa coefficient reached a suitability of 84.32%, meaning good accuracysuitability between the classification results and actual conditions in the field.

This study aims to analyze the implementation of the Sustainable Food Crop Land (LP2B) management policy in Madiun Regency based on Regional Regulation Number 3 of 2020 and identify factors inhibiting its implementation, as well as formulate alternative solutions to strengthen the policy in supporting agricultural land sustainability and regional food security. This study uses an empirical legal method (empirical juridical) with a qualitative descriptive approach. Primary data were obtained through in-depth interviews with the Department of Agriculture, and farmers, as well as field observations, while secondary data were obtained through a study of laws and regulations and policy documents. The analysis was conducted by examining aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure in policy implementation, using triangulation techniques to ensure data validity. The results show that LP2B implementation is not optimal. The main obstacles include farmers' low understanding of legal provisions, limited human resources and budget, weak cross-sectoral coordination, and economic pressures and high land sales prices. In addition, the national target of fulfilling 87% of Raw Paddy Land adds to the complexity of implementation at the regional level. Strengthening implementation requires improving legal communication, strengthening institutional capacity, synchronizing policies with spatial planning, and a participatory approach that actively involves farmers.

The agricultural sector plays a strategic role in meeting food needs while maintaining environmental sustainability and community welfare. However, conventional farming practices that rely on chemical inputs have caused various problems, such as soil degradation, loss of biodiversity, and environmental pollution. This condition has encouraged the adoption of the Sustainable Agriculture concept, which emphasizes a balance between ecological, economic, and social aspects. Its successful implementation is strongly influenced by farmers’ perceptions as the main actors. This study aims to analyze rice farmers’ perceptions of the implementation of Sustainable Agriculture in swampy areas of Tebas District, Sambas Regency. The research was conducted from October to November 2025 using a survey method involving 95 farmers selected through the Slovin formula and proportional random sampling technique. Data were collected through observation, interviews, and Likert-scale questionnaires, and analyzed using descriptive analysis and binary logistic regression. The results show that farmers’ perceptions are generally positive, particularly regarding water management, variety selection, and cropping patterns. However, the use of organic fertilizers, environmentally friendly pest control, and post-harvest management are still considered difficult. Education level and non-farming occupations significantly influence farmers’ perceptions. Therefore, enhancing extension services, training, and support for business diversification is necessary to promote the adoption of Sustainable Agriculture.

Sutera Subdistrict is an area affected by floods and landslides, causing significant damage to residential areas. Most houses suffered severe damage and are no longer habitable, making housing relocation a crucial post-disaster response. This study aims to identify settlements located in disaster-prone zones and determine potential land areas for housing relocation in Sutera. The method applied involves scoring and weighting combined with spatial analysis of various physical parameters and disaster vulnerability levels.The results indicate that Sutera Subdistrict has considerable potential land for housing relocation, with the highest potential found in Nagari Amping Parak Timur. However, the physical characteristics of the area and variations in disaster vulnerability require selective and planned land utilization. Disaster vulnerability maps serve as an essential basis for spatial planning and development control, particularly in determining relocation sites. In addition, strengthening mitigation efforts and enhancing community preparedness are necessary to minimize disaster risks and support the development of a safer and more sustainable area.

Desa Suka Makmur di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo merupakan wilayah beriklim panas dengan kondisi permukiman yang cenderung gersang akibat minimnya pemanfaatan pekarangan rumah. Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai teknologi budidaya sederhana menyebabkan pekarangan dibiarkan kosong dan tidak memberikan manfaat ekologis maupun ekonomi. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan lahan pekarangan melalui penerapan teknologi hidroponik Nutrient Film Technique (NFT) sebagai upaya penghijauan lingkungan dan penguatan ketahanan pangan lokal. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi, pelatihan teknis, pendampingan perakitan instalasi hidroponik, serta praktik budidaya langsung. Pelaksanaan program menghasilkan peningkatan pemahaman dan keterampilan masyarakat secara signifikan, ditandai dengan kemampuan warga merakit sistem NFT, mengelola nutrisi, serta memelihara tanaman hingga masa panen. Selain itu, pekarangan warga mulai mengalami perubahan menjadi ruang hijau produktif yang mampu menurunkan kesan gersang pada lingkungan permukiman. Kegiatan ini menunjukkan bahwa integrasi teknologi hidroponik dan pendekatan pemberdayaan masyarakat efektif dalam menciptakan lingkungan yang lebih hijau, meningkatkan kemandirian pangan, serta mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam pemanfaatan pekarangan secara berkelanjutan.

The objective of this activity is to foster a spirit of entrepreneurship among students by utilizing productive land on the STT Sabda Agung campus as an educational vegetable garden. This activity is designed to engage students actively and collaboratively throughout the entire agricultural cycle, from the planning stage, land preparation, planting various types of vegetables such as water spinach, mustard greens, and spinach, maintenance, to the harvesting and marketing of the produce. The primary focus of this activity is not only on the technical aspects of farming but also on character development, fostering independence, and enhancing students’ managerial skills in managing small-scale business units. The outcomes of this initiative demonstrate a significant increase in students’ interest and understanding of agriculture-based entrepreneurship, particularly regarding the utilization of backyard spaces. In addition to providing educational value, this land optimization has successfully transformed the campus area into a productive and aesthetically pleasing green space. As a result, students now possess practical skills that can serve as a foundation for future economic independence, particularly in the service sector. Through this integration of theory and practice, it is hoped that an innovative learning ecosystem will be created to foster the emergence of competent young entrepreneurs who are environmentally conscious.

The conversion of agricultural land to non-agricultural land continues to increase along with the pressures of urbanization, industrialization, and settlement expansion. This condition poses risks to food security, environmental sustainability, and farmer welfare. This article reviews literature based on 25 abstracts/research results on LP2B in Indonesia to map policy implementation patterns, the relationship between LP2B and regional spatial planning, inhibiting factors, and the direction of policy strengthening. The method used is a narrative review with thematic synthesis of normative legal studies, juridical-empirical, qualitative, mixed methods, and spatial-quantitative approaches. The results of the review indicate: (1) LP2B is highly dependent on the harmonization of spatial planning policies, especially RTRW/RDTR and licensing mechanisms based on KKPR-OSS; (2) many regions are still stuck at the land inventory-identification stage, not yet reaching the determination and operational protection through LP2B Regional Regulations; (3) dominant obstacles include regulatory asynchronous, weak law enforcement, minimal cross-agency coordination, limited data by name by address, suboptimal socialization, and conflicts of interest in non-agricultural development; (4) incentive-disincentive instruments have not been implemented consistently, although socially farmers tend to accept LP2B protection; and (5) quantitative evidence at the national level shows that LP2B policies have a positive effect on the percentage of rice fields, despite being suppressed by population density and real estate sector growth. This article emphasizes the need for an integrated spatial governance approach, strengthening regional institutions, and designing policies that are socially and environmentally just to ensure that LP2B is effective in maintaining regional food security.

An essential stage in road infrastructure development is land acquisition, which frequently causes project delays due to its complex legal, social, and economic challenges. This study aims to identify the factors that hinder the land acquisition process in the Manado Outer Ring Road (MORR) 3 Phase 4 Construction Project and to assess how these constraints affect the progress of construction activities. The research was conducted using a qualitative case study approach, with data collected through field observations, document reviews, and interviews. The findings indicate that delays in land acquisition are caused by discrepancies in legal status and land ownership, differing perceptions of compensation value, insufficient public socialization, and weak institutional coordination. These issues lead to disruptions in the construction schedule and potential increases in project costs. The study demonstrates that land acquisition necessitates a more cohesive strategy, facilitated by enhanced communication and community engagement, fortified land acquisition management frameworks, and precise verification of ownership data. The results indicate that there must be broader mitigation strategies to prevent similar challenges in future infrastructure projects.

Land conflict between the Sihaporas indigenous community and PT Toba Pulp Lestari (TPL) remains an ongoing agrarian issue that directly affects the community’s livelihoods. The inclusion of the company’s concession within the customary territory has changed patterns of land control and use that were previously managed collectively across generations. This situation restricts access to agricultural land and forests, reduces sources of income, and creates social tensions and confrontations. This study aims to analyze the impacts of land conflict on the Sihaporas indigenous community and to examine the conflict through a political ecology perspective with a focus on power relations among actors. Using a qualitative case study approach, data were collected through interviews, observations, and document analysis. The findings show that the conflict affects economic, social, and cultural aspects of the community and reflects unequal power relations between indigenous peoples, corporations, and the state in controlling agrarian resources.

The land conflict between the Pandumaan-Sipituhuta indigenous community and PT Toba Pulp Lestari is a form of agrarian conflict involving claims to control customary territory and corporate interests. This study aims to analyze the role of the Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago (AMAN) in this conflict. The approach used was qualitative with data collection techniques through in-depth interviews and documentation studies. The results of the study indicate that AMAN plays a significant role in various aspects, such as legal assistance, mass mobilization, community organizing, legal education, and village deliberations. In addition, AMAN also builds networks with various parties to strengthen the bargaining position of indigenous communities. Through these roles, AMAN has succeeded in increasing the bargaining power of the Pandumaan-Sipituhuta indigenous community in facing the conflict with PT Toba Pulp Lestari. This study confirms that advocacy organizations such as AMAN have a crucial role in fighting for the rights of indigenous communities in land disputes, as well as being agents of change in resolving agrarian conflicts.