Publication Search

This research aims to find out what the Gorontalo City Government's policy is regarding the widespread development of housing through the process of converting agricultural land. This type of research is Empirical Research. The research results show that housing development and land conversion are very important issues in urban development. The conversion of agricultural land leads to a change in the use of productive agricultural land to use of land for the construction of housing and other infrastructure. The strategies for controlling land conversion are: Ratification of Spatial Planning Regulations as well as Incentives and Disincentives. Based on the information obtained, this form of land conversion control is also carried out by means of socialization and guidance, or if developers want to build then they will be invited. Apart from that, the factor that influences whether the conversion of agricultural land is permitted is that it must be in accordance with spatial planning. The government needs to have clear and detailed spatial planning to regulate land use effectively. Good spatial planning is the key to controlling agricultural land conversion.

This community service article aims to utilize empty land, including rice fields, to explore and develop tourism potential in an effort to improve community welfare. Through direct outreach to village residents as well as intensive assistance regarding methods and strategies in efforts to make Mojogebang village a tourist village. What is done is starting from mapping to identify places that have potential tourist destinations, analyzing characteristics and problems, describing the development of community-based tourist villages, as well as analyzing supporting element systems. The recommendations we provide are as follows. Because Mojogebang village is mostly a rice field area, the most appropriate thing to implement there is culinary tourism in the rice fields, namely food stalls or restaurants or cafes with a backdrop and view of the green and yellow rice fields.

Tanjungan Village is a tourist village that has large potential land for farming. The problem that exists in this village is that land use is less than optimal for activities such as farming, so it is necessary to provide assistance to the community which aims to increase land use more effectively than before for planting various vegetable crops by the people of Tanjungan Village.

Jl. Boulevard and Jl. Pengayoman is a commercial area in Makassar City. Jl. Boulevard and Jl. Protection is quite strategic because it can be reached by all levels of society from various means of transportation. Various community activities such as walking, jogging, shopping, office activities, etc. have resulted in the increase in parking for visitors' vehicles in the area, covering the shoulders of the road and pedestrians. From the results of our previous research, it is clear that the cause of illegal parking that occurs in the commercial areas of Jalan Boulevard and Jalan Pengayoman is the limited parking space in each commercial building and the standard for calculating parking spaces in the commercial areas of Jalan Boulevard and Jalan Pengayoman. This is what causes the loss of user comfort and the change in pedestrian function to illegal parking in the Jl. Boulevard and Jl. Pengayoman is therefore an action that is contrary to Islamic Sharia which is haram because it is illegal, does not comply with local legal regulations and also harms other people. So, to restore the comfort and function of pedestrians in the commercial area of Jl. Boulevard and Jl. Pengayoman, we will carry out further research with the title "Planning Public Parking Areas in Commercial Areas on Jalan Boulevard and Jalan Pengayoman in Makassar City", where this research is to solve the problem of lack of parking spaces so that there is no more illegal parking in commercial areas on Jalan Boulevard and Jalan Protection of Makassar City. Data analysis uses qualitative and quantitative analysis which is used to explain the results of survey interviews with users and observations carried out on Jl. Boulevard and Jl. Pengayomanof Makassar City with the results of a literature review regarding parking spaces. This research is expected to provide a real picture to researchers as academics and the government as policy makers regarding public facilities built for the common good, as study material to determine policies that might be implemented to improve or add to these public facilities, and as a source a reference for writers who might carry out studies on urban planning.

Adanya putusan pengadilan dari tingkat Pertama (Nomor 159/Pdt.G/Pn.Smr), Banding (Nomor 169/PDT/2018/PT.SMR), dan Kasasi (Nomor 1293 K/Pdt/2020) hingga saat ini belum ada eksekusi dari putusan tersebut yang harus dipenuhi oleh Para Tergugat. Pembangunan Stadion Palaran bertujuan untuk kepentingan umum namun hak normatif transmigran juga harus dipenuhi sesuai aturan hukum dengan mengingat tenggang waktu dan nilai kemanfaatan, keadilan, serta kepastian hukum. Perlu penyelesaian dari masalah tersebut yang berjudul: Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Untuk Transmigrasi (Studi Pada Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020). Permasalahan yaitu 1. Bagaimana proses pengadaan tanah untuk transmigrasi dalam Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020?. 2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap sengketa pengadaan tanah untuk transmigrasi dalam Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020?. 3. Bagaimana pelaksanaan atau eksekusi penyelesaian sengketa pengadaan tanah untuk transmigrasi setelah Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020?. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis, pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan tipe penelitian hukum normatif. Hasil Dari penelitian ini adalah  proses pengadaan tanah untuk transmigrasi dalam Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020 dimulai dari permohonan persetujuan atau izin hingga terbit Sertipikat Hak Milik transmigran. Dasar pertimbangan hakim terhadap sengketa pengadaan tanah untuk transmigrasi dalam Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020 yakni belum terpenuhinya hak Para Penggugat (Dwi Nurani dkk) yang masih menjadi tanggung jawab Para Tergugat sesuai dengan fakta yang ada. Pelaksanaan atau eksekusi penyelesaian sengketa pengadaan tanah untuk transmigrasi setelah Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020 hingga saat ini belum dilaksanakan terkendala tidak adanya lahan dan belum tersedianya uang ganti kerugian.

Laju pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang pesat di suatu daerah dapat mengakibatkan perubahan fungsi penggunaan lahan, seperti perubahan lahan persawahan, kebun, lahan kosong bahkan rawa talah menjadi area permukiman dan perindustrian. Dampak dari perubahan penggunaan lahan tersebut adalah menurunnya daerah resapan, kerusakan pada jalan, banjir dan meningkatkan limpasan permukaan (Run Off). Perumahan Green Nirwana Residence Desa Timbang Kecamatan Ciganda Mekar Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat yang mempunyai luas lahan 30.767 m2. Di Kabupaten Kuningan hujan rata-rata sebesar 18,561 mm/per bulan. Perumahan ini berdiri sebanyak 211 buah rumah dan 1 buah Masjid yang dulunya adalah persawahan yang kemudian beralih fungsi menjadi perumahan. Limpasan permukaan yang terjadi sebesar 54,450 m3/detik, terjadi akibat dari penambahan atap rumah yang tidak menggunakan talang air, kondisi tanah yang tidak mampu lagi menyerap air hujan mengakibatkan kerusakan jalan dan genangan air pada jalan. Dengan limpasan permukaan yang cukup besar ini maka metode yang mudah untuk mengurangi limpasan permukaan tersebut dengan cara Pemanenan Air Hujan (PAH), yaitu air hujan yang jatuh pada luasan atap bangunan yang kemudian ditampung dengan tandon air. Air hujan yang dapat dipanen dengan luasan atap bangunan keseluruhan sebesar 11083 m2 dengan air hujan yang dapat dipanen sebesar 37,131 m3/detik. Dari hasil perhitungan limpasan permukaan yang terjadi sebesar 54,450 m3/detik dengan efisiensi yang di dapat dari Pemanenan Air Hujan (PAH) sebesar 37,131 m3/detik atau sebesar 68,193% dan volume air yang masih mengalir ke permukaan tanah sebesar 17,319 m3/detik atau sebesar 31,807%. Pemanenan Air Hujan (PAH) yang dapat dipanen dapat dimanfaatkan sebagai air bersih untuk rumah tangga dengan volume pemakaian air 80 liter/hari dan air wudu untuk masjid dengan  volume pemakaian air sebesar 300 liter/hari semuanya terpenuhi dengan durasi hujan 1500 detik/hari atau 25 menit.

Peningkatan jumlah penduduk yang cukup pesat menyebabkan kebutuhan akan perumahan juga meningkat, hal ini terjadi di Kelurahan Paccinongan yaitu munculnya titik pertumbuhan perumahan di tengah perkampungan warga, hal tersebut bisa memicu dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola perkembangan perumahan, mengidentifikasi dampak perkembangan perumahan, serta menyusun arahan pengembangan perumahan. Lokasi penelitian berada di Kelurahan Paccinongan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan survei lapangan, dokumentasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis spasial, tetangga dekat, deskriptif kuantitatif kualitatif, komparatif, dan SWOT.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pola perumahan yang berkembang yaitu pola linear grid dan pola gated community, pola persebaran perumahan yaitu tersebar secara merata, dan lokasi pembangunan perumahan sudah sesuai dengan rencana tata ruang. Adapun dampak perkembangan perumahan terhadap aspek lingkungan yaitu penyusutan lahan pertanian sebesar 207.86 ha, menurunnya kualitas drainase, namun di sisi lain terjadi peningkatan cakupan pelayanan jalan, dan kualitas air bersih yang masih bagus tidak terkontaminasi. Dampak terhadap aspek sosial yaitu terjadinya penurunan tingkat interaksi sosial dan tingkat kriminalitas, serta munculnya inovasi baru terkait kegiatan sosial. Dampak terhadap aspek ekonomi berupa peningkatan pendapatan masyarakat, munculnya peluang kerja baru, penambahan fungsi rumah ke fungsi ekonomi, dan meningkatnya harga lahan. Adapun arahan pengembangan perumahan diprioritaskan pada pengadaan dan perbaikan drainase sepanjang 4.845 meter, peningkatan kualitas jalan sepanjang 5.828 meter, penyediaan ruang terbuka publik, mengontrol harga lahan dengan sistem land banking, dan pemberdayaan masyarakat lokal.

This study aims to determine the implementation of Law No. 41 of 2009 concerning Protection of Sustainable Food Agriculture Land in Surakarta City and its obstacles. Research background, that the development of food security and sovereignty needs to be carried out through the provision and establishment of sustainable food agricultural land. But in urban areas, efforts to maintain the existence of agricultural land are quite complicated problems. The high demand for land due to the development of housing, trade, services, industry and others causes a large proportion of the agricultural area to continue to decline every year. The promulgation of Law No. 41 of 2009 concerning Protection of Sustainable Food Agriculture Land is expected to reduce the high rate of conversion of rice fields and maintain their ecological functions. This type of research is an empirical legal research. The nature of the research is descriptive because it wants to describe the implementation of Law Number 41 of 2009 concerning Protection of Sustainable Food Agriculture Land in Surakarta City. The results of the study, that the implementation of Law Number 41 of 2009 concerning Land Sustainable food agriculture in the City of Surakarta was only at the stage of inventorying paddy fields and had not yet arrived at the formation of a Regional Regulation. The reason is that paddy fields in the city of Surakarta are not productive because there is no technical irrigation network available, the majority of the livelihoods of the people of Surakarta are not as farmers, and the high demands of settlement needs as a consequence of the development of urban areas. This is in accordance with the results of identification by the Department of Agriculture, BPN and BAPPEDA that out of 111 hectares of agricultural land listed in the Regional Spatial Planning of Surakarta City No. 1 of 2012, the total area of agricultural land is less than 111 hectares and only 80-90 hectares of land. agriculture that is not cultivated and partly in the form of paddy fields surrounded by housing. The absence of a regional regulation that stipulates the protection of sustainable agricultural land causes in practice there is no clarity regarding protected land, sanctions for violations or incentives that will be accepted by the community if they do not carry out or protect the agricultural land they own.

Penelitian ini bertujuan mengkaji secara komprehensif perkembangan riset tentang perlakuan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAK 16 dalam konteks perusahaan perkebunan di Indonesia. Kompleksitas karakteristik aset tetap pada sektor perkebunan yang meliputi tanaman perkebunan, infrastruktur lahan, serta mesin dan peralatan pengolahan menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana penerapan PSAK 16 telah mampu mencerminkan kondisi ekonomi aset secara akurat dan relevan. Metode yang digunakan adalah tinjauan literatur sistematis dengan menganalisis artikel jurnal terindeks Scopus dan SINTA yang diterbitkan pada periode 2018–2023. Hasil sintesis menunjukkan tiga tema dominan: (1) dinamika penerapan PSAK 16 dalam pengakuan, pengukuran, dan penyajian aset tetap pada perusahaan perkebunan, (2) faktor-faktor moderasi dan mediasi yang memengaruhi kualitas perlakuan akuntansi aset tetap, serta (3) implikasi pemilihan model pengukuran biaya historis versus revaluasi terhadap relevansi dan keandalan laporan keuangan perusahaan perkebunan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun PSAK 16 telah memberikan kerangka yang cukup komprehensif, implementasinya pada perusahaan perkebunan masih menghadapi tantangan signifikan terutama dalam penentuan masa manfaat tanaman, metode penyusutan yang tepat, dan konsistensi pemilihan model pengukuran aset. Penguatan kapasitas sumber daya manusia akuntansi, pengembangan panduan implementasi PSAK 16 yang spesifik untuk sektor perkebunan, dan peningkatan kualitas pengawasan auditor menjadi rekomendasi utama penelitian ini.

  Artikel ini dibuat dengan tujuan memperkuat kebudayaan bangsa Indonesia di era banyaknya masyarakat yang mengikuti trend atau budaya westernisasi. Perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0 menuju revolusi industri 5.0 yang semakin maju menyebabkan pertukaran informasi dan pertukaran budaya yang sangat cepat antar negara di dunia ini. Pertukaran budaya tersebut memiliki pengaruh negatif jika masyarakat tidak memilah dan tidak menyaring budaya asing terlebih dahulu seperti budaya westernisasi yang perlahan-lahan akan memudarkan dan merusak kebudayaan asli yang ada di Indonesia. Salah satu cara menghindari budaya westernisasi tersebut adalah dengan menerapkan konsep wawasan nusantara agar dapat memperkuat dan mempertahankan kebudayaan yang ada di Indonesia. Wawasan nusantara merupakan suatu hal yang penting untuk dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi, sangat disayangkan masih banyak masyarakat Indonesia yang memiliki wawasan nusantara yang rendah. Kata kunci : Kebudayaan Bangsa, Wawasan Nusantara, Budaya Westernisasi

Research conducted in Kampung Buatan II, Koto Gasib District, Siak Regency. This conflict occurs because there is a source of conflict that makes this conflict appear continuously. There are demands for land, the use of wood and environmental damage. This research aims to explore and collect information about social conflict, namely the sources of social conflict that arise between the people of Kampung Buatan II and the plantation company PT. Wahana Subur Sawit Indah (WSSI) vehicle and to find out about the efforts made in the process of resolving social conflicts between village communities and the plantation company PT. Wahana Subur Sawit Indah (WSSI) vehicle. This research uses descriptive qualitative research methods. With a total of five subjects, they were also involved in the conflict that occurred, then it was the native people of the village who knew about the conflict and felt capable of defining and explaining a process of solving the problem based on existing facts. For data collection used were observation techniques, in-depth interviews and documentation. The theories used are conflict theory and social movement theory. Research in the field found that land conflicts were caused by companies not carrying out obligations that should be fulfilled by the company, as well as the emergence of Timber Utilization Permits (IPK), which then became a debate that led to conflict until now. The community has made various efforts to resolve the conflict, but the company still does not heed the things that have been agreed upon. Oil palm plantation companies and communities are always a record of cases of conflict that always exist and land conflicts are also classic problems and tend to drag on throughout the year.

The form of cooperation in muamalah is the leasing activity that is common in society. This transaction is basically permitted in Islam if it fulfills the pillars and conditions because not everyone is able to meet their needs without the help of others. but whether the lease is legal or still violates sharia economic law. Because many people or communities do everything possible to get money without thinking it is legal or not. The purpose of the research is to find out the review of sharia economic law on the practice of leasing rice fields with a rendeman system in the western potok hamlet of Sukowono village, Sukowono sub-district, Jember district. The research method used is descriptive qualitative research using primary and secondary data sources and data collection methods with observation, interviews and documentation. While the data analysis used is descriptive analysis, to test the validity of the data and researchers use source triagulation. From the results of this study, the lease agreement with the rice field rendeman system in Sukowono village from the perspective of Islamic economic law is not justified because it violates the pillars of Ijarah, namely Muta'aqidain which can be called mu'jir and musta'jir, namely the person who has the benefit of the Ijarah. This means that there are two actors renting rice fields based on Islamic law, there is no second party (third tenant / musta'jir shani) in the pillars of ijarah.    

Purworejo Village, Ngantang District, Malang Regency is one of the onion producers in East Java. Purworejo Village has geographical and climatic conditions that support the growth of onions well. Fertile soil and sufficient rainfall enable farmers to obtain optimal harvest results. Agricultural knowledge and traditions that have been passed down from generation to generation have become valuable capital for local farmers in managing shallot crops well. In Purworejo Village there is agricultural land that uses a greenhouse system, however the green house has been unused and neglected because it is poorly maintained. The PPK HMD Management team is working together with the Karya Bakti 1 Farmers Group in Purworejo Village to revitalize and reuse greenhouse agricultural land for planting shallots. Methods used in revitalization include evaluating land conditions, soil analysis and fertilization, water management, and routine maintenance. The results of the revitalization of the greenhouse will be used as an outdoor education center which is useful for providing experience in raising shallots through to the harvesting process as an application of shallot farming theory.

The rapid development of vehicles has an impact on increasing the need for parking space, thus demanding the need for availability and land management that provides convenience and comfort for motorists. Plaza Medan Fair mall is still not optimal in planning and managing parking lots, this can be seen from the number of vehicles that do not get parking spaces while parking is still available, besides that the placement of parking cars has not been arranged so that visitors still have difficulty in finding a parking space. This can have an impact on not optimal parking lot income. Parking lot management can be done by classifying parking by categorizing vehicles according to their group considering that each vehicle has a different size and can be grouped according to type. Optimization of parking management can be done using the branch and bound method integer program. The branch and bound method is a method to find the optimal solution to the integer problem with the concept of branching and bounding. The results of the study found that there were 200 parking spaces for small cars, 651 parking spaces, 651 parking spaces, 226 large cars and 70 parking spaces. The maximum parking income obtained by Plaza Medan Fair mall is Rp10,023,000.-.

Soil pH value either with KCl solution or with H2O are two important indicators needed to describe soil acidity. This study aims to determine the distribution of soil pH values in smallholder rubber plantations with different land topography classes in Pelepat Ilir Subdistrict, Bungo Regency, Jambi Province. The study used a survey method with a toposequence concept approach at a semi-detailed level, where observation points were made based on the upper tread polypedon, middle tread polypedon, and lower tread polypedon at each level of percent slope 15-24%, 8-15%, and 3-8%, and flat tread polypedon at a percent slope of 0-3%. Ten composite soils were taken from a mixture of 3 individual soil samples at each polypedon using a soil drill at a depth of 0-30 cm from the soil surface. Soil pH value analysis was conducted in the laboratory on each composite. The results showed that the pH value of the soil with 1:2 H2O solution was very acidic, and acidic for 1:2.5 KCl solution. The distribution of soil pH values showed that the lower slope had a higher pH value than the middle slope, and the upper slope had the lowest pH. Soil pH values decreased as the slope increased, and soils with flat topography were considered more fertile than those with high slopes. This result can be a recommendation in determining liming and fertilization doses, where higher doses are required for high slope soils than flat soils for optimum agricultural yields.

Soil pH value either with KCl solution or with H2O are two important indicators needed to describe soil acidity. This study aims to determine the distribution of soil pH values in smallholder rubber plantations with different land topography classes in Pelepat Ilir Subdistrict, Bungo Regency, Jambi Province. The study used a survey method with a toposequence concept approach at a semi-detailed level, where observation points were made based on the upper tread polypedon, middle tread polypedon, and lower tread polypedon at each level of percent slope 15-24%, 8-15%, and 3-8%, and flat tread polypedon at a percent slope of 0-3%. Ten composite soils were taken from a mixture of 3 individual soil samples at each polypedon using a soil drill at a depth of 0-30 cm from the soil surface. Soil pH value analysis was conducted in the laboratory on each composite. The results showed that the pH value of the soil with 1:2 H2O solution was very acidic, and acidic for 1:2.5 KCl solution. The distribution of soil pH values showed that the lower slope had a higher pH value than the middle slope, and the upper slope had the lowest pH. Soil pH values decreased as the slope increased, and soils with flat topography were considered more fertile than those with high slopes. This result can be a recommendation in determining liming and fertilization doses, where higher doses are required for high slope soils than flat soils for optimum agricultural yields.

Dalam keadaan Indonesia yang terus kehilangan lahan kosong, bangunan gedung bertingkat menjadi salah satu jalan keluar untuk memperluas area beraktivitas. Namun perlu digarisbawahi bahwa gedung bertingkat juga memiliki risiko terbakar sehingga dapat menyebabkan kerugian materi maupun korban jiwa yang lebih besar. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun perencanaan Emergency Response Plan (ERP) pada gedung bertingkat yang memiliki tujuh lantai. Perencanaan ini diharapkan dapat memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang maupun peraturan lain agar suatu gedung memiliki prosedur tanggap darurat. Penelitian ini diawali dengan pendataan dimensi dari bangunan gedung dan fungsi setiap lantai pada bangunan. Dari data tersebut kemudian didapatkan estimasi kapasitas bangunan yang selanjutnya dapat dihitung kebutuhan pintu darurat, tangga darurat, dan waktu yang diperlukan untuk dapat menyelamatkan diri dari gedung. Setelah dilakukan perhitungan dan analisis, bangunan gedung yang diteliti membutuhkan dua unit pintu darurat masing-masing untuk seriap lantai. Pintu darurat yang dibutuhkan dengan ukuran paling lebar adalah pada lantai 5 karena banyaknya orang yang berada di tempat tersebut. Ukuran lebar tangga yang diperhitungkan adalah satu meter yang mana sudah sesuai dengan rancangan bangunan. Selanjutnya waktu perhitungan matematis total untuk waktu evakuasi yang paling besar adalah lantai 5 pada koridor I, yaitu selama 3,13 menit. Hal tersebut karena kecilnya ukuran lebar dari koridor.

The large number of ex-illegal gold mines in Setajo Raya Subdistrict which was caused by illegal mining activities made the former mining land abandoned by the miners and no longer used. The number of losses incurred from these PETI activities include: changes in the color of river water, damaged soil due to excavation, river pollution. Seeing the condition of the problems that exist in the District of Setajo Raya, a research was carried out on "Utilization of Ex- Mining Gold Without Permits in Sentajo Raya District". This study aims to identify the use of ex-gold mining land without a permit in Sentajo Raya Subdistrict to minimize the bad effects of the former PETI mining and reuse the land. To achieve the goal, there are 3 (three) research objectives, namely Identifying the distribution of ex-mining gold without a permit in Sentajo Raya District, Identifying the potential for exploitation of ex-gold mining without a permit in Sentajo Raya Subdistrict and developing a strategy to use land for ex-gold mining without a permit in Sentajo Raya District. . This study uses spatial analysis which is used to identify ex-mining land with field observation methods, qualitative and quantitative analysis is used to determine the use of ex-mining land with a questionnaire method of 99 respondents and SWOT analysis is used to determine the strategy of using ex-mining land. The distribution of former gold mining without a permit in Sentajo Raya District has 8 points, the number of distribution of former gold mining. Potential land use there are 4 types of land use that can be used as a strategy for exploiting ex-gold mining land, namely, as fish farming land, tourist attractions, reservoirs, and agriculture. permits in Sentajo Raya District are used for fish cultivation

Farming on peatland is a complex task due to the low soil fertility and acidic soil pH. Careful and sustainable management is crucial for peatland agriculture. To address soil acidity in peatland, natural phosphate fertilizers or lime compounds like agricultural lime or dolomite can be used. These help neutralize H+ and Al3+ ions in the soil. Eggshells have the potential as an alternative to lime (dolomite) to raise pH. Eggshells also contain about 0.3% phosphorus and microelements (magnesium, sodium, potassium, zinc, manganese, and copper) at 0.3%. The activity took place at the Teluk Latak Village Office Hall, Bengkalis Subdistrict, Bengkalis Regency, on Wednesday, August 16, 2023. The materials used in making eggshell lime fertilizer are eggshells and soil. The tools used in this practice include a blender, a spoon, and polybags. The women of the Teluk Latak Village PKK (Family Welfare Movement) responded positively to the socialization of the use of unproductive land and peat soil as a planting medium. They showed enthusiasm and actively participated in sustainable agriculture training. In conclusion, eggshells are an alternative choice as a readily available natural phosphate fertilizer from household waste. Sustainable management is essential for the success of peatland cultivation, along with the establishment of an eggshell waste bank to convert eggshells into natural phosphorus fertilizer that can help neutralize H+ and Al3+ ions in the soil.

The College of Real Work (Kukerta) is a kind of community-focused dedication initiative aimed at enhancing the potential of the region and the role of students in society. The School of Real Work (KKN) can also serve as a forum for learning and applying scientific and technological advances done outside the campus area according to established timetables, working mechanisms, and habits. Real Work College (KKN) activities are carried out in the village of Lubuk Bendahara, Rokan IV Koto district, Hulu district of Rokan, Riau Province. The purpose of this dedication is to promote public interest in the use of live pharmaceutical plants as well as to improve the health and preserve the immune system of the population after the Covid-19 pandemic. The application methods used in community service activities are planning, observation and implementation. The result of dedication to this community is the implementation of the activities of making live pharmacy parks to be used by the community around the village in an effort to maintain and improve post-covid-19 pandemic health as well as developing public awareness of the usefulness of living pharmacy plants for improving health and immunity.