Publication Search

Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis implementasi kebijakan go digital dalam pelayanan administrasi kependudukan di  Dispendukcapil Kota  Semarang dan  faktor pendorong   serta   kendala-kendalanya.  Penelitian   ini   menunggunakan  pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan penelitian ini terdiri dari Kepala Bidang Administrasi Kependudukan, petugas loket pelayanan dan pemohon layanan administrasi kependudukan di Dispendukcapil Kota  Semarang.  Analisis  data  secara  deskriptif  kualitatif  mulai  dari  reduksi  data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) implementasi kebijakan go digital dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dispendukcapil Kota Semarang didukung adanya komunikasi yang baik, sumberdaya, adanya diposisi dan struktur birokrasi. (2) Faktor pendorong meliputi adanya kewenangan untuk menyelenggarakan   pelayanan   administrasi   kependudukan;   adanya   perencanaan program  dan  kegiatan  yang  mendukung  pelaksanaan  Sistem  Administrasi Kependudukan;  adanya  koordinasi  yang  baik  dengan  organisasi  perangkat  daerah melalui Perjanjian Kerjasama. Faktor kendala yaitu belum optimalnya pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan; belum optimalnya pengelolaan SIAK, capaian kepemilikan dokumen belum sesuai target; kurangnya keterpaduan, sinkronisasi data kependudukan antar instansi; dan belum adanya   Peraturan   Walikota   sebagai   pedoman   pelaksanaan   teknis   implementasi kebijakan go digital. Selain itu, kendala dari masyarakat yaitu kurangnya pengetahuan dan  kesadaran masyarakat untuk  penggunaan teknologi dalam  layanan administrasi kependudukan, dan kendala trouble jaringan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mempengaruhi berbagai lini kehidupan, termasuk perkembangan sistem pemerintahan. Saat ini pemerintah pusat maupun daerah gencar menggunakan media teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana publik, tuntutan terhadap keterbukaan informasi yang menyeluruh, serta layanan publik berbasis internet akan mempengaruhi sistem birokrasi yang akan datang. Pelayanan publik yang selama ini dilakukan dengan beinteraksi secara langsung harus dibatasi bahkan harus beralih kepada pelayanan secara online.  Penelitian ini hendak mengkaji urgensi refornasi administrasi dalam citizen-centric dan e-government di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kwalitatif. Penulis menemukan bahwa penggunaan e-government di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Indonesia perlu mengoptimalkan penggunaan model integrasi vertikal dan integrasi horizontal yang menghadirkan network service layanan satu pintu yang membutuhkan transformasi pelayanan publik dari model Old Administration Public menuju New Public Service. Hal ini perlu juga ditunjang dengan adanya reformasi regulasi di bidang Administrasi Publik untuk meningkatkan sinergitas dan harmonisasi antar lembaga pemerintah, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan konflik antar lembaga yang dapat menghambat pemberian layanan kepada masyarakat.

Penelitian   ini   berjudul   Implementasi   Program   Penyediaan   Air   Minum   dan   Sanitasi   Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Di Desa Purwosari Kecamatan Blora. Permasalahan yang timbul adalah belum tercapainya target yang ditetapkan dalam program Pamsimas di desa Purwosari. Fenomena Gap ini terjadi karena beberapa faktor diantaranya terbatasnya sumber air dan pasokan air baku, sanitasi dan perilaku kebersihan yang buruk serta air minum yang tidak aman, masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perilaku hidup sehat dan kurangnya perilaku kebersihan di lingkungan masyarakat. Masalah dalam penelitian ini adalah : bagaimana implementasi program Pamsimas dan faktor-faktor apa sajakah yang dapat menjadi pendukung dan penghambat dalam dalam pelaksanaan implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Desa Purwosari   Kecamatan Blora, dan faktor-faktor yang dapat menjadi pendukung dan penghambat dalam dalam pelaksanaan implementasi Program Pamsmas. Pelaksannaan Program Pamsimas di Desa Purwosari Kecamatan Blora cukup berhasil baik ditinjau dari pemanfaatan sumberdaya. Komunikasi yang ada dalam pelaksanaan pamsimas cukup baik baik dilihat dari saluran komunikasi yang ada, dan kecenderungan- individu bersikap positif dan partisipatif dalam mendukung pelaksanaan program Pamsimas. Hal-hal yang mendukung adalah komunikasi yang berjalan baik, tanggapan masyarakat yang baik dan partisipatisipatif, pemberdayaan sumber daya yang optimal baik SDM, kewenangan maupun informasi yang ada. Hal-hal yang menghambat pelaksanaan Pamsimas antara lain: ketiadaan/kelangkaan sumber air baku untuk air bersih, keterbatasan pendelegasian kewennangan yang diberikan pemerintah pusat terhadap pelaksana di lapangan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan, faktor pendukung dan penghambat  Peraturan  Bupati  Kendal  nomor  24  Tahun  2019  tentang  Pelimpahan  Kewenangan Bupati Kendal Kepada Camat Kendal Dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kendal. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam ((In-depth- Interview), dokumentasi dan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, metode data (display data), dan penarikan/ verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kegiatan pembangunan sarana prasarana dan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara teknis relative mudah, meskipun belum semua masyarakat dapat menikmati hasilnya. Perubahan perilaku masyarakat yang diharapkan belum tampak signifikan, pelimpahan wewenang aturan yang cukup jelas namun konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana belum berjalan sesuai aturan. Kegiatan yang berhubungan dengan pelatihan, penertiban umum atau pengelolaan lembaga masyarakat kurang direspon oleh masyarakat. Faktor-Faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan adalah sumber daya manusia, dukungan masyarakat, kerjasama antar individu atau tim pelaksana kebijakan dan komunikasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan minimnya sumber anggaran, dan sikap serta perilaku masyarakat.