Publication Search

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) diperkenalkan pada 6 Januari 2025 melalui Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2024, menjadi salah satu inisiatif sosial terbesar di Indonesia dengan dana sebesar Rp71 triliun dan memperkirakan 82,9 juta penerima manfaat. Pengelolaannya ditangani oleh Badan Gizi Nasional (BGN) melalui SPPG. Studi ini menganalisis pemanfaatan TikTok sebagai alat transparansi dalam manajemen SOP MBG untuk meningkatkan akuntabilitas publik dalam konteks hubungan keuangan antara pusat dan daerah melalui DAK Nonfisik. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif, melibatkan analisis dokumen dan konten publik di TikTok. Sumber data terdiri dari dokumen resmi BGN, Juknis No. 401.1 Tahun 2026, laporan dari ICW dan CISDI, akun TikTok SPPG, serta penelitian akademik. Validitas ditentukan melalui triangulasi serta analisis perbandingan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa TikTok SPPG berperan dalam tiga dimensi transparansi: verifikasi di tingkat pusat, pengawasan lokal, dan akuntabilitas publik di tingkat nasional. Namun, ada empat tantangan utama, yaitu kurangnya konsistensi konten di berbagai akun SPPG, ketimpangan digital di daerah 3T, ketiadaan mekanisme tindak lanjut resmi, dan potensi kriminalisasi partisipasi masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan model optimalisasi yang mencakup standardisasi konten, perlindungan partisipasi masyarakat, serta integrasi dengan sistem pengawasan resmi untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas MBG dengan pendekatan digital.

This study aims to analyze the process and implications of changes in the General Budget Policy (KUA) and the Temporary Budget Priorities and Ceilings (PPAS) on the preparation of the Revised Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) for the Fiscal Year 2025 at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Sikka Regency. The research employs a qualitative descriptive approach using secondary data in the form of planning and budgeting documents as well as internship activity results. The findings indicate that the preparation process of KUA–PPAS has been conducted in accordance with applicable regulations, starting from planning based on RPJMD and RKPD, formulation by the Regional Government Budget Team (TAPD), and discussions with the Regional House of Representatives (DPRD), supported by the SIPD system. Changes in KUA–PPAS are influenced by internal factors such as discrepancies in revenue and expenditure realization, program shifts, and the utilization of budget surplus (SiLPA), as well as external factors including central government policy changes, macroeconomic conditions, and emergency situations.

Kecurangan (fraud) di sektor perbankan daerah merupakan ancaman serius yang dapat merugikan keuangan negara dan menurunkan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis kasus korupsi pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) menggunakan pendekatan Fraud Triangle Theory yang mencakup tiga elemen utama: tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization). Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus, didukung oleh studi literatur dari berbagai sumber ilmiah yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kasus Bank BJB mencerminkan interaksi ketiga elemen Fraud Triangle secara simultan. Tekanan bersumber dari kebutuhan dana non-budgeter yang besar dalam pengelolaan anggaran promosi senilai Rp409 miliar. Kesempatan muncul akibat lemahnya sistem pengendalian internal, tidak adanya verifikasi dokumen yang memadai, serta penyimpangan dalam proses pengadaan. Rasionalisasi terbentuk melalui persepsi pelaku bahwa praktik tersebut merupakan hal yang lazim dalam lingkungan birokrasi dan korporasi. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan pemahaman teoritis dan praktis terkait pencegahan fraud di lembaga keuangan daerah Indonesia, khususnya melalui penguatan tata kelola perusahaan dan sistem pengawasan internal.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan instrumen utama pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan keuangan publik. Kualitasnya tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan teknis terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, tetapi juga oleh nilai etika yang dipegang aparatur pemerintah. Penelitian ini menganalisis penerapan nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam pelaporan keuangan Pemerintah Kota Medan serta kesesuaiannya dengan karakteristik kualitatif LKPD, yang diintegrasikan dengan nilai etika Kristiani. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif, menganalisis data keuangan tahun anggaran 2022–2024. Hasil menunjukkan PAD tumbuh konsisten dari Rp2,23 triliun (2022) menjadi Rp2,44 triliun (2023) dan mencapai Rp2,77 triliun (2024), total realisasi pendapatan daerah mencapai Rp6,29 triliun (2024) dengan capaian 87,84 persen dari target anggaran, surplus APBD Rp36,57 miliar, dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama tiga tahun berturut-turut. Nilai kejujuran berkorelasi dengan karakteristik keandalan dan relevansi LKPD, sementara nilai tanggung jawab berkorelasi dengan keterbandingan dan kemudahan dipahami. Penguatan kapasitas SDM, SPIP, dan internalisasi nilai etika di tingkat SKPD/OPD tetap menjadi kebutuhan mendesak.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profesionalisme ASN, independensi ASN, dan komitmen organisasi ASN terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 45 responden. Populasi dalam penelitian ini adalah ASN pada BKAD Provinsi Sumatera Utara, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme ASN dan independensi ASN berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sementara itu, komitmen organisasi ASN berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Secara simultan, profesionalisme ASN, independensi ASN, dan komitmen organisasi ASN berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada BKAD Provinsi Sumatera Utara.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini juga menyelidiki peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai faktor moderasi. Dengan menggunakan teknik purposive sampling, penelitian kuantitatif ini mengumpulkan 31 responden dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah pemerintah Kota Medan. Data yang digunakan berasal dari data awal yang dikumpulkan melalui kuesioner. Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Square (SEM-PLS), yang dibantu oleh SmartPLS, digunakan untuk melakukan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan SAP berdampak positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, tetapi SIPD tidak dapat mengontrol hubungan antara penggunaan SAP dan kualitas laporan keuangan. Studi ini meningkatkan penelitian teori institusional, terutama tentang bagaimana tekanan regulasi dan normatif membantu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan sektor publik dengan menerapkan standar akuntansi. Penelitian ini memiliki manfaat bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan konsistensi penerapan SAP dan mengoptimalkan SIPD melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan dukungan teknologi informasi. Penelitian ini terbatas pada jumlah sampel yang relatif kecil serta ruang lingkup yang hanya mencakup OPD di satu daerah, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasi secara luas.

A feasibility study is a critical stage in the planning of hospital establishment to ensure investment viability, particularly from a financial perspective. This community service program aims to provide reinforcement in the preparation of a feasibility study for the establishment of a Regional Public Hospital (RSUD) in Barukan Village, Tengaran District, Semarang Regency, through financial feasibility analysis conducted by financial experts. The implementation method was carried out through partner needs identification, delivery of financial analysis materials, interactive discussions, and assistance in developing financial models encompassing cash flow projections, discounted payback period (DPP), net present value (NPV), internal rate of return (IRR), and sensitivity analysis, all of which yielded feasible and acceptable results. The outcomes of the activity demonstrated an improvement in partners' understanding of financial feasibility analysis as well as their ability to interpret investment assessment criteria. In addition, the activity yielded an early-stage draft encompassing the financial feasibility aspects, which is intended to guide stakeholders in making informed decisions related to the founding of the Semarang Regency Regional Public Hospital. This activity contributes to strengthening the planning of healthcare facility investment in an effective and sustainable manner.

This study examines the influence of technology utilization, records management, infrastructure, and training on employee performance at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Batam City. A quantitative approach with an associative design was employed to identify relationships between variables and measure their effects. The study involved 89 employees as respondents using a saturated sampling method to ensure all members of the population were included. Data were collected through structured questionnaires and analyzed using multiple linear regression along with F-test and t-test to assess both simultaneous and partial effects. The findings reveal that all independent variables simultaneously have a significant impact on employee performance, while individually technology, records management, infrastructure, and training also demonstrate significant positive effects. These results indicate that the effective use of digital systems, well-organized archival practices, adequate and supportive facilities, and continuous training programs play a crucial role in enhancing employee performance and productivity, as well as improving efficiency, accuracy, and overall organizational effectiveness. The study suggests that organizations should strengthen technological implementation, improve document management systems, provide sufficient work facilities, and conduct sustainable training programs to achieve optimal and long-term organizational outcomes.

This study is intended to analyze the implementation of the value for money approach in assessing financial performance at RSUD Kota Tangerang during the period of 2022–2024. The research employs a descriptive quantitative approach using secondary data derived from budget realization reports. This analysis carried out using three main ratios: economy, efficiency, and effectiveness. The findings show that the hospital’s financial performance is categorized as economical, as reflected by economy ratios under 100% throughout the observed year. In terms of effectiveness, performance was considered effective in 2022 and 2023 but declined in 2024, indicating that the revenue target was not fully achieved. Meanwhile, efficiency performance remains suboptimal, as efficiency ratios exceed 100%, suggesting that the costs incurred are higher than the revenue generated. Overall, the hospital demonstrates the ability to manage its budget economically and achieve revenue targets, but still faces challenges in improving resource efficiency. Therefore, efforts are needed to optimize cost management and enhance service productivity to achieve a balance among economy, efficiency, and effectiveness in line with the value for money principles.

This study aims to examine the level of regional financial independence and various financial ratios in assessing the performance of regency and city governments in the Special Region of Yogyakarta (DIY) for the 2019–2024 period. The method employed is a descriptive qualitative approach supported by quantitative data in the form of Budget Realization Reports (LRA). Performance measurement was conducted through several key indicators, including independence, effectiveness, efficiency, and growth ratios. The results indicate that the level of fiscal independence remains relatively low, characterized by a high dependency on transfer funds from the central government. On the other hand, the effectiveness ratio shows good achievement, as most regions were able to meet their revenue targets, particularly from Local Own-Source Revenue (PAD). However, the efficiency of expenditure management remains uneven across regions. Furthermore, the revenue growth ratio shows fluctuations influenced by economic conditions, including the impact of the pandemic. Overall, regional financial performance still needs to be improved, especially in strengthening fiscal independence and optimizing PAD potential.

Pengelolaan anggaran daerah memerlukan sistem pengendalian internal yang efektif serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara optimal. Namun, pada praktiknya masih banyak pemerintah daerah menghadapi persoalan berupa rendahnya kualitas perencanaan, lemahnya pengawasan, ketidaktepatan prioritas belanja, serta belum optimalnya pemanfaatan sumber daya fiskal. Penelitian terdahulu umumnya membahas pengendalian internal dan manajemen risiko secara terpisah, sedangkan kajian mengenai sinergi keduanya dalam pengelolaan anggaran daerah, khususnya pada daerah dengan kapasitas fiskal terbatas, masih relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergi antara internal control dan manajemen risiko dalam pengelolaan anggaran pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa internal control telah berjalan secara normatif melalui fungsi pengawasan APIP. Namun, penerapan manajemen risiko masih bersifat administratif dan belum menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan anggaran. Temuan ini menunjukkan kebaruan bahwa integrasi pengawasan internal berbasis risiko menjadi model penting dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola keuangan daerah.

  The implementation of the Regional Government Information System (RGIS) represents a strategic initiative by the government to achieve transparency and accountability in regional financial management. However, the effectiveness of this system is highly contingent upon the quality of initial data input. This study aimed to analyze the phenomenon of expenditure code input errors at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Sikka Regency and their subsequent impact on the accuracy of the Budget Realization Report (LRA). Employing a descriptive qualitative methodology, this research utilized data collection techniques including participatory observation, in-depth interviews, and document verification, conducted during an internship in the Accounting Division of BPKAD Sikka Regency. The findings reveal that misclassification between capital expenditures (CAPEX) and goods and services expenditures (OPEX) occurs frequently. This is primarily attributed to the complexity of account nomenclature and the rigid, "centrally locked" nature of the SIPD system. Consequently, these input errors lead to a distortion of information within the LRA and an overstatement of fixed assets on the Balance Sheet. This study concludes that a stringent document verification mechanism within the Accounting Division plays a pivotal role as an internal control to ensure the integrity and reliability of regional financial reports prior to their publication.

Abstract. Locally Generated Revenue (PAD) is an important indicator in assessing a region's fiscal independence. One source of PAD with potential for development is Groundwater Tax (PAT), particularly in areas with significant groundwater utilization. This study aims to evaluate the contribution of Groundwater Tax to Locally Generated Revenue (PAD) in Sikka Regency during the 2020–2024 period. The research method used is descriptive with quantitative and qualitative approaches. The data used are secondary data obtained from the Sikka Regency Regional Revenue Agency, including data on realized Groundwater Tax and PAD revenues, as well as primary data obtained through observations and interviews during the internship. Data analysis techniques were used to calculate the contribution of Groundwater Tax to.Total PAD and analyze its revenue development from year to year. The results show that the contribution of Groundwater Tax to Sikka Regency's PAD is still relatively small and fluctuates, although overall PAD realization is quite effective. This low contribution is influenced by several factors, including suboptimal taxpayer compliance, limited human resources, and the suboptimal implementation of the regional tax digitalization system. Therefore, strategic efforts are needed in the form of increasing supervision, taxpayer data collection, tax socialization, and optimization of the tax administration system to increase the contribution of Groundwater Tax to Sikka Regency's PAD in the future

This study aims to analyze the influence of leadership style and work motivation on employee performance with organizational commitment as an intervening variable at the Regional Financial and Asset Management Agency of West Sumatra Province. This study uses a quantitative approach with an explanatory design. Data were collected through distributing questionnaires to 45 employees using a census technique. Data analysis was conducted using Structural Equation Modeling (SEM) with the Partial Least Square (PLS) approach. The results show that leadership style and work motivation have a positive and significant effect on organizational commitment. In addition, leadership style and work motivation also have a positive and significant effect on employee performance. However, organizational commitment does not have a significant effect on employee performance and is unable to mediate the influence of leadership style and work motivation on employee performance. These findings indicate that improving employee performance in public sector organizations is more effective through directly strengthening leadership style and work motivation. This study is expected to provide theoretical contributions in the development of public sector human resource management studies and become practical considerations for organizational leaders in formulating human resource management policies oriented towards improving apparatus performance.

This study aims to analyze the impact of digital innovation on financial management in Purbalingga Regency, focusing on two main systems: the Regional Government Information System (SIPD) and the Village Financial System (SISKEUDES). Digital innovation is considered important to enhance transparency, efficiency, and accountability in public financial management (Lips, 2020; Agostino, Bracci, & Steccolini, 2022). The method used is a qualitative approach with a case study supported by in-depth interviews with application users and previous research (Daffa, 2024; Nadaa & Priyanti, 2023). The findings show that the use of SIPD and SISKEUDES has successfully increased transparency and efficiency in financial reporting in Purbalingga through data integration and public access to information. However, technical issues, limited human resources, and lack of inter-agency cooperation remain obstacles. Efforts by the local government, such as routine training, system updates, and digital literacy improvement, have strengthened digital-based financial governance. Overall, this study shows that the success of digital innovation in public financial management is influenced not only by technology but also by institutional readiness, a culture of transparency, and community involvement in overseeing regional financial management.

Regional government financial performance is a strategic indicator for assessing the success of regional autonomy implementation, particularly in managing public finances in an effective, efficient, transparent, and accountable manner. This study aims to analyze the financial performance of the Government of West Nusa Tenggara Province (NTB) during the 2018–2022 period using a regional financial ratio analysis approach. The research employs a descriptive quantitative method utilizing secondary data obtained from the Budget Realization Reports (LRA) and the Regional Government Financial Statements (LKPD) that have been audited by the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK). The analysis is conducted by calculating regional financial ratios, including the financial independence ratio, the effectiveness ratio of Regional Original Revenue (PAD), the efficiency ratio of regional finances, the activity ratio (expenditure harmony), and the revenue growth ratio. The results indicate that the financial performance of the Government of West Nusa Tenggara Province has generally improved. The regional financial independence ratio falls within the participatory category with an average value of 57.81%, reflecting a gradual reduction in dependence on central government transfer revenues, particularly in 2022. The effectiveness ratio of PAD is categorized as moderately effective, with an average of 92.84%, although it fluctuates due to increases in revenue targets that were not fully matched by actual revenue realization. The regional financial efficiency ratio consistently remains in the efficient category, indicating the local government’s ability to control expenditures relative to revenues. Furthermore, the activity ratio analysis shows a shift in expenditure composition from operating expenditure toward capital expenditure, indicating an increased orientation toward development and long-term investment. The growth ratio reveals a significant increase in PAD in 2022, accompanied by a decline in transfer revenue growth.

This study aims to measure the financial performance of the Government of West Java Province during the 2020–2024 period based on the analysis of the audited Budget Realization Reports. The research uses a descriptive quantitative approach with secondary data obtained from the Regional Financial Statements. Financial performance is measured through several ratios, namely the effectiveness ratio of Regional Original Revenue, regional financial efficiency ratio, regional financial independence ratio, and expenditure harmony ratio. The results show that the effectiveness of Regional Original Revenue fluctuated, with effective performance only in 2022 and 2024, while in other years it was categorized as ineffective. The efficiency ratio also indicated inconsistency, where inefficiency occurred in 2020, 2021, and 2023, and efficiency was achieved in 2022 and 2024. The regional financial independence ratio showed a relatively high level, reflecting low dependence on central government transfers, although there was a slight decline in 2023–2024. The expenditure harmony ratio indicated that budget allocation was still dominated by operational expenditure compared to capital expenditure. The findings imply the need for improving revenue optimization and more balanced expenditure allocation to support sustainable regional development.

This study aims to analyze the financial performance of the East Java Provincial Government based on the Budget Realization Report (LRA) for the 2022–2024 period. This study is important to assess the effectiveness of revenue achievement and the efficiency of regional expenditure management. The research method used is quantitative descriptive with secondary data in the form of Budget Realization Reports obtained through documentation techniques. Data analysis was performed using financial ratio analysis, namely effectiveness and efficiency ratios. The results show that the revenue performance of the East Java Provincial Government is in the highly effective category, as reflected in the realization of revenue that was able to reach and even exceed the budget target. However, regional expenditure performance is still considered inefficient because the realization of expenditure is close to the set budget. The conclusion of this study shows that even though revenue optimization has been achieved, the local government still needs to improve expenditure control so that regional financial management becomes more efficient in the future.

This research seeks to analyze how balancing funds and Regional Original Revenue (PAD) contribute to regional financial performance through a literature review approach. The study is motivated by inconsistencies in prior findings as well as the crucial role of these two revenue components in strengthening the fiscal autonomy of local governments. The method applied involves a review of relevant academic studies published between 2022 and 2025, which were sourced from Google Scholar. The findings suggest that balancing funds are able to support improvements in financial performance when managed effectively, although their use may also lead to a higher level of dependence on the central government. In contrast, PAD generally shows a positive relationship with financial performance, as it represents a region’s capacity to generate and manage its own revenue, even though several studies report that its influence is not always statistically significant.Overall, this study highlights the need for optimizing PAD management alongside ensuring that balancing funds are allocated in an efficient and transparent manner, in order to achieve sustainable improvements in regional financial performance.

This study aimed to analyze efforts to optimize official residence rental retribution as one of the sources of Local Own-Source Revenue (PAD) in Sikka Regency. The main problem identified was the accumulation of official residence rental arrears due to the low awareness of Civil Servants (ASN) in fulfilling their payment obligations. The method used was qualitative, with data collection techniques conducted through observations and interviews during the internship program. The results of the study showed that the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) had implemented various strategic measures, such as mapping priority areas in six sub-districts, standardizing rental values through an appraisal team, and implementing a non-cash payment system through Bank NTT based on Sikka Regent Regulation No. 22 of 2024. However, strengthening law enforcement and the digitalization of asset management still need to be improved to minimize arrears