Publication Search

This study aims to examine the relevance of the first principle of Pancasila in supporting diversity and the role of the state in maintaining harmony of diversity in Indonesia. The method used is a qualitative approach with a descriptive-analytical method. Based on the results of the analysis, it can be concluded that the First Principle, "Belief in the One and Only God," supports diversity in Indonesia by emphasizing the value of inclusivity that promotes tolerance, respect, and recognition of various religions, cultures, and traditions. This supports the principle of Bhinneka Tunggal Ika, making diversity a unifying force for the nation. In addition, the state has a strategic role in maintaining harmony of diversity through regulations that ensure religious freedom, law enforcement against intolerance, and the development of multicultural education. Although challenges such as radicalism and intolerance remain, collaboration between the government and society is essential to realize social harmony in accordance with the values of the First Principle in Pancasila.

Parate Eksekusi Jaminan Jaminan Fidusia oleh kreditur seringkali melanggar hak-hak dari pada debitur yang menyamakan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa” yang disamakan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 18/PUU/XVII/2019 parate eksekusi Jaminan Fidusia tidak lagi dapat langsung dilakukan oleh kreditur terhadap debitur apabila tidak ada kesepakatan mengenai cidera janji dan debitur menyerahkan Obyek Jaminan Fidusia secara sukarela melainkan fiat pengadilan, oleh karenanya dilakukan Kembali judicial review terhadap pasal 15 ayat (2) dan penjelasan pasal 15 ayat (2) Undang-undang tentang Jaminan Fidusia oleh Tuan Joshua Michael Djami, dan Mahkamah Konstitusi telah memmutus dengan Putusannya nomor: 2/PUU/XIX/2021. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1). Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap debitur dalam eksekusi jaminan Fidusia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 2/PUU/XIX/2021? 2) Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan mahkamah Konstitusi nomor: 2/PUU/XIX/2021?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dan spesifikasi yang digunakan adalah bersifat deskriptif Analitis. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa debitur terlindungi dari pelaksanaan parate eksekusi jaminan Fidusia oleh kreditur karena parate eksekusi tidak dapat dilakukan apabila tidak ada kesepakatan dengan debitur sehingga terwujudlah perlindungan, keseimbangan dan kepastian hukum bagi debitur dalam eksekusi jaminan Fidusia.

Parate Eksekusi Jaminan Jaminan Fidusia oleh kreditur seringkali melanggar hak-hak dari pada debitur yang menyamakan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa” yang disamakan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 18/PUU/XVII/2019 parate eksekusi Jaminan Fidusia tidak lagi dapat langsung dilakukan oleh kreditur terhadap debitur apabila tidak ada kesepakatan mengenai cidera janji dan debitur menyerahkan Obyek Jaminan Fidusia secara sukarela melainkan fiat pengadilan, oleh karenanya dilakukan Kembali judicial review terhadap pasal 15 ayat (2) dan penjelasan pasal 15 ayat (2) Undang-undang tentang Jaminan Fidusia oleh Tuan Joshua Michael Djami, dan Mahkamah Konstitusi telah memmutus dengan Putusannya nomor: 2/PUU/XIX/2021. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1). Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap debitur dalam eksekusi jaminan Fidusia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 2/PUU/XIX/2021? 2) Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan mahkamah Konstitusi nomor: 2/PUU/XIX/2021?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dan spesifikasi yang digunakan adalah bersifat deskriptif Analitis. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa debitur terlindungi dari pelaksanaan parate eksekusi jaminan Fidusia oleh kreditur karena parate eksekusi tidak dapat dilakukan apabila tidak ada kesepakatan dengan debitur sehingga terwujudlah perlindungan, keseimbangan dan kepastian hukum bagi debitur dalam eksekusi jaminan Fidusia.

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki lima dasar yang mencakup ketuhanan yang masa esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan keadilan sosaial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi dan penetrasi media sosial, seperti Telegram, peran dan pengaruhnya terhadap nilai-nilai Pancasila menjadi subjek analisis yang penting. Salah satu fenomena yang perlu dipertimbangkan adalah dampak negatif dari praktik role play di platform tersebut terhadap nilai-nilai Pancasila oleh penggunanya. Dalam penelitian ini, penulis akan menjelajahi bagaimana praktik role play di Telegram dapat memengaruhi pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila serta implikasinya terhadap identitas dan keberagaman budaya Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna-makna yang terdapat dalam puisi “Doa” karya Chairil Anwar,khususnya makna ketuhanan.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pemaknaan terhadap puisi akan membuka segala aspek bangun dari teks puisi tersebut. Aspek bangun puisi terdiri atas beragam komponen bahasa yang menjadi bagian integral dalam teks puisi. Secara struktur, puisi dapat dipahami melalui berbagai komponen pembentuknya, seperti: diksi,citraan,majas,bunyi,dan tema. Komponen-komponen tersebut yang nantinya akan menemukan makna tersembunyi di dalamnya.

ABSTRAK Pancasila merupakan landasan dalam berbagai pelaksanaan kehidupan bermasyarakat maupun pendidikan bagi warga negara. Sila pertama pancasila yaitu ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ merupakan salah satu kunci dalam membangun keyakinan beragama dan toleransi warga negara karena tanpa adanya keyakinan beragama dan toleransi suatu bangsa akan terpecah belah melalui ancaman dari dalam negeri sendiri. Universitas Sebelas Maret atau sering disebut UNS merupakan salah satu universitas negeri terbesar yang ada di Surakarta, Jawa Tengah. Dalam era pandemi Covid-19 UNS menerapkan sistem pembelajaran daring dimana terdapat kelebihan dan kekurangan. Penelitian ini dilakukan guna mengetahui implementasi nilai-nilai pancasila sila pertama oleh mahasiswa dalam pelaksanaan pembelajaran daring di UNS. Untuk memenuhi kebutuhan penelitian, dilakukan pengumpulan data melalui penyebaran kuisioner ke subjek penelitian terkait. Dari hasil yang didapat, mahasiswa dapat menanamkan sikap toleransi dan melaksanakan ibadah dengan baik sebagai bentuk dari implementasi nilai-nilai pancasila sila pertama. Kata Kunci: pancasila, implementasi, sila pertama, mahasiswa   ABSTRACT Pancasila is the foundation in various implementations of social life and education for citizens. The first principle of Pancasila, namely ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ is one of the keys in building religious belief and tolerance of citizens because without religious belief and tolerance a nation will be divided through threats from within its own country. Universitas Sebelas Maret or often called UNS is one of the largest public universities in Surakarta, Central Java. In the era of the Covid-19 pandemic, UNS implemented an online learning system where there were advantages and disadvantages. This research was conducted to determine the implementation of the first Pancasila values ​​by students in the implementation of online learning at UNS. To meet the research needs, data was collected by distributing questionnaires to related research subjects. From the results obtained, students can instill an attitude of tolerance and carry out worship properly as a form of implementing the values ​​of the first precepts of Pancasila. Keywords: Pancasila, implementation, the first principle, student

Penelitian ini bertujuan untuk menegaskan relevannya peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam menginternalisasikan nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Analisis data meliputi reduksi data, display data, verifikasi serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh, yaitu: 1) sebagai Pendidikan Karakter, Pendidikan Kewarganegaraan sangat berkompeten dalam menginternalisasikan nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik, karena struktur keilmuannya serta posisinya dalam kurikulum nasional Indonesia sangat mendukung, 2) sebagai Pendidikan Keadilan, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tujuan dalam membentuk individu yang memiliki semangat keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai moralitas untuk menjauhi perilaku koruptif, serta berpartisipasi dalam membantu negara untuk mewujudkan keadilan sosial, 3) tujuan Pendidikan Kewarganegaraan dalam menginternalisasikan nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik, tentu akan lebih efektif dan menyenangkan apabila menggunakan pendekatan pembelajaran kontekstual, yang berfokus pada analisis kasus korupsi, sehingga peserta didik mampu mengetahui dan merefleksikan bahayanya praktik korupsi bagi keberlangsungan hidup bangsa Indonesia.

Sejarah konstitusional Republik Indonesia dimaksudkan sebagai bagiandari deskripsi ilmu hukum, kita akan dengan mudah mendapatkan kejelasan ketikakita pertama mempelajari sejarah negara, sehingga mempelajari sejarahketatanegaraannya adalah mutlak perlu agar tidak terjadi dinamika atau salahpaham.Melalui pendekatan historis, Sehingga kita tahu berbagai peristiwa dariwaktu ke waktu di tanah air kita Republik Indonesia. Penelitian Deskriptif. jenispenelitian ini bertujuan menggambarkan mengenai klasifikasi suatu fenomenasosial, atau menjadi acuan pemecah suatu permasalahan dengan menjelaskankeadaan penelitian Dengan pendekatan sejarah diharapkan mendapat bahan –bahan yang cukup tentang pancasila sebagai modal pokok yang akandikembangkan lebih lanjut dalamhidup bangsa pandangan hidup juga sebagaidasar negara filsafat. Pancasila adalah rumusan dan pedoman bagi kehidupanberbangsa dan bernegara bagi seluruh penduduk Republik Indonesia, denganmempertimbangkan sejarah dan mengkaji ulang akan dapat disimpulan bahwapancasila merupakan dasar negara atau sering disebut juga dasar falsafahdemikian pancasila digunakan untuk mengatur seluruh administrasi negara yangsudah tercantum atau terdapat didalam sila – sila pancasila, dari sila kesatu sampaikelima tercantum nilai – nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan,Keadilan.Kata Kunci : Sejarah Ketatanegaraan, Dasar Negara.