Publication Search

Berdasarkan pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah Daerah memiliki  tanggung jawab untuk memenuhi hak atas layanan kesehatan warganya sehingga warganegara berhak mendapatkan layanan kesehatan. Dengan demikian Pemerintah Kota Semarang mengesahkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahu 2017 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan. Fakir Miskin an anak terlantar di pelihara oleh negara, hal itu tertuang pada pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Melalui program UHC, Pemerintah Kota Semarang memberikan pelayanan kesehatan pada warganya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan jaminan kesehatan terutama bagi warga miskin dan tidak mampu demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tipe penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan. Penelitian yuridis-normatif sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena dalam penelitian ini penulis berusaha menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada atau fakta yang ada dan mendeskripsikan sebuah masalah yang terdapat pada pelaksanaan Peraturan Walikota Semarang No 43 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan. Dengan adanya PBI maupun UHC hal itu telah membantu masyarakat dari segi biaya, namun perlu ditambahkan bahwa Perwal Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2017 tersebut belum mengatur lebih rinci mengenai untuk rawat jalan sehingga masih menimbulkan beban biaya yang dirasakan oleh masyarakat. Dan juga pemerintah masih perlu melakukan sosialisasi mengenai program UHC, terbukti di tahun ke-3 (tiga) program tersebut berjalan masih ada masyarakat yang belum mengetahui program tersebut. Sayang rasanya bilamana program tersebut manfaatnya belum bisa dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Kata kunci: Implementasi, Jaminan Kesehatan, Warga Miskin  

Latar Belakang : Kader kesehatan adalah seseorang yang dekat dengan masyarakat dan mebantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kelurahan Jetis terdapat 75% kader adalah rumah tangga yang memiliki pekerjaa tidak tetap, sedangkan sebagai petugas kader kesehatan tidak mendapatkan upah dan hanya diberikan reward untuk periksa kesehatan gratis ke puskesmas sehingga kondisi ini memprihatinkan bagi kesejahteraan kader. Kader kesehatan kelurahan Jetis selama ini hanya membantu mengelola jajanan tradisional dan tidak menjadi penjual jajanan tersebut, tetapi ada kader yang sudah memiliki usaha sendiri tetapi belum memanfaatkan internet atau online. Tujuan : melakukan pembinanaan kader dalam peningkatan pengetahuan dan ketrampilan kader dalam bidang kesehatan pelayanan sederhana perlunya melakukann pembinanaan dalam bidang perekonomian sebagai upaya membantu berdirinya usaha yang dikelola oleh kader bersama-sama secara mandiri. Metode : Pelaksanaan kegiatan meliputi 4 tahap yaitu (1). Pelatihan kader dalam bidang perkenomian, (2). Melatih kader dalam menggunakan aplikasi dalam pemasaran online bisnis, (3). Memberikan tantangan untuk kader dalam pembuatan jajanan sehat yang dapat dikembangkan sehingga meningkatkan pendapatan, (4). Memotivasi dan melakukan pendampingan untuk meningkatkan pendapatan melalui usaha mereka sendiri. Hasil : 55% kader kesehatan dapat menggunakan aplikasi yang dapat membantu mengelola data posyandu tetapi dapat dijadikan tempat untuk memasarkan dari usaha mandiri kader sehingga dapat meningkatkan perekonomian kader. Kesimpulan : Kegiatan PPDM dengan 4 (empat) tahap dalam meningkatkan Kesejahteraan kader kesehatan Kelurahan Jetis dapat ditingkatkan melalui usaha mandiri dengan strategi marketing yang baik yaitu melalui internet atau online.Kata Kunci : Kader Kesehatan, reward, ekonomi, aplikasi, online.