Publication Search

Kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan jumlah SMK dengan target rasio SMA dan SMK sebesar 70:30 membawa implikasi pada peningkatan kebutuhan guru produktif SMK. Kebutuhan guru perlu dipenuhi secara efektif dan efisien. Keunikan sistem sentralisasi pendidikan dengan pengelolaan yang terpusat dapat dijadikan referensi dalam membentuk skema pemenuhan kebutuhan guru produktif SMK. Tujuan penelitian ini untuk menggali dan mendeskripsikan skema pemenuhan guru produktif SMK di era sentralisasi pendidikan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif tipe studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga skema pemenuhan guru produktif SMK di era sentralisasi, antara lain melalui: (1) Program D III Guru Kejuruan; (2) Program Tunjangan Ikatan Dinas (TID); (3) Program Seleksi CPNS

Smart City bukan hanya tren untuk kota-kota besar, tetapi kebutuhan akan layanan publik yang cepat, murah, aman, dan dapat dipercaya. Tujuannya adalah untuk menganalisis pemerintahan pintar berbasis teknologi informasi sebagai implikasi dari smart city Kota Surakarta. Penelitian ini menggambarkan  bagaimana pemerintah daerah dapat mengimplementasikan empat komponen dalam smart city yaitu: (1) government of a smart city, (2) smart decision-making, (3) smart administration and (4) smart urban collaboration. Hasil penelitian menunjukkan: (1) pemerintah daerah telah menyediakan instrumen untuk keberhasilan infrastruktur kota pintar, sumber daya manusia, dan peraturan, tetapi dalam hal sumber daya manusia dan fasilitas infrastruktur belum optimal seperti yang diharapkan; (2) Respons publik terhadap pemerintahan cerdas tidak optimal, tetapi kelas menengah memiliki kemampuan untuk menggunakan dan berpartisipasi dalam pemerintahan cerdas; (3) Ada 16 Perangkat Daerah yang telah menyediakan layanan publik berbasis TI dengan berbagai bentuk layanan; (4) Permintaan akan layanan berbasis TI telah meningkat tajam dari sebelumnya sebagaimana dibuktikan oleh nilai SKM yang cukup baik dan (5) mayoritas aksesibilitas publik ke layanan publik rendah karena kerentanan ekonomi, sosial, usia dan keterjangkauan harga.