Publication Search

The need for education regarding the types of contraceptives will have an impact on increasing knowledge and choice of contraceptives in women. At the same time, adjustments to technological developments also need to be made, so the team designed a mobile web-based of Sistem Informasi Kontrasepsi Rasional (SIKONTRAS) which is intended for the wider community in ease of obtaining information related to contraceptives. This socialization activity resulted in two things, namely an increase in knowledge related to contraception and an increase in skills in using the SIKONTRAS Application resulting from the questionnaire at the point "The application is easy to use", out of 21 participants, 18 participants chose "strongly agree", so it can be said that the application is easy to use. use

The purpose of this study: 1). To determine and explain the influence of financial knowledge on family financial management behavior, 2). To determine and explain the influence of financial attitudes on family financial management behavior, 3). To determine and explain the influence of financial knowledge and financial attitudes on family financial management behavior. The population in this study were residents of Kaligangsa Kulon Village, Brebes District, Brebes Regency who were 17 years old and over and totaled 5879 people. The study was conducted based on probability sampling techniques, simple random sampling. The results of the study can be concluded that: 1). Financial knowledge does not affect family financial management behavior, 2). Financial attitudes have a positive and significant effect on family financial management behavior, 3). Financial knowledge and financial attitudes have a positive and significant effect on family financial management behavior.

Hipertensi memerlukan manajemen yang baik untuk mencegah komplikasi serius seperti serangan jantung, stroke, dan masalah kesehatan lainnya. Manajemen ini tidak hanya mencakup pengelolaan medis secara langsung oleh individu yang mengidap hipertensi  tetapi juga melibatkan peran keluarga sebagai sistem pendukung yang kritis. Tujuan kegiatan ini yaitu meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap pencegahan dan pengelolaan individu yang mengalami Hipertensi. Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada mayarakat yaitu pemeriksaan tekanan darah dan memberikan penyuluhan kesehatan. Hasil kegiatan ini ditemukan beberapa warga masyarakat yang mengalami Hipertensi. Pengetahuan masyarakat mengalami peningkatan setelah diberikan penyuluhan kesehatan. Manajemen hipertensi meliputi beberapa hal yang saling berkaitan, terutama pencegahan dan merapkan pola hidup sehat di masyarakat. Edukasi kepada masyarakat sebaiknya dilakukan secara terus menerus dilakukan oleh petugas kesehatan.

The public perspective of chemistry, considered to be something that has always been associated with B3 or Toxic and Dangerous Substances, in fact this is not entirely true. Instead, our lives are surrounded by various kinds of chemicals. Both the molecules of the elements and the compounds, their existence is very close to ourselves. Inappropriate knowledge and attitudes toward the term chemicals are found in our society. But chemicals are not something that must be avoided, but used with careful rules. In reality, chemicals are very helpful in the various activities of life. Based on this, there should be an education such as socialization to people that chemicals are not always dangerous substances. The data was collected with qualitative techniques, through unstructured interviews related to the understanding of chemicals in the family sphere with some basic questions related to household chemicals as well as socialization activities concerning chemical substances in households to people of RT 05 RW 02 Cirejag Village, Karawang. The interview was conducted to obtain an explanation about how far they understand about the chemical in the household so that the socialization activities held are expected to help correct misperceptions and improve their understanding related to domestic chemicals.                                                                                                                 

Nominee agreement sebagai salah satu perkembangan hukum kontrak atau perjanjian di luar KUHPerdata merupakan suatu praktik yang sering terjadi Di Indonesia. Mengenai hak milik atas tanah terhadap Warga negara asing tidak diatur lengkap dalam UUPA.Tujuan penelitian: 1. Untuk mengetahui, menganalisis factor-faktor yang menyebabkan terjadinya Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan Pembeli Warga Negara Asing serta 2. Pertimbangan Hukum bagi Hakim dalam memutus suatu perkara pada putusan Nomor489/PK/Pdt/2021 dan 3. Akibat hukum yang ditimbulkan.  Metode penelitian yang digunakan tipe penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian deskriptif analisis, sumber data sekunder dan metode analisis datanya kualitatif. Hasil penelitian sebagai berikut: 1. Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dengan Pembeli Warga Negara Asing yaitu adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. 2. Pertimbangan hukum bagi hakim dalam memutus suatu perkara pada Putusan Nomor 489 PK/Pdt/2021 yaitu menolak permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon NICHOLAS JOHN HYAM dan menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara dan 3. Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu tanggung jawab secara perdata oleh Notaris yakni dengan tanggung gugat berupa ganti rugi yang didasarkan pada suatu hubungan hukum antara Notaris dengan penghadap. Notaris yang membuat perjanjian nominee yang akibatnya akta tersebut batal demi hukum Pasal 1320 KUHperdata, Sanksi terhadap pelanggaran kode etik yaitu dapat berupa: teguran, peringatan, pemecatan sementara, pemecatan dari keanggotaan dan pemberhentian dengan tidak hormat.

There are many benefits to a village having a website that is managed seriously. Lighten the government's workload and make things easier for village communities. This service activity will be carried out in Paddinging Village, which is one of the villages in Sanrobone District, Takalar Regency, South Sulawesi. This consideration regarding location selection is because Paddinging Village does not yet have a village website. On the other hand, Paddinging Village has several natural potentials which can be maximized by disseminating information to people inside and outside the village. Paddinging Village has quite large natural and tourism potential but has not received special attention from the government. The expanse of mountains and rice fields as well as the mist that sometimes covers it, accompanied by cool air are the characteristics of Paddinging Village. Apart from that, Paddinging Village has a pine forest which is very suitable as a camping spot on the weekend. Even the water there comes from springs directly from the mountains, which can be used as a basic ingredient for a mineral drinking water business.

The aim of this research is to overcome the boredom of residents in the Class 1 Detention Center in Surabaya. This research analyzes group counseling that uses art therapy. This research was conducted at the Class 1 Detention Center in Surabaya and used descriptive qualitative research methods. Observations and interviews were used to obtain research data using data analysis techniques, namely descriptive comparative. The subjects in this research were residents of the Surabaya Class 1 Detention Center. The research results showed that group counseling with art therapy was effective in overcoming the boredom of Class 1 Detention Center residents in Surabaya. This service is carried out in four stages, namely initiation, transition, activity and termination. The effectiveness of the service is demonstrated by the enthusiasm of the inmates in participating in the service and making the best use of art in art therapy.  

Pendampingan  dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM)  di Gereja Kristen Jawa (GKJ) Kramas, Tembalang Kota Semarang sebagai upaya mewujudkan lanjut usia (Lansia) sehat, aktif dan mandiri.  Warga  lansia di gereja tersebut (2023) sebanyak 32,6% dari  110 warga,   sebagian besar  adalah perempuan  dan  aktif kegiatan rumah tangga,  sosial  dan usaha ekonomi mikro.   Pendampingan  dilaksanakan dengan fasilitasi menyusun Rencana Aksi Sekolah Adiyuswo GKJ Kramas, dengan pemberdayaan dan mengintegrasikan  tujuh kegiatan ke dalam Sekolah Adiyuswa yaitu : (1) Pemeriksaan Kesehatan; (2)  Kegiatan  Sosial/Keagamaan;  (3) Seni Budaya;  (4) Produktif secara ekonomi (untuk persembahan); (5) Jaminan  Sosial (tergabung dalam BPJS, bantuan bagi lansia  sakit dan santunan kematian)  (6) Pemberdayaan Keluarga  pra-lansia dan  keluarga yang memiliki lansia agar paham tentang kesehatan dan aktivitas)  (7)  Jejaring Kerjasama ( Posyandu dan Puskesmas Tembalang.   Kegiatan pendampingan dilaksanakan   pemberdayaan kader dari warga  gereja (doketr dan paramedic serta warga setempat), kelengkapan  data terpadu  lansia, penguatan kelembagaan  sekolah adiyuswo, peningkatan kapasitas kader, dan  promosi sehat, aktif dan  perilaku hidup bersih dan sehat, cek kesehatan  rutin  bersama kegiatan  bergereja dan  akses ke  Puskesmas.  Hasil pendampingan   dilakukan monitoring dan  evaluasi berdasarkan Rencana Aksi  Sekolah Adiyuswo GKJ Kramas menunjukkan perkembangan yang  baik  dan kegiatan sosial ekonomi  mendapatkan apresiasi dari  gereja dan masyarakat sekitar gereja.

Tujuan  Artikel ini  untuk   menumbuhkan sikap nasionalisme warga negara khususnya generasi  muda sebagai upaya berperan serta dalam Pembangunan watak  bangsa yang bermartabat. Semangat nasionalisme pada generasi muda di era modern ini tak dapat dipungkiri sedikit demi sedikit mulai terkikis.. Globalisasi yang menganut pada nilai kebebasan dan keterbukaan, membuat banyak anak muda yang suka betindak sesuka hati,dan bersifat apati., Salah satu contoh  tindakan menyimpang,  seperti adanya geng motor  dengan tindak kekerasan yang jelas mengganggu ketentraman lingkungan masyarakat. Di sisi lain, bangsa kita membutuhkan generasi muda yang kuat,tangguh  dan bermartabat sebagai generasi penerus  kelangsungan negara. Persoalan ini perlu disikapi dan  dicari solusi yang tepat. Salah satu solusi dan segera harus dilakukan adalah menanamkan kembali nilai-nilai nasionalisme dan patriotism. Hal ini dapat dimulai dengan tidak mengajarkan hal-hal yang menyimpang terhadap nilai-nilai Pancasila, menanamkan rasa cinta tanah air sejak dini, menggunakan dan mencintai produk dalam negeri dan  memperkenalkan berbagai keragaman budaya Indonesia.

Commercial activities contribute to increasing sales of agricultural products. One of the agricultural products is Tanaman Obat Keluarga (TOGa). TOGa plants are an additional source of income. However, the difficulty of selling is that often the price is not as good as the market. Through assistance in the use of social media and digital financial records, it is expected to contribute to increasing the income of residents of Purwoseco Hamlet and Karangrejo Hamlet. The results of service activities show that > 50% of residents experience an increase in understanding and knowledge of the knowledge provided. The satisfaction level of service participants showed an average score of 65%, which is very good. This shows that the service participants are satisfied with the course of service activities.

Kewarganegaraan sendiri bertujuan untuk mengajarkan warga negara meliputi hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam masyarakat, nilai - nilai kemanusiaan, dan pilar – pilar kebangsaan. Penelitian ini bertujuan untuk membentuk sikap kritis, partisipatif, dan etnis dalam berperilaku sebagai warga negara. Metode penelitian studi literatur secara kualitatif yang diperoleh melalui literasi berbagai buku, artikel, dan jurnal yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Hasil penelitian ini menunjukkan peran mahasiswa terhadap peningkatan kesadaran kewarganegaraan dalam mengatasi acaman – ancaman dari luar yang memungkinkan pudarnya jiwa kewarganegaraan hingga mengawal untuk terwujudnya mahasiswa yang memiliki pendirian dan jiwa nasionalisme yang tinggi, taat, berpikir kritis, dan bertanggung jawab pada aturan yang berlaku.   Kata Kunci : Pendidikan Kewarganegaraan, Nilai – nilai kewarganegaraan, Nasionalime

Pemilihan Umum merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Pemerintah negara yang dibentuk melalui Pemilihan Umum itu adalah yang berasal dari rakyat, dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat dan diabdikan untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintahan yang berkedaulatann rakyat adalah menempatkan rakyat sebagai orang yang menentukan siapa yang akan diberikan mandat memegang pemerintahan, untuk diberi mandat sebagai pemimpin negarawan. Namun kenyataan dimasyarakat banyak juga yang tidak memahami arti pentingnya pemilihan umum dan mencari pemimpin negarawan dalam setiap kali pesta demokrasi diadakan. Penyuluhan hukum tentang pemilu ini dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran pentingnya partisisipasi dalam pemilu dalam upaya memcari pemimpin negarawan. Penyuluhan hukum ini dilkaksanakan di desa Girirejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten magelang. Hasil penyuluhan telah membangkitkan semangat masyarakat desa Girirejo, hal ini dibuktikan terjadinya dialog antara warga dengan penyuluh tentang berbagai problema dalam pemilihan umum dari masalah money politik, pelanggaran hukum pemilu sampai bagaimana memahami ciri-ciri pemmpin yang negarawan dan bagaimana seharusnya kita sebagai warga negara harus bersikap.

Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi Indonesia. Proses perumusan Pancasila melibatkan berbagai perdebatan, dan akhirnya, Pancasila diadopsi sebagai dasar negara. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki kewajiban untuk menghormati kontribusi besar para pahlawan yang telah membentuk falsafah ini, yang berperan dalam menyatukan Indonesia yang beragam dengan berbagai suku, agama, ras, dan adat istiadat. Pancasila terbukti memiliki kebenaran sehingga mampu mempersatukan masyarakat bangsa indonesia (Sari & Najicha, 2022). Maka dari itu, Pancasila seharusnya dianggap sebagai panduan dan falsafah hidup bagi masyarakat Indonesia. Di tengah era globalisasi ini, sebaiknya masyarakat Indonesia mengadopsi Pancasila sebagai "cara hidup" atau pandangan hidup mereka, karena Pancasila memiliki kemampuan untuk berintegrasi dengan nilai-nilai yang terdapat dalam era globalisasi saat ini (Pratama & Najicha, 2022). Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, dan ini memberikan tantangan dalam penyelenggaraan negara. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga telah memengaruhi peradaban global. Setiap perkembangan ini membawa dampak positif dan negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah degradasi moral di kalangan bangsa Indonesia, yang sebagian disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu pengaruh negatif yang sangat mencolok adalah penyebaran berita palsu (hoax). Kata kunci: Hoax, Pancasila.

Indonesia continues to move forward in responding to the demands of the times, especially in terms of administrative modernization. One important step in this effort is updating and integrating population data with the national taxation system. In this context, Tanjung Seneng Subdistrict, Bandar Lampung, started an important initiative aimed at assisting residents in the RT/RW environment. 06/00 in the process of modernizing their Population Identification Number (NIK) into a Taxpayer Identification Number (NPWP). Modernizing NIK to NPWP is not just an administrative step, but an effort to increase tax awareness, administrative efficiency, and community involvement in national development. By involving the local community, it is hoped that this socialization will not only be a process but also an opportunity to empower residents to understand their role in economic development and shared prosperity. Several problems that arise, namely: The level of public understanding regarding NIK modernization, Citizens’ understanding regarding NPWP and its relationship to NIK, and The impact of NIK modernization on administrative processes. By providing socialization on the modernization of NIK into NPWP for RT/RW residents: 06/00 residents will not need to carry NPWP cards and will only need to bring KTPs, making tax administration easier by using a single identity, increasing efficiency and effectiveness.

Land ownership rights are one of the fundamental human rights. However, land ownership rights for Indonesian citizens who marry foreigners are specifically regulated in Indonesian laws and regulations. These provisions aim to maintain state sovereignty and prevent land control by foreign parties. Based on Indonesian laws and regulations, Indonesian citizens who marry foreigners can only have rights to certain land, namely use rights, rental rights for buildings, ownership rights to apartment units, and ownership rights to residential or residential houses. Ownership rights to land can only be owned by Indonesian citizens. This research aims to examine the regulation of land ownership rights for Indonesian citizens who marry foreigners in Indonesian legislation. The law regarding mixed marriages is regulated in Article 57 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. In essence, mixed marriages allow Indonesian citizens to choose the citizenship they will follow, whether the citizenship of the husband or wife, in line with the provisions of Article 26 of Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship of the Republic of Indonesia. Indonesian citizens who undergo mixed marriages have the possibility to create a marriage agreement that allows the separation of property between spouses during the marriage period, while maintaining their citizenship status..    

The purpose of this study was to determine the role of the Kelurahan Community Empowerment Agency in coordinating development planning, the role of the Kelurahan Community Empowerment Agency in coordinating the planning of community institutions, and the role of the Kelurahan Community Empowerment Agency in planning development activities in a participatory manner in Santi Village, Bima City. This type of research is descriptive qualitative. Data collection techniques are interviews, observation, and documentation. Informants included the village head, village staff, LPM administrators, PKK administrators, Youth Organization administrators, Rukun Warga administrators, Rukun Tetangga, and residents who made arrangements in Santi Village. Determination of informants using purposive sampling technique. The analysis technique used is descriptive qualitative analysis, which starts from data reduction, data display, and verification and conclusion making. The research results obtained are: 1) with regard to coordinating development planning as the role of the Village Community Empowerment Institution, the results obtained have played a role and are in accordance with the mandate of Permendagri Number 5 of 2007 concerning Structuring Community Institutions and Government Regulation Number 73 of 2005 concerning Structuring Village Institutions. 2) With regard to coordinating the planning of community institutions as the role of the Kelurahan Community Empowerment Agency, the results obtained are as follows.

In Indonesia, every individual has the right to citizenship status, as regulated in Article 28D Paragraph 4 of the 1945 Constitution which states that "every person has the right to citizenship status." Even though Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship of the Republic of Indonesia in principle does not recognize dual citizenship, several legal experts and activists have proposed that Indonesia provide protection for mixed marriage families by implementing the principle of dual citizenship. This article aims to determine the impact of dual citizenship on Indonesian citizens. The research method used is a qualitative approach with library study data analysis techniques. Conceptually, dual citizenship can be interpreted narrowly and broadly. In a narrow sense, dual citizenship refers to the concept of dual citizenship (dual citizenship/nationality) in the status of a person who has two citizenships from two different countries. In a broad sense, dual citizenship is expanded not only to dual citizenship, but also to more than multiple citizenships (plural/multiple citizenship/nationality). In general, dual citizenship can arise due to the application of the principles of citizenship in terms of reciprocal birth (interplay), between the principles of jus sanguinis and jus soli or the naturalization of a citizen of one country to another country.

Menurut penelitian, budaya dan tradisi Jawa merupakan akulturasi berbagai aspek seperti agama, kepercayaan, situasi sosial, lingkungan, dan geografi, bukan sekadar produk asimilasi atau perubahan tertentu. Tanpa menghilangkan budaya lama, sejumlah variabel bersatu menciptakan budaya dan adat istiadat tertentu. Pulau Jawa masih banyak menjalankan adat istiadat kunonya, seperti Slametan, Ritual Sedekah Bumi, Ruwatan, Grebeg Sura, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian Tradisi Ruwat Bumi di Desa Paningkaban adalah Pendekatan folklore dengan metode deskriptif kualitatif. metode deskriptif kualitatif  Ruwat bumi di desa Paningkaban merupakan syukuran bersama sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa dan wujud menghormati leluhur yang sudah ada. Pada intinya Tradisi ruwat bumi merupakan syukuran sebagai bentuk rasa syukur warga masyarakat Desa Paningkaban, tradisi ruwat bumi dilaksanakan 8 tahun sekali pada bulan sura, tetapi hari dan tanggalnya menyesuaikan dan tidak harus sama seperti tahun-tahun sebelumnya

The Class IIA Women's Correctional Institution (LPP) in Malang City is included in a productive prison which is not only used as a place for fostering prisoners (inmates), but also used as a facility to accommodate the production of quality prisoner products. The WBP participates in productive program activities held by the prison, such as managing the soy sauce industry, handicrafts, convection business, salon business, making ecoprint batik, production of souvenir snacks. All WBPs are involved in these productive activities as a form of effort by the prison in organizing work guidance programs and skills education. The results of the activity show that the production of Malang City Class IIA Women's Prison can be said to be quite good and has selling value. However, it is unfortunate that marketing is done conventionally so that it has not achieved maximum product sales results. Therefore, it is necessary to have an evaluation that can be solved through the service activities carried out. This digital marketing practice activity with website development training can be a solution provided through this service. The activity can run smoothly because all prison officers are enthusiastic and conducive in participating in the training held. The hope of this activity is that they will be able to apply the marketing function optimally so that it can increase sales volume

The objectives of this study are (1) To find out the factors that cause land disputes between residents in Tainsala Village (2) To find out the role of the Tainsala Village government in resolving land disputes between residents in Tainsala Village. The research method uses empirical research, namely data obtained directly from the field. This research uses empirical legal research, using a qualitative approach method, namely an approach based on the type of data and data analysis. The data used includes primary, secondary data, data collected through interviews, and non-participant observation. Also, using qualitative descriptive analysis, where the data is presented by describing the results of research on efforts to resolve land disputes between residents by the village government. The results showed: (1) Factors that cause land disputes between residents in Tainsala Village, due to unclear land ownership status, the influence of customary settlements (belis), the increasing needs of life and the high price of land and conflicts between sellers and buyers of land. (2) The role of the village government in resolving land disputes between residents in Tainsala Village, settlement by mediation, namely the village head as an arbiter in resolving disputes between two parties and settlement in a family manner, namely settlement carried out by peaceful means involving family elements from the parties to the case. The suggestions are: (1) The village government must provide direction to the community to clarify the land certificate. (2) The village government must make a statement letter if the settlement of land disputes is carried out in a family manner.