Publication Search

Krisis lingkungan yang semakin meningkat menuntut pendekatan multidisipliner dalam mencari solusi yang berkelanjutan. Filsafat lingkungan dan etika kehidupan menawarkan perspektif mendalam dalam memahami hubungan manusia dengan alam serta tanggung jawab moral yang menyertainya. Artikel ini mengeksplorasi konsep-konsep utama dalam filsafat lingkungan, seperti ekosentrisme, biosentrisme, dan deep ecology, serta bagaimana prinsip-prinsip etika dapat diterapkan dalam upaya pelestarian lingkungan. Dengan menganalisis berbagai pandangan filosofis, artikel ini menyoroti pentingnya kesadaran etis dalam menghadapi permasalahan lingkungan global. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai bagaimana pemikiran filosofis dapat berkontribusi pada kebijakan dan tindakan nyata dalam menjaga keseimbangan ekosistem.

Artikel ini membahas filsafat eksistensialisme dalam konteks dunia modern, dengan fokus pada tantangan yang dihadapi oleh individu dalam pencarian makna hidup di tengah kemajuan teknologi, perubahan sosial, dan kompleksitas kehidupan kontemporer. Filsafat eksistensialisme, yang berakar pada pemikiran tokoh seperti Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, dan Jean-Paul Sartre, menekankan pentingnya kebebasan, tanggung jawab pribadi, dan pencarian makna yang autentik. Dalam artikel ini, eksistensialisme dianalisis dalam kaitannya dengan dinamika sosial dan budaya modern, serta relevansinya dalam membantu individu mengatasi masalah seperti kecemasan eksistensial, alienasi, dan pencarian identitas dalam masyarakat yang cepat berubah. Diharapkan bahwa pemahaman yang lebih dalam tentang eksistensialisme dapat memberikan wawasan tentang cara-cara individu dapat menemukan makna dalam kehidupan mereka di dunia yang serba cepat dan serba digital.

Pendidikan Kristen memiliki peran yang signifikan dalam membentuk karakter individu berdasarkan nilai-nilai Alkitabiah. Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek intelektual, tetapi juga pada pembentukan moral, spiritual, dan etika yang sesuai dengan prinsip-prinsip Kristen. Artikel ini membahas bagaimana pendidikan Kristen dapat menjadi sarana utama dalam menanamkan nilai-nilai seperti kasih, kejujuran, integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan holistik yang mencakup pengajaran, keteladanan, dan pembiasaan, pendidikan Kristen mampu membentuk individu yang memiliki karakter kuat dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Kajian ini juga menyoroti tantangan serta strategi dalam mengintegrasikan nilai-nilai Alkitabiah dalam sistem pendidikan modern.

Filsafat dan etika bisnis memiliki peran penting dalam mengarahkan korporasi untuk bertindak dengan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari keputusan bisnis yang diambil. Dalam konteks global yang terus berkembang, perusahaan-perusahaan dihadapkan pada tantangan besar untuk tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga untuk memenuhi tanggung jawab sosial mereka. Namun, ketidaksesuaian antara tanggung jawab sosial dan praktik korporasi yang terjadi dalam banyak kasus, mengindikasikan adanya celah dalam pemahaman dan penerapan etika bisnis yang efektif (Carroll, 2020). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji sejauh mana filosofi etika bisnis dapat berperan dalam menyelaraskan tanggung jawab sosial dengan praktik korporasi, serta mengeksplorasi model-model yang dapat diadopsi oleh perusahaan untuk menjembatani ketimpangan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis literatur dan studi kasus sebagai metodologi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori etika bisnis yang lebih aplikatif dalam dunia korporasi, dengan menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai sosial dalam strategi bisnis jangka panjang.

Kepastian hukum dalam pembuatan akta autentik merupakan aspek penting dalam sistem hukum perdata di Indonesia, terutama dalam menjamin perlindungan hukum bagi para pihak. Namun, dalam praktiknya, notaris seringkali dihadapkan pada permasalahan hukum yang berkaitan dengan batas pertanggungjawaban administratif dan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelanggaran notaris dalam pembuatan akta autentik serta implikasi yuridisnya berdasarkan putusan pengadilan. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis bahan hukum sekunder dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran notaris pada dasarnya bersifat administratif, kecuali terdapat unsur kesengajaan atau keterlibatan aktif dalam tindak pidana. Selain itu, terdapat perbedaan penafsiran dalam putusan pengadilan yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menegaskan pentingnya kejelasan batas pertanggungjawaban notaris guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan profesi notaris

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami keabsahan akta yang ditandatangani tidak bersamaan oleh para penghadap dan akibat hukumnya terhadap akta autentik yang dibuat oleh Notaris. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dimana bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori maupun konsep hukum dan pandangan para sarjana hukum. Hasil studi menunjukkan bahwa: (1) Ketika pihak tertentu mendatangi notaris agar dituangkan kehendak mereka dalam sebuah akta dokumen resmi, lalu Notaris menyusun akta berdasarkan permintaan para pihak tersebut maka telah terbentuk sebuah akta yang berlaku sebagai hukum bagi para pihak yang terlibat. (2) Notaris wajib memastikan waktu dalam pembuatan dan penandatanganan akta tersebut dan bertanggung jawab jika di kemudian hari muncul masalah terkait keabsahan akta tersebut yang mana waktu penandatangannya tidak sesuai. (3) Notaris wajib memberikan kepastian waktu kedatangan dan penandatanganan akta yang disebutkan di bagian awal akta untuk membuktikan bahwa para pihak benar-benar hadir dan menandatangani dokumen pada waktu yang telah disebutkan dengan prosedur pembuatan akta berdasarkan UUJN, sehingga kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna. Kelalaian dan kesalahan yang dilakukan oleh Notaris akan mengakibatkan akta terdegradasi menjadi dibawah tangan dan kemudian Notaris tersebut akan dikenai sanksi dan dikenakan tanggung jawab secara perdata di mana pihak yang menderita kerugian dapat menuntut penggantian biaya, kompensasi, dan bunga dari Notaris yang bersangkutan.

Notaris sebagai pejabat umum pemegang kewenangan atributif negara dalam pembuatan akta otentik menghadapi kerentanan hukum serius akibat penggunaan dokumen palsu oleh penghadap beriktikad buruk. Asas kepercayaan (vertrouwen) menempatkan notaris pada posisi paradoks: wajib melayani masyarakat, namun berisiko dikriminalisasi atas kejahatan pihak yang dilayaninya. Penelitian ini mengkaji tiga permasalahan: pengaturan hukum tanggung jawab notaris atas akta berbasis dokumen palsu, ketidakmemadaian regulasi dalam melindungi notaris, serta model perlindungan hukum ideal bagi notaris menghadapi pemalsuan dokumen penghadap. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, berbasis data sekunder yang dianalisis melalui content analysis dan divalidasi melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, UUJN dan KUHPerdata membatasi tanggung jawab notaris pada kebenaran formal dan prosedural pembuatan akta, sedangkan kebenaran materiil dokumen merupakan tanggung jawab mutlak penghadap. Kedua, regulasi berlaku belum memadai karena UUJN tidak memuat klausul good faith immunity, mekanisme shifting of liability belum diatur secara rigid, kewenangan Majelis Kehormatan Notaris terbatas pada fungsi administratif tanpa daya ikat terhadap proses penyidikan, serta ketiadaan sistem verifikasi identitas digital terintegrasi. Ketiga, model perlindungan ideal adalah model tiga lapis: lapis preventif melalui verifikasi identitas digital real-time terintegrasi dengan Dukcapil dan BPN; lapis normatif melalui amandemen UUJN yang memuat klausul imunitas iktikad baik dan pengalihan tanggung jawab material kepada penghadap manipulatif; serta lapis represif melalui penetapan izin MKN sebagai syarat mutlak penetapan tersangka dan jaminan rehabilitasi bagi notaris yang dikriminalisasi secara tidak sah.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk membekali siswa SMK Negeri 11 Semarang dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja di Jepang. Kegiatan dilaksanakan melalui metode penyuluhan dan workshop yang melibatkan 50 siswa kelas XII jurusan Teknik Grafika, Animasi, dan Pengembangan Game. Materi mencakup tiga pilar utama: kemampuan bahasa Jepang (minimal N5/JLPT), sikap kerja (disiplin, tanggung jawab, sopan santun, dan pantang menyerah), serta keterampilan teknis (hard skill, soft skill, dan survival skill). Tiga jalur ke Jepang diperkenalkan yaitu magang teknis (Ginou Jisshuu), Specified Skilled Worker (SSW), dan sekolah sambil bekerja (Ryuugakusei). Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman dan motivasi siswa untuk mengejar peluang karier di Jepang. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kualitas dan daya saing lulusan SMK di pasar kerja internasional.

The use of firearms by the Indonesian National Police (Polri) to incapacitate criminals constitutes an exercise of state authority in maintaining public security and order. However, their use often raises legal concerns regarding the limits of police authority, the protection of human rights, and the legal accountability of officers. This study aims to analyze the position of Polri in the use of firearms and to examine the forms of legal responsibility arising from the abuse of such authority.This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were analyzed qualitatively. The study focuses on relevant regulations, including Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, regulations governing the use of force in police actions, and human rights principles in law enforcement. The findings show that the authority to use firearms is an attributive power granted by law to support Polri’s functions of protection, public service, and law enforcement. Firearms may only be used in specific situations as a measure of last resort (ultimum remedium), while adhering to the principles of legality, necessity, proportionality, and accountability. Responsibility for misuse may involve administrative, criminal, and civil liability. Strengthening oversight, improving professionalism, and refining regulations are essential to balance effective law enforcement with human rights protection.

This study examines teachers’ strategies in instilling citizenship values among students to develop democratic character and social responsibility. The background of this study is rooted in the increasing need to strengthen students’ civic awareness and character in the face of rapid social and technological changes. The objective of this research is to identify and analyze effective strategies used by teachers in integrating citizenship values into the learning process. This study employs a library research method by analyzing various relevant academic sources, including journals, books, and scholarly articles related to citizenship education and character development. The findings indicate that effective strategies include student-centered learning approaches, the integration of character education into civic education, the use of inquiry-based learning methods, and the utilization of technology to enhance student engagement. Additionally, extracurricular activities and a democratic classroom environment play a significant role in reinforcing students’ understanding and application of citizenship values. These strategies contribute to the development of students’ critical thinking, participation skills, and social awareness. The implications of this study suggest that teachers need to continuously innovate and adapt their teaching strategies to meet the evolving needs of students and societal demands. Furthermore, educational institutions should provide adequate support and resources to optimize the implementation of citizenship education in fostering responsible and democratic citizens.

This study aims to analyze the process of internalizing legal values in the formation of a culture of law-abidingness by emphasizing the perspective of civic responsibility and the Islamic Sociological Jurisprudence Theory approach. The main problem studied is how legal values are not only understood normatively, but also internalized in the individual and collective consciousness of society, thus giving rise to sustainable law-abiding behavior. The research method used is a normative juridical approach with strengthening conceptual and sociological analysis of legal dynamics in society. The results show that the internalization of legal values is a multidimensional process involving cognitive, affective, and spiritual aspects, which are influenced by education, the social environment, role models, and the consistency of law enforcement. In the context of civic responsibility, a culture of law-abidingness is not only formal compliance with regulations, but also reflects moral awareness and active participation of citizens in maintaining social order. Meanwhile, Islamic Sociological Jurisprudence Theory offers an integrative paradigm that combines the normative dimensions of sharia with social reality, through a comparative approach of schools of thought, maqāṣid al-syarī‘ah, and an orientation toward the welfare of the people. This research emphasizes that the formation of an effective culture of law-abidingness requires a holistic and contextual approach, in which law is understood as a living and adaptive social instrument. Thus, the internalization of legal values based on civic responsibility and an Islamic sociological jurisprudence approach can encourage the realization of substantive justice, high legal awareness, and a civilized and sustainable social order.    

Kenakalan remaja merupakan fenomena sosial yang semakin kompleks dan menjadi tantangan serius dalam kehidupan masyarakat, khususnya di lingkungan panti sosial pelayanan anak. Berbagai bentuk kenakalan remaja seperti pelanggaran tata tertib, pergaulan bebas, penyalahgunaan media digital, hingga tindakan yang berpotensi melanggar hukum menunjukkan pentingnya pembinaan karakter dan kesadaran hukum sejak dini. Kurangnya pemahaman tentang norma hukum, lemahnya kontrol diri, serta pengaruh lingkungan sosial menjadi faktor yang mendorong terjadinya perilaku menyimpang pada remaja. Kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang di Panti Sosial Pelayanan Anak Tawangmangu, Karanganyar bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum, membangun karakter positif, serta memberikan pemahaman kepada remaja mengenai konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan. Metode yang digunakan berupa pendekatan edukatif dan partisipatif melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, dan simulasi kasus sederhana yang dekat dengan kehidupan remaja. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum mampu meningkatkan pemahaman remaja terhadap norma hukum dan sosial, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perilaku disiplin dan tanggung jawab, serta mendorong terbentuknya sikap preventif terhadap tindakan kenakalan. Dengan demikian, penyuluhan hukum menjadi salah satu strategi efektif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan remaja melalui pembinaan kesadaran hukum dan penguatan karakter sejak usia dini.

This study aims to analyze the implementation of legal responsibility by goat farmers in managing waste from Etawa goat farming based on a circular economy model at Nusantara Farm, Sidoarjo. The study employs both normative juridical and empirical juridical approaches, with data collection techniques including literature review, interviews, and field observations.The results indicate that waste management is carried out through direct utilization, such as using livestock manure as organic fertilizer, selling waste, and distributing it to the surrounding community. These practices demonstrate that waste is not disposed of carelessly but rather reused, thereby creating economic and functional value.From a legal perspective, this condition reflects the fulfillment of the farmers' responsibilities in accordance with applicable laws and regulations, particularly in efforts to prevent environmental pollution. Furthermore, these waste management practices partially embody the principles of the circular economy, especially in terms of reuse.However, the current waste management practices remain conventional and are not yet optimally integrated. Therefore, there is a need to develop a waste management model based on an integrated closed-loop system to enhance the economic value of waste while ensuring more effective environmental sustainability.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana membawa perubahan penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya pada mekanisme pembuktian dan kewenangan penyidikan. Perubahan tersebut juga berdampak terhadap profesi yang berkaitan erat dengan dokumen hukum, termasuk notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 terhadap tanggung jawab pidana notaris dalam pembuatan akta otentik. Permasalahan yang dikaji meliputi bagaimana KUHAP Baru memengaruhi kedudukan notaris dalam proses pidana serta bagaimana pertanggungjawaban pidana notaris diterapkan terhadap akta otentik yang bermasalah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum dan penalaran sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tidak membentuk delik baru bagi notaris, melainkan memperluas instrumen acara pidana melalui pengakuan informasi elektronik, dokumen elektronik, perluasan definisi saksi, dan mekanisme penyitaan modern. Akibatnya, notaris berpotensi lebih sering terlibat dalam proses penyidikan dan pembuktian pidana. Namun demikian, tanggung jawab pidana notaris tetap didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana dan kesalahan pribadi, bukan semata-mata karena akta otentik yang dibuat menjadi sengketa. Penelitian ini menawarkan model pengaturan yang seimbang antara akuntabilitas pidana, kepastian hukum, kerahasiaan jabatan, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kenotariatan.

This study analyzes the regulatory gaps in digital forensics regarding the handling of natural resource crimes and the state’s constitutional responsibilities following the enactment of Law No. 1 of 2024. Modern natural resource crimes, such as illegal logging and illegal mining, have evolved to leverage digital technology, leaving complex electronic traces in the form of GPS data and digital documents. However, Indonesia still faces procedural gaps in the Criminal Procedure Code (KUHAP), unclear technical standards (SNI 27037:2014 is voluntary in nature), and conflicts between the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE) and sectoral NRE laws. This normative legal study employs legislative, conceptual, and case-based approaches. The research findings indicate that the absence of digital forensic authentication standards has fatal implications, as evidenced by the Sidoarjo District Court Decision No. 488/Pid.B/2024/PN Sda, which rejected electronic evidence. This situation constitutes state negligence (staatsverzuim) that violates Article 1(3) and Article 33(3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The study recommends the development of standard digital forensic procedures, the acceleration of ISO/IEC 17025 laboratory accreditation, and the harmonization of sectoral regulations

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan suatu program pendidikan yang bertujuan untuk mengajarkan prinsip-prinsip pragmatis dan prosedural yang berusaha untuk mengembangkan sifat kemanusiaan, budaya, serta memberikan kekuatan kepada individu, hususnya siswa, agar mereka dapat menjadi warga negara yang baik sesuai dengan tuntutan yang diakui secara moral dan konstitusional oleh  negara. Pada pembelajaran kewarganegaraan ada tiga yang menjadi dasar dalam pembelajaran yang salah satunya adalah mengembangkan kecerdasan warga negara, membina tanggung jawab warga negara, serta mendorong partisipasi warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Permasalahan Prioritas yang dihadapi adalah di SD Negeri 095207 Sorba Tonduhan, yaitu keterbatasan pembelajaran berbasisi proyek, tidak tersedianya fasilitas pendukung seperti computer yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Kompetensi Guru dalam Pengelolaan Pembelajaran kurang Kreatif: Kompetensi pedagogik guru dalam merancang pembelajaran yang interaktif dan berbasis konteks lokal masih terbatas. Penggunaan metode pembelajaran tradisional cenderung mendominasi, sehingga kurang menarik bagi siswa. Solusi yang diberikan adalah berupa pembelajaran proyek penerapan model pembelajaran berbasis proyek, Dimana pembelajaran berbasis proyek melibatkan antara guru dengan siswa. Guru berperan aktif dalam memotivasi siswa dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Guru mempunyai masukan dan kreativitas yang besar serta dapat meningkatkan motivasi belajar untuk membantu siswa mencapai hasil belajar yang baik, (Magdalena et al., 2024). Menurut (Norhikmah et al., 2022), Model pembelajaran berbasis proyek menuntut siswa untuk membuat proyek yang berkaitan dengan mata pelajaran terkait. Proyek pada pembelajaran ini dibangun berdasar ide-ide para siswa yang berasal dari keresahan permasalahan riil, sehingga peserta didik terjun secara langsung dalam memecahkan masalah.

This research aims to analyze the legal protection of workers' rights during Termination of Employment (PHK) due to company bankruptcy, as well as assessing the conformity between applicable legal provisions and practice in the field. The method used is normative legal research with a statutory and factual approach. The research examines various legal regulations related to employment and bankruptcy, as well as the implementation of these regulations in resolving employment disputes. The research results show that the regulation of layoffs according to Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation emphasizes that layoffs are the termination of the employment relationship due to certain things which result in the end of the rights and obligations between workers and employers which is a last resort. In practice, however, workers often experience difficulties in obtaining their normative rights, especially when companies face financial instability or insolvency. Then the responsibilities that can be carried out by companies to realize fair legal protection for workers are divided into 2 (two) efforts, namely preventive and repressive. Preventive efforts include compliance with labor regulations and transparent communication, while repressive efforts are carried out through dispute settlement and fulfillment of workers’ compensation rights. This research confirms the existence of a gap between legal norms and practice in the field. Therefore, it is necessary to increase legal awareness and strengthen regulatory enforcement to ensure the fulfillment of the rights of workers affected by layoffs.

This study aims to analyze the role of teachers in instilling the character of responsibility in students through Civic Education (PKn) learning in Madrasah Ibtidaiyah. The research employed a qualitative approach with a library research method by reviewing various relevant sources such as academic journals, books, and articles. The results indicate that Civic Education plays a strategic role in shaping students’ responsibility character, which is reflected in behaviors such as completing tasks, fulfilling obligations, and actively participating in learning activities. The teacher's role is a key factor in this process, functioning as a role model, facilitator, and guide. In addition, learning strategies such as habituation, contextual approaches, group work, and active learning methods are proven to be effective in fostering responsibility values. However, several challenges were identified, including time constraints, low student awareness, and external environmental influences. Therefore, continuous efforts from teachers, schools, and parents are necessary to create a supportive environment for optimal character development.

The purpose of this study was to determine the direct influence of work motivation on work ethic and ethical responsibility, the influence of ethical responsibility on work ethic, and the indirect influence of work motivation on work ethic through ethical responsibility as an intervening variable on employees at the Human Resources Development Agency of Jambi Province. The method used was quantitative research. The results of the study showed that work motivation towards work ethic had a significance value of 0.000 (P <0.05), work motivation towards ethical responsibility had a significance value of 0.000 (P <0.05), and ethical responsibility towards work ethic had a significance value of 0.000 (P <0.05). Furthermore, the indirect effect of work motivation on work ethic through the ethics of responsibility has a significance value of 0.000 (P <0.05), so that work motivation influences work ethic through the ethics of responsibility as an intervening variable. In conclusion, work motivation influences work ethic through the ethics of responsibility as an intervening variable for employees at the Human Resources Development Agency of Jambi Province.

Corporate Social and Environmental Responsibility (CSER) plays a strategic role in supporting sustainable development through improving community welfare and environmental protection. However, the implementation of CSER in regional areas still faces several challenges, including the lack of optimal local regulations, weak coordination among stakeholders, and limited understanding among the public and business actors regarding CSER implementation. This community service activity aims to provide socialization regarding the preparation of the Academic Draft for the Regional Regulation Initiative of the Regional House of Representatives (DPRD) of North Sumatra Province in 2025 concerning CSER. The activity was carried out through lectures, interactive discussions, and academic assistance involving local government representatives, academics, business sectors, and the community. The results of the activity indicated an increased understanding among participants regarding the importance of establishing the CSER Regional Regulation Draft, the mechanism for preparing academic manuscripts, and the need for collaboration between the government, companies, and the community in supporting participatory and sustainable regional regulations.