Publication Search

Tanah ekspansif merupakan salah satu jenis tanah bermasalah yang memiliki potensi kembang–susut tinggi akibat perubahan kadar air, sehingga dapat menurunkan stabilitas konstruksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penambahan zeolit terhadap sifat fisik dan mekanik tanah ekspansif. Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen laboratorium dengan variasi kadar zeolit sebesar 0%, 5%, 10%, 15%, dan 20% terhadap berat kering tanah. Pengujian yang dilakukan meliputi batas Atterberg, pemadatan, dan kuat tekan bebas (UCS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan zeolit mampu menurunkan indeks plastisitas tanah serta meningkatkan nilai berat isi kering maksimum dan kuat tekan bebas. Nilai UCS tertinggi diperoleh pada campuran zeolit 15%, yang menunjukkan adanya kadar optimum dalam proses stabilisasi. Peningkatan kekuatan tanah terjadi akibat proses pertukaran ion dan reaksi pozzolanik yang membentuk struktur tanah lebih padat dan stabil. Secara keseluruhan, zeolit memiliki potensi sebagai bahan stabilisasi alternatif yang ramah lingkungan dan efektif untuk memperbaiki karakteristik tanah ekspansif.

Indonesia menghadapi frekuensi bencana lingkungan yang semakin meningkat seperti banjir, tanah longsor, dan krisis ekologis yang menegaskan urgensi kesadaran lingkungan di kalangan generasi muda. Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran strategis dalam menumbuhkan kesadaran ini melalui ajaran tanggung jawab manusia sebagai khalifah fil ardh. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara konseptual nilai-nilai dan potensi program Pesantren Ekologi Ramadhan sebagai model pembiasaan karakter islami dan kesadaran lingkungan di sekolah formal di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka yang diperkaya dengan studi kasus di SMK Bhakti Kencana Banjar, Jawa Barat, yang mengimplementasikan program Pesantren Ekologi Ramadhan tahun 2026. Data dianalisis menggunakan analisis isi dan analisis tematik. Hasil kajian menunjukkan bahwa program ini mengintegrasikan nilai-nilai keislaman seperti khalifah fil ardh, hifzh al-bi'ah, dan anti-israf ke dalam aktivitas pembiasaan praktis seperti rutinitas kebersihan lingkungan, penanaman tanaman, ceramah tentang cinta lingkungan, dan hemat energi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa program ini menawarkan model pembiasaan yang komprehensif, kontekstual, dan berpijak kuat pada teologi Islam sehingga berpotensi menjadi alternatif penguatan pendidikan karakter dan kesadaran ekologis di Sekolah.

This study aims to examine the implementation of Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) 335 in the financial management of non-profit foundations in Tanah Datar Regency, particularly in Rambatan and Sungai Tarab Districts. The study employed a qualitative case study approach using semi-structured interviews with financial managers from four foundations: Yayasan SLB Az-Zahra, Yayasan Darul Ulum/Darul Hafazah, Yayasan Daarut Tahfidz Al-Sulaiman, and Yayasan Jabal Rahmah. Data were analyzed using thematic analysis to identify the level of ISAK 335 implementation and the factors affecting its adoption. The findings reveal that none of the foundations have implemented ISAK 335 in preparing their financial statements. The main obstacles include the limited availability of personnel with accounting expertise, simple bookkeeping practices focused only on cash inflows and outflows, inadequate understanding of accounting standards for non-profit entities, and dependence on a single source of operational funding. Consequently, the financial statements do not comply with applicable accounting standards, resulting in low levels of transparency, accountability, and financial information quality. This study recommends enhancing the capacity of financial managers through training, gradually adopting ISAK 335, utilizing digital bookkeeping systems, and diversifying funding sources to strengthen accountable financial governance and ensure organizational sustainability.

The road project serving as access to Lambo Dam in Rendubutowe Village, South Aesesa District, Nagekeo Regency, East Nusa Tenggara, uses various types of heavy equipment. The analysis method was carried out by recalculating productivity based on field data and references. Productivity calculations were related to the work volume in order to obtain daily productivity and the required duration. Therefore, theoretical calculation knowledge derived from previous studies was needed. Heavy equipment productivity was then analyzed to determine time efficiency. The subgrade work and pavement layer work on the road project to Lambo Dam, located in Rendubutowe Village, South Aesesa District, Nagekeo Regency, East Nusa Tenggara, had a road length of 6.3 km and a road width of 6 m. However, the observation was limited to a 1 km section from Station (Sta) 0+500 to Sta 1+500. The results obtained were productivity and duration for excavation work using an excavator and dump truck, each at 1785.6 m³/day in 4.52 days. Embankment work using an excavator and dump truck each had a productivity of 892.8 m³/day for 3.82 days, a bulldozer of 43,200 m³/day in 0.07 days, and a Vibro Roller of 168 m³/day in 20.27 days. Base course work used an excavator and dump truck with a productivity of 892.8 m³/day in 2.02 days, a motor grader of 23,372.8 m2/day, and a Vibro Roller of 168 m³/day for 10.71 days. Surface course work used a concrete Mixer truck with a productivity of 43.4 m³/day for 36.72 days. Heavy equipment productivity is influenced by the number of units used; the insufficient use of excavators causes dump truck productivity to be less than optimal in transporting excavation and embankment materials. Likewise, Vibro Rollers are needed in more than one unit so that the project can be completed faster

Background:Landslides are a disaster that often occurs in hilly areas with high rainfall. The community's lack of knowledge about mitigation increases the risk of losses and casualties. This community service activity aims to improve the knowledge and preparedness of cadres and the community of Pargarutan Dolok Village in facing landslides through mentoring and counseling activities. The activity was carried out on May 25, 2026 in Pargarutan Dolok Village, East Angkola District, South Tapanuli Regency, targeting village cadres and the local community. Methods:The methods used included delivering material, interactive discussions, questions and answers, and distributing leaflets regarding the causes, signs, impacts, and mitigation steps for landslides. Evaluation was carried out through observations of participant participation and their ability to understand the material provided. The activity went well and received active participation from all participants. Results:The results of the observations showed an increase in participants' understanding of the causes, early signs, impacts, and actions that need to be taken before, during, and after a landslide occurs. The enthusiasm of the participants during the discussion also showed an increase in public awareness of the importance of disaster mitigation and preparedness. Conclusion: These findings indicate that landslide preparedness training is effective in increasing the knowledge, awareness, and preparedness of cadres and the community regarding landslide risks. This activity is expected to be the first step in strengthening community capacity and supporting the creation of disaster-resilient villages through ongoing disaster education.

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam kasus pemalsuan dokumen jual beli tanah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt. Penelitian dilatarbelakangi oleh meningkatnya penyalahgunaan kewenangan oleh PPAT yang berpotensi merugikan pemegang hak atas tanah serta mengganggu kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pertanahan. Permasalahan penelitian meliputi: (1) kronologi dan konstruksi hukum kasus pemalsuan dokumen jual beli tanah; (2) pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara; dan (3) bentuk pertanggungjawaban pidana PPAT dalam kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan PPAT yang membuat Akta Jual Beli berdasarkan surat kuasa palsu tanpa kehadiran dan persetujuan pemilik sah telah memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pertimbangan hakim didasarkan pada asas legalitas, pembuktian, persamaan di hadapan hukum, serta keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Putusan pidana penjara dan denda yang dijatuhkan mencerminkan akuntabilitas pejabat publik atas penyalahgunaan kewenangan jabatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban PPAT mencakup aspek pidana, perdata, dan administratif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, penegakan kode etik profesi, serta peningkatan integritas dan profesionalitas PPAT guna mewujudkan tertib hukum dalam administrasi pertanahan.

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap Akta Jual Beli yang cacat hukum, dengan studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2721 K/Pdt/2017. Penelitian bertujuan mengkaji pengaturan hukum prosedur pembuatan Akta Jual Beli dan kriteria cacat hukum, pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan tersebut, serta bentuk tanggung jawab PPAT atas akta yang cacat hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, prosedur pembuatan Akta Jual Beli diatur dalam Pasal 38 PP Nomor 24 Tahun 1997, yang mewajibkan kehadiran para pihak secara bersamaan, minimal dua saksi, pembacaan akta, dan penjelasan isinya oleh PPAT. Akta dikategorikan cacat hukum apabila mengandung cacat lahiriah, formal, atau materiil. Kedua, Mahkamah Agung menyatakan Akta Jual Beli Nomor 66/2014 batal demi hukum karena para pihak tidak hadir bersamaan, akta tidak dibacakan, penandatanganan dilakukan di luar kantor PPAT, dan syarat kesepakatan tidak terpenuhi karena penggugat hanya menandatangani blangko kosong. Ketiga, tanggung jawab PPAT bersifat kumulatif: perdata berupa ganti kerugian (Pasal 1365 KUHPerdata); administratif berupa sanksi hingga pemberhentian (Pasal 10 PP Nomor 37 Tahun 1998); dan pidana berdasarkan Pasal 263, 264, dan 266 KUHP.

Transformasi digital administrasi pertanahan di Indonesia melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 telah mengubah sistem pendaftaran tanah dari berbasis dokumen fisik menjadi sistem elektronik. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelayanan pertanahan. Namun demikian, transformasi tersebut menimbulkan persoalan yuridis terkait kekuatan hukum dan nilai pembuktian sertipikat tanah elektronik, serta perubahan peran dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) pelaksanaan pendaftaran dan penerbitan sertipikat tanah secara elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora; (2) kendala yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya; dan (3) kekuatan hukum sertipikat tanah elektronik ditinjau dari aspek kepastian dan perlindungan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, yang didukung oleh data empiris melalui wawancara dengan pihak Kantor Pertanahan, PPAT, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sertipikat tanah elektronik dilakukan secara bertahap melalui integrasi layanan elektronik, mulai dari pengajuan permohonan, verifikasi berkas, validasi data fisik dan yuridis, hingga penerbitan sertipikat elektronik. Kendala yang dihadapi meliputi gangguan sistem, keterbatasan infrastruktur digital, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Upaya yang dilakukan antara lain penguatan sistem keamanan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta sosialisasi kepada masyarakat. Sertipikat tanah elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan sertipikat fisik sepanjang diterbitkan sesuai prosedur dan menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi.

Tanah merupakan salah satu kebutuhan mendasar dalam kehidupan masyarakat karena tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga berkaitan langsung dengan kepastian status hukum seseorang atas ruang hidupnya. Dalam sistem hukum agraria Indonesia, negara memiliki kewenangan untuk mengatur penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Sebagian kewenangan tersebut dapat diberikan kepada badan tertentu melalui lembaga Hak Pengelolaan. Perum Perumnas sebagai Badan Usaha Milik Negara memiliki posisi khusus karena memperoleh kewenangan pengelolaan tanah untuk mendukung penyediaan perumahan bagi masyarakat. Di sisi lain, Perum Perumnas juga melakukan hubungan hukum keperdataan melalui pembangunan, pemasaran, dan pengalihan tanah serta bangunan kepada pembeli. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai hubungan antara kewenangan publik dan tindakan privat dalam pengelolaan tanah di atas HPL. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum bagi pembeli tanah dan bangunan di atas HPL Perum Perumnas dapat diwujudkan melalui mekanisme persetujuan pemegang HPL, pelepasan hak, dan pendaftaran tanah. Dengan mekanisme tersebut, HPL tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengelolaan tanah oleh negara, tetapi juga menjadi dasar hukum bagi masyarakat untuk memperoleh perlindungan atas kepemilikan tanah melalui penerbitan Sertipikat Hak Milik.

This study examines the impact of transformational leadership on citizen satisfaction with public service delivery in Indonesian local government context through a cross-sectional survey of 384 citizens in Tanah Datar Regency, West Sumatra, selected via stratified random sampling. Data were collected using validated instruments measuring transformational leadership (MLQ) and citizen satisfaction (adapted SERVQUAL), then analyzed using Structural Equation Modeling (SEM). Findings reveal that transformational leadership significantly predicts citizen satisfaction with public service delivery (β = 0.672, p < 0.001), with inspirational motivation (β = 0.284, p < 0.001) and individual consideration (β = 0.267, p < 0.001) showing the strongest effects. The model explains 45.2% of variance in citizen satisfaction, with service responsiveness and reliability emerging as key mediating factors. Results demonstrate that transformational leadership practices significantly enhance citizen satisfaction with public service delivery in local government settings, where leaders demonstrating inspirational motivation and individual consideration achieve higher citizen satisfaction levels. Practical implications suggest that local governments should prioritize transformational leadership training for public officials, emphasizing inspirational communication and personalized attention to citizen needs to improve public service delivery effectiveness, thereby contributing to the growing literature on public leadership effectiveness in developing country contexts.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan PTSL dalam sistem hukum agraria Indonesia serta menganalisis keterkaitannya dengan asas fungsi sosial tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan PTSL masih berorientasi pada kepastian hukum formal melalui percepatan pendaftaran dan sertifikasi tanah, sementara asas fungsi sosial tanah belum terintegrasi secara operasional dalam norma pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi PTSL agar tidak hanya berfungsi sebagai instrumen legalisasi aset, tetapi juga menjamin pemanfaatan tanah sesuai dengan fungsi sosial dalam rangka mewujudkan keadilan agraria.

Pengaturan mengenai hak sewa atas tanah telah diakui dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pendaftaran perjanjian sewa atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pendaftaran perjanjian sewa tanah belum terlaksana di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Badung, meskipun telah diatur secara normatif. Hal ini disebabkan oleh belum adanya standar operasional prosedur (SOP), keterbatasan fitur dalam sistem pelayanan pertanahan, serta sifat pengaturan yang masih fakultatif. Secara yuridis, perjanjian sewa tetap sah sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, namun tidak memiliki kekuatan publikasi sehingga berpotensi menimbulkan risiko hukum bagi pihak ketiga. Diperlukan penguatan regulasi, penyusunan SOP, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

This study examines the role of the Manupeu Tanah Daru and Laiwangi Wanggameti National Park Office (Balai TN MaTaLaWa) in managing community-based tourism at Lapopu Waterfall, Rewarara Village, Wanokaka District, West Sumba Regency. The research employed a qualitative descriptive approach to understand the implementation of community-based tourism management in the conservation area. Data were collected through observation, interviews, documentation, and literature study involving the National Park Office, village government, local communities, tourism managers, and tourists. The results indicate that Balai TN MaTaLaWa has performed its role as regulator, facilitator, catalyst, and dynamizer in tourism management. Its role as regulator is reflected in the establishment of tourism management rules and supervision of conservation areas. As a facilitator, the institution supports tourism facilities and community economic activities. As a catalyst, Balai TN MaTaLaWa builds cooperation among stakeholders, while as a dynamizer it provides training and tourism awareness education to local communities. The implementation of Community Based Tourism (CBT) has involved local communities in tourism activities, particularly as tour guides and environmental caretakers. However, tourism management still faces several challenges, including limited tourism human resources, inadequate supporting facilities, and unstable water discharge affecting the attractiveness of Lapopu Waterfall. Therefore, strengthening community capacity, improving infrastructure, and enhancing cooperation among stakeholders are necessary to support sustainable tourism management in the area.

This study aims to analyse the legal status of physical possession evidenced by a Letter C under land law, as well as the issue of legal certainty in the resolution of land disputes by the state. Many members of the public still rely on a Letter C as proof of possession of the land they own, even though this document serves only as administrative evidence and not as a strong instrument of proof of ownership. This study employs a juridical-normative legal research method using a legislative approach and a conceptual approach. The legal materials were gathered through a literature review and analysed qualitatively, with the findings presented in a descriptive format. The results indicate that Letter C possesses relatively weak evidential weight as it is merely an administrative record that does not follow the procedures within the land registration system as stipulated by the UUPA. Currently, Letter C serves only as a guide and therefore no longer possesses legal force equivalent to a certificate. The land system in Indonesia adopts a negative publication system with a positive tendency, meaning that a certificate constitutes strong evidence of rights, but may still be revoked if another party is able to prove their rights.

Land rights disputes arising from overlapping land certificates remain a complex agrarian law issue frequently encountered in Indonesia. This phenomenon reflects weaknesses in the land administration system, particularly in data collection, land measurement, and certificate issuance. Such disputes create conflicts, legal uncertainty, and reduced public trust in the land registration system. In practice, these disputes are generally resolved through civil litigation procedures in the District Court. This study aims to comprehensively analyze civil procedural law in resolving land rights disputes involving overlapping certificates and to examine the evidentiary strength of land certificates in judicial proceedings. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, supported by primary and secondary legal materials. The findings indicate that dispute resolution begins with the filing of a lawsuit, followed by mediation, court examination, and the evidentiary process as the most crucial stage in determining lawful ownership. Land certificates serve as strong evidence; however, they are not absolute, as they may be challenged if administrative or substantive legal defects are identified. Judges play a central role in assessing certificate validity by considering land history, physical possession, good faith, and compliance with legal procedures. Nevertheless, the effectiveness of dispute resolution still requires improvement through better land administration, enhanced data accuracy, and stronger institutional integration.

The Comprehensive Systematic Land Registration Program (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) is a government initiative aimed at providing legal certainty regarding land rights by accelerating land registration in Indonesia. However, in its implementation, various administrative problems have been identified that result in the issuance of Certificates of Ownership (SHM) with administrative defects, particularly regarding land that previously held a Right to Build (Hak Guna Bangunan (HGB) or a title deed in the form of a Deed of Sale and Purchase (Akta Jual Beli (AJB). This study aims to analyze the mechanism for canceling SHMs due to administrative errors in the implementation of the PTSL and the forms of legal protection available to parties harmed by the issuance of such administratively defective SHMs. The research method employed is normative legal research using a statutory approach and a case-based approach. The results of the study indicate that the cancellation of SHM due to administrative defects can be carried out through administrative mechanisms at the National Land Agency or through a lawsuit in the Administrative Court. Examples of administrative errors by the PTSL committee include errors in the verification of legal data, failure to conduct a land history investigation, errors in the measurement of land parcels, and disregard for the rights of other parties who previously held HGBs or AJBs. Legal protection for aggrieved parties is provided through administrative remedies, civil lawsuits, administrative court actions, and the blocking of problematic certificates. Holders of a previously issued Deed of Sale (AJB) have the legal standing to seek the cancellation of a Certificate of Ownership (SHM) issued in another party’s name, as the AJB serves as authentic evidence demonstrating a legal relationship to the land in question.

This community service activity was carried out to strengthen the advocacy capacity of the Pari Island community, Seribu Islands, DKI Jakarta, in defending their rights to land and living space from corporate claims of control. The problems faced by the community are not only related to land disputes, but also include social pressure, community polarization, threats of eviction, economic weakening, and damage to coastal ecosystems due to reclamation activities. The community service activity was carried out through participatory dialogue, problem mapping, strengthening legal literacy, discussions on advocacy strategies, and the formulation of a sustainable assistance model with the community. The results of the activity indicate that the Pari Island community has carried out various forms of advocacy, including collective action, collaboration with civil society organizations, media publications, legal assistance, institutional complaints, and environmental advocacy. However, this advocacy still needs to be strengthened through internal consolidation, documentation of intimidation, strengthening the community economy, mangrove protection, and strengthening the community's mental health. This article offers the concept of advocacy for living space resilience as a model for assisting small island communities. This model combines legal, social, media, environmental, economic, psychological, and community-based documentation advocacy. With this approach, community service serves not only as an outreach activity but also as a socio-legal assistance process that strengthens community resilience in the face of long-term agrarian and ecological conflicts.

Pemanfaatan sisa-sisa hasil pertanian di Desa Jabung yang berpotensi digunakan sebagai bahan perbaikan tanah masih belum optimal, meskipun ketersediaannya cukup melimpah baik di lahan sawah maupun lahan kering. Hingga saat ini, masyarakat masih memiliki keterbatasan informasi mengenai pemanfaatan biochar sebagai bahan pembenah tanah yang ramah lingkungan dan berpotensi menggantikan penggunaan bahan kimia pertanian. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Jabung mengenai manfaat biochar dalam meningkatkan kualitas tanah dan mendukung produktivitas pertanian. Metode yang digunakan meliputi penyampaian materi, diskusi interaktif, serta observasi lapangan. Pemilihan metode tersebut didasarkan pada pendekatan pembelajaran partisipatif dan kontekstual sehingga peserta dapat memahami materi secara lebih efektif melalui pengalaman langsung di lapangan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa lahan yang diberi perlakuan biochar memiliki kondisi tanah yang lebih gembur dan mampu mempertahankan kelembapan lebih baik dibandingkan lahan tanpa perlakuan. Selain itu, pembelajaran lapangan memberikan pemahaman yang lebih nyata kepada masyarakat mengenai proses pembuatan dan pemanfaatan biochar dari sisa-sisa hasil pertanian yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar. Dengan demikian, biochar dapat menjadi alternatif yang ekonomis, mudah diterapkan, dan berkelanjutan untuk mendukung perbaikan kualitas tanah serta peningkatan hasil pertanian.

This study aims to determine the soil classification of rock disintegration products based on the Unified Soil Classification System (USCS) and analyze its relation to sample depth variations on the lowwall slope of Pit North, PT Karya Putra Borneo, Kutai Kartanegara Regency, East Kalimantan. Soil samples were obtained through the Slake Durability test, simulating rock weathering from wetting and drying cycles, producing fine particles classified as weathered soil. These samples were analyzed for physical properties using Atterberg Limits tests and Grain Size Analysis. Observation point coordinates were X 508523.011 m, Y 9922791.186 m, at an elevation of 87.548 m. Drilling indicated soil material at 0–1.5 m depth; claystone with coal fragments at 2.97–4.44 m; siltstone with coal fragments at 4.44–10.55 m; and claystone at 12.05–29.36 m. USCS classification showed the materials were dominated by fine-grained soils: clay (CL) and silt (ML), with minor silty sand (SM). Correlation with borehole depth revealed no significant changes in soil classification, indicating that depth variations primarily affect soil physical properties rather than its classification type.  

The Aceh Tamiang region was one of the areas affected by the hydrometeorological disaster. The disaster not only caused damage to community facilities and infrastructure but also left behind dead soil deposits that were poor in nutrients, dense in texture, and less productive for supporting agricultural and plantation activities. Research was conducted to examine strategies for utilizing dead soil after flooding by processing it with organic materials so that it could be converted into organic fertilizer with utility and economic value. This research aimed to find environmentally friendly land rehabilitation solutions, increase soil productivity, and open new business opportunities for disaster-affected communities. The results showed that the combination of flood sediment soil with organic materials significantly increased nutrient content, improved soil structure, increased water holding capacity, and accelerated the growth of test plants compared to untreated soil. Furthermore, this program provides dual benefits: on the one hand, it serves as a post-disaster land rehabilitation solution, and on the other hand, it serves as an opportunity for an organic fertilizer business that can reduce the community's dependence on relatively expensive chemical fertilizers. The implications of this research are not only limited to the technical aspects of agriculture but also touch on the socio-economic dimensions of the community. Utilizing dead soil as organic fertilizer can strengthen local economic resilience, increase farmer independence, and encourage the creation of environmentally friendly, sustainable agricultural systems. Therefore, this strategy can serve as an innovative model for addressing the impacts of hydrometeorological disasters in other areas facing similar challenges.