Publication Search

Tunggakan pajak merupakan salah satu permasalahan yang sering dihadapi pemerintah dalam upaya optimalisasi penerimaan negara. Sebagai sumber utama pendapatan negara, pajak berperan penting dalam pembiayaan pembangunan dan penyediaan layanan publik. Namun, keterlambatan atau ketidakpatuhan wajib pajak menimbulkan tunggakan yang dapat menghambat pencapaian target penerimaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak, surat teguran, surat paksa, dan surat perintah penyitaan pajak terhadap tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan periode 2020–2024. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan data sekunder berupa jumlah pemeriksaan pajak, surat teguran, surat paksa, surat perintah penyitaan pajak, dan nilai tunggakan pajak per bulan selama 60 bulan. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode sensus atau sampel jenuh. Analisis data dilakukan dengan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, serta analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, baik secara parsial maupun simultan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas instrumen penegakan hukum perpajakan dalam mengurangi tunggakan pajak, serta menjadi masukan bagi KPP Pratama Pekanbaru Tampan dan otoritas pajak dalam merumuskan strategi penagihan yang lebih optimal.

Development financing systems in various developing countries, including Indonesia, have been tested by repeated global crises, such as the 2008 financial crisis, the COVID-19 pandemic, and geopolitical tensions since 2020. The economy is highly dependent on external funding, such as foreign loans and foreign direct investment (FDI), making it vulnerable to disruptions and uncertainty in capital flows. This article examines the strategic role of domestic savings as a stabilizer in maintaining the resilience of development financing using a desk study approach. The literature review shows that mobilizing domestic savings through conventional and Islamic financial institutions is crucial for encouraging long-term investment, reducing dependence on external financing, and strengthening national fiscal independence. In the Islamic economy, the rise of yield-based savings instruments, productive waqf, and retail sukuk has helped expand a stable and equitable domestic funding base. Furthermore, this article finds that digital transformation, fiscal incentive policies, and financial literacy are key to increasing public participation in productive savings. Therefore, increasing domestic savings is an economic tool and a national defense strategy in facing ongoing global crises.

PSAK 101 merupakaan standar akuntansi yang digunakan sebagai pedoman akuntan untuk mempermudah entitas syariah dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan yang mudah dipahami dan juga dapat membandingkan antara laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya. Berdasarkan PSAK 101 laporan keuangan yang lengkap terdiri dari : laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, catatan atas laporan keuangan. Penelitian ini dilakukan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang diawasi oleh OJK Kantor Regional 3 Jawa Tengah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penyajian laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi BPRS di Provinsi Jawa Tengah telah sesuai dengan PSAK No. 101?. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Teknik studi literatur adalah suatu metode pengumpulan data melalui pemeriksaan atau peninjauan terhadap dokumen-dokumen yang terdiri langsung dari buku-buku, surat-surat, catatan harian, laporan-laporan, dan kajian terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Hasil  dari penelitian yang penulis lakukan adalah BPRS di Provinsi Jawa Tengah sudah menerapkan PSAK secara penuh dalam pembuatan laporan keuangan, hanya saja masih terdapat perbedaan istilah dalam komponen-komponen laporan keuangannya.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan strategis dalam perekonomian Indonesia, dengan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Namun, UMKM menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses permodalan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya pemanfaatan teknologi, serta kendala dalam pemasaran produk. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan utama yang dihadapi UMKM, mengevaluasi efektivitas program pemberdayaan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dan sektor swasta, serta merumuskan strategi pengembangan yang aplikatif dan berkelanjutan. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan yang mencakup pelatihan, pendampingan, serta fasilitasi akses pasar dan teknologi dapat meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM secara signifikan. Selain itu, peningkatan proses pembelajaran dalam UMKM sangat penting untuk mendorong inovasi produk dan perbaikan kinerja usaha. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pengembangan UMKM harus terintegrasi dengan pemberdayaan sumber daya manusia, peningkatan akses permodalan, dan pemanfaatan teknologi digital. Dukungan kebijakan yang memudahkan akses pembiayaan dan regulasi yang ramah terhadap UMKM juga menjadi faktor penentu keberhasilan pengembangan sektor ini. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam perumusan kebijakan dan program pemberdayaan UMKM yang lebih efektif, sehingga UMKM dapat tumbuh dan berkontribusi lebih optimal terhadap perekonomian nasional.

This study aims to analyze school financial management, focusing on sources of financing and accountability mechanisms in educational institutions. Through the literature study method, this study explores various important aspects related to school financial administration, including the diversity of funding sources, the role of financial managers, and the accountability measures needed to ensure the transparent and efficient use of funds. The findings show that effective financial management has a great influence on the quality of education. Additionally, the study identifies the challenges schools face in financial management, providing valuable insights for policymakers, educators, and administrators seeking to improve financial practices in schools. The results of this research are expected to contribute to the development of a more comprehensive conceptual framework on school financial management in Indonesia.

Koperasi multipihak merupakan suatu bentuk kerja sama antara berbagai pihak, seperti pemerintah, sektor swasta, lembaga keuangan, dan masyarakat, dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dalam konteks pengembangan ekonomi, koperasi multipihak memainkan peran penting dalam mendukung keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang merupakan sektor vital dalam perekonomian banyak negara, termasuk Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran koperasi multipihak dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan UMKM melalui penyediaan akses keuangan, pelatihan, pemasaran, dan jaringan pasar. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pengumpulan data melalui analisis dokumen dan sumber informasi yang tersedia di internet, termasuk laporan pemerintah, artikel, dan penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi multipihak dapat memperkuat UMKM dengan menyediakan fasilitas pembiayaan yang lebih terjangkau, pelatihan manajerial, serta memfasilitasi kolaborasi antara UMKM dengan berbagai sektor lain. Namun, tantangan yang dihadapi antara lain ketidakcocokan antara kepentingan berbagai pihak dan kurangnya koordinasi yang efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa koperasi multipihak memiliki potensi besar untuk mendukung keberlanjutan usaha kecil dan menengah (UMKM), asalkan ada sinergi yang baik antara semua pihak yang terlibat. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan adalah perlunya peningkatan dukungan dari pemerintah dalam hal regulasi, serta penguatan kapasitas koperasi untuk mengelola kolaborasi antar pihak secara efektif.

Studi ini menyelidiki peran karang taruna dalam perkembangan Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Nagari Koto Laweh. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan diambil dari sumber data primer. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan enam informan dari Karang Taruna Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Nagari Koto Laweh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Karang Taruna memiliki beberapa peranan salah satunya dalam pengembangan Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Nagari Koto Laweh. Karang taruna merupakan titik tumpu dalam pengembangan Nagari Koto Laweh dengan adanya karang taruna dapat membantu kesejahteraan masyarakat dengan mengadakan bimbingan terhadap masyarakat. Lembaga karang taruna di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Nagari Koto Laweh sangat membantu dalam pengembangan nagari dengan mengadakan ronda malam dan meningkatkan pelatihan-pelatihan dibidang kesenian. Selain itu, terdapat faktor pendukung dan penghambat peranan karang taruna tersebut, yaitu kesadaran akan mengembangkan yang perlu ditingkatan di Nagari Koto Laweh serta dari pemerintahan nagari seperti penyediaan fasilitas dan pembiayaan. Kata Kunci : Peranan Karang Taruna; Pengembangan Nagari

This study aims to determine the effect of fiscal decentralization financing sources on poverty levels. This study covers areas in Jambi Province using secondary time series data for the period 2007-2016. This study uses Multiple Regression Analysis. Fiscal decentralization financing sources of local revenue and balancing funds do not have a significant positive effect on poverty levels in Jambi Province, while other legitimate incomes have a positive and significant effect in Jambi Province from 2007-2016. The effect of fiscal decentralization financing sources (PAD, DP, PL) on poverty levels in Jambi Province is 80.2%, while the remaining 19.8% is influenced by other factors not included in this study. And there is a strong relationship between fiscal decentralization and poverty levels of 89.6%.

This research uses a systematic literature review method with the PRISMA model to examine the sources and types of education financing in Indonesia. Data was obtained through a literature study, by analysing 25 journal articles from 2013-2023 that were relevant to the subject matter. Of the 25 articles, 12 were identified as relevant, which were then re-analysed. The results of the analysis showed that there were 10 articles that discussed the sources and types of education financing in Indonesia with a focus on the efficiency of education fund management, while 2 articles were considered less relevant because they talked about the basic concepts of financing and financing planning. The discussion in this study is about the definition and concept of education financing, legal basis, types of financing, and sources of financing such as government funds, community donations, and parental contributions. The education financing cycle includes planning, accounting and evaluation to ensure the effective and efficient use of financial resources. This research provides an in-depth understanding of education financing in Indonesia, highlighting the important roles of government, communities and educational institutions in providing funds to support the sustainability and quality of education

Dengan berkembangnya industri ekraf, bertambah pula obyek jaminan fidusia yaitu hak cipta yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dialihkan karena perjanjian. Pasal 16 UU Hak Cipta, hak cipta dapat dijadikan obyek jaminan fidusia.Lahirnya PP Ekraf,memberikan fasilitas pembiayaan berbasis KI termasuk hak cipta.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit bank. Rumusan masalah penelitian ini1)Bagaimana proses pemberian kredit dengan Hak Cipta industri musik sebagai objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit bank?2)Bagaimana upaya Bank apabila terjadi wanprestasi pada Hak Cipta industri musik sebagai jaminan objek fidusia dalam perjanjian kredit bank?3)Faktor apa saja yang menghambat untuk menjadikan Hak Cipta industri musik sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit Bank? Metode Penelitian yang digunakan penelitian yuridis normatif.Spesifikasi yang digunakan yaitu deskriptif analitis sumber dan jenis data yang digunakan berupa data sekunder dan data primer,metode pengumpulan data dengan studi dokumen dan wawancara,menggunakan metode analisa data secara kualitatif. Berdasarkan penelitian,harus ada kesepakatan para pihak membuat perjanjian kredit dengan obyek hak cipta sebagai jaminan fidusia;adanya perjanjian jaminan fidusia dengan obyek hak cipta industri musik yang dibuat secara notariil;pendaftaran jaminan fidusia secara online untuk jadi sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial.Upaya Kreditur apabila Debitur wanprestasi,Kreditur mempunyai hak mengeksekusi obyek jaminan fidusia.Faktor yang menghambat Hak Cipta industri musik sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit Bank,banyaknya pencipta belum mendaftarkan ciptaan ke Dirjen KI KemenkumHAM,kurangnya instrumen yang belum diatur secara jelas mengenai due dilligence.Perlunya Pemerintah untuk sosialisasi pentingnya mendaftarkan Kekayaan Intelektual agar mendapatkan perlindungan dari negara dan sebagai syarat mendapatkan pembiayaan dari Bank.

Vocational High School (SMK) is a school level that requires substantial funding, of course, in this case, educational institutions at the vocational level must prepare good funding sources. Funding for education is basically the key to achieving the goals and quality of educational institutions. This research was conducted to find out the sources of financing used in SMK Wijaya Putra Surabaya. This study used a qualitative method with observation, interviews and documentation with the principal of SMK Wijaya Putra Surabaya. The results of this study are that Wijaya Putra Surabaya Vocational School uses three sources of funds including funds from (1) the government, (2) funds from students, and (3) funds from students' parents. The management standards for Wijaya Putra Surabaya Vocational School are in accordance with the existing guidelines.

Financing is an important component in providing education. Education costs are the amount of money generated and spent on various educational equipment which includes teacher salaries, facilities and infrastructure, administrative activities, education management activities, procurement of tools and textbooks, extracurricular activities and so on. This study aims to determine the effectiveness of utilizing financing sources in Ta'miriyah High School Surabaya. This study used a descriptive qualitative approach. Data collection techniques are carried out by interviews and observations. Financing is the most crucial thing that must be faced by education providers. In order for educational goals to be achieved, the management of education funds must be carried out properly and appropriately. This research was held at Ta'miriyah High School Surabaya, because researchers wanted to know the sources of education financing in private schools and their utilization. The results showed that the utilization of funding sources for Ta'miriyah High School Surabaya, both from School Operational Assistance funds, Operational Support Costs for Education Implementation, and Education Development Contribution funds were quite effective both in terms of personnel and non-personnel

           Salah satu strategi percepatan dan pemerataan  pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Nawacita ketiga, ditekankan  membangun Indonesia yang dimulai dari Pingggiran Desa untuk  memperkuat daerah 3 T (Terluar, Tertinggal dan Terdepan) dalam memperkuat bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan infrastruktur desa merupakan aktivitas kegiatan pembangunan yang dilaksanakan ditingkat desa, yang meliputi beberapa aspek yang menunjang percepatan proses kehidupan masyarakat harmonis yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat. Pembiayaan Alokasi Dana Desa, melaui pendekatan kearifan local, dalam mendukung percepatan seperti pembangunan jalan tani, embung desa, irigasi desa, sanitasi, jalan desa  dll. Ketersediaan dan akses pemanfaatan terhadap sarana prasarana Infrastruktur perdesaan yang masih sangat terbatas dan ditambah masih rendahnya kualitas tingkat pelayanan yang dapat dinikmati seperti jalan, irigasi, listrik, air minum, telematika, fasilitas pendidikan, kesehatan, Desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.  diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan pendapatan  dan kesejahtaraan masyarakat.                         Pembangunan Infrastuktur khususnya jalan, jembatan, merupakan wadah transformasi  layanan public untuk mengakselerasi dan  memudahkan kelancaran arus barang dan jasa, membuka lapangan usaha dan lapangan kerja  seta membuka kesempatan /peluang masyarakat yang berdomisili dilembah pegunungan nan jauh dari akses jalan .untuk mengangkut dan memasarkan hasil produksi pertanian, perkebunan, hanya  menggunakan transportasi seadanya, seperti sepeda, dan  motor (ojek) untuk angkutan pedesaan berupa pete pete /roda empat belum seluruhnya tersedia/ terjangkau, sarana jalan dapat dilalui karena kondisi berlubang dan berlumpur.                Pembangunan Infrastruktur merupakan katalisator dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pengelolaan sumberdaya sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan dasar manusia baik itu kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi.

Membahas tentang justifikasi fitur-fitur securitization of bank assets (SBA) sebagai proses dan sebagai sumber pembiayaan aktivitas inovasi. Untuk tujuan ini, posisi securitization di antara instrumen-instrumen inovasi keuangan didefinisikan, fitur-fitur dasar model securitization dibandingkan dengan model pembiayaan lainnya dijelaskan, dan kekhasan penerapan tiga model securitization (klasik, sintetik, korporat) dalam menyelesaikan masalah optimasi aset bank dan pengurangan risiko bank serta dalam pembiayaan inovasi ditetapkan. Efisiensi penggunaan model SBA dijelaskan. Teks tersebut juga membenarkan bahwa bukan hanya bank yang mengelola risiko kredit yang menerima kemungkinan baru dalam operasi securitization, tetapi juga klien yang tertarik untuk mengurangi biaya dana pinjaman yang digunakan, serta investor yang menerima instrumen keuangan yang sangat menguntungkan dan pada saat yang sama berisiko rendah dalam pelaksanaan proyek inovatif yang mereka miliki.

Pandemi covid sangat berdampak dalam keberlangsungan ekonomi masyarakat termasuk UMKM yang berdampak pada permodalan. Satu diantaranya  koperasi jasa keuangan syariah yang dapat membantu masyarakat adalah BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara ( MASDA SUMUT). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pendapatan nasabah BMT MASDA SUMUT sebelum mendapat pembiayaan dan setelah mendapatkan pembiayaan. Pendekatan penelitian yang digunakan  dalam  penelitian ini ialah pendekatan kuantitatif dengan metode komparatif . jumlah sampel didalam penelitian ini berjulah 42 responden. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder.Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui kuesioner dan dokumentasi. Tekhnik analisis data menggunakan uji deskriptif, uji normalitas, uji paired t-test dan uji hipotesis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan  terdapat perbedaan antara pendapatan nasabah sebelum mendapatkan pembiayaan dan setelah mendapatkan pembiayaan dimana hasil yang diperoleh berdampak positif terhadap pendapatan nasabah yang meningkat secara signifikan dalam kegiatan UMKM yang dilakukan.

Balai latihan kerja (BLK) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan non-formal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui sejauh mana strategi dan inovasi pembiayaan pendidikan pelatihan kerja di BLK Komunitas Ponpes Al-Aitaam Bandung. Metode penelitian dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian bahwa Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Ponpes AL-Aitaam Bandung adalah Lembaga pelatihan yang didirikan karena adanya bantuan dari pemerintah melalui Kemenaker pada tahun 2019. Bantuan yang diberikan pemerintah meliputi gedung workshop, peralatan pelatihan, operasional kelembagaan dan program pelatihan serta pelatihan bagi instruktur dan pengelola BLK komunitas. Pada dasarnya bantuan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, namun menyebabkan kurang mandirinya BLK tersebut dalam melaksanakan program pelatihan karena bergantung pada bantuan kegiatan dari pemerintah.Upaya yang harus dilakukan oleh  Balai Latihan Kerja (BLK ) Komunitas Ponpes AL-Aitaam Bandung agar dapat memiliki kemandirian dalam menjalankan program pelatihan tanpa ketergantungan terhadap bantuan pemerintah adalah membuat setrategi, inovasi dan menggali sumber-sumber pembiayaan pelatihan dengan mengerahkan semua sumber daya yang ada di BLK. Strategi pembiayaan pendidikan di Balai Latihan Kerja (BLK ) Komunitas Ponpes AL-Aitaam Bandung hendaknya mengacu pada jaminan apa yang bisa diberikan satuan pendidikan kepada konsumen. Kalau konsumen merasa mendapatkan kepastian jaminan dengan program-programnya, maka sudah dapat dipastikan konsumen sanggup menanggung biaya yang dibutuhkan. Di sini letak strategis lmbaga diperankan untuk membaca kemauan publik terhadap layanan Balai Latihan Kerja (BLK ) Komunitas Ponpes AL-Aitaam Bandung.    

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Biaya Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Masih banyak kendala dalam penerapan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri tentang biaya pra sertifikat dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kota Semarang. Rumusan masalah: 1) Faktor apa yang menyebabkan Keputusan Bersama 3 Menteri tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis sulit dilaksanakan di Kota Semarang?; 2) Bagaimana pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Semarang berdasarkan Keputusan Bersama 3 Menteri tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis?; 3) Bagaimana perlindungan hukum pelaksana Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang ada di Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari Kota Semarang akibat Keputusan Bersama 3 Menteri?, Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, sumber data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data melalui metode analisis kualitatif. Hasil penelitian, Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis belum mencukupi. Sehingga Pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Semarang tahun 2021 masih mengalami hambatan, yaitu adanya perbedaan persepsi di masyarakat berkaitan dengan biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). dan diperlukan Perlindungan hukum terhadap pelaksana Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang ada di Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari Kota Semarang akibat Keputusan Bersama 3 Menteri.

Perekonomian Indonesia mulai memasuki fase baru menuju sistem ekonomi, dimana mekanisme pasar memiliki peran yang menentukan. Para pelaku ekonomi sangat membutuhkan informasi yang akurat agar dapat mengambil keputusan yang tepat. Dengan demikian, kebutuhan informasi terus berkembang pesat seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia termasuk informasi yang berkaitan dengan aktivitas di pasar modal. Biaya modal perusahaan keseluruhan akan mencerminkan biaya-biaya yang dikombinasikan dari semua sumber keuangan yang digunakan perusahaan. Biaya tersebut mencerminkan proporsi pembiayaan total dari masing-masing sumber, dan  merupakan tingkat pengembalian hasil yang harus didapatkan perusahaan, sehingga dapat memberi kompensasi kepada kreditor dan pemegang saham dengan tingkat pengembalian hasil yang dibutuhkan. Perusahaan perlu menghitung biaya modalnya untuk membuat keputusan investasi dan untuk menentukan kompensasi insentif dan mencoba menjaganya untuk tetap sederhana (Keown, 2013), Sartono (2014), Marni (2016).

Lembaga Pendidikan sebagai sarana yang mampu mengasah dan mengarahkan potensi anak sebagai bekal kehidupan di masyarakat kelak. Persepsi yang terbangun selama ini adalah bahwa tanggungjawab proses pendidikan masih dibebankan pada institusi pendidikan saja. Keterlibatan masyarakat dalam perwujudan dan penyelenggaraan pendidikan seringkali diabaikan. Padahal, dalam hal penyelenggaraan pendidikan, masyarakat memiliki hak dan tanggungjawab untuk menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat ( Community based education) berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat Fokus penelitian ini adalah mengkaji Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang mengacu pada fenomenologis. Penentuan subyek penelitian dipilih berdasarkan purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan: partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu antara lain partisipasi bentuk sukarela, pengambilan keputusan, pemikiran dan pembiayaan

Bantuan dana pada umumnya dapat diperoleh melalui lembaga keuangan, yaitu Bank. Bank akan memberikan dana tersebut berupa kredit dengan jaminan fidusia. Penyerahan jaminan fidusia tersebut dilaksanakan secara Constitutum Prossessorium, yang artinya, penyerahan ” hak milik ” dilakukan dengan janji, bahwa bendanya sendiri secara fisik tetap dikuasai oleh pemberi jaminan. Polemik yang terjadi pada masyarakat adalah saat proses kredit terjadi BPKB yang dijadikan jaminan fidusia dalam kredit tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia sehingga tidak memiliki sertifikat jaminan fidusia. Jalan ini ditempuh guna mendapat proses pencairan kredit yang cepat atau alih-alih sudah menjadi pelanggan lama atau menjadi prioritas pada lembaga pembiayaan tersebut. Maka pada prakteknya dilapangan para penerima fidusia sering kali menemui kesulitan dalam hal eksekusi jaminan fidusia yang dipegangnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap akta fidusia yang tidak didaftarkan, mengetahui eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan yang dilakukan oleh kreditur jika debitur wanprestasi, dan mengetahui yang dialami debitur dan kreditur atas eksekusi yang dilakukan atas akta fidusia yang tidak didaftarkan dan akibat hukumnya. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normative. Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data adalah data sekunder dan primer dari wawancara dengan tanya jawab secara langsung dengan pihak BPR Weleri Makmur Sampangan Semarang. Data yang diperoleh akan dianalisis secara normatif kualitatif. Akibat hukum apabila jaminan fidusia belum didaftarkan maka tidak akan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia dan tidak mendapatkan sertifikat, sehingga tidak akan dianggap sah atau sering dikatakan sebagai akta di bawah tangan. Penyitaan tanpa adanya kesepakatan antara bank dan Debitor menjadi tidak sah karena penyitaan atas barang bergerak menurut Pasal 197 ayat (1) HIR adalah kewenangan ketua pengadilan negeri atas jabatan (ex officio) membuat perintah tertulis untuk menyita sekian banyak/seperlunya barang bergerak. Hambatan yang timbul akibat eksekusi yang dilakukan akibat fidusia yang tidak didaftarkan adalah objek jaminan fidusia yang tidak mau diserahkan oleh debitur kepada kreditur, debitur tidak mau menyerahkan objek jaminan fidusia dan menghalang-halangi pengambilan objek jaminan fidusia dan nilai objek jaminan fidusia berubah. Akibat kalau di eksekusi tanpa didaftarkan adalah dapat dikenakan sanksi pidana perampasan dan mendapat sanksi administratif yang diatur dalam Permenkeu Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia.