Publication Search

Local government accounting policies provide the foundation for financial reporting. The Budget Realization Report (LRA) compares budgeted and actual figures, with the resulting balance recorded as the Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA, excess financing surplus). This study in East Lombok Regency aims to quantify the SILPA in the 2024 APBD and to analyze the financial accounting policies used in its determination. A descriptive approach combining qualitative and quantitative methods was applied. Data were collected via structured interviews with local finance officials, observations, and document analysis of APBD financial reports. Qualitative data were reduced and presented to describe policy factors, while quantitative analysis computed the SILPA value. Results show the 2024 LRA recorded a SILPA of IDR 6,414,658,153.17, indicating unused budget funds. These funds will finance the 2025 budget deficit for investment and equity in regional companies. The accounting policy for SILPA determination considered key principles such as prudence, substance over form, and materiality, in accordance with government accounting standards (e.g. applying the conservatism principle to avoid recognizing uncertain revenues). This analysis highlights how regional financial policies influence the management of budget surpluses.

Fenomena meningkatnya penggunaan layanan pinjaman online di kalangan mahasiswa menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi risiko finansial yang dapat mengganggu kesejahteraan dan performa akademik mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis perilaku manajemen risiko mahasiswa STIEPARI Semarang dalam penggunaan layanan pinjaman online, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan perilaku tersebut, serta memahami implikasinya terhadap kesejahteraan finansial mahasiswa. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain fenomenologi, melibatkan 14 mahasiswa sebagai informan utama. Temuan menunjukkan adanya kesenjangan substansial antara pemahaman konseptual mahasiswa tentang risiko dengan praktik aktual dalam pengambilan keputusan finansial, di mana mahasiswa dengan latar belakang pendidikan ekonomi tidak selalu menunjukkan perilaku manajemen risiko yang lebih baik. Rekomendasi penelitian mencakup pengembangan program edukasi berbasis experiential learning, implementasi sistem mentoring oleh mahasiswa senior, dan pembentukan early warning system untuk mendeteksi mahasiswa berisiko mengalami masalah kredit.

Penelitian ini mengeksplorasi dinamika integrasi strategis antara pemasaran digital dan manajemen keuangan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia dalam konteks transformasi digital. Melalui pendekatan library research dengan orientasi eksploratori-deskriptif, studi ini menganalisis secara komprehensif berbagai sumber primer terkini yang membahas fenomena adopsi teknologi digital dan implementasi manajemen keuangan pada UMKM Indonesia periode 2019-2024. Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa meskipun terdapat kesadaran substansial terhadap urgensi transformasi digital di kalangan pelaku UMKM, variasi signifikan teridentifikasi dalam tingkat adopsi dan optimalisasi teknologi digital—dengan platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook menjadi instrumen dominan dalam strategi pemasaran. Dalam dimensi manajemen keuangan, literasi finansial dan implementasi sistem pencatatan terdigitalisasi terungkap sebagai determinan fundamental bagi keberlanjutan operasional. Interelasi antara pemasaran digital dan manajemen keuangan termanifestasi dalam adopsi sistem pembayaran digital, pengelolaan konten strategis berbasis efisiensi finansial, dan standardisasi proses bisnis terintegrasi. Model pengembangan kapasitas yang direkomendasikan mencakup pelatihan komprehensif, pendampingan berkelanjutan, kolaborasi ekosistemik, standardisasi proses, dan integrasi strategi mitigasi risiko. Implikasi strategis dari integrasi ini meliputi optimalisasi alokasi sumber daya, penguatan kapasitas pengambilan keputusan berbasis data integratif, konstruksi model bisnis responsif, peningkatan keberlanjutan finansial, dan akselerasi skalabilitas bisnis. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan kerangka konseptual tentang transformasi digital UMKM dalam konteks negara berkembang dan menyediakan landasan empiris bagi formulasi kebijakan dan strategi bisnis yang memperkuat daya saing UMKM Indonesia di era digital.

Penelitian ini mengkaji pengaruh keadilan organisasi terhadap keterlibatan kerja pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai. Tujuannya adalah untuk memahami sejauh mana penerapan keadilan organisasi, yang meliputi dimensi keadilan prosedural, distributif, interaksional, dan informasional, dapat meningkatkan motivasi, dedikasi, serta kinerja pegawai demi menunjang efektivitas pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada 107 pegawai. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan uji normalitas, regresi linear sederhana, uji signifikansi, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterlibatan kerja, dengan nilai koefisien determinasi sebesar 45,2%. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi keadilan dalam organisasi memberikan kontribusi yang substansial terhadap tingkat semangat (vigor), dedikasi (dedication), dan penyerapan (absorption) pegawai dalam menjalankan tugas. Selain itu, penelitian ini juga mengungkap adanya kebutuhan penambahan sumber daya manusia agar distribusi beban kerja menjadi lebih proporsional dan tidak menimbulkan ketimpangan yang berdampak pada ketidakadilan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keadilan organisasi merupakan faktor penting dalam membangun lingkungan kerja yang produktif dan mendukung keterlibatan pegawai secara optimal. Disarankan agar manajemen Lapas Kelas IIA Binjai terus memperkuat prinsip keadilan dalam sistem kerja, distribusi pelatihan, dan pengelolaan SDM guna menciptakan suasana kerja yang adil, kondusif, dan berkelanjutan.

Partisipasi publik merupakan elemen fundamental dalam sistem hukum demokratis yang menjamin keterlibatan warga negara dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Artikel ini menganalisis secara kritis implementasi partisipasi publik dalam pembentukan regulasi di Indonesia dengan pendekatan yuridis-normatif dan teori hukum partisipatif. Dalam praktiknya, keterlibatan masyarakat sering kali bersifat simbolis dan tidak substansial. Padahal, partisipasi publik yang bermakna menjadi syarat legitimasi demokratis suatu produk hukum. Tulisan ini mengkaji peran partisipasi berdasarkan teori diskursus Jurgen Habermas, hukum progresif Satjipto Rahardjo, serta prinsip good governance. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi mekanisme partisipasi yang lebih transparan, inklusif, dan deliberatif menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin keadilan regulatif dan kepastian hukum yang demokratis.

Abstract.  The global economy has faced a decline during the pandemic, leading to substantial barriers in international trade.  Governments in various countries have implemented policies to protect their domestic markets, including measures to avoid dumping practices.  Indonesia experienced instances of dumping practices during the pandemic.  Therefore, it is crucial to review government policies as regulators to safeguard domestic products and promote economic growth post-pandemic while avoiding dumping accusations.  This research adopts a normative approach with a legal research method of literature.  The study employs a statutory approach and a conceptual approach to analyze the subject matter.  The findings of this research indicate that antidumping policies are enshrined in various provisions, including Laws and Government Regulations governing the imposition of Antidumping Duties.  To foster economic growth in the post-pandemic era, post-pandemic antidumping policies need to consider several aspects.  The government should conduct a thorough analysis and evaluate the synchronization of international trade institutions with WTO and other countries oriented towards economic growth.  Additionally, enhancing cooperation between stakeholders and institutions related to international trade, such as the KADI, is essential.  The government can also take preventive measures by engaging in effective communication with exporters and importers to improve product quality and enhance their understanding of international trade, particularly concerning dumping practices.     Keywords: International Trade Policy, Dumping Practices, Economic Growth, Post-Pandemic Era     Abstrak.  Ekonomi global telah mengalami penurunan selama pandemi, yang mengakibatkan hambatan substansial dalam perdagangan internasional.  Pemerintah di berbagai negara telah menerapkan kebijakan untuk melindungi pasar domestik mereka, termasuk langkah-langkah untuk menghindari praktik dumping.  Indonesia mengalami beberapa praktik dumping selama pandemi.  Oleh karena itu, sangat penting untuk meninjau kebijakan pemerintah sebagai regulator untuk melindungi produk dalam negeri dan mendorong pertumbuhan ekonomi pascapandemi sambil menghindari tuduhan dumping.  Penelitian ini mengadopsi pendekatan normatif dengan metode penelitian hukum berbasis literatur.  Studi ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual untuk menganalisis pokok permasalahan.  Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan antidumping diatur dalam berbagai ketentuan, termasuk Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur pengenaan Bea Masuk Antidumping.  Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di era pascapandemi, kebijakan antidumping pascapandemi perlu mempertimbangkan beberapa aspek.  Pemerintah harus melakukan analisis mendalam dan mengevaluasi sinkronisasi lembaga perdagangan internasional dengan WTO dan negara-negara lain yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi.  Selain itu, meningkatkan kerjasama antara pemangku kepentingan dan lembaga terkait perdagangan internasional, seperti KADI, sangat penting.  Pemerintah juga dapat mengambil langkah-langkah preventif dengan berkomunikasi efektif dengan eksportir dan importir untuk meningkatkan kualitas produk dan pemahaman mereka tentang perdagangan internasional, terutama mengenai praktik dumping.   Kata kunci: Kebijakan Perdagangan Internasional, Praktik Dumping, Pertumbuhan Ekonomi, Masa Pascapandemi

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh strategi ice breaking terhadap motivasi belajar bahasa Arab pada siswa kelas VII di MTs Darul Hikam Kota Cirebon. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Racangan penelitian ini menggunakan rancangan desain Intact–Group Comparison. Dengan menggunakan desain eksperimental, penelitian ini mengungkapkan dampak signifikan dari strategi ice breaking terhadap motivasi siswa, sebagaimana terlihat dari hasil uji-t independent samples (Sig = 0,000). Penolakan hipotesis nol (H0) demi hipotesis alternatif (H1) menegaskan perbedaan substansial dalam motivasi antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Temuan ini menekankan peningkatan motivasi yang dipermudah oleh sifat menghibur dan merangsang dari pendekatan ice breaking sepanjang proses pembelajaran. Melampaui konteks langsung instruksi bahasa Arab, korelasi ini menunjukkan potensi strategi tersebut sebagai alat pedagogis yang dapat diterapkan lintas disiplin dan tingkat pendidikan. Implikasi dari penelitian kami melampaui konteks langsung pembelajaran bahasa Arab di MTs Darul Hikam. Korelasi positif antara strategi ice breaking dan motivasi siswa menunjukkan potensinya sebagai alat pedagogis yang dapat diterapkan secara luas. Pendidik lintas disiplin dan tingkat pendidikan dapat memanfaatkan temuan ini untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih menarik dan memotivasi. Selain itu, penelitian ini mendorong penelitian masa depan untuk mengeksplorasi dampak yang rumit dari strategi ice breaking terhadap motivasi dalam konteks linguistik dan budaya yang berbeda, berkontribusi pada diskursus terkini mengenai praktik pembelajaran bahasa yang efektif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman nasabah terhadap Pembiyaan Syariah  pada PT. Amanah Finance Makassar. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kaulitatif dan Jenis penelitian yang digunakan dalam menganalisis pemahaman nasabah terhadap kontrak syariah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode analisis skala likert dan uji chi square. Dalam pengamatan awal penelitian, tampak pemahaman nasabah terhadap kontrak bisnis syariah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah dipengaruhi oleh banyak faktor, yang secara umum dapat dikategorikan menjadi: (1) variabel demografi (2) varabel ekonomi-kelembagaan, (3) variabel pelayanan-kelembagaan, (4) variabel substansi kontrak bisnis syariah, dan (5) variabel sosial budaya masyarakat. Variabel-variabel tersebut dianalisis dengan pendalaman atas substansi teori pemahaman, dan teori Pembiyaan syariah, PT. Amanah Finance Makassar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah terhadap pengawasan Inpektorat Daerah Kabupaten Maros dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah terhadap pengawasan Inpektorat Daerah Kabupaten Maros. Teknik pengumpulan data melalui Quesioner, yaitu menyediakan daftar pertanyaan untuk dijawab oleh responden,kemudian wawancara,yaitu melakukan tanya jawab terhadap responden, dan observasi,yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Maros cukup baik sesuai standar, norma, prosedur yang diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah namun tidak didukung oleh sumberdaya manusia dan sarana prasarana sehingga tidak dapat diterapkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 adalah substansi hukum sudah sesuai namun tidak didukung oleh struktur hokum dan kultur hukum.